Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2011 tentang KETENTUAN KESELAMATAN DESAIN REAKTOR NONDAYA

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Reaktor nondaya adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron untuk keperluan penelitian atau pembuatan isotop baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial.

2. Perangkat kritis adalah perangkat yang memuat bahan fisil yang digunakan untuk melangsungkan reaksi fisi berantai yang terkendali pada daya rendah dan digunakan untuk investigasi/penelitian terhadap geometri dan komposisi teras.

3. Bahan bakar nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan proses transformasi inti berantai.

4. Kondisi operasi adalah proses operasi instalasi nuklir yang mencakup operasi normal dan kejadian operasi terantisipasi.

5. Operasi normal adalah pengoperasian instalasi nuklir dalam kondisi batas untuk operasi yang selamat.

6. Kejadian operasi terantisipasi adalah proses operasi yang menyimpang dari operasi normal, yang diperkirakan terjadi paling kurang satu kali selama umur instalasi nuklir, tetapi dari pertimbangan desain tidak menyebabkan kerusakan berarti pada peralatan yang penting untuk keselamatan atau mengarah pada kondisi kecelakaan.

7. Kondisi kecelakaan adalah penyimpangan dari kondisi operasi normal yang melebihi kejadian operasi terantisipasi, yang mencakup kecelakaan dasar desain dan kecelakaan yang melampaui dasar desain.

8. Kecelakaan dasar desain adalah kondisi kecelakaan yang digunakan sebagai dasar untuk mendesain instalasi nuklir menurut kriteria desain yang ditetapkan dan sebagai dasar untuk mempertahankan lepasan zat radioaktif tidak melampaui batas yang diizinkan.

9. Kecelakaan yang melampaui dasar desain adalah kecelakaan yang lebih parah dari pada kecelakaan dasar desain.

10. Struktur, sistem, dan/atau komponen yang penting untuk keselamatan adalah struktur, sistem, dan/atau komponen yang menjadi bagian dari suatu sistem keselamatan dan/atau struktur, sistem, dan/atau komponen yang apabila gagal atau terjadi malfungsi menyebabkan terjadinya paparan radiasi terhadap pekerja tapak atau anggota masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Batasan dan Kondisi Operasi selanjutnya disingkat BKO adalah seperangkat aturan untuk MENETAPKAN batas parameter, kemampuan fungsi dan tingkat kinerja peralatan dan personil yang disetujui oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk mengoperasikan instalasi nuklir dengan selamat.

12. Batas keselamatan adalah batasan nilai parameter yang di bawah nilai itu instalasi nuklir dapat dioperasikan dengan selamat.

13. Pengesetan sistem keselamatan adalah nilai parameter operasi yang ditetapkan untuk mengaktuasi sistem keselamatan secara otomotis pada kejadian operasi terantisipasi untuk mencegah terlampauinya batas keselamatan.

14. Sistem keselamatan adalah sistem yang penting untuk keselamatan, yang disediakan untuk menjamin shutdown dengan selamat, atau pemindahan panas sisa dari teras, atau untuk membatasi dampak kejadian operasi terantisipasi dan kecelakaan dasar desain.

15. Efluen adalah fluida cair atau gas yang dapat mengandung padatan dalam bentuk partikel yang dilepaskan ke lingkungan.

16. Dasar desain adalah rentang kondisi dan kejadian yang dipertimbangkan dalam desain suatu instalasi nuklir sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga instalasi nuklir mampu mengatasi kondisi dan kejadian tersebut tanpa melampaui batas yang diizinkan melalui pengoperasian sistem keselamatan.

17. Efek Penuaan adalah efek yang dialami oleh struktur, sistem, dan/atau komponen akibat penuaan.

18. Fungsi keselamatan adalah tujuan spesifik yang harus dicapai struktur, sistem, dan/atau komponen yang penting untuk keselamatan agar persyaratan keselamatan terpenuhi.

19. Kegagalan dengan penyebab sama adalah kegagalan fungsi dari satu atau sejumlah struktur, sistem, dan/atau komponen yang diakibatkan oleh kejadian tunggal atau penyebab tunggal.

20. Kejadian awal terpostulasi adalah kejadian awal yang diidentifikasi pada saat desain, yang diyakini sebagai pemicu kejadian operasi terantisipasi atau sebagai pemicu terjadinya kondisi kecelakaan.

21. Margin keselamatan adalah perbedaan antara batas keselamatan dan batas operasi.

22. Kemandirian adalah kemampuan masing-masing komponen atau sistem yang redundan untuk melaksanakan fungsi yang ditentukan, dengan kegagalan salah satu atau beberapa komponen dan/atau sistem tidak mengganggu kemampuan komponen atau sistem yang lain untuk menjalankan fungsinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

23. Margin shutdown adalah reaktivitas negatif yang disediakan sebagai tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan reaktor dalam kondisi subkritis tanpa batas waktu, dengan batang kendali yang paling reaktif diangkat dari teras, dan semua eksperimen yang dapat dipindahkan atau diubah selama operasi berada dalam kondisi paling reaktif.

24. Keragaman adalah keberadaan dua atau lebih struktur, sistem, dan/atau komponen untuk melaksanakan satu fungsi yang ditentukan, yang komponen atau sistemnya memiliki atribut yang berbeda untuk meminimalkan kegagalan dengan penyebab sama.

25. Redundansi adalah keberadaan struktur, sistem, dan/atau komponen lebih dari satu, baik identik atau beragam, yang kesemuanya secara bersamaan menjalankan fungsi yang sama, sehingga kehilangan salah satu dari struktur, sistem, dan/atau komponen tidak menyebabkan kehilangan keseluruhan fungsi yang ditentukan.

26. Penghalang ganda adalah dua atau lebih penghalang untuk mencegah atau menghambat terjadinya perpindahan radionuklida atau fenomena lainnya.

27. Komisioning adalah kegiatan pengujian untuk membuktikan bahwa struktur, sistem, dan/atau komponen reaktor nuklir terpasang yang dioperasikan dengan bahan nuklir memenuhi persyaratan dan kriteria desain.

28. Pemantauan adalah pengukuran parameter operasi dan paparan radiasi atau pemeriksaan suatu sistem secara terus-menerus maupun berkala.

29. Pengungkung adalah penghalang di sekeliling bagian utama reaktor yang didesain untuk mengungkung zat radioaktif dan untuk mencegah atau mengurangi lepasnya zat radioaktif secara tak terkendali ke lingkungan, baik selama operasi normal maupun selama kecelakaan dasar desain.

30. Peralatan eksperimen adalah peralatan yang dipasang di dalam atau di sekitar teras reaktor untuk memanfaatkan fluks neutron dan radiasi pengion dari reaktor guna keperluan penelitian, pengembangan, produksi isotop atau keperluan lain yang disetujui Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

31. Perangkat bahan bakar adalah bahan bakar dan bagian-bagiannya yang menyatu sebagai satu kesatuan yang dimasukkan ke dalam teras reaktor untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu dikeluarkan di teras.

32. Reaktivitas shutdown adalah reaktivitas yang dihasilkan oleh semua batang kendali dalam kondisi reaktivitas negatif maksimum. www.djpp.kemenkumham.go.id

33. Sistem shutdown adalah sistem yang berfungsi untuk memadamkan reaktor nuklir melalui penurunan reaktivitas dengan cara manual atau dengan proses elektronik oleh sistem proteksi reaktor.

34. Sistem proteksi reaktor adalah sistem yang memantau pengoperasian reaktor dan yang apabila mendeteksi kejadian abnormal, secara otomatis menginisiasi tindakan untuk mencegah reaktor ke kondisi tidak selamat.

35. Tapak adalah lokasi di daratan yang dipergunakan untuk pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning instalasi nuklir, satu atau lebih instalasi nuklir beserta sistem terkait lainnya.

36. Teras reaktor adalah bagian utama reaktor nuklir yang berisi paling sedikit bahan bakar, moderator, dan reflektor.

37. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir.

38. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

39. Pemegang Izin yang selanjutnya disingkat PI adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.

(1) Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan untuk MENETAPKAN persyaratan keselamatan dalam pembuatan desain dan analisis keselamatan desain. (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persyaratan umum desain; dan b. persyaratan khusus desain. (3) Peraturan Kepala BAPETEN ini berlaku untuk semua jenis reaktor nondaya, termasuk perangkat kritis.

(1) Pemberlakuan persyaratan umum desain dan persyaratan khusus desain harus disesuaikan dengan pendekatan pemeringkatan (grading approach). (2) Pendekatan pemeringkatan dilakukan berdasarkan pada: a. karakteristik bahan nuklir dan/atau reaktor; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kebolehjadian dan intensitas paparan radiasi yang ditimbulkan oleh reaktor.

PI harus menjamin reaktor nondaya didesain dengan tingkat keandalan yang tinggi untuk mencapai tujuan keselamatan nuklir.

(1) Tujuan keselamatan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tujuan umum dan tujuan khusus keselamatan nuklir. (2) Tujuan umum keselamatan nuklir adalah melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup, yang dilakukan melalui upaya pertahanan yang efektif terhadap timbulnya bahaya radiasi di instalasi. (3) Tujuan khusus keselamatan nuklir meliputi tujuan proteksi radiasi dan tujuan keselamatan teknis. (4) Tujuan proteksi radiasi meliputi: a. menjamin paparan radiasi pada setiap kondisi instalasi atau setiap lepasan zat radioaktif yang terantisipasi dari instalasi serendah mungkin yang dapat dicapai dan di bawah pembatas dosis yang ditetapkan; dan b. menjamin mitigasi dampak radiologi dari suatu kecelakaan yang ditimbulkan selama pengoperasian reaktor. (5) Tujuan keselamatan teknis meliputi: a. mencegah terjadinya kecelakaan selama pengoperasian reaktor serta melakukan mitigasi dampak radiologi apabila kecelakaan tetap terjadi; b. menjamin dengan tingkat kepercayaan tinggi bahwa semua kecelakaan yang telah dipertimbangkan dalam desain memberikan risiko serendah mungkin; dan c. menjamin bahwa kecelakaan dengan dampak radiologi yang serius mempunyai kebolehjadian yang sangat kecil.

(1) Tujuan keselamatan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan melalui penerapan pertahanan berlapis untuk memenuhi fungsi keselamatan reaktor. (2) Pertahanan berlapis meliputi: a. tingkat 1, pencegahan kegagalan dan kejadian operasi terantisipasi yang dilakukan dengan desain konservatif, konstruksi dan operasi yang bermutu tinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. tingkat 2, pencegahan terhadap berkembangnya kejadian operasi terantisipasi menjadi kecelakaan melalui pengendalian terhadap kejadian operasi terantisipasi serta deteksi kegagalan yang dilakukan dengan sistem pengendalian, pembatasan, proteksi dan fitur keselamatan yang lain; c. tingkat 3, pengendalian kecelakaan dasar desain untuk membawa kondisi reaktor ke keadaan terkendali dan mempertahankan pengungkungan zat radioaktif melalui fitur keselamatan teknis dan prosedur kecelakaan; d. tingkat 4, pengendalian terhadap kondisi yang parah untuk menjaga agar lepasan zat radioaktif serendah mungkin, termasuk pencegahan perambatan kecelakaan dan mitigasi kecelakaan parah yang dilakukan dengan upaya tambahan dan manajemen kecelakaan; dan e. tingkat 5, mitigasi konsekuensi radiologi untuk lepasan zat radioaktif signifikan, yang dilakukan dengan tindakan penanggulangan kedaruratan nuklir baik di dalam maupun luar tapak. (3) Konsep pertahanan berlapis harus diterapkan melalui analisis keselamatan. (4) Fungsi keselamatan reaktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengendalikan reaktivitas; b. memindahkan panas dari teras reaktor; dan c. mengungkung zat radioaktif dan menahan radiasi. (5) Penerapan fungsi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) Penerapan pertahanan berlapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan c berlaku untuk semua jenis reaktor nondaya. (2) Penerapan pertahanan berlapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan e berlaku untuk reaktor nondaya dengan daya paling sedikit 2 megawatt. www.djpp.kemenkumham.go.id

PI harus menjamin terpenuhinya persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejak konstruksi sampai dengan dekomisioning reaktor nondaya.

PI harus melakukan analisis keselamatan reaktor berdasarkan kejadian awal terpostulasi.

(1) Analisis keselamatan reaktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memuat: a. analisis respons reaktor dalam rentang kejadian awal terpostulasi; dan b. analisis kegagalan peralatan eksperimen yang mempengaruhi keselamatan operasi reaktor. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan dalam: a. penentuan desain struktur, sistem, dan/atau komponen yang penting untuk keselamatan; b. penentuan BKO; c. penyusunan prosedur operasi; d. program pengujian dan program inspeksi berkala; e. pemeliharaan rekaman; f. penyusunan jadwal perawatan; g. penentuan desain peralatan eksperimen; h. usulan modifikasi; dan i. perencanaan penanggulangan kedaruratan nuklir.

(1) Analisis keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi: a. karakterisasi kejadian awal terpostulasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. analisis urutan kejadian dan evaluasi konsekuensi kejadian awal terpostulasi; c. perbandingan hasil analisis dengan kriteria penerimaan dan batas desain; d. pembuktian bahwa tindakan otomatis dari sistem keselamatan yang dikombinasikan dengan tindakan tertentu operator mampu mengatasi konsekuensi kejadian awal terpostulasi yang dapat berupa kejadian operasi terantisipasi atau kecelakaan dasar desain. e. penentuan BKO operasi; f. analisis sistem keselamatan dan fitur keselamatan teknis; dan g. analisis pengungkungan. (2) Untuk karakterisasi kejadian awal terpostulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dipertimbangkan penggunaan informasi kualitatif maupun kuantitatif, yang meliputi: a. parameter masukan, kondisi awal saat kejadian, kondisi batas, asumsi model analisis, dan program komputer yang digunakan; b. urutan kejadian dan kinerja sistem reaktor; c. kepekaan terhadap moda kegagalan tunggal dan kegagalan dengan penyebab sama; d. kepekaan terhadap faktor manusia; e. kondisi transien; f. identifikasi status kerusakan; g. potensi lepasan produk fisi dan paparan radiasi; h. perhitungan suku sumber; dan i. evaluasi konsekuensi radiologik.

Hasil analisis keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dinyatakan secara jelas dan lengkap dalam laporan analisis keselamatan yang selanjutnya disingkat LAK.

(1) PI harus MENETAPKAN kode dan standar (code and standard) terkini yang diberlakukan terhadap struktur, sistem, dan/atau komponen yang penting untuk keselamatan. (2) Dalam hal digunakan kode dan standar yang berbeda untuk struktur, sistem, dan/atau komponen yang berbeda, PI harus memastikan kesetaraan kode dan standar sesuai dengan klasifikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Kode dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi standar yang berlaku di INDONESIA.

Dalam hal tidak tersedia kode dan standar di INDONESIA untuk struktur, sistem dan komponen, PI harus menerapkan kode dan standar terkini yang berlaku untuk struktur, sistem, dan/atau komponen yang serupa dari negara pemasok (vendor).

Penerapan kode dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN.

(1) PI harus MENETAPKAN tim independen dari pendesain dan bertanggung jawab atas integritas desain reaktor nondaya selama umur reaktor. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan konfirmasi desain dalam mencapai tujuan dan persyaratan keselamatan. (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan keselamatan. (4) Penetapan tim tidak menghilangkan tanggung jawab utama PI dalam keselamatan.

(1) PI harus memastikan bahwa semua kondisi dan kejadian selama umur operasi reaktor yang dapat diperkirakan telah dipertimbangkan dalam dasar desain. (2) PI harus MENETAPKAN dasar desain struktur, sistem, dan/atau komponen yang penting untuk keselamatan sehingga mampu berfungsi pada: a. kondisi instalasi; dan b. kondisi yang ditimbulkan oleh bahaya internal dan eksternal, dengan memenuhi persyaratan proteksi radiasi yang telah ditetapkan. (3) Dalam menentukan dasar desain, PI harus mempertimbangkan faktor-faktor: a. kejadian awal terpostulasi; b. karakteristik terkait tapak; c. batas desain; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. kondisi operasi; e. kondisi kecelakaan dasar desain; dan f. fitur keselamatan teknis. (4) Dasar desain harus didokumentasikan dan tersedia untuk pengoperasian reaktor dengan selamat. (5) Dasar desain memuat: a. spesifikasi struktur, sistem, dan/atau komponen untuk setiap kondisi instalasi; b. klasifikasi keselamatan; c. keandalan; d. asumsi penting; e. metode analisis; dan f. identifikasi dan kuantifikasi ketidakpastian.

(1) PI harus menentukan dan menganalisis kejadian awal terpostulasi dalam dasar desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a. (2) Kejadian awal terpostulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang relevan ditentukan berdasarkan daftar kejadian yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (3) Dalam hal kejadian awal terpostulasi tidak terdapat dalam Lampiran I, PI harus menunjukkan bahwa kejadian awal terpostulasi telah memperhitungkan semua kecelakaan yang mungkin terjadi yang mempengaruhi keselamatan reaktor khususnya kecelakaan dasar desain.

Karakteristik terkait tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b harus mempertimbangkan aspek yang terkait dengan penduduk, vulkanologi, meteorologi, hidrologi, geoteknik dan seismik.

(1) Batas desain untuk semua parameter yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c harus ditetapkan untuk kondisi operasi dan kecelakaan dasar desain. (2) Hasil pembatasan nilai parameter harus digunakan dalam desain sistem tunggal dan komponen, termasuk peralatan eksperimen. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Reaktor harus didesain agar dapat beroperasi dengan selamat pada semua kondisi operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dalam rentang nilai parameter yang telah ditetapkan . (2) Dalam desain harus diterapkan persyaratan terkait utilisasi reaktor, terutama persyaratan stabilitas daya. (3) Reaktor dan sistem terkait harus didesain agar mampu merespons dengan selamat berbagai kejadian termasuk kejadian operasi terantisipasi. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus dijadikan dasar dalam penentuan BKO.

(1) Reaktor harus didesain sehingga dapat secara otomatis menginisiasi sistem keselamatan untuk kondisi kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, sehingga mengurangi tindakan manual operator. (2) Struktur, sistem, dan/atau komponen yang penting bagi keselamatan harus didesain untuk tahan terhadap efek beban dan kondisi lingkungan yang ekstrem akibat kecelakaan dasar desain. (3) Desain reaktor harus mampu membawa reaktor ke keadaan stabil jangka panjang setelah kecelakaan, terutama dengan mempertahankan koefisien reaktivitas negatif.

(1) Fitur keselamatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f harus ditetapkan berdasarkan analisis keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Sistem dan subsistem yang penting untuk pengoperasian fitur keselamatan teknis harus tersedia. (3) Fitur keselamatan teknis harus didesain berfungsi secara otomatis. (4) Dalam hal sistem otomatis tidak berfungsi, PI harus menjamin desain fitur keselamatan teknis berfungsi secara manual. (5) PI harus menjamin desain fitur keselamatan teknis dengan mempertimbangkan: a. keandalan komponen, kemandirian sistem, redundansi, karakteristik gagal selamat, keragaman dan pemisahan fisik antar sistem redundan; b. penggunaan bahan yang tahan terhadap kondisi kecelakaan dasar desain yang terpostulasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. tindakan pengujian, inspeksi dan surveilan untuk memastikan fitur keselamatan teknis dapat diandalkan dan efektif saat diperlukan.

PI harus menerapkan prinsip penghalang ganda dalam desain, sesuai dengan hasil analisis keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(1) PI harus MENETAPKAN struktur, sistem, dan/atau komponen termasuk perangkat lunak terkait yang penting bagi keselamatan dengan mengacu pada analisis keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Struktur, sistem dan/atau komponen yang telah ditetapkan diklasifikasikan menurut fungsi dan tingkat kepentingan terhadap keselamatan. (3) Kriteria penetapan klasifikasi struktur, sistem, dan/atau komponen harus dinyatakan dalam analisis keselamatan.

Struktur, sistem, dan/atau komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus diklasifikasikan berdasarkan klas mutu dan seismik.

Ketentuan mengenai klas seismik dan mutu untuk struktur, sistem, dan/atau komponen reaktor nondaya diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BAPETEN

PI harus MENETAPKAN kode dan standar yang diberlakukan terhadap struktur, sistem dan komponen sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

(1) Metode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didasarkan pada metode deterministik. (2) Metode deterministik dapat dilengkapi dengan metode probabilistik dan pendapat teknis dengan mempertimbangkan fungsi keselamatan dan konsekuensi kegagalan terhadap kinerja fungsi keselamatan. (3) Antarmuka desain yang memadai antara struktur, sistem, dan/atau komponen dengan klas yang berbeda harus diberikan untuk memastikan agar kegagalan struktur, sistem, dan/atau komponen dengan klas keselamatan yang lebih rendah tidak menyebabkan kegagalan struktur, sistem, dan/atau komponen dengan klas keselamatan yang lebih tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan piranti elektrik yang mempunyai fungsi ganda harus diklasifikasikan sesuai dengan klas keselamatan tertinggi pada struktur, sistem, dan/atau komponen yang menggunakan perangkat lunak dan piranti elektrik.

Persyaratan umum desain meliputi: a. desain keandalan struktur, sistem, dan/atau komponen; b. desain kemudahan pengoperasian dan perawatan; c. desain untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir; d. desain kemudahan dekomisioning; e. desain proteksi radiasi; f. desain untuk proteksi fisik; g. desain untuk faktor manusia (human factor); dan h. desain untuk meminimalkan penuaan.

(1) Struktur, sistem, dan/atau komponen yang penting untuk keselamatan harus didesain dengan keandalan yang mencukupi sehingga mampu untuk melakukan fungsi keselamatan pada semua kondisi instalasi. (2) PI harus MENETAPKAN nilai batas maksimum ketidaktersediaan untuk struktur, sistem, dan/atau komponen yang penting untuk keselamatan untuk menjamin keandalan yang diperlukan bagi kinerja fungsi keselamatan. (3) Untuk menjamin keandalan, PI harus menerapkan: a. redundansi dan kriteria kegagalan tunggal; b. keragaman; c. kemandirian; dan d. desain gagal-selamat. (4) Penerapan prinsip redundansi, keragaman dan kemadirian harus mempertimbangkan kegagalan dengan penyebab sama. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk sistem bantu yang mendukung sistem yang penting bagi keselamatan.

(1) Berdasarkan analisis keselamatan, prinsip redundansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a harus diterapkan untuk memastikan tidak terjadi kegagalan tunggal yang menyebabkan sistem kehilangan kemampuan melaksanakan fungsi keselamatan reaktor. (2) Tingkat redundansi yang digunakan harus menunjukkan kemampuan menanggulangi kegagalan yang tidak terdeteksi yang dapat menurunkan keandalan.

(1) Kriteria kegagalan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a harus diterapkan dalam desain untuk setiap fungsi keselamatan. (2) Kriteria kegagalan tunggal harus mempertimbangkan: a. kegagalan yang terjadi sebagai konsekuensi kegagalan tunggal; b. tindakan palsu (spurious action); c. konfigurasi terburuk yang diperbolehkan, tingkat kapasitas, waktu respons sistem keselamatan untuk melaksanakan fungsi keselamatan dengan memperhitungkan perawatan, pengujian, inspeksi dan perbaikan, serta masa tak-layan (outages) peralatan yang diperbolehkan.

(1) Penerapan keragaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b pada sistem atau komponen harus dilakukan untuk melaksanakan fungsi keselamatan yang sama dengan menggunakan atribut yang berbeda. (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prinsip operasi yang berbeda; b. kondisi instalasi yang berbeda; dan/atau c. manufaktur yang berbeda.

(1) Penerapan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c harus dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem, terutama yang berkaitan dengan kegagalan dengan penyebab sama. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penerapan kemandirian harus dilakukan dengan cara isolasi fungsi dan pemisahan fisik dengan mempertimbangkan jarak, penghalang, dan tata letak khusus struktur, sistem, dan/atau komponen.

(1) Penerapan gagal-selamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d harus dilakukan pada desain sistem dan komponen yang penting bagi keselamatan. (2) Sistem reaktor harus didesain mampu bertahan dalam kondisi selamat tanpa tindakan pemicu apabila struktur, sistem, dan/atau komponen mengalami kegagalan.

(1) Desain reaktor harus memasukkan fitur desain yang diperlukan untuk memudahkan proses komisioning reaktor. (2) Fitur desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasukkan perlengkapan untuk mengoperasikan teras transisi dengan geometri berbeda.

Reaktor nondaya harus didesain untuk dioperasikan dengan selamat dalam rentang parameter yang ditetapkan sesuai persyaratan dan pembatasan pada semua kondisi operasi dan memenuhi tujuan proteksi radiasi.

(1) Persyaratan dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus menjadi dasar penentuan BKO. (2) Desain harus mempermudah penentuan BKO sehingga dapat dilaksanakan untuk operasi reaktor nondaya.

(1) PI harus MENETAPKAN BKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berdasarkan proses desain. (2) BKO meliputi: a. batas keselamatan; b. pengesetan (setting) sistem keselamatan; c. kondisi batas untuk operasi normal; d. persyaratan surveilan; dan e. persyaratan administrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Reaktor harus didesain sehingga respons reaktor terhadap kejadian operasi terantisipasi akan memungkinkan operasi secara selamat atau shutdown, menggunakan pertahanan berlapis tingkat 1 atau setinggi- tingginya tingkat 2.

(1) Struktur, sistem, dan/atau komponen yang penting bagi keselamatan harus didesain memudahkan perawatan untuk menjamin struktur, sistem, dan/atau komponen berfungsi dengan keandalan yang dapat diterima. (2) Perawatan terdiri atas perawatan pencegahan dan perawatan perbaikan, dan meliputi pengujian dan inspeksi. (3) Faktor yang harus dipertimbangkan dalam desain untuk memudahkan perawatan meliputi: a. kemudahan pelaksanaan perawatan; b. tingkat inspeksi dan pengujian yang mewakili kondisi nyata; dan c. kebutuhan untuk tetap mempertahankan kinerja fungsi keselamatan selama pengujian.

(1) Reaktor harus didesain memudahkan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), dengan menerapkan: a. kemampuan mengakses ke struktur, sistem, dan/atau komponen; b. pemberian perisai pada struktur, sistem, dan/atau komponen; c. penanganan jarak jauh; d. paparan radiasi pada struktur, sistem, dan/atau komponen pasca-iradiasi; dan e. dekontaminasi struktur, sistem, dan/atau komponen. (2) Bahan struktur, sistem, dan/atau komponen harus dipilih untuk meminimalkan tingkat aktivasi pada struktur, sistem, dan/atau komponen yang terpapar fluks neutron. (3) Reaktor harus didesain untuk memudahkan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) yang bertujuan untuk mendeteksi korosi, erosi, fatik (fatigue), atau efek penuaan pada struktur, sistem, dan/atau komponen.

(1) Reaktor harus didesain dengan memberikan ruang yang cukup lapang di sekitar struktur, sistem, dan/atau komponen agar akses ke struktur, sistem, dan/atau komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a mudah dilaksanakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemberian perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap komponen yang radioaktif dan komponen yang terletak di ruang yang dalam keadaan normal tidak dapat diakses. (3) Penanganan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menangani bahan bakar teriradiasi dan struktur, sistem, dan/atau komponen yang teriradiasi.

(1) Untuk memudahkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), reaktor harus didesain dengan menerapkan: a. kemudahan pelaksanaan uji fungsi dan inspeksi terhadap struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan untuk menjamin struktur, sistem, dan/atau komponen telah melaksanakan fungsi keselamatan dengan baik; b. pelaksanaan pengujian dan inspeksi yang mewakili kondisi sebenarnya; c. pemasangan sirkuit yang dapat melakukan uji-diri dalam sistem elektrik dan elektronik. (2) Desain untuk kemudahan pelaksanaan uji fungsi dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memasukkan fitur built-in untuk memudahkan pengujian secara cepat dan mudah terhadap kinerja fungsi keselamatan. (3) Pelaksanaan pengujian dan inspeksi yang mewakili kondisi sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang meliputi pemaparan sensor sistem terhadap variabel proses yang sebenarnya, dan pengujian sistem keselamatan dari mulai signal input sampai ke fungsi keselamatannya. (4) Sirkuit yang dapat melakukan uji-diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dikalibrasi secara berkala.

(1) Sirkuit yang dapat melakukan uji-diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dapat berupa: a. sirkuit yang secara terus-menerus memantau parameter sirkuit yang penting dan segera mengaktuasi indikator, alarm atau fungsi keselamatan apabila parameter sirkuit berada di luar spesifikasi; dan b. sirkuit yang teraktivasi hanya selama pemeriksaan fungsi sistem. (2) Apabila sirkuit yang dapat melakukan uji-diri tidak dipasang ke dalam sistem, desain untuk pengujian harus menyediakan sarana untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

menguji parameter sirkuit dari peralatan yang terkait keselamatan dengan menggunakan peralatan penguji yang tersambung secara eksternal.

Untuk memudahkan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), reaktor harus didesain dengan mempertimbangkan : a. penetapan tingkat klirens untuk memberikan akses personil dan peralatan, dan untuk memudahkan penggunaan metode dan teknik yang diperlukan; dan b. kebutuhan untuk meminimalkan paparan radiasi terhadap personil; c. kemudahan kinerja pengoperasian yang terkait dengan perbaikan atau penggantian sistem atau komponen; d. ketersediaan instalasi dekontaminasi; dan e. aspek-aspek lain yang meliputi seleksi bahan, konfigurasi pengelasan, penyelesaian pada permukaan bahan (surface finish), dan akumulasi crud atau produk korosi.

(1) Reaktor harus didesain untuk memudahkan pelaksanaan program kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir sesuai dengan potensi bahaya reaktor. (2) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui analisis kecelakaan yang melampaui dasar desain.

(1) Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mencakup: a. jalur evakuasi; b. tanda yang jelas dengan penerangan darurat yang andal; c. ventilasi; dan d. gedung bantu. (2) Jalur evakuasi didesain dengan menerapkan pembagian daerah radiasi, perlindungan kebakaran dan proteksi fisik.

(1) Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus dilengkapi dengan sistem alarm dan alat komunikasi yang memadai dan tersedia setiap saat sehingga setiap orang yang berada di tapak dan dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

gedung reaktor dapat memperoleh informasi dan instruksi kedaruratan. (2) Alat komunikasi harus didesain dengan mempertimbangkan keragamannya.

Program kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

(1) Reaktor dan peralatan eksperimen harus didesain untuk mampu memudahkan dekomisioning. (2) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan: a. pemilihan bahan untuk mengurangi aktivasi dan untuk memberikan kemudahan dekontaminasi; b. optimisasi tata letak instalasi dan jalur akses untuk memudahkan komponen yang besar, dan pelepasan dan penanganan komponen yang teraktivasi; dan c. penanganan limbah radioaktif.

(1) Untuk mempermudah dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), PI harus mempertimbangkan faktor yang meliputi seleksi yang cermat terhadap bahan dan optimisasi desain, tata letak dan jalur akses instalasi. (2) Seleksi yang cermat terhadap bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. mengurangi aktivasi; b. meminimalkan penyebaran produk korosif aktif; c. menjamin permukaan mudah untuk didekontaminasi; dan d. meminimalkan penggunaan substansi berbahaya, yang meliputi minyak, bahan kimia berbahaya dan mudah terbakar, serta insulator karet. (3) Optimisasi desain, tata letak dan jalur akses instalasi dilakukan untuk memudahkan: a. pemindahan komponen besar; b. pelepasan dan pemindahan jarak jauh (remote removal) komponen teraktivasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. dekontaminasi instalasi dan peralatan penanganan limbah untuk masa mendatang; d. dekontaminasi atau pemindahan komponen yang ditanam, yang meliputi pipa dan saluran pembuangan; dan e. pengendalian zat radioaktif di dalam instalasi.

(1) Dokumen lengkap mengenai persyaratan desain, informasi terkait dengan tapak, desain akhir dan konstruksi harus disimpan dan dimutakhirkan selama umur reaktor untuk mendukung kemudahan dekomisioning. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. data radiasi latar yang diperoleh sebelum melaksanakan konstruksi; dan b. gambar desain mengenai tata letak reaktor, penetrasi kabel dan pipa;

Dekomisioning reaktor nondaya diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

(1) Reaktor harus didesain sesuai dengan tujuan proteksi radiasi. (2) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. desain perisai; b. desain ventilasi; c. desain sistem peluruhan zat radioaktif dan filtrasi; dan d. desain instrumentasi pemantauan radiasi, dan zat radioaktif di udara pada daerah pengawasan dan pengendalian.

Pembatas dosis yang digunakan dalam desain harus ditetapkan untuk memastikan nilai batas dosis tidak terlampaui.

(1) Bahan struktur yang digunakan berdekatan dengan teras harus dipilih dengan cermat untuk mengurangi dosis radiasi personil selama operasi, perawatan dan dekomisioning, maupun untuk memenuhi fungsi yang lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengaruh radionuklida yang dihasilkan oleh aktivasi neutron dalam sistem proses reaktor harus dipertimbangkan dalam desain proteksi radiasi bagi pekerja radiasi dan masyarakat. (3) Radionuklida yang dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi nitrogen-16 (N-16), tritium (H-3), argon- 41 (Ar-41), natrium- 24 (Na-24) dan kobalt-60 (Co-60).

(1) Reaktor harus didesain untuk memperhitungkan pemisahan bahan menurut sifat radiologik, fisika dan kimia untuk memudahkan penanganan dan melindungi pekerja dan masyarakat dengan cara kendali akses. (2) Kendali akses dilakukan dengan MENETAPKAN daerah di dalam instalasi yang diklasifikasikan menurut potensi bahaya setiap bahan.

(1) Reaktor dan peralatan eksperimen harus didesain menggunakan perisai yang memadai melalui analisis bahaya dan pengaturan perisai. (2) Desain harus menerapkan pemasangan perisai untuk keperluan utilisasi reaktor dan sumber radiasi yang lain di masa mendatang.

Reaktor harus didesain mampu menyediakan sistem ventilasi dengan filter yang memadai untuk digunakan pada kondisi operasi dan kecelakaan dasar desain.

(1) Desain dan tata letak reaktor, instalasi iradiasi dan peralatan eksperimen harus menerapkan prinsip optimisasi untuk membatasi paparan dan kontaminasi dari semua sumber. (2) Optimisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. desain struktur, sistem, dan/atau komponen untuk membatasi paparan selama perawatan; b. penyediaan perisai terhadap radiasi langsung maupun hamburan; dan c. penyediaan sarana pemantauan dan kendali akses ke reaktor, instalasi iradiasi dan peralatan eksperimen.

Reaktor harus didesain mampu menyediakan: a. sarana penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan reaktor; b. instalasi dekontaminasi personil dan peralatan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. sarana penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari kegiatan dekontaminasi.

(1) Perlengkapan proteksi radiasi harus didesain untuk menjamin pemantauan radiasi atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja, pemantauan dosis perorangan, dan pemantauan radioaktivitas lingkungan yang memadai dalam kondisi instalasi. (2) Perlengkapan proteksi radiasi meliputi: a. alat ukur laju dosis stasioner untuk pengamatan laju dosis radiasi daerah kerja dan tempat lain yang dimungkinkan terjadi perubahan tingkat paparan radiasi; b. alat ukur laju dosis stasioner yang dipasang di tempat yang sesuai untuk mendeteksi lepasan zat radioaktif pada kondisi kejadian operasi terantisipasi dan kondisi kecelakaan. c. peralatan pemantau kontaminasi udara di daerah kerja. d. peralatan stasioner dan instalasi laboratorium untuk menentukan konsentrasi radionuklida tertentu dalam sampel gas dan cair yang diambil dari instalasi atau lingkungan pada semua kondisi instalasi; e. peralatan stasioner untuk pemantauan efluen sebelum atau selama pelepasan ke lingkungan; f. peralatan pemantau kontaminasi permukaan; g. peralatan pemantau kontaminasi dan dosis perorangan; dan h. peralatan pemantau radiasi pada tempat yang menjadi akses manusia dan barang. (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan e harus didesain memberikan indikasi kondisi instalasi di ruang kendali utama dan tempat lain secara tepat.

(1) Reaktor harus didesain untuk menghalangi pihak yang tidak berwenang masuk ke tapak atau ke gedung di dalam tapak, untuk mencegah terjadinya pencurian, pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan/atau sabotase. (2) Ketentuan mengenai proteksi fisik diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Reaktor harus didesain dengan mempertimbangkan faktor manusia dan antarmuka untuk interaksi manusia dan mesin.

(1) Ruang kendali reaktor dan sistem terkait harus didesain dengan mempertimbangkan faktor manusia dan menerapkan prinsip ergonomi. (2) Faktor manusia dan prinsip ergonomi meliputi: a. tampilan yang jelas dan sinyal yang dapat didengar untuk parameter yang penting bagi keselamatan; b. tindakan keselamatan yang berfungsi secara otomatis sehingga tidak memerlukan tindakan operator; c. desain untuk mengurangi tindakan operator sehingga mengurangi beban operator dan kesalahan manusia; dan d. kebutuhan terhadap interlok dan kendali akses sesuai hirarki.

Reaktor harus didesain untuk memberikan informasi secara audio visual dan instrumentasi, dan alarm untuk mendukung keberhasilan tindakan operator dalam berbagai kondisi antara lain keterbatasan waktu yang tersedia, kondisi fisik, dan kemungkinan tekanan psikologis operator.

(1) Reaktor harus didesain dengan margin keselamatan yang tepat untuk mengantisipasi sifat bahan pada akhir masa penggunaannya. (2) Untuk mengantisipasi perubahan sifat bahan selama operasi, PI harus membuat program inspeksi dan pengujian bahan. (3) Program inspeksi dan pengujian bahan harus dilaksanakan untuk memantau bahan dengan sifat mekanik yang dapat berubah karena faktor korosi dan radiasi.

Desain harus menyediakan sarana pemantauan, pengujian, pencuplikan, dan inspeksi untuk pengkajian, deteksi, pencegahan dan mitigasi efek penuaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan mengenai manajemen penuaan diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Persyaratan khusus desain meliputi: a. desain teras reaktor; b. desain shutdown (shutdown); c. desain sistem proteksi reaktor; d. desain sistem pendingin reaktor dan sistem terkait; e. desain sistem pendingin teras darurat; f. desain sistem pengungkung; g. desain untuk utilisasi, modifikasi, dan peralatan eksperimen; h. desain instrumentasi dan kendali; i. desain sistem penanganan dan penyimpanan bahan bakar nuklir; j. desain system catu daya listrik; k. desain sistem penanganan limbah radioaktif; l. desain gedung dan struktur;dan m. desain sistem bantu.

(1) Teras reaktor harus didesain untuk mempertahankan parameter yang relevan dalam batas yang dapat diterima pada semua kondisi operasi. (2) Desain teras reaktor harus menyediakan peralatan pemantau integritas bahan bakar.

(1) Bahan bakar nuklir, reflektor, dan komponen teras lain harus didesain melalui analisis dengan aspek neutronik, termohidrolik, mekanik, bahan, kimia, dan iradiasi. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan untuk menunjukkan batas dan kondisi iradiasi dapat diterima dan tidak menimbulkan deformasi yang tidak dapat diterima pada bahan bakar nuklir. (3) Deformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi swelling, deformasi aksial, deformasi radial. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Batas atas deformasi yang terantisipasi harus dievaluasi berdasarkan hasil eksperimen dan pengalaman iradiasi. (5) Desain bahan bakar nuklir harus menerapkan manajemen jangka panjang dari bahan bakar nuklir teriradiasi.

(1) Teras reaktor harus didesain agar kerusakan bahan bakar nuklir dalam kecelakaan dasar desain tetap berada dalam batas yang dapat diterima. (2) Teras reaktor harus didesain dengan margin yang memadai, termasuk margin ketidakpastian dan toleransi teknis agar batas desain yang ditetapkan tidak terlampaui pada semua kondisi operasi.

(1) Teras reaktor harus didesain agar reaktor dapat dipadamkan, didinginkan, dan dipertahankan pada kondisi subkritis dengan margin yang memadai pada semua kondisi instalasi. (2) Kondisi reaktor harus dinilai untuk MENETAPKAN kecelakaan yang melampaui dasar desain. (3) Teras reaktor harus didesain dengan menggunakan sifat keselamatan melekat (inherent safety characteristics).

(1) Teras reaktor harus didesain untuk mempunyai reaktivitas negatif yang memadai dalam sistem kendali reaktivitas sehingga reaktor dapat dibuat subkritis dan dipertahankan tetap subkritis untuk semua kondisi operasi, dengan memperhitungkan pelaksanaan eksperimen yang memberikan kontribusi reaktivitas positif paling tinggi. (2) Teras reaktor harus didesain mempunyai peralatan kendali reaktivitas dengan memperhitungkan keusangan (wear-out) dan efek iradiasi. (3) Laju maksimum penambahan reaktivitas positif dari sistem kendali reaktivitas atau dari eksperimen harus ditetapkan dan dibatasi pada nilai yang diberikan dalam LAK. (4) Sistem kendali reaktivitas harus didesain untuk mampu memadamkan reaktor pada semua kondisi instalasi, termasuk pada saat kegagalan sistem kendali reaktivitas. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Reaktor harus didesain mempunyai sistem shutdown reaktor otomatis dan manual. (2) Jumlah sistem shutdown reaktor otomatis dan manual harus didesain berdasarkan pada sifat reaktor. (3) Sistem shutdown reaktor harus didesain agar mempunyai nilai efektivitas, respons dan margin shutdown reaktor yang sesuai dengan kondisi dan batas yang ditetapkan. (4) Sistem shutdown reaktor harus didesain agar tetap mampu mempertahankan fungsi keselamatan walaupun terjadi kegagalan tunggal. (5) Sistem shutdown reaktor harus didesain untuk menyediakan instrumentasi dan pengujian untuk memastikan kinerja shutdown reaktor sesuai dengan kondisi yang ditetapkan.

(1) Sistem proteksi reaktor harus didesain mampu menginisiasi tindakan protektif secara otomatis untuk menghentikan kejadian awal terpostulasi secara selamat. (2) Dalam hal terjadi kegagalan tunggal, sistem proteksi reaktor harus didesain tetap mampu menginisiasi tindakan protektif. (3) Dalam hal tindakan otomatis sistem proteksi reaktor telah terinisiasi, sistem proteksi reaktor harus didesain untuk memproses tindakan protektif hingga selesai dan tidak dapat dihalangi oleh tindakan operator. (4) Sistem proteksi reaktor harus didesain untuk tidak membutuhkan tindakan manual beberapa saat setelah kecelakaan terjadi.

(1) Selain didesain secara otomatis, sistem proteksi reaktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 harus didesain mampu beroperasi secara manual dengan mempertimbangkan: a. ketersediaan waktu; b. ketersediaan informasi yang sudah diproses dan ditampilkan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kemudahan diagnosis dan kejelasan tindakan; dan d. kemudahan pengoperasian bagi operator. (2) Desain harus mempertimbangkan kemampuan menginisiasi scram reaktor dari tempat lain yang ditetapkan. (3) Sistem proteksi reaktor harus didesain untuk tidak melakukan pengesetan ulang secara otomatis setelah scram reaktor.

Sistem proteksi reaktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus didesain untuk melindungi interlock dan pancung yang penting bagi keselamatan agar tidak dapat dipotong pintas (bypass).

(1) Sistem proteksi reaktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 harus didesain untuk mempertahankan reaktor tetap dalam kondisi selamat sekalipun sistem proteksi reaktor mengalami kegagalan dengan penyebab sama. (2) Sistem proteksi reaktor harus didesain dengan margin yang memadai antara titik pengesetan dan batas keselamatan sehingga sistem proteksi reaktor mampu menghentikan kejadian awal terpostulasi sebelum batas keselamatan tercapai. (3) Penetapan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan faktor-faktor: a. akurasi instrumentasi; b. ketidakpastian dalam kalibrasi; c. osilasi instrumen; dan d. waktu respons instrumen dan sistem.

Dalam hal sistem proteksi reaktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menggunakan sistem berbasis komputer, PI harus: a. menggunakan perangkat keras dengan kualitas tinggi dan praktik terbaik; b. menggunakan perangkat lunak yang sudah diverifikasi, divalidasi dan diuji; c. melakukan dokumentasi dan penilaian terhadap keseluruhan proses pembuatan, termasuk pengendalian, pengujian, dan komisioning untuk perubahan desain; dan d. menunjuk ahli yang independen dari pendesain dan pemasok untuk mengkonfirmasi keandalan sistem berbasis komputer. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sistem pendingin reaktor harus didesain untuk menyediakan pendinginan yang memadai pada teras reaktor dengan margin yang dapat diterima, termasuk untuk pemindahan panas sisa. (2) Sistem pendingin reaktor harus didesain untuk memudahkan pengujian dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sehingga degradasi bahan dapat dideteksi secara dini.

(1) Sistem pendingin reaktor harus didesain agar teras tetap terendam. (2) Untuk reaktor yang didesain menggunakan katup pasif (flapper) sebagai bagian dari sistem keselamatan harus diterapkan prinsip redundansi.

(1) Sistem pendingin reaktor harus didesain untuk menyediakan pemindahan panas yang andal dari bahan bakar ke buangan panas akhir. (2) Dalam hal dua sistem fluida yang beroperasi pada tekanan yang berbeda saling berhubungan akibat kegagalan tunggal: a. kedua sistem harus didesain mampu menahan tekanan yang lebih tinggi; atau b. ketentuan harus dibuat untuk mencegah tekanan desain dari sistem dengan tekanan yang lebih rendah terlampaui. (3) Sistem pendingin reaktor harus didesain untuk menyediakan pemantauan dan pengendalian sifat pendingin dan/atau moderator, dan memindahkan zat radioaktif termasuk produk fisi dari pendingin.

Dalam hal analisis keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menunjukkan reaktor memerlukan sistem pendingin teras darurat, sistem pendingin teras darurat harus didesain mampu: a. mencegah kerusakan bahan bakar dalam hal terjadi kecelakaan kehilangan pendingin. b. menjaga temperatur teras di bawah batas keselamatan yang ditentukan selama periode waktu yang memadai. www.djpp.kemenkumham.go.id

Sistem pendingin teras darurat harus didesain untuk memudahkan inspeksi komponen dan pengujian secara berkala.

(1) Sistem pengungkung dan gedung harus didesain: a. mampu mencegah atau memitigasi lepasan zat radioaktif pada kondisi operasi dan kecelakaan dasar desain; dan b. mempunyai tekanan yang dapat diatur pada level tertentu untuk mencegah lepasan zat radioaktif tak terkendali ke lingkungan. (2) Sistem pengungkung dapat berupa penghalang fisik yang mengelilingi bagian utama reaktor yang berisi zat radioaktif.

(1) Sistem pengungkung harus didesain dengan margin yang memadai untuk menerima beban tekanan dan temperatur tertinggi yang dihasilkan dari kecelakaan dasar desain. (2) Setiap jalur penetrasi yang menembus pengungkung harus didesain mampu terisolasi secara andal.

(1) Sistem pengungkung harus didesain untuk memastikan lepasan zat radioaktif akibat kecelakaan dasar desain tidak melebihi batas yang dapat diterima. (2) Laju lepasan zat radioaktif harus dihitung dengan mempertimbangkan suku sumber, filtrasi, titik lepasan, kondisi lingkungan, dan tekanan dan temperatur dalam kondisi kecelakaan dasar desain.

Reaktor harus didesain untuk memudahkan pelaksanaan uji kinerja berkala untuk pemeriksaan laju kebocoran udara, efisiensi filter dan kinerja operasi sistem ventilasi.

(1) Pelapis dan pelindung untuk struktur dan komponen di dalam sistem pengungkung harus dipilih dengan tepat. (2) Metode pembuatan pelapis dan pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya fungsi keselamatan struktur dan komponen di dalam sistem pengungkung, dan untuk meminimalkan gangguan terhadap fungsi keselamatan www.djpp.kemenkumham.go.id

struktur, sistem, dan/atau komponen yang lain apabila terjadi kerusakan pelapis dan pelindung.

Untuk reaktor dengan potensi lepasan zat radioaktif ke lingkungan dengan efek deterministik parah, reaktor harus didesain dengan menggunakan struktur penyungkup untuk memastikan lepasan zat radioaktif dipertahankan berada di bawah batas yang dapat diterima apabila terjadi kecelakaan dasar desain termasuk kejadian internal dan eksternal.

(1) Dalam hal penentuan desain yang terkait utilisasi dan modifikasi reaktor, PI harus menjamin konfigurasi reaktor diketahui setiap saat. (2) Peralatan eksperimen harus didesain dengan mempertimbangkan: a. bahaya secara langsung bila peralatan eksperimen tersebut gagal; b. bahaya secara tidak langsung yang mempengaruhi keselamatan operasi reaktor; atau c. peningkatan bahaya karena adanya kejadian awal yang melibatkan kegagalan peralatan eksperimen dan mempengaruhi urutan kejadian.

(1) Peralatan eksperimen harus didesain agar tidak mempengaruhi keselamatan reaktor pada setiap tahap operasi. (2) Peralatan eksperimen harus didesain sehingga pengoperasian dan kegagalannya tidak menimbulkan: a. perubahan reaktivitas reaktor yang tidak dapat diterima; b. pengurangan kapasitas pendingin; atau c. paparan radiasi yang tidak dapat diterima. (3) Dasar desain harus ditetapkan terhadap setiap peralatan eksperimen yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan reaktor. (4) Inventori radioaktif, pembangkitan dan lepasan panas harus dipertimbangkan dalam desain peralatan eksperimen.

Peralatan eksperimen harus didesain dengan menerapkan standar yang setara dengan standar yang diterapkan pada reaktor dan harus kompatibel dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. bahan yang digunakan; b. integritas struktur; dan c. ketentuan proteksi radiasi.

(1) Dalam hal peralatan eksperimen menembus batas reaktor (reactor boundary), batas reaktor harus didesain untuk mempertahankan tujuan pengungkung dan perisai reaktor. (2) Sistem proteksi peralatan eksperimen harus didesain untuk melindungi peralatan dan reaktor.

(1) Dalam hal peralatan eksperimen dihubungkan dengan sistem proteksi reaktor, peralatan eksperimen harus didesain untuk mempertahankan kualitas sistem proteksi reaktor. (2) Analisis harus dilakukan secara berkala terhadap potensi interaksi peralatan eksperimen yang membahayakan sistem proteksi reaktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

Untuk mempertahankan keselamatan reaktor dan peralatan eksperimen, reaktor harus didesain: a. menyediakan pemantauan yang memadai terhadap parameter eksperimen dalam ruang kendali reaktor; dan b. memasukkan fitur keselamatan khusus untuk sistem reaktor, peralatan eksperimen, dan instalasi terkait lainnya.

Ketentuan utilisasi dan peralatan eskperimen harus dimasukkan dalam BKO.

Setiap usulan modifikasi terhadap eksperimen harus didesain sesuai dengan persyaratan yang setara dengan persyaratan yang diterapkan untuk reaktor.

(1) Sistem instrumentasi dan kendali harus didesain berdasarkan analisis keandalan. (2) Tingkat keandalan sistem instrumentasi dan kendali yang tersedia harus sesuai dengan klasifikasi struktur, sistem, dan/atau komponen. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Analisis keandalan untuk sistem instrumentasi dan kendali yang sedang digunakan dan disimpan harus mempertimbangkan kondisi serta faktor lingkungan. (4) Asumsi tingkat keandalan dalam analisis keselamatan sistem berbasis komputer harus konservatif untuk mengantisipasi kesulitan analisis akibat kerumitan teknologi.

(1) Reaktor harus didesain dengan instrumentasi yang memadai untuk: a. memantau operasi dan sistem proses reaktor selama operasi normal; dan b. merekam semua variabel yang penting untuk keselamatan. (2) Reaktor harus didesain dengan sistem kendali manual dan otomatis yang memadai untuk mempertahankan parameter dalam kondisi batas untuk operasi normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c. (3) Reaktor harus didesain dengan indikator dan instrumentasi perekam untuk memantau parameter reaktor selama dan setelah kejadian operasi terantisipasi dan kecelakaan dasar desain serta mempunyai fungsi yang memadai untuk kedaruratan.

(1) Instrumentasi dan tampilan harus didesain dengan menerapkan prinsip ergonomi dan dipusatkan di ruang kendali dengan perlengkapan memadai. (2) Tindakan yang memadai harus dilakukan untuk melindungi setiap individu dalam ruang kendali selama kejadian operasi terantisipasi dan kondisi kecelakaan

(1) Sistem instrumentasi dan kendali berbasis komputer yang penting bagi keselamatan harus didesain dengan menggunakan standar dan praktik yang memadai untuk pengembangan dan pengujian perangkat lunak dan keras. (2) Standar dan praktik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dan diadopsi selama umur sistem. (3) Perangkat lunak sistem instrumentasi dan kendali berbasis komputer harus diverifikasi, divalidasi dan diuji.

Sistem instrumentasi dan kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 harus didesain dengan menyediakan instrumentasi sumber neutron start- up. www.djpp.kemenkumham.go.id

Sistem instrumentasi dan kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 harus didesain menyediakan sistem alarm audio-visual untuk indikasi awal perubahan kondisi operasi reaktor yang dapat mempengaruhi keselamatan.

(1) Dalam hal ruang kendali utama berpotensi mendapatkan bahaya radiasi di atas nilai batas yang dapat diterima dalam kecelakaan dasar desain, reaktor harus didesain menyediakan ruang kendali tambahan yang secara fisik dan fungsi terpisah dari ruang kendali utama. (2) Ruang kendali tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan informasi mengenai parameter penting dan kondisi radiologi di instalasi dan sekitarnya.

Sistem instrumentasi dan kendali yang penting untuk keselamatan harus didesain memudahkan perawatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(1) Reaktor harus didesain menyediakan sistem penanganan dan penyimpanan bahan bakar nuklir, baik segar maupun teriradiasi, secara memadai. (2) Bahan bakar nuklir teriradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bahan bakar nuklir bekas. (3) Sistem penanganan bahan bakar nuklir harus didesain mampu memasukkan bahan bakar ke dan mengeluarkannya dari teras secara selamat. (4) Sistem penyimpanan bahan bakar nuklir harus didesain mampu menyimpan bahan bakar nuklir dengan jumlah yang memadai selama umur reaktor. (5) Sistem penanganan dan penyimpanan untuk bahan bakar nuklir teriradiasi harus didesain mampu memindahkan panas secara memadai dalam kondisi operasi dan kecelakaan dasar desain. (6) Sistem penyimpanan bahan bakar nuklir teriradiasi harus didesain sesuai dengan program manajemen teras dan pemindahan bahan bakar nuklir dari reaktor, dan harus mampu memindahkan panas secara memadai dalam kondisi operasi dan kecelakaan dasar desain. www.djpp.kemenkumham.go.id

Sistem penanganan dan penyimpanan bahan bakar nuklir segar dan teriradiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 harus didesain untuk: a. mencegah kekritisan melalui penerapan geometri dan bahan penyerap (absorber); b. memudahkan inspeksi dan pengujian secara berkala; c. meminimalkan kemungkinan cacat dan kerusakan bahan bakar; d. mencegah jatuhnya benda berat menimpa bahan bakar; e. menyimpan bahan bakar nuklir yang rusak atau dicurigai rusak; f. memberikan proteksi radiasi; g. menyediakan cara untuk mengendalikan sifat dan aktivitas kimia tempat penyimpanan; h. memberikan proteksi fisik terhadap pencurian atau sabotase; i. mencegah terjadinya tegangan mekanik yang berlebihan terhadap bahan bakar nuklir; dan j. memudahkan identifikasi setiap bahan bakar nuklir.

(1) Reaktor harus didesain menyediakan sistem catu daya listrik normal dan darurat. (2) Sistem catu daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didesain mampu mendukung fungsi struktur, sistem dan/atau komponen pada kecelakaan dasar desain. (3) Struktur, sistem dan/atau komponen paling sedikit meliputi sistem proteksi reaktor, pendingin, proteksi radiasi, komunikasi, proteksi fisik, instrumentasi, dan lampu dan ventilasi kedaruratan. (4) Sistem catu daya listrik harus didesain menyediakan catu daya tak terputus. (5) Rentang waktu maksimum terputusnya daya listrik AC harus ditetapkan dalam desain sistem catu daya listrik.

(1) Sistem catu daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 harus didesain dengan mempertimbangkan persyaratan beban awal struktur, sistem dan komponen yang dicatu oleh sistem catu daya listrik darurat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Desain sistem catu daya listrik darurat harus memudahkan pelaksanaan uji fungsi dari sistem catu daya listrik darurat.

Sistem catu daya listrik harus didesain untuk mencegah gangguan listrik, sinyal dan kebakaran melalui pemilihan jenis dan jalur kabel untuk listrik dan sinyal.

(1) Reaktor harus didesain mampu meminimalkan limbah radioaktif. (2) Sistem penanganan limbah radioaktif harus didesain menyediakan sarana: a. pengendalian dan pemantauan efluen radioaktif untuk mempertahankan lepasan zat radioaktif sesuai prinsip serendah mungkin yang dapat dicapai yang selanjutnya disebut prinsip ALARA (as low as reasonably achievable) dan di bawah nilai batas yang dapat diterima; b. pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan sementara, dan pemindahan limbah radioaktif dari tapak; c. pemantauan radioaktivitas lingkungan; dan d. pendeteksi kebocoran dan pemilahan limbah radioaktif cair.

Desain sistem penanganan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 harus menerapkan metode yang memadai untuk meminimalkan dosis personil dan lepasan zat radioaktif ke lingkungan.

(1) Gedung dan struktur yang penting untuk keselamatan harus didesain mampu mengatasi semua kondisi operasi dan kecelakaan dasar desain. (2) Gedung dan struktur yang penting untuk keselamatan harus didesain mampu mempertahankan tingkat paparan radiasi sesuai prinsip ALARA dan lepasan zat radioaktif di bawah batas yang diterima. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tingkat kekedapan terhadap zat radioaktif di gedung reaktor dan gedung penunjangnya, dan persyaratan sistem ventilasi harus ditentukan sesuai dengan analisis keselamatan.

(1) Reaktor harus didesain menyediakan sistem bantu yang paling sedikit meliputi sistem komunikasi, sistem pencahayaan, sistem layanan air. (2) Sistem bantu harus didesain sehingga kegagalannya tidak membahayakan keselamatan reaktor. (3) Sistem bantu harus didesain mampu mencegah lepasan zat radioaktif ke lingkungan dalam hal terjadi kegagalan sistem bantu yang mengandung zat radioaktif.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2011 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA, AS NATIO LASMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id