Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2012 tentang REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.
4. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
6. Sistem Manajemen Regident Ranmor adalah suatu kesatuan yang saling terkait antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, data dan informasi, serta pengawasan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Regident Ranmor.
7. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau

kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor. 8. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan. 9. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. 10. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. 11. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STCK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor sementara berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, impor Ranmor dan lembaga penelitian, yang memuat identitas Ranmor, pemilik, nomor registrasi, dan masa berlaku. 12. Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TCKB adalah tanda pemberi legitimasi pengoperasian Ranmor sementara berupa pelat dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi dan dipasang pada Ranmor. 13. Pemeriksaan cek fisik Ranmor adalah proses verifikasi identifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe Ranmor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis Ranmor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen Ranmor. 14. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Regident Ranmor, pembayaran pajak Ranmor, bea balik nama Ranmor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. 15. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang Sah adalah bukti awal kepemilikan Ranmor berupa faktur Ranmor, risalah lelang, surat

keterangan waris, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan/atau kuitansi pembelian. 16. Blokir adalah tindakan kepolisian untuk memberikan tanda pada data Regident Ranmor tertentu yang merupakan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan ataupun operasional Ranmor yang terkait dengan perkara pidana dan/atau perdata. 17. Penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri. 18. Unit Pelaksana Regident Ranmor adalah satuan yang memberikan pelayanan regident kepemilikan dan pengoperasian Ranmor dalam lingkup kabupaten/kota dalam bentuk kantor tetap dan/atau bergerak.

Regident Ranmor bertujuan untuk: a. tertib administrasi, dalam rangka:

1. terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum; dan

2. terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian; b pengendalian dan pengawasan Ranmor, dalam rangka:

3. pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor; dan

4. pengawasan Ranmor yang dioperasikan; c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk:

5. penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor; dan

6. penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas; d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:

7. perencanaan manajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan;

8. perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan; dan

9. operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan; e perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:

10. pembangunan di bidang jalan;

11. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

12. pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan

13. pembangunan di bidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelaksanaan Regident Ranmor berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan: a. sederhana, yaitu prosedur pelayanan Regident Ranmor yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan diakses; b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan Regident Ranmor; c. akurat, yaitu pelayanan Regident Ranmor dilaksanakan secara teliti, cermat, tepat, dan berkualitas; d. aman, yaitu proses dan produk pelayanan Regident Ranmor dapat memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum; e. akuntabel, yaitu kualitas pejabat atau penyelenggara pelayanan Regident Ranmor bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan; f. informatif, yaitu tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan Regident Ranmor ataupun untuk mendukung pemangku kepentingan lain; dan g. nyaman, yaitu terselenggaranya pelayanan Regident Ranmor dalam suasana yang menyenangkan serta didukung sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(1) Penyelenggaraan Regident Ranmor dilaksanakan secara sistematis, profesional, unggul, terpadu, berkesinambungan, dan akuntabel melalui Sistem Manajemen Regident Ranmor. (2) Sistem Manajemen Regident Ranmor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. perencanaan; b. penyusunan organisasi pelaksana; c. penyelenggaraan dan pengembangan; dan d. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan. (3) Sistem Manajemen Regident Ranmor, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan Sistem Manajemen Regident Ranmor, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didukung dengan sistem pengamanan data dan informasi Ranmor.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi: a. sumber daya manusia, berupa:

1. kegiatan penetapan jumlah petugas pada setiap Unit Pelaksana Regident Ranmor;
2. penetapan standar kompetensi berdasarkan analisis tugas pelayanan Regident Ranmor; dan
3. peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan petugas pelaksana Regident Ranmor; b. anggaran, berupa:
4. penyusunan rencana kebutuhan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta material Regident Ranmor;
5. penyusunan rencana pendistribusian insentif kepada anggota pelaksana regident Ranmor; dan
6. administrasi anggaran;

c. material, berupa:

1. perencanaan dan penetapan standar material utama serta pendukung Regident Ranmor;
2. pengadaan material utama dan pendukung Regident Ranmor;
3. analisis dan evaluasi kualitas material utama serta pendukung; dan
4. usulan penghapusan material regident Ranmor yang rusak atau tidak terpakai; d. sistem dan metode, berupa:
5. perencanaan dan penetapan prosedur serta standar pelayanan;
6. perencanaan serta pengadaan sarana dan prasarana Regident Ranmor;
7. penyusunan sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor;
8. perencanaan pengembangan sistem dan metode pelayanan; dan
9. perencanaan sistem manajemen kinerja Regident Ranmor. (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi: a. organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Regident Ranmor; b. penetapan kelompok kerja pelayanan pada setiap Unit Pelaksana Regident Ranmor; c. pembagian tugas dan wewenang setiap kelompok kerja pelayanan; dan d. analisis dan evaluasi susunan organisasi unit pelaksana Regident Ranmor.

(1) Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan: a. verifikasi, pencatatan dan pendataan, pendaftaran, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti regident Ranmor, serta pengarsipan; dan

b. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan norma, standar, tata cara, dan kriteria pelayanan Regident Ranmor.

(1) Pengendalian penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi: a. reviu atas penyelenggaraan Regident Ranmor; b. pembinaan terhadap petugas pelaksana Regident Ranmor; c. pengelolaan sistem informasi Regident Ranmor; d. pengelolaan aset yang terkait dengan Regident Ranmor; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi dalam kelompok-kelompok kerja; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian penting; h. pencatatan yang akurat atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi sistem pengendalian serta transaksi dan kejadian penting. (2) Pengawasan penyelenggaraan Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh pengawas internal dan/atau eksternal melalui kegiatan: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. sistem pelaporan secara rutin ataupun insidental. (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengemban fungsi pengawasan dan pembina fungsi. (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh: a. lembaga negara pengemban fungsi pengawasan; dan b. masyarakat melalui saluran pengaduan. (5) Waktu dan tata cara pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Regident Ranmor dilaksanakan secara rutin dan khusus. (2) Selain Regident rutin dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Praregident. (3) Praregident sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Ranmor baru yang belum diregistrasi dan diidentifikasi agar dapat dioperasikan di jalan dengan penerbitan STCK dan TCKB.

(1) Regident Ranmor secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: a. Ranmor baru; b. perubahan identitas Ranmor dan pemilik; c. pemindahtanganan kepemilikan Ranmor; d. penggantian bukti Regident Ranmor; e. perpanjangan Ranmor; dan/atau f. pengesahan Ranmor. (2) Pelaksanaan Regident Ranmor secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Ranmor yang dimiliki oleh: a. perseorangan Warga Negara INDONESIA; b. perseorangan Warga Negara Asing yang memiliki Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Keterangan Izin Tinggal Tetap (KITAP) di INDONESIA; c. instansi Pemerintah selain Tentara Nasional INDONESIA atau Polri; dan d. badan hukum INDONESIA atau badan hukum Asing yang berkantor tetap di INDONESIA.

(1) Regident Ranmor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pertama kali terhadap Ranmor: a. produksi dan/atau Rakitan dalam Negeri (Completely Knock Down (CKD); b. impor CBU (Completely Built Up); c. hasil lelang Ranmor TNI atau Polri; d. hasil lelang Ranmor Temuan Direktorat Bea dan Cukai atau Polri; e. hasil lelang putusan pengadilan dan lelang penghapusan; f. kedutaan negara asing; dan g. lembaga internasional. (2) Regident perubahan identitas Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi perubahan: a. bentuk Ranmor; b. fungsi Ranmor; c. warna Ranmor; d. mesin Ranmor; dan e. nomor Regident Ranmor. (3) Regident perubahan identitas pemilik Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi perubahan: a. nama pemilik Ranmor; dan b. alamat pemilik Ranmor:

1. dalam wilayah Regident Ranmor; atau
2. keluar wilayah Regident Ranmor. (4) Regident pemindahtanganan kepemilikan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi: a. jual beli; b. hibah; c. warisan; d. lelang; e. tukar-menukar; dan f. penyertaan Ranmor sebagai modal pada badan usaha berbadan hukum.

(5) Regident penggantian bukti Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, meliputi karena: a. hilang; atau b. rusak.

(1) Regident perpanjangan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, berupa penggantian STNK, TNKB, dan masa berlakunya. (2) Regident perpanjangan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku STNK dan TNKB berakhir. (3) Regident Perpanjangan Ranmor berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pembaharuan legitimasi pengoperasian Ranmor.

(1) Regident Pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, berupa pengesahan STNK secara berkala setiap tahun. (2) Regident pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan sebelum masa pengesahan berakhir. (3) Regident Pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian Ranmor.

(1) Regident Ranmor secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan kepemilikan, kepentingan, atau keadaan tertentu. (2) Pertimbangan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Ranmor dinas Tentara Nasional INDONESIA (TNI) dan Polri. (3) Pertimbangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. Ranmor yang digunakan pada kawasan perdagangan bebas; b. Ranmor Asing yang digunakan untuk angkutan antarnegara; dan/atau c. Ranmor Asing yang digunakan untuk kegiatan pertemuan antarnegara, misi kemanusiaan, olah raga, dan pariwisata di INDONESIA.

(4) Pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Ranmor dalam keadaan kontingensi sebagai akibat: a. bencana alam; b. konflik sosial; dan/atau c. peristiwa tidak terduga lain. (5) Regident Ranmor secara khusus dilakukan dengan persyaratan dan prosedur tersendiri yang meliputi: a. petugas pelaksana pelayanan; b. sistem aplikasi komputer; c. proses pelaksanaan Regident; d. loket pelayanan; dan e. bukti registrasi.

(1) Regident Ranmor dinas TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diselenggarakan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Ranmor dinas TNI yang ditetapkan oleh Panglima TNI. (2) Untuk kepentingan pendataan pada sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, setiap tahun data Regident Ranmor dinas TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Kakorlantas Polri. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat: a. jenis Ranmor yang terdiri atas:

1. sepeda motor;

2. mobil penumpang;

3. mobil bus;

4. mobil barang; dan

5. kendaraan khusus, selain kendaraan tempur dan kendaraan yang tidak digunakan di jalan; b. data setiap jenis Ranmor yang terdiri atas:

6. nomor registrasi Ranmor dinas;

7. nama dan alamat kesatuan;

8. merek;

9. tipe;

10. jenis;

11. model;

12. tahun pembuatan;

13. isi silinder;

14. nomor rangka/NIK/VIN;

15. nomor mesin;

16. warna; dan

17. bahan bakar.

(1) Regident Ranmor dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diselenggarakan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Ranmor dinas Polri yang ditetapkan dengan keputusan Kapolri. (2) Untuk kepentingan pendataan pada sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, setiap tahun data Regident Ranmor dinas Polri harus dilaporkan kepada Kakorlantas Polri. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. jenis Ranmor yang terdiri atas:

1. sepeda motor;

2. mobil penumpang;

3. mobil bus;

4. mobil barang; dan

5. kendaraan khusus, selain kendaraan taktis. b. data setiap jenis Ranmor yang terdiri atas:

6. nomor registrasi Ranmor dinas;

7. nama dan alamat kesatuan;

8. merek;

9. tipe;

10. jenis;

11. model;

12. tahun pembuatan;

13. isi silinder;

14. nomor rangka/NIK/VIN;

15. nomor mesin;

16. warna; dan

17. bahan bakar.

(1) Ranmor dinas TNI dan Polri yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, atas dasar permohonan, dapat diregistrasi dan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diatur dalam peraturan ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pejabat pengelola aset milik TNI dan Polri.

(1) Praregident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan penerbitan STCK dan TCKB untuk kepentingan: a. memindahkan Ranmor baru dari tempat penjual, distributor, dan/atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari Ranmor yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran Ranmor; b. memindahkan Ranmor baru dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lain; c. mencoba Ranmor baru sebelum dijual; d. mencoba Ranmor baru yang sedang dalam taraf penelitian; dan/atau e. memindahkan Ranmor baru dari tempat penjual ke tempat pembeli. (2) STCK dan TCKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, dan/atau impor Ranmor, serta lembaga penelitian di bidang Ranmor. (3) STCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data : a. Nomor Registrasi; b. nama penanggung jawab; c. nama badan usaha atau lembaga penelitian; d. alamat badan usaha atau lembaga penelitian; e. kode lokasi; dan

f. nomor urut pendaftaran. (4) Setiap STCK harus dilengkapi Formulir STCK yang berisi data mengenai: a. Nomor Registrasi; b. maksud dan tujuan penggunaan STCK dan TCKB; c. asal; d. tujuan; e. merk; f. tipe; g. jenis; h. model; i. tahun pembuatan; j. isi silinder; k. nomor rangka/NIK/VIN; l. nomor mesin; m. bahan bakar; n. warna; o. nomor SUT dan SRUT atau nomor SUT landasan dan SRUT landasan; p. masa berlaku; dan q. tanda tangan badan usaha. (5) STCK dan Formulir STCK merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang digunakan untuk setiap kendaraan bermotor dan STCK tidak berlaku apabila tidak dilengkapi Formulir STCK. (6) STCK dan Formulir STCK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak mulai digunakan dan sebelum berakhirnya masa berlaku dapat diajukan permohonan perpanjangan/penggantian. (7) Pengisian data STCK oleh petugas Polri sedang blanko Formulir STCK diisi oleh APM/Importir sendiri secara komputerisasi/manual dan setiap mengajukan permohonan STCK yang baru harus melampirkan STCK dan Formulir STCK yang telah digunakan sebagai laporan dan wasdal. (8) Ranmor yang diterbitkan STCK dan TCKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi dan penumpang maksimal 3 (tiga) orang dengan menggunakan seragam badan usaha serta tidak diberikan

kepada Ranmor yang dipergunakan angkutan umum dan angkutan barang. (9) TCKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pasang pada bagian sisi depan dan belakang pada tempat yang telah disediakan pada masing-masing kendaraan bermotor, yang berisi data mengenai: a. kode wilayah; b. nomor registrasi; dan c. huruf seri. (10) TCKB berlaku selama badan usaha masih melakukan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2). (11) TCKB berwarna dasar putih dengan tulisan merah. (12) STCK, TCKB dan Formulir STCK dibuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman berupa logo lalu lintas dan/atau pengaman lain serta diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. (13) Penerbitan STCK dan TCKB dipungut biaya PNBP sesuai peraturan perundang-undangan. (14) Spesifikasi teknis STCK, TCKB dan Formulir STCK ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

(1) Regident Ranmor dilakukan oleh unit pelaksana Regident: a. kepemilikan Ranmor; dan b. pengoperasian Ranmor. (2) Prosedur pelayanan pada masing-masing unit pelaksana Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kelompok kerja. (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari satu atau lebih petugas yang melaksanakan proses pelayanan mulai dari kelompok kerja verifikasi sampai dengan kelompok kerja pengarsipan secara berurutan. (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikelompokkan dalam loket-loket pelayanan.

(1) Unit Pelaksana Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Ditlantas Polda untuk satu atau lebih wilayah kabupaten/kota; b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar/Kepolisian Resort Kota untuk satu wilayah kota; atau c. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort untuk satu wilayah kabupaten. (2) Penunjukan unit pelaksana Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), oleh Kapolri. (3) Standardisasi jumlah personel dan sarana prasarana Unit Pelaksana Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1) Untuk kepentingan pelayanan yang efektif dan efisien, kelembagaan dan/atau sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Regident kepemilikan dan/atau pengoperasian Ranmor dapat diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan. (2) Pengintegrasian dan/atau pengoordinasian kelembagaan serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Regident Kepemilikan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kesepakatan dengan pemangku kepentingan lain. (3) Pengintegrasian dan pengoordinasian kelembagaan serta sistem informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan Regident Pengoperasian Ranmor, dilaksanakan melalui Samsat.

(1) Untuk kepentingan Regident, Ranmor dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. Ranmor khusus. (2) Jenis Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperinci berdasarkan tipe dan model sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin legitimasi Kepemilikan dan Pengoperasian, Regident Ranmor untuk pertama kali wajib dilengkapi: a. sertifikat registrasi uji tipe dan dokumen yang berisi data spesifikasi teknis serta kelaikan jalan Ranmor; b. bukti kepemilikan Ranmor yang sah; dan c. dokumen hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.

(1) Permohonan Regident Ranmor diajukan secara tertulis kepada Unit Pelaksana Regident Ranmor. (2) Setelah permohonan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Unit Pelaksana Regident Ranmor harus segera memberikan jawaban mengenai diterima atau ditolaknya permohonan. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Unit Pelaksana Regident Ranmor wajib memberikan jawaban tertulis yang memuat alasan penolakan.

(1) Untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pengajuan permohonan, Unit Pelaksana Regident Ranmor harus menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. persyaratan dan prosedur Regident Ranmor; b. besaran biaya yang dipungut; c. waktu penyelesaian; dan d. lokasi loket registrasi.

(1) Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor wajib dilakukan untuk: a. Regident Ranmor baru; b. Regident perubahan identitas Ranmor dan Pemilik; c. Regident pemindahtanganan kepemilikan Ranmor; d. penggantian bukti Regident Ranmor; e. perpanjangan Regident Ranmor; dan f. Regident Ranmor berdasarkan kondisi kontinjensi. (2) Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. aspek kelengkapan dan fungsi keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan Ranmor INDONESIA, paling sedikit terdiri atas:

1. karoseri/rancang bangun sesuai peruntukan Ranmor;

2. lampu-lampu;

3. kaca spion;

4. kondisi ban;

5. dimensi Ranmor untuk mengetahui kesesuaian tinggi, lebar, dan panjang;

6. panel kontrol; dan

7. sabuk keselamatan dan segitiga pengaman untuk Ranmor roda 4 (empat) atau lebih; b. aspek identitas Ranmor, yang paling rendah meliputi:

8. kesesuaian antara dokumen dan fisik Ranmor; dan

9. menggesek nomor rangka dan nomor mesin. (3) Selain untuk Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban pemeriksaan cek fisik Ranmor dapat dilakukan untuk kepentingan hukum atau berdasarkan permintaan pemilik Ranmor.

(1) Hasil pemeriksaan aspek persyaratan teknis dan perlengkapan serta identitas Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dituangkan dalam formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ranmor. (2) Penggesekan nomor rangka dan nomor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b angka 2, dilakukan di atas belangko cek fisik. (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ranmor dan blanko cek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disatukan dan berfungsi sebagai dokumen hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. (4) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi data Ranmor, pemilik, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan dapat dilakukan atau ditolaknya Regident Ranmor.

(1) Spesifikasi teknis dan persyaratan formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ranmor dan blangko cek fisik ditetapkan dengan keputusan Kakorlantas Polri. (2) Pengadaan formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ranmor dan blangko cek fisik dilakukan oleh Korlantas Polri.

(1) Regident Ranmor dilaksanakan melalui tahapan regident kepemilikan dan regident pengoperasian Ranmor, kecuali perpanjangan dan pengesahan. (2) Regident perpanjangan dan pengesahan Ranmor dilaksanakan setelah pencocokan data dengan Regident Kepemilikan Ranmor.

Pelaksanaan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi: a. identifikasi dan verifikasi;

b. pembayaran PNBP; c. pendaftaran; d. penerbitan dan pemberian bukti Regident; dan e. pengarsipan.

(1) Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, sebagai jaminan legitimasi kepemilikan dan operasional Ranmor, dilakukan terhadap: a. data fisik Ranmor berupa merek, tipe, jenis, model, tahun pembuatan, isi silinder, nomor mesin, nomor rangka, warna, bahan bakar, jumlah roda dan sumbu; b. data fungsional Ranmor berupa penggunaan, dan kelaikan Ranmor; dan c. data yuridis Ranmor berupa asal-usul Ranmor dan identitas pemilik; (2) Hasil identifikasi dan verifikasi data fisik, fungsional, dan yuridis Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai data forensik kepolisian. (3) Kegiatan identifikasi dan verifikasi pada setiap jenis Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penelitian kelengkapan dokumen identitas Ranmor, fungsi dan kelaikan, asal-usul dan kepemilikan Ranmor; b. penelitian dan pemeriksaan silang keabsahan dokumen melalui instansi/lembaga yang mengeluarkan dokumen Ranmor; c. penelitian dan pemeriksaan silang antara dokumen dengan fisik Ranmor; dan d. penelitian kesesuaian antara dokumen Ranmor, kelaikan Ranmor, dan kepemilikan.

(1) Kegiatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa pemenuhan kewajiban administrasi pemilik Ranmor terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui petugas Bendahara Penerima secara tunai atau elektronik.

(1) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi: a. pencatatan dan pendataan; dan b. pemberian nomor registrasi. (2) Pencatatan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara manual dalam buku register dan secara elektronik dalam pangkalan data/atau pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor. (3) Pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai identitas Ranmor, forensik kepolisian, dan alat kontrol penegakan hukum.

(1) Penerbitan dan pemberian bukti Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi penandatanganan, pencetakan dan penyerahan: a. BPKB; b. STNK; c. TNKB; d. Surat Tanda Registrasi Pengoperasian (STRP); dan e. Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian (TNRP). (2) Spesifikasi teknis belangko dan bentuk BPKB, STNK, TNKB, STRP, dan TNRP ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

(1) BPKB sebagai dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, sekurang- kurangnya memuat: a. NRKB; b. nama pemilik; c. alamat pemilik; d. nomor kartu induk kependudukan; e. merek; f. tipe; g. jenis; h. model; i. tahun pembuatan;

j. isi silinder; k. warna; l. nomor rangka Ranmor (Nomor Identifikasi Kendaraan/NIK atau Vehicle Identification Number/VIN); m. nomor mesin; n. bahan bakar; o. jumlah sumbu; p. jumlah roda; q. nomor registrasi sertifikat uji tipe; dan r. nomor dokumen kepabeanan untuk Ranmor yang diimpor. (2) BPKB berfungsi sebagai bukti legitimasi Ranmor dan kepemilikan Ranmor. (3) BPKB berlaku selama kepemilikan Ranmor tidak dipindahtangankan.

(1) NRKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. kode wilayah; dan b. nomor registrasi. (2) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) huruf yang ditempatkan pada bagian awal NRKB. (3) Satu kode wilayah dapat diberlakukan pada 1 (satu) atau lebih wilayah Regident Ranmor. (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. kombinasi angka dengan seri huruf; b. kombinasi angka dengan atau tanpa seri huruf pilihan; atau c. kombinasi huruf pilihan dengan seri angka. (5) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditentukan sebagai berikut: a. angka pada nomor registrasi berdasarkan jenis kendaraan yang terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) angka secara berurutan dan penempatannya setelah kode wilayah; dan b. seri huruf pada nomor registrasi terdiri dari 1 (satu) huruf atau 2 (dua) huruf yang penempatannya setelah angka pada nomor registrasi.

(6) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa kombinasi angka dan/atau tanpa seri huruf pilihan pada nomor registrasi berdasarkan permintaan dan ditempatkan setelah kode wilayah serta membayar biaya PNBP sesuai peraturan perundang-undangan. (7) Nomor Registrasi berupa kombinasi angka tanpa seri huruf yang dialokasikan untuk pejabat negara tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TNI/Polri yang diatur dalam perkap ini, tidak dipungut biaya PNBP. (8) Nomor Registrasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan berdasarkan permintaan dan dipungut biaya PNBP, dengan ketentuan sebagai berikut: a. huruf pilihan terdiri dari 1 (satu) atau maksimal 7 (tujuh) huruf yang berupa nama orang sesuai kartu identitas. b. seri angka pada nomor registrasi terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) angka yang penempatannya setelah huruf pilihan; c. kombinasi huruf pilihan dengan seri angka pada nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditempatkan setelah kode wilayah; (9) NRKB pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, digunakan 1 (satu) kali kepemilikan untuk 1 (satu) Kendaraan Bermotor yang berlaku maksimal 5 (lima) tahun. (10) Pemilik Ranmor yang menggunakan nomor pilihan, setiap 5 (lima) tahun mengajukan permohonan dan membayar biaya PNBP, apabila pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menggunakan nomor pilihan lagi, diganti dengan nomor NRKB sesuai urutan dan tidak dipungut biaya PNBP nomor pilihan. (11) NRKB pilihan yang sudah tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), karena kendaraan bermotor diperjualbelikan / balik nama / mutasi ke luar daerah, dapat digunakan untuk kendaraan bermotor lain dengan membayar biaya PNBP sesuai peraturan perundang-undangan. (12) Penentuan seri huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan wilayah penggunaannya serta penambahan seri huruf pada nomor registrasi menjadi lebih dari 2 (dua) huruf ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah dengan persetujuan Kakorlantas Polri berdasarkan kebutuhan jumlah kendaraan dalam satu wilayah unit pelayanan registrasi.

(13) Prosedur permintaan dan pemberian NRKB pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Kakorlantas Polri. (14) Penentuan kode wilayah dan nomor registrasi untuk Ranmor perwakilan negara asing, lembaga internasional dan pejabat negara tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini

(1) STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat data: a. NRKB; b. nama pemilik; c. alamat pemilik; d. merek; e. tipe; f. jenis; g. model; h. tahun pembuatan; i. isi silinder; j. warna; k. nomor rangka (NIK/VIN); l. nomor mesin; m. nomor BPKB; n. masa berlaku; o. warna TNKB; p. tahun registrasi; q. bahan bakar; r. kode lokasi; dan s. nomor urut register. (2) STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor. (3) STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

(1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c memuat unsur: a. NRKB; dan b. masa berlaku. (2) Masa berlaku TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan masa berlaku STNK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (3).

(1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis. (2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB. (3) Warna TNKB sebagai berikut: a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa; b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum; c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah; d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah INDONESIA lainnya. (4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. (5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. (6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.

(1) STRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d memuat unsur: a. nomor registrasi; b. nama dan alamat pemilik;

c. merek; d. tipe; e. jenis; f. model; g. tahun pembuatan; h. isi silinder; i. warna; j. nomor rangka Ranmor (VIN); k. nomor mesin; l. masa berlaku; m. tanggal registrasi; n. bahan bakar; o. kode wilayah; p. negara asal; q. kepentingan pengoperasian; dan r. daerah tujuan. (2) STRP berlaku sebagai STNK yang berfungsi sebagai legitimasi pengoperasian Ranmor Asing dalam wilayah Republik INDONESIA. (3) STRP berlaku selama: a. 30 (tiga puluh) hari dan setiap memasuki wilayah INDONESIA harus dimintakan pengesahan untuk Ranmor yang digunakan sebagai angkutan antarnegara; atau b. berlangsungnya kegiatan untuk Ranmor yang digunakan dalam kegiatan pertemuan antarnegara, misi kemanusiaan, olah raga, dan pariwisata di INDONESIA. (4) TNRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e memuat: a. kode wilayah; b. nomor registrasi; c. kode pengoperasian; dan d. masa berlaku. (5) Masa berlaku TNRP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sama dengan masa berlaku STRP.

(6) TNRP berwarna dasar putih dengan tulisan biru, dipasang pada bagian Ranmor di sisi depan dan belakang yang mudah terlihat dan teridentifikasi.

(1) Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilakukan atas dokumen penerbitan BPKB, STNK, dan STRP serta dokumen pendukung lain dalam bentuk cetak dan/atau elektronik. (2) Arsip dikelompokkan berdasarkan nomor registrasi dan jenis Ranmor. (3) Pengelolaan arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang tercapainya tujuan Regident Ranmor.

(1) Ranmor yang telah diregistrasi harus diawasi secara berkala dan insidental. (2) Pengawasan Regident Ranmor secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Regident perpanjangan masa berlaku STNK; dan b. Regident pengesahan STNK. (3) Pengawasan Regident Ranmor secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan Ranmor di jalan atau tindakan upaya paksa. (4) Pengawasan Regident Ranmor melalui pemeriksaan Ranmor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Pengawasan Regident Ranmor melalui upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemblokiran Regident Ranmor dengan alasan: a. untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan; b. atas permintaan pihak berkepentingan yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian atau perintah pengadilan; c. tidak melaksanakan Regident Perpanjangan dan Pengesahan Ranmor dalam waktu yang ditetapkan; d. tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam Bukti Pelanggaran Lalu Lintas secara elektronik; dan

e. tidak melaporkan Ranmor yang dioperasikan di luar daerah registrasi di atas 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

(1) Regident kepemilikan Ranmor dilakukan dengan menerbitkan BPKB untuk: a. Ranmor baru; b. perubahan identitas:

1. Ranmor berupa pengantian bentuk, warna, mesin, nomor registrasi; dan
2. pemilik Ranmor berupa penggantian nama dan alamat identitas pemilik; c. pemindahtanganan Kepemilikan Ranmor; dan d. penggantian BPKB karena hilang atau rusak. (2) Penerbitan dan penggantian BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk Ranmor yang diproduksi dan/atau dirakit dalam negeri (Completely Knocked Down) meliputi: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

1. untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
2. untuk badan hukum, terdiri atas: a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan; b) fotokopi KTP yang diberi kuasa; c) surat keterangan domisili; dan

d) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi; 3. untuk instansi pemerintah, terdiri atas: a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan b) melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa; c. faktur untuk BPKB; d. sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT); e. sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM), kecuali Ranmor khusus tanpa sertifikat NIK; f. rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum; dan g. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk Ranmor impor (Completely Built Up) sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. faktur untuk BPKB; d. dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB); e. surat keterangan pengimporan Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, bagi :

1. impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir A;
2. impor Ranmor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir B; dan
3. formulir yang berlaku untuk kawasan perdagangan bebas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; f. sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT); g. tanda pendaftaran tipe untuk keperluan impor, dari Kementerian Perindustrian; h. sertifikat VIN dan/atau Sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM);

i. surat keterangan rekondisi dari perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang sah khusus untuk Ranmor impor bukan baru serta melampirkan izin impor dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan; j. izin penyelenggaraan untuk angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang; k. surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta; dan l. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Penerbitan BPKB baru untuk hasil lelang Ranmor dinas TNI atau Polri yang belum diregistrasi harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 1; c. surat keputusan penghapusan Ranmor dinas TNI atau Polri; d. surat keputusan lelang Ranmor dari instansi yang berwenang; e. fotokopi pengumuman lelang Ranmor pada media massa cetak nasional, lokal, dan/atau website; f. risalah lelang Ranmor yang sah sesuai peraturan perundang- undangan; g. berita acara penyerahan Ranmor yang di lelang; h. bukti pembayaran harga lelang; i. Sertifikat Uji Tipe dan SRUT; dan j. hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.

Penerbitan BPKB baru untuk hasil lelang Ranmor temuan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik INDONESIA atau Polri harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 1; c. surat keputusan lelang Ranmor dari instansi yang berwenang;

d. fotokopi pengumuman temuan dan pengumuman lelang Ranmor pada media massa cetak nasional, lokal, dan/atau website; e. risalah lelang Ranmor yang dibuat oleh Balai Lelang Negara; f. berita acara penyerahan barang yang dibuat oleh Balai Lelang Negara; g. bukti pembayaran harga lelang; h. Sertifikat Uji Tipe dan SRUT; dan i. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Penerbitan BPKB baru untuk Ranmor Kedutaan harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 3; c. faktur pembelian; d. dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB) untuk Ranmor CBU; e. Surat Keterangan Pengimporan Ranmor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang atau formulir B; f. surat rekomendasi dan pernyataan penggunaan Ranmor untuk kepentingan diplomatik Kedutaan dari Kementerian Luar Negeri Republik INDONESIA; g. surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta; dan h. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Penerbitan BPKB baru untuk Ranmor lembaga internasional harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 2; c. faktur pembelian; d. dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB);

e. surat keterangan pengimporan Ranmor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang atau Formulir B; f. surat rekomendasi dan pernyataan penggunaan Ranmor untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau misi lembaga internasional dari Sekretariat Negara; g. surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta; dan h. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

(1) Penerbitan BPKB yang mengalami perubahan nama pemilik tanpa perubahan alamat harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. melampirkan akte perubahan nama bagi badan hukum; d. melampirkan penetapan pengadilan bagi pemilik perorangan; e. BPKB; f. STNK; dan g. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. (2) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik Ranmor dalam wilayah Regident yang sama meliputi: a. mengisi formulir permohonan; dan b. melampirkan tanda bukti identitas:

1. KTP di tempat yang baru bagi perorangan; atau
2. akte perubahan alamat bagi badan hukum; dan c. surat kuasa dari pemilik yang pengurusan pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya. d. BPKB;

e. STNK; dan f. hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor. (3) Penerbitan BPKB yang mengalami perubahan nama dan alamat dalam satu wilayah Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. BPKB; d. STNK; dan e. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. (4) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik atau mutasi Ranmor ke luar wilayah Regident meliputi: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas:

1. KTP di tempat yang baru bagi perorangan; atau
2. akte perubahan alamat bagi badan hukum; c. surat kuasa dari pemilik yang pengurusan pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya; d. BPKB; e. STNK; dan f. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan nomor Registrasi Ranmor meliputi: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. BPKB; d. STNK; e. surat permohonan dari pemilik tentang nomor registrasi yang diinginkan; dan f. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan fungsi Ranmor meliputi: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. BPKB; d. STNK; e. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor; f. surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi dari Ranmor perseorangan menjadi Ranmor angkutan umum; dan/atau g. surat keterangan dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi dari Ranmor angkutan umum menjadi Ranmor perseorangan.

Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan mesin dan/atau bentuk Ranmor meliputi: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. BPKB; d. STNK; e. surat keterangan dari APM atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan mesin dan/atau bentuk Ranmor; f. PIB untuk penggantian mesin baru dari impor atau faktur pembelian untuk penggantian mesin baru yang diproduksi dalam negeri; g. Sertifikat Uji Tipe dan SRUT; dan/atau h. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan warna Ranmor meliputi: a. mengisi formulir permohonan;

b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b; c. BPKB; d. STNK; e. surat keterangan dari Agen Pemegang Merek (APM) atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan warna Ranmor; dan f. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

(1) Pemindahtanganan kepemilikan Ranmor terjadi karena: a. jual beli; b. lelang sebagai konsekuensi :

1. pelaksanaan perjanjian;
2. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
3. penghapusan Ranmor milik instansi pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah atau swasta. c. hibah; d. warisan; e. penyertaan Ranmor sebagai modal dalam perusahaan berbadan hukum; dan f. penggabungan perusahaan berbadan hukum. (2) Pemindahtanganan kepemilikan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi di dalam satu wilayah Regident atau ke luar wilayah Regident.

(1) Penerbitan BPKB pemindahtangganan kepemilikan di dalam satu wilayah Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan Ranmor berupa:

1. kuitansi pembelian bermeterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli;
2. risalah lelang Ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena lelang;
3. akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah;
4. akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal;
5. akte penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau
6. surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahtanganan karena warisan; d. BPKB; e. STNK; dan f. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. (2) Penerbitan BPKB pemindahtangganan kepemilikan ke luar wilayah Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan Ranmor berupa:
7. kuitansi pembelian bermeterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli;
8. risalah lelang Ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena lelang;
9. akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah;
10. akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal;
11. akte penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau
12. surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahtanganan karena warisan;

d. tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK dari unit pelaksana regident asal; e. tindasan surat pengantar mutasi; dan f. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. (3) Penerbitan BPKB pemindahtangganan kepemilikan untuk Ranmor bekas lembaga internasional atau kedutaan harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. kuitansi pembelian bermeterai cukup; d. surat keterangan pelepasan hak dari kedutaan atau lembaga internasional yang bersangkutan; e. menyerahkan BPKB dan fotokopi STNK CD/CC atau lembaga internasional; f. tanda bukti pelunasan bea masuk bagi pemindahtanganan Ranmor yang diperoleh dari impor dengan fasilitas penangguhan atau pembebasan bea masuk, atau Formulir C; g. surat rekomendasi dari kementerian luar negeri untuk kendaraan kedutaan dan surat rekomendasi sekretariat negara untuk Ranmor lembaga internasional; h. surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta; dan i. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. (4) Penerbitan BPKB pemindahtangganan kepemilikan untuk Ranmor bekas taksi yang menggunakan fasilitas penangguhan bea masuk harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 1; c. kuitansi pembelian bermeterai cukup; d. BPKB dan fotokopi STNK; e. surat keterangan pelepasan hak dari perusahaan yang bersangkutan;

f. bukti pelunasan bea masuk dari Ditjen Bea dan Cukai atau Formulir C; g. surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta; dan h. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

(1) Penggantian BPKB karena rusak, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. bukti BPKB yang rusak; d. STNK; dan e. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. (2) Penggantian BPKB karena hilang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; c. surat pernyataan pemilik mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan/atau perdata di atas kertas bermeterai cukup; d. surat keterangan hilang dari unit pelaksana regident tempat BPKB diterbitkan; e. STNK; f. bukti penyiaran pada media massa cetak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu di media cetak yang berbeda; dan g. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

(1) Pelaksanaan regident kepemilikan Ranmor dimulai secara berurutan dari penerimaan persyaratan permohonan sampai dengan pengarsipan oleh kelompok-kelompok kerja. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. identifikasi dan verifikasi; b. pembayaran PNBP; c. pendaftaran; d. penerbitan dan pemberian bukti Regident; dan e. pengarsipan.

(1) Proses penerbitan BPKB baru dilaksanakan oleh petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi berdasarkan permohonan. (2) Setelah menerima permohonan, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan: a. penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, asal-usul Ranmor, kelaikan Ranmor, dan/atau kepemilikan Ranmor; b. pengecekan keabsahan dokumen persyaratan melalui instansi/lembaga yang mengeluarkan dokumen Ranmor; c. pencocokan hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dengan berkas; dan d. pengecekan kesesuaian antar dokumen asal-usul, kelaikan dan kepemilikan Ranmor. (3) Dalam hal terdapat persyaratan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas memberitahukan dan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan. (4) Dalam hal persyaratan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lengkap dan sah, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan: a. memilah dokumen persyaratan untuk:

1. proses penerbitan BPKB; dan
2. proses penerbitan STNK;

b. menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran BPKB; c. menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran, pendataan dan verifikasi di Samsat; dan d. memberitahukan kepada petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran PNBP Penerbitan BPKB.

(1) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d, Petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran memberitahukan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran PNBP penerbitan BPKB melalui Bank yang ditunjuk. (2) Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada kelompok kerja pendaftaran dan kepada pemohon diberi Tanda Bukti Pendaftaran yang berisi identitas pemilik, Ranmor, dan nomor urut pendaftaran. (3) Setelah Tanda Bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat.

(1) Petugas kelompok kerja pendaftaran, setelah menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, melakukan kegiatan: a. pemasukan data fisik berupa identitas dan fungsional Ranmor serta data yuridis berupa asal-usul dan identitas pemilik Ranmor secara manual ke dalam Buku Register serta secara elektronik dalam pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor; b. penetapan nomor registrasi Ranmor dan nomor BPKB yang berfungsi sebagai identitas Ranmor dan alat kontrol penegakan hukum; c. pencetakan kartu induk BPKB yang berisi data identitas, fungsional, asal-usul dan pemilik Ranmor serta nomor registrasi; dan d. pembubuhan paraf dalam Kartu Induk BPKB. (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas kelompok kerja pendaftaran menyampaikan berkas dan/atau data penerbitan BPKB kepada kelompok kerja: a. penerbitan dan pemberian BPKB;

b. pengarsipan BPKB; c. pendaftaran, pendataan dan verifikasi di Samsat; dan d. pencetakan TNKB.

(1) Petugas pada kelompok kerja penerbitan dan pemberian BPKB melakukan kegiatan: a. pemasukan data tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang; b. pencetakan dan penerbitan BPKB; c. pengajuan BPKB pada pejabat verifikator untuk verifikasi tanda tangan elektronik; d. penerimaan BPKB yang telah diverifikasi; dan e. penyerahan BPKB yang telah diberi tanda tangan elektronik kepada pemohon. (2) Penyerahan BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan meminta pemohon menyerahkan fotokopi STNK dan menandatangani Buku Register penyerahan BPKB.

Petugas kelompok kerja pengarsipan setelah menerima data dan berkas BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, melakukan: a. pencatatan dan pendataan arsip; dan b. penataan dan penyimpanan arsip.

(1) Proses penerbitan perubahan BPKB dilaksanakan oleh petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi berdasarkan permohonan. (2) Setelah menerima permohonan, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan: a. penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, asal-usul Ranmor, kelaikan Ranmor, dan/atau kepemilikan Ranmor; b. pengecekan keabsahan dokumen persyaratan melalui instansi/lembaga yang mengeluarkan dokumen Ranmor; c. pencocokan hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dengan berkas; dan

d. pengecekan kesesuaian antar dokumen asal-usul, kelaikan dan kepemilikan Ranmor. (3) Dalam hal terdapat persyaratan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas memberitahukan dan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan. (4) Dalam hal persyaratan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lengkap dan sah, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan: a. memilah dokumen persyaratan untuk:

1. proses penerbitan BPKB; dan
2. proses penerbitan STNK; b. menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran BPKB; c. menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran, pendataan dan verifikasi di Samsat; dan d. memberitahukan kepada petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran PNBP Penerbitan BPKB. (5) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi memberikan Tanda Bukti Pendaftaran kepada pemohon yang berisi identitas pemilik atau Ranmor, dan nomor urut pendaftaran. (6) Setelah Tanda Bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat.

(1) Atas dasar penerimaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c, petugas pendaftaran melakukan: a. pemasukan data perubahan data perubahan nama dan alamat pemilik Ranmor serta nomor registrasi, fungsi, mesin, bentuk, dan warna Ranmor bagi Regident Perubahan Administrasi dan Fisik Ranmor ke dalam Buku Register dan Kartu Induk secara manual; b. pemasukan data perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam pangkalan data atau pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor secara elektronik; dan c. pembubuhan paraf dalam kartu induk dan buku register BPKB.

(2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pendaftaran menyampaikan dan/atau mengembalikan berkas dan/atau data perubahan BPKB kepada kelompok kerja: a. penerbitan dan pemberian BPKB; b. pencetakan TNKB, khusus untuk perubahan nomor registrasi; dan c. pengarsipan.

(1) Petugas kelompok kerja penerbitan dan pemberian BPKB atas dasar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a melakukan: a. pencetakan perubahan data BPKB; b. pembubuhkan tanda tangan secara manual atau elektronik Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk; dan c. penyerahan BPKB yang telah diberi catatan perubahan kepada pemohon. (2) Penyerahan BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan meminta pemohon menyerahkan fotokopi STNK dan menandatangani Buku Register penyerahan BPKB.

Petugas Kelompok kerja pengarsipan setelah menerima pengembalikan berkas arsip BPKB yang telah dirubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, melakukan: a. pencatatan dan pendataan arsip; dan b. penataan dan penyimpanan arsip.

(1) Proses pemindahtanganan dalam wilayah Regident dan penggantian BPKB dilaksanakan oleh petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi berdasarkan permohonan. (2) Setelah menerima permohonan, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan: a. penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, asal-usul Ranmor, kelaikan Ranmor, dan/atau kepemilikan Ranmor;

b. pengecekan keabsahan dokumen persyaratan melalui instansi/lembaga yang mengeluarkan dokumen Ranmor; c. pencocokan hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dengan berkas; dan d. pengecekan kesesuaian antar dokumen asal-usul, kelaikan dan kepemilikan Ranmor. (3) Dalam hal terdapat persyaratan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas memberitahukan dan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan. (4) Dalam hal persyaratan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lengkap dan sah, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan: a. memilah dokumen persyaratan untuk:

1. proses penerbitan BPKB; dan
2. proses penerbitan STNK; b. menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran BPKB; c. menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran, pendataan dan verifikasi di Samsat; d. memberitahukan kepada petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran PNBP Penerbitan BPKB.

(1) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf d, Petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran memberitahukan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran PNBP penerbitan BPKB melalui Bank yang ditunjuk. (2) Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada kelompok kerja pendaftaran dan kepada pemohon diberi Tanda Bukti Pendaftaran yang berisi identitas pemilik, Ranmor, dan nomor urut pendaftaran. (3) Setelah Tanda Bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat.

(1) Atas dasar penerimaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b, petugas pendaftaran melakukan:

a. pemasukan data perubahan data perubahan nama dan alamat pemilik Ranmor ke dalam Buku Register dan Kartu Induk secara manual; b. pemasukan data perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam pangkalan data/atau pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor secara elektronik; c. pemanggilan data identitas Ranmor dan pemilik bagi Regident penggantian BPKB karena rusak atau hilang; dan d. pembubuhan paraf dalam kartu induk dan buku register BPKB. (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas kelompok kerja pendaftaran menyampaikan dan/atau mengembalikan berkas dan/atau data perubahan BPKB kepada kelompok kerja: a. penerbitan dan pemberian BPKB; b. pengarsipan.

(1) Petugas pada kelompok kerja penerbitan dan pemberian BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a melakukan: a. pemasukan data tandatangan elektronik pejabat yang berwenang; b. pencetakan dan penerbitan BPKB; c. pengajuan BPKB pada pejabat verifikator untuk verifikasi tanda tangan elektronik; d. penerimaan BPKB yang telah diverifikasi; dan e. penyerahan BPKB yang telah diberi tandatangan elektronik kepada pemohon. (2) Penyerahan BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan meminta pemohon menyerahkan fotokopi STNK dan menandatangani Buku Register penyerahan BPKB.

Petugas kelompok kerja pengarsipan setelah menerima pengembalikan berkas arsip BPKB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, melakukan: a. pemisahan halaman BPKB lama atau rusak yang memuat data identitas Ranmor dan pemilik dengan halaman lainnya; b. pemusnahan halaman lain dari BPKB yang lama atau BPKB yang rusak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mesin penghancur kertas;

c. penggabungan halaman BPKB yang memuat data sebagaimana dimaksud huruf a, dengan arsip BPKB; d. pencatatan dan pendataan arsip; dan e. penataan dan penyimpanan arsip.

(1) Prosedur Regident pemindahtanganan kepemilikan Ranmor atau perubahan alamat pemilik keluar wilayah Regident dilakukan dengan cara: a. mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada unit pelaksana Regident kepemilikan Ranmor asal untuk mendapatkan:

1. tanda bukti penerimaan BPKB dan STNK;
2. Surat Keterangan Pengganti STNK; dan
3. tindasan surat pengantar mutasi ke luar daerah kepada pemilik Ranmor. b. mengajukan permohonan kepada unit pelaksana Regident kepemilikan tujuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan dokumen yang di dapat dari unit pelaksana Regident asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (2) Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi pada unit Regident kepemilikan Ranmor tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima dokumen persyaratan, melakukan: a. penelitian kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; b. pengecekan keabsahan dokumen persyaratan melalui instansi/lembaga yang mengeluarkan dokumen Ranmor; c. pengecekan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke unit pelaksana Regident kepemilikan asal; d. pencocokan hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor dengan berkas; dan e. pencocokan dokumen persyaratan dengan data dari arsip BPKB dan STNK dan/atau dari data base komputer yang dikirim oleh unit pelaksana Regident Ranmor asal.

(3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi: a. memilah dokumen persyaratan dan arsip unit pelaksana Regident Ranmor asal untuk:

1. proses penerbitan BPKB; dan
2. proses penerbitan STNK; b. menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran BPKB; c. menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran, pendataan dan verifikasi di Samsat; d. memberitahukan kepada petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran PNBP Penerbitan BPKB bagi Regident pemindahtanganan kepemilikan Ranmor, kecuali Regident perubahan alamat. (4) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran memberitahukan kepada pemilik baru atau yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran PNBP penerbitan BPKB melalui Bank yang ditunjuk. (5) Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada kelompok kerja identifikasi dan verifikasi untuk digabungkan dengan berkas dan kepada pemilik baru diberikan Tanda Bukti Pendaftaran yang berisi identitas pemilik atau Ranmor, dan nomor urut pendaftaran. (6) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada pemohon Regident Ranmor perubahan alamat tanpa tanda bukti pembayaran PNBP. (7) Setelah Tanda Bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat.

(1) Atas dasar penerimaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, petugas pendaftaran melakukan: a. pemasukkan data perubahan identitas pemilik baru bagi Regident pemindahtanganan Ranmor ke dalam Buku Register dan Kartu Induk secara manual serta secara elektronik ke dalam pangkalan data/atau pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident;

b. pemasukan data perubahan alamat baru bagi Regident perubahan alamat pemilik Ranmor ke luar wilayah; c. membubuhkan paraf dalam kartu induk dan Buku Register BPKB. (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas kelompok kerja pendaftaran menyampaikan dokumen persyaratan kepada kelompok kerja: a. penerbitan dan pemberian BPKB; dan b. pengarsipan.

(1) Petugas pada kelompok kerja penerbitan dan pemberian BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a melakukan: a. pembubuhan tandatangan elektronik pejabat yang berwenang pada :

1. lembar perubahan untuk Regident perubahan alamat pemilik; atau
2. lembar tandatangan untuk penerbitan BPKB baru; b. pencetakan dan penerbitan perubahan dan BPKB baru; c. penyerahan BPKB yang telah dibubuhi tandatangan elektronik kepada pemilik atau pihak yang diberi kuasa. (2) Penyerahan BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan meminta pemilik menyerahkan fotokopi STNK dan menandatangani Buku Register penyerahan BPKB. (3) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pelaksana Regident Kepemilikan tujuan memberitahukan secara tertulis dan/atau elektronik kepada unit pelaksana Regident Kepemilikan asal. (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit pelaksana Regident asal dapat menghapus data aplikasi Regident dipindahkan pada data tersendiri.

Petugas Kelompok kerja pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) b, setelah menerima pengembalikan berkas arsip BPKB yang telah diterbitkan, melakukan: a. bagi Regident pemindahtanganan kepemilikan Ranmor:

1. pemisahan halaman BPKB lama yang memuat data identitas Ranmor dan pemilik dengan halaman lainnya;

2. pemusnahan halaman lain dari BPKB yang lama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, dengan mesin penghancur kertas; dan

3. penggabungan halaman BPKB yang memuat data sebagaimana dimaksud huruf a angka 1, dengan arsip BPKB. b. bagi Regident perubahan alamat dengan nama pemilik yang sama dilakukan pencatatan dan pendataan arsip; dan c. penataan dan penyimpanan arsip.

Setiap kelompok kerja setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 76, wajib mencatat semua kegiatan dan kejadian penting dalam buku register dan/atau secara elektronik sebagai data bantu.

1. Registrasi dan identifikasi pengoperasian Ranmor dilakukan dengan menerbitkan STNK untuk: a. Ranmor baru:
2. CKD;
3. CBU;
4. kedutaan; dan
5. lembaga internasional. b. Regident Ranmor pertama kali:
6. hasil lelang Ranmor dinas TNI/Polri; dan
7. hasil lelang temuan Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik INDONESIA, atau Polri; c. perubahan identitas:
8. Ranmor berupa penggantian bentuk, warna, mesin, nomor registrasi, dan fungsi; dan
9. pemilik Ranmor berupa penggantian nama dan alamat identitas pemilik. d. pemindahtanganan kepemilikan Ranmor;

e. penggantian STNK karena rusak atau hilang; dan f. pengesahan dan/atau perpanjangan. 2. Penerbitan dan penggantian STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, kecuali pengesahan STNK.

(1) Persyaratan penerbitan STNK untuk Ranmor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

1. untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
2. untuk badan hukum, terdiri atas: a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan; b) fotokopi KTP yang diberi kuasa; c) surat keterangan domisili; dan d) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi;
3. untuk instansi pemerintah, terdiri atas: a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan b) melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa. c. melampirkan faktur pembelian; dan d. tanda bukti pendaftaran BPKB. (2) Persyaratan pendaftaran Regident Ranmor pertama kali dari hasil lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengisi formulir pendaftaran; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf b; c. melampirkan fotokopi risalah lelang; dan d. tanda bukti pendaftaran BPKB.

Persyaratan perubahan identitas pemilik dan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c dan d meliputi: a. mengisi formulir pendaftaran; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf b; c. STNK; dan d. tanda bukti pendaftaran BPKB.

Persyaratan penggantian STNK karena hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. mengisi formulir pendaftaran; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b; c. BPKB asli dan fotokopi; d. surat pernyataan pemilik mengenai STNK yang hilang bermeterai cukup; e. surat keterangan hilang dari unit pelaksana Regident penerbit STNK; dan f. hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.

Persyaratan penggantian STNK karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. mengisi formulir pendaftaran;

b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b; c. BPKB asli dan fotokopi; d. melampirkan STNK yang rusak; dan e. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

(1) Persyaratan pengesahan STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f meliputi: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b; c. STNK; dan d. keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir; (2) Persyaratan perpanjangan STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f meliputi: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b; c. STNK; d. BPKB dan fotokopi BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan bank, harus disertakan surat bukti pengagunan BPKB dan/atau surat keterangan bermeterai cukup dari kreditur; e. keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir; dan f. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

(1) Prosedur penerbitan, pengesahan, dan perpanjangan STNK dan/atau TNKB dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

(2) Prosedur penerbitan STNK dilaksanakan melalui kelompok kerja yang terdiri atas: a. pendaftaran, pendataan dan verifikasi; b. penetapan; c. pembayaran; d. pencetakan dan pengesahan; e. penyerahan; dan f. pengarsipan.

(1) Permohonan penerbitan, pengesahan, dan perpanjangan STNK disampaikan ke Petugas kelompok kerja Pendaftaran, Pendataan, dan Verifikasi. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan melalui pencocokan dan penelitian dokumen persyaratan dengan yang tercantum dalam formulir dan/atau ke instansi penerbit dokumen persyaratan; b. pemasukan data identitas pemilik dan Ranmor ke dalam pangkalan data; dan c. pengecekan silang data sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan data Regident Kepemilikan Ranmor secara on-line. (3) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dokumen persyaratan, petugas harus memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi. (4) Dalam hal dokumen persyaratan sudah lengkap dan sah, petugas harus: a. menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas kelompok kerja pencetak dan pengesah STNK dan TNKB; dan b. memberitahukan kepada petugas kelompok kerja Penetapan PNBP, PKB dan BBN-KB, dan SWDKKLJ.

(1) Atas dasar pemberitahuan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b, petugas kelompok kerja penetapan melakukan penetapan besaran: a. PNBP STNK dan TNKB oleh petugas Polri untuk penerbitan STNK baru, perubahan identitas kendaraan dan pemilik,

pemindahtanganan Ranmor, penggantian STNK, dan Perpanjangan, kecuali untuk pengesahan STNK. b. PKB dan/atau BBN-KB oleh petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pendapatan Provinsi; dan c. SWDKLLJ oleh petugas Jasa Raharja. (2) Atas dasar penetapan besaran PKB dan/atau BBN-KB dan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan pencetakan SKKP oleh petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pendapatan Provinsi. (3) Petugas Polri dan Petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pendapatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) menyerahkan dokumen PNBP STNK dan TNKB serta SKKP kepada petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran.

(1) Petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) melakukan: a. pemanggilan pemohon untuk melakukan pembayaran PNBP STNK dan TNKB, PKB dan/atau BBN-KB, dan/atau SWDKLLJ; dan b. penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Atas dasar penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pendapatan Provinsi menerbitkan TBPKP. (3) Petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan dokumen persyaratan dan TBPKP kepada petugas kelompok kerja Pencetakan dan Pengesahan STNK dan TNKB.

(1) Atas dasar penyerahan dokumen persyaratan dan TBPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), petugas kelompok kerja Pencetakan dan Pengesahan melakukan: a. pencetakan STNK dan TNKB untuk penerbitan STNK baru, perubahan identitas kendaraan dan pemilik, pemindahtanganan Ranmor, penggantian STNK, dan Perpanjangan; b. pengesahan STNK untuk Regident Pengesahan; dan/atau c. penggabungan STNK dengan TBPKP.

(2) Dokumen STNK, TBPKP dan TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada petugas kelompok Penyerahan.

(1) Petugas kelompok kerja penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), melakukan kegiatan: a. pemisahan STNK, TBPKP dengan berkas administrasi untuk arsip; b. pemanggilan pemilik Ranmor untuk menerima dokumen gabungan STNK dengan TBPKP dan TNKB dan menandatangani buku register penyerahan; dan c. pencatatan data penyerahan pada buku register. (2) Berkas administrasi yang sudah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan kepada petugas kelompok kerja pengarsipan.

(1) Atas dasar penerimaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), petugas kelompok kerja pengarsipan melakukan kegiatan: a. penyimpanan seluruh arsip registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh petugas Polri; b. penyimpanan arsip PKB, BBN-KB oleh petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pendapatan Provinsi; dan c. penyimpanan arsip SWDKLLJ oleh petugas Jasa Raharja. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan penerbitan STCK dan TCKB sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. pemohon harus melampirkan:

1. surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani pimpinan badan usaha atau lembaga peneliti dengan kop surat badan usaha atau lembaga peneliti yang bersangkutan;

2. fotokopi KTP yang diberi kuasa;

3. surat keterangan domisili perusahaan;

4. SIUP; dan

5. NPWP yang dilegalisasi. c. melampirkan sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe, selain untuk kepentingan penelitian Ranmor.

(1) Formulir permohonan STCK dan TCKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, disampaikan ke Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi di Ditlantas Polda. (2) Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melakukan: a. penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, kelaikan Ranmor; dan b. pengecekan kesesuaian dokumen persyaratan kepada lembaga penerbit. (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi: a. menyampaikan dokumen persyaratan kepada petugas kelompok kerja pendaftaran STCK; dan b. memberitahukan kepada petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran PNBP Penerbitan STCK dan TCKB. (4) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran memberitahukan kepada pemohon atau yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran PNBP penerbitan STCK dan TCKB melalui Bank yang ditunjuk. (5) Petugas kelompok kerja pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah menerima dokumen persyaratan beserta tanda bukti pembayaran PNBP, melakukan: a. pemasukan data fisik berupa identitas dan fungsional Ranmor serta identitas pemohon secara manual ke dalam buku register serta secara elektronik dalam pangkalan data atau pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor; dan

b. penetapan nomor registrasi sementara yang berfungsi sebagai identitas pengoperasian sementara Ranmor dan alat kontrol penegakan hukum; (6) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas kelompok kerja pendaftaran menyampaikan berkas dan/atau data penerbitan kepada kelompok kerja Penerbitan dan pemberian STCK dan TCKB untuk menerbitkan STCK dan TCKB. (7) Petugas pada kelompok kerja penerbitan dan pemberian STCK dan TCKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan: a. pemasukan data tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang; b. pencetakan STCK dan pengajuan STCK pada pejabat verifikator untuk verifikasi tanda tangan elektronik; c. penerimaan STCK yang telah diverifikasi; d. pencetakan TCKB dan pemberian Formulir STCK pada setiap STCK untuk digabung; e. blanko Formulir STCK diberikan dalam keadaan blanko kosong, sedangkan data pada Formulir STCK diisi oleh masing-masing APM/Importir/Dealer sewaktu STCK akan digunakan; f. penggabungan dan penyerahan STCK, Formulir STCK dan TCKB kepada pemohon. (8) Penyerahan STCK dan TCKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, dilakukan dengan mengharuskan pemohon menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan menandatangani Buku Register penyerahan STCK dan TCKB. (9) Petugas kelompok kerja pengarsipan melakukan: a. pencatatan dan pendataan arsip; dan b. penataan dan penyimpanan arsip.

Persyaratan penerbitan STNK dan TNKB rahasia atau khusus sebagai berikut: a. surat permohonan dari instansi/kesatuan kepada Direktur Lalu Lintas Polda; b. BPKB dan STNK; c. kartu tanda anggota atau kartu pegawai negeri sipil; d. surat tugas dari instansi yang bersangkutan; e. rekomendasi untuk instansi di luar Polri dari:

1. pejabat intelijen atau pejabat pengawas internal masing-masing; dan
2. Direktur Intelkam Polda; f. rekomendasi untuk internal Polri dari:
3. Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri; atau
4. Kabidpropam Polri untuk tingkat Polda; dan g. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

(1) Permohonan STNK dan TNKB rahasia atau khusus disampaikan ke Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi di Ditlantas Polda. (2) Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan: a. penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, kelaikan Ranmor; dan b. pengecekan kesesuaian dokumen persyaratan kepada lembaga penerbit.

(3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan: a. menyampaikan dokumen persyaratan kepada petugas kelompok kerja pendaftaran STNK dan TNKB rahasia atau khusus; dan b. memberitahukan kepada petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran PNBP Penerbitan STNK dan TNKB rahasia atau khusus. (4) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran memberitahukan kepada pemohon atau yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran PNBP penerbitan STNK dan TNKB rahasia atau khusus melalui Bank yang ditunjuk. (5) Petugas kelompok kerja pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah menerima dokumen persyaratan melakukan: a. pemasukan data fisik berupa identitas dan fungsi Ranmor serta identitas pemohon secara manual ke dalam Buku Register serta secara elektronik dalam pangkalan data/atau pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor; dan b. penetapan nomor registrasi sementara yang berfungsi sebagai identitas pengoperasian sementara Ranmor dan alat kontrol penegakan hukum. (6) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas kelompok kerja pendaftaran menyampaikan berkas dan/atau data penerbitan kepada kelompok kerja Penerbitan dan pemberian STNK dan TNKB rahasia atau khusus. (7) Petugas pada kelompok kerja penerbitan dan pemberian STNK dan TNKB rahasia atau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan: a. pembubuhan tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang; b. pencetakan dan penerbitan STNK dan TNKB rahasia atau khusus; dan c. penyerahan STNK dan TNKB yang telah dibubuhi tandatangan elektronik kepada pemohon atau pihak yang diberi kuasa. (8) Penyerahan STNK dan TNKB rahasia atau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dilakukan dengan mengharuskan pemohon menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan menandatangani Buku Register penyerahan.

(9) Petugas kelompok kerja pengarsipan setelah menerima data dan berkas STNK dan TNKB rahasia atau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), melakukan: a. pencatatan dan pendataan arsip; dan b. penataan dan penyimpanan arsip. (10) STNK dan TNKB Rahasia atau khusus berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat dimintakan penggantian sesuai peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap Ranmor Asing yang akan dioperasikan di wilayah INDONESIA sebagai angkutan antarnegara, kegiatan pertemuan antarnegara, misi kemanusiaan, olah raga dan/atau pariwisata wajib dilengkapi dengan STRP dan TNRP. (2) Untuk memperoleh STRP dan TNRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan yang berisi identitas pemilik dan Ranmor Asing, kepentingan penggunaan Ranmor di wilayah INDONESIA, dan wilayah penggunaannya; b. dokumen yang berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan dan/atau pemberi legitimasi pengoperasian Ranmor yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal Ranmor; dan c. surat rekomendasi dari instansi terkait di INDONESIA tentang perlunya penggunaan Ranmor Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Permohonan diajukan kepada Unit Pelaksana Regident Pengoperasian Ranmor yang menjadi wilayah penggunaan Ranmor Asing melalui petugas kelompok kerja Pendaftaran, Pendataan, dan Verifikasi. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 90.

(3) STRP dan TNRP diterbitkan dan dicetak setelah dilakukan pembayaran PNBP dan kemudian diserahkan kepada pemohon melalui petugas kelompok kerja penyerahan.

(1) Persyaratan penerbitan BPKB dan STNK dalam keadaan kontingensi: a. permohonan dari Pemerintah Daerah melalui Ditlantas Polda kepada Kepala Korlantas Polri tentang perlunya dilaksanakan Regident Ranmor dalam keadaan Kontingensi; dan b. permohonan didasarkan pada pertimbangan bencana alam atau kerusuhan sosial atau kejadian penting lain menyebabkan BPKB dan/atau STNK hilang atau rusak secara massal serta Ranmor masih ada dan dapat dioperasikan. (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Korps Lalu Lintas Polri MENETAPKAN pelaksanaan Regident Ranmor dalam keadaan Kontingensi. (3) Untuk melaksanakan Regident Ranmor dalam keadaan Kontingensi dibentuk tim pelaksana dan keanggotaannya oleh: a. Kepala Korps Lalu Lintas Polri jika Regident Ranmor dalam keadaan kontinjensi mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah Polda; atau b. Kepala Kepolisian Daerah jika Regident Ranmor dalam keadaan kontingensi mencakup satu atau lebih wilayah Polres/ta. (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan untuk: a. menggunakan data fisik dan data yuridis kepemilikan Ranmor yang ada di Unit Pelaksana Regident Ranmor atau pangkalan data di TMC, RTMC, dan NTMC sebagai dasar melakukan identifikasi dan verifikasi Ranmor; b. melakukan identifikasi dan verifikasi BPKB dan/atau STNK yang hilang atau rusak dari para pemilik yang menjadi korban atau anggota keluarga yang masih hidup; c. melakukan identifikasi dan verifikasi keberadaan Ranmor yang BPKB dan/atau STNK dinyatakan hilang atau rusak; d. mengumumkan Hasil identifikasi dan verifikasi di kantor Kepala Desa dan Kecamatan untuk mendapatkan tanggapan atau

sanggahan dari warga masyarakat selama 15 (lima belas) hari; dan e. melakukan penyesuaian hasil identifikasi dan verifikasi jika terdapat sanggahan yang dinilai benar oleh Tim Pelaksana. (5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan selama waktu pengumuman, Tim Pelaksana menyerahkan hasil identifikasi dan verifikasi kepada: a. Dirlantas Polda untuk dilakukan proses penerbitan BPKB yang hilang atau rusak; dan b. Koordinator Samsat untuk dilakukan proses penerbitan STNK yang hilang atau rusak. (6) BPKB dan/atau STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memohon untuk diterimakan kepada pemilik Ranmor yang menjadi korban bencana alam atau kerusuhan sosial atau kejadian penting lain. (7) Biaya untuk Regident Ranmor dalam keadaan kontingensi dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang memohon.

(1) Setiap penerbitan dokumen bukti Regident Ranmor dan STCK, harus dibubuhi tanda tangan pejabat yang mempunyai kompetensi di bidang lalu lintas dan cap kepala kesatuan. (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penandatanganan dokumen bukti Regident Ranmor dan STCK dapat digunakan tanda tangan elektronik. (3) Pejabat yang mempunyai kompetensi bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Direktur Lalu Lintas Polda.

Tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan antara lain: a. paling sedikit mengandung 2 (dua) unsur informasi elektronik dengan kombinasi yang dapat terdiri dari tulisan, huruf, tanda, angka, simbol, kode akses yang telah diolah dan memiliki fungsi autentikasi, dan pengamanan dokumen bukti Regident Ranmor.

b. terdapat fitur (feature) manual dan/atau elektronik untuk mengetahui autentifikasi pembuat, pengubah, dan pemilik penanda tangan; c. terdapat fitur (feature) pengaman (security) manual dan/atau elektronik terhadap tandatangan elektronik, data, dan informasi yang tersimpan didalamya; dan d. terdapat fitur (feature) manual dan/atau elektronik untuk mengetahui dan/atau melacak kembali (trace back) persetujuan penggunaan tanda tangan elektronik.

(1) Prosedur pembuatan tanda tangan elektronik sebagai berikut: a. speciment tanda tangan dibuat dalam bentuk tanda tangan basah dengan ballpoint bertinta hitam dan tandatangan hasil print out komputer; b. hasil scanning tanda tangan dimasukkan atau disimpan ke dalam sistem teknologi informasi oleh petugas (programmer); c. pejabat penandatangan memasukkan kode akses ke dalam sistem elektronik komputer untuk pengamanan tanda tangan yang ada di pangkalan data dan melalui kode akses tersebut pejabat penanda tangan dapat mengendalikan, mengawasi, dan/atau membatasi penggunaannya; dan d. langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dituangkan dalam berita acara. (2) Prosedur penggunaan tanda tangan elektronik sebagai berikut: a. pejabat penanda tangan mencetak dan mengirimkan Speciment tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke:

1. Korlantas untuk diketahui dan disampaikan ke seluruh Unit Pelaksana Regident Ranmor melalui Ditlantas Polda masing- masing; dan
2. Unit Pelaksana Regident Ranmor di lingkungan wilayah pejabat penanda tangan. b. Unit Pelaksana Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 setelah menerima speciment tanda tangan memasukan ke sistem aplikasi Regident Ranmor; c. pembubuhan tanda tangan elektronik dapat dilaksanakan oleh petugas tertentu pada penerbitan dan pemberian bukti Regident

Ranmor, yang diberi kuasa khusus oleh pejabat penandatangan; dan d. penggunaan tanda tangan elektronik, harus diketahui dan diawasi oleh pejabat penanda tangan dan/atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat penanda tangan dalam bentuk verifikasi dengan membubuhkan paraf pada tandatangan elektronik. (3) Petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d: a. Kasubdit Regident pada Tingkat Polda; atau b. Kasat Lantas pada Tingkat Polres.

(1) Kartu induk BPKB, tindasan STNK, dan dokumen persyaratan Regident lainnya dijadikan sebagai arsip yang dikelola dalam sistem manajemen arsip Polri untuk kepentingan Regident Ranmor. (2) Sistem manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipisahkan menjadi arsip BPKB dan STNK untuk kepentingan keamanan dan pengecekan silang. (3) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. manual; dan/atau b. digital. (4) Untuk mendukung manajemen arsip, disiapkan sarana dan prasarana sekurang-kurangnya meliputi: a. ruang arsip; b. rak arsip; c. buku register; d. buku ekspedisi; e. perangkat komputer; f. alat pendingin ruangan; dan g. alat pemadam kebakaran. (5) Penyusunan arsip dikelompokkan berdasarkan NRKB dan jenis Ranmor.

(1) Arsip BPKB, STNK, dan dokumen pendukung lain dilarang untuk diberikan atau dipinjamkan kepada siapapun kecuali kepada petugas yang berwenang. (2) Pemberian atau peminjaman arsip kepada petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kepentingan: a. proses perubahan identitas Ranmor; b. perubahan nama dan/atau alamat pemilik dalam atau keluar wilayah Regident Ranmor; c. mutasi atau pemindahtanganan Ranmor dalam atau keluar wilayah Regident Ranmor; d. penggantian BPKB dan/atau STNK karena rusak atau hilang; dan/atau e. penegakan hukum. (3) Pemberian dan/atau peminjaman arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. petugas arsip harus mencatat identitas penerima dan/atau peminjam pada buku register peminjaman arsip dan membubuhkan tandatangan; dan b. petugas arsip pada saat menyerahkan pinjaman arsip harus melakukan pengecekan isi arsip dan mencatat dalam buku register serta menambahkan catatan tujuan mutasi. (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat pemilik atau mutasi Ranmor ke luar wilayah registrasi, perlu dilakukan penyiapan arsip berupa salinan arsip dalam bentuk Compact Disc, lembar daftar isi arsip, dan kartu induk BPKB disatukan untuk dikirim ke Unit Pelaksana Regident Ranmor di tempat alamat yang baru.

(1) Petugas Pengarsipan Regident Ranmor, dengan persetujuan Dirlantas Polda dapat melakukan penyusutan arsip dokumen bukti Regident dan/atau dokumen pendukung lain yang sudah mencapai paling lama 20 (dua puluh) tahun. (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. alih bentuk arsip; b. pemindahan arsip dari Unit Pelaksana Regident Ranmor ke Unit Kearsipan Polda; atau

c. pemusnahan arsip yang telah habis masa berlakunya. (3) Alih bentuk dan pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan terhadap arsip inaktif atau arsip yang fungsinya menurun. (4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap arsip yang: a. nilai kegunaannya tidak ada lagi; b. jangka waktu penyimpanan telah terlampaui; c. tidak ada peraturan yang melarang; dan d. tidak berkaitan dengan penyelesaian perkara.

(1) Alih bentuk arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. menyalin arsip pada lembar daftar isi arsip dan/atau dokumen elektronik Regident Ranmor yang paling rendah memuat:

1. nama dokumen;
2. nomor dokumen;
3. tanggal dokumen;
4. instansi/badan usaha yang menerbitkan dokumen; dan
5. isi pokok dokumen. b. lembar daftar isi arsip dan/atau dokumen elektronik Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada huruf a disimpan dalam ruang arsip atau pangkalan data pada unit Pelaksana Regident. (2) Pemindahan arsip dari Unit Pelaksana Regident ke Unit Kearsipan Polda dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kapolda. (3) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara penghancuran menggunakan peralatan khusus atau pembakaran di tempat khusus dengan syarat: a. isi dan bentuk arsip tidak dikenali lagi; b. disaksikan 2 (dua) pejabat bidang hukum atau pengawasan Polda; c. setelah mendengar panitia penilai arsip yang dibentuk oleh Dirlantas Polda khusus untuk arsip dokumen Regident yang mempunyai jangka waktu penyimpanan 10 (sepuluh) tahun atau lebih; dan d. dituangkan di dalam Berita Acara Pemusnahan Arsip.

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan sistem manajemen Regident Ranmor, dibangun sistem informasi Regident yang merupakan subsistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. (2) Sistem Informasi Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. perangkat keras; b. program; c. data; d. prosedur; dan e. masyarakat informasi. (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa peralatan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung proses komputerisasi, dalam kegiatan: a. pemasukan data; b. pemrosesan data; c. penyimpanan data; dan d. penyajian data. (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa daftar perintah yang dilakukan oleh komputer dalam Regident Ranmor yang diselenggarakan oleh Ditlantas Polda. (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kumpulan fakta dalam proses Regident Ranmor yang diolah dan digunakan sebagai dasar: a. penyidikan pelanggaran dan kejahatan yang terkait atau melibatkan Ranmor; b. pengendalian dan pengawasan Ranmor yang dioperasikan di INDONESIA; c. perencanaan, operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; d. perencanaan pembangunan nasional; dan e. pemberian pelayanan masyarakat. (6) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa serangkaian tindakan mengoperasikan sistem komputerisasi dalam

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama sesuai tujuan Regident Ranmor. (7) Masyarakat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas kelompok orang dan orang-perorangan yang dapat bertindak sebagai penyedia dan pengguna data Regident Ranmor.

(1) Pemasukan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf a berupa pencatatan secara manual dan/atau komputerisasi tentang identitas Ranmor dan pemilik sebagaimana tercantum dalam dokumen Regident Ranmor. (2) Pemasukan data dapat dilakukan secara online dengan sistem jaringan berkait lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. (3) Petugas yang dapat melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas Polri.

(1) Pemrosesan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf b berupa kegiatan pengolahan data yang dilakukan oleh komputer sesuai dengan program dan aplikasi Regident Ranmor. (2) Pemrosesan data dimaksudkan untuk menyediakan bahan bagi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5).

Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c dilakukan pada pangkalan data Polri.

(1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf d untuk kepentingan: a. penyidikan pelanggaran dan kejahatan; b. pengendalian dan pengawasan Ranmor; c. perencanaan, operasional, manajemen, dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; d. perencanaan pembangunan nasional; dan e. pelayanan masyarakat. (2) Penyajian data dapat diberikan secara selektif sesuai dengan kepentingan.

(1) Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas dasar: a. permintaan pemilik Ranmor; b. pertimbangan pejabat Regident Ranmor; atau c. pertimbangan pejabat yang berwenang di bidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum. (2) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar permintaan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika: a. Ranmor dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi; atau b. Ranmor umum yang tidak lagi dioperasikan sebagai angkutan umum. (3) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat di bidang Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika: a. Ranmor, yang setelah lewat 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK, tidak dimintakan Regident Perpanjangan; dan b. Ranmor yang rusak berat sebagai akibat bencana alam atau kerusuhan sosial atau kecelakaan lalu lintas berat dan tidak dapat digunakan lagi. (4) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor berdasarkan pertimbangan pejabat di bidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan jika Ranmor angkutan umum yang setelah lewat 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Surat Izin, tidak dimintakan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan umum. (5) Ketentuan penghapusan dari daftar Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) tidak berlaku terhadap: a. Ranmor yang di blokir karena terkait kasus pidana/perdata; b. Ranmor yang rusak berat dan dilaporkan masih dalam perbaikan; dan/atau c. Ranmor yang masih dalam proses lelang.

(1) Permintaan penghapusan Regident Ranmor oleh pemilik karena rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a diajukan dengan melampirkan: a. surat keterangan dari bengkel umum Ranmor yang menyatakan Ranmor dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi; b. foto Ranmor yang dalam kondisi rusak berat; dan c. surat pernyataan dari pemilik bahwa Ranmor tidak dioperasikan lagi dengan menyerahkan BPKB, STNK, dan TNKB kepada petugas Pengarsipan Regident Kepemilikan dan Pengoperasian Ranmor. (2) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor Umum atas permintaan pemilik karena tidak dioperasikan lagi sebagai angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b diajukan dengan melampirkan: a. surat keterangan dari bengkel umum Ranmor yang menyatakan perubahan susunan dan/atau fungsi dari Ranmor angkutan umum menjadi angkutan perseorangan; b. foto perubahan susunan dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. surat keterangan dari instansi pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum tentang penghapusan izin Ranmor.

(1) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dilakukan setelah Unit Pelaksana Regident: a. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu 2 (dua) tahun, memberikan surat peringatan pertama untuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat peringatan melaksanakan Regident Perpanjangan; b. apabila pemilik Ranmor tidak melaksanakan perintah dalam Peringatan Pertama, diberikan surat peringatan kedua untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan c. apabila pemilik Ranmor tidak memberikan respon atau jawaban atas peringatan kedua, diberikan surat peringatan ketiga untuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peringatan ketiga melaksanakan Regident Ranmor dan penempatan Ranmor masuk dalam daftar penghapusan sementara.

(2) Penghapusan regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat karena rusak berat sebagai akibat bencana alam atau kerusuhan sosial atau kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf b dilakukan setelah: a. ada surat keterangan dari Tim Pelaksana Regident Ranmor dalam keadaan Kontinjensi atau Petugas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menerangkan Ranmor rusak berat dan tidak mungkin dioperasikan lagi; dan/atau b. ada bukti foto Ranmor yang rusak berat.

Penghapusan Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) dilakukan setelah: a. adanya permohonan tertulis dari pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum yang memuat identitas Ranmor dan pemilik; dan b. dilakukan pengecekan silang dengan data identitas Ranmor dan pemilik yang ada dalam Unit Pelaksana Regident Kepemilikan dan Pengoperasian Ranmor.

(1) Penghapusan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan memberikan catatan atau tanda cap stempel “DIHAPUS” pada Kartu Induk dan Buku Register pada Regident Ranmor Kepemilikan dan Pengoperasian Ranmor, pada pangkalan data komputer, serta pada fisik BPKB dan STNK Ranmor yang dihapus. (2) Registrasi Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

(1) Untuk kepentingan tertentu, Unit Pelaksana Regident Ranmor dapat melakukan pemblokiran BPKB dan/atau STNK Ranmor. (2) Pemblokiran BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan: a. pencegahan pemindahtanganan kepemilikan Ranmor; b. penegakan hukum; dan c. perlindungan kepentingan kreditur.

(3) Pemblokiran STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan: a. pencegahan pengesahan atau perpanjangan Regident Ranmor; dan b. penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. (4) Permintaan Pemblokiran BPKB untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh pihak yang berkepentingan: a. penyidik/penuntut umum terhadap Ranmor yang diduga hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan; b. hakim pengadilan terhadap Ranmor yang menjadi objek sengketa perdata; atau c. kreditor terhadap Ranmor yang dijadikan agunan/jaminan. (5) Permintaan Pemblokiran STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap: c. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau d. Ranmor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas. (6) Petugas Unit Pelaksana Regident Ranmor dilarang melakukan perubahan atau penggantian BPKB dan pengesahan atau perpanjangan STNK Ranmor yang sedang dalam status blokir.

Prosedur pemblokiran dilaksanakan sebagai berikut: a. pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) dan (5) mengajukan permintaan blokir secara tertulis disertai alasan kepada Dirlantas Polda; b. petugas blokir pada masing-masing Unit Pelaksana Regident sebagaimana dimaksud huruf a, mencocokan surat permohonan dengan pangkalan data komputer dan buku register; c. petugas blokir pada masing-masing Unit Pelaksana Regident sebagaimana dimaksud huruf a, melakukan pemblokiran di pangkalan data komputer dan buku register dengan memberikan cacatan ”DIBLOKIR” serta mencantumkan alasan permohonan, nomor, dan tanggal surat, atas dasar perintah Dirlantas Polda; d. petugas blokir mengeluarkan surat keterangan yang ditandatangani pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c atau pejabat yang

ditunjuk, bahwa BPKB atau STNK telah diblokir dan diberikan kepada pihak peminta; dan e. petugas menggabungkan surat permohonan dengan surat keterangan blokir dan diarsipkan pada tempat khusus arsip blokir BPKB atau STNK.

Prosedur buka blokir BPKB atau STNK dilaksanakan sebagai berikut: a. pihak peminta blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4), mengajukan permintaan buka blokir secara tertulis disertai alasan kepada Dirlantas Polda; b. petugas blokir mencocokan surat permohonan dengan pangkalan data komputer dan buku register; c. petugas pada masing-masing Unit Pelaksana Regident sebagaimana dimaksud huruf a, melakukan buka blokir di pangkalan data komputer dan buku register dengan memberikan cacatan ”BUKA BLOKIR” serta mencantumkan alasan permohonan, nomor, dan tanggal surat, atas dasar perintah Dirlantas Polda; d. petugas blokir mengeluarkan surat keterangan yang sudah ditandatangani pejabat sebagaimana dimaksud huruf c atau pejabat yang ditunjuk, bahwa blokir BPKB atau STNK telah dibuka dan diberikan kepada pihak peminta buka blokir; dan e. petugas blokir menggabungkan surat permohonan blokir dan buka blokir dengan surat keterangan blokir dan buka blokir dan diarsipkan.

(1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, BPKB, STNK, STCK, TNKB, dan TCKB yang sudah diterbitkan tetap dinyatakan berlaku sampai dengan masa berlakunya habis. (2) Penggantian dan/atau penyesuaian BPKB, STNK, STCK, TNKB, dan TCKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perpanjangan atau penggantian masing-masing dokumen bukti Regident.

Dokumen bukti dan pendukung Regident Ranmor yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan ini harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur Regident Ranmor dan/atau yang berkaitan dengan penerbitan BPKB, STNK, STCK, TNKB, dan TCKB dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN