Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT

(1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

No.1675, 2015

(2) BPPT dipimpin oleh Kepala.

BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPT menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT; c. pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas teknologi serta pembinaan alih teknologi; dan d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

BPPT terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;

d. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam; e. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi; f. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material; g. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa; h. Inspektorat; i. Pusat Pelayanan Teknologi; j. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan; dan k. Pusat Manajemen Informasi.

Kepala mempunyai tugas: a. memimpin BPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPPT; c. MENETAPKAN kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

No.1675, 2015

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPPT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPPT; b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPPT; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, hukum, kerja sama, kehumasan, persuratan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPPT; d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas BPPT; dan e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPPT.

Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; c. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat; dan d. Biro Umum.

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta rencana strategis; b. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja; c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan pengelolaan perbendaharaan; dan d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja; c. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta rencana strategis.

No.1675, 2015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan c. Subbagian Penyusunan Rencana Strategis.

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan. (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran. (3) Subbagian Penyusunan Rencana Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja hasil program kegiatan, pelaporan kinerja hasil program kegiatan, dan pengelolaan data perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja hasil program kegiatan; b. pelaksanaan kegiatan pelaporan kinerja hasil program kegiatan; dan c. pelaksanaan pengelolaan data perencanaan.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas: a. Subbagian Evaluasi Kinerja; b. Subbagian Pelaporan Kinerja; dan c. Subbagian Pengelolaan Data Perencanaan.

(1) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan. (2) Subbagian Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pelaporan kinerja pelaksanaan program kegiatan. (3) Subbagian Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data perencanaan program kegiatan.

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan verifikasi dan pengelolaan perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi anggaran;

No.1675, 2015

b. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembayaran; dan c. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan penggajian.

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Verifikasi Anggaran; b. Subbagian Pembayaran; dan c. Subbagian Penggajian.

(1) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen anggaran. (2) Subbagian Pembayaran mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan pembayaran. (3) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan penggajian pegawai.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan tata usaha anggaran; b. pelaksanaan kegiatan evaluasi anggaran; dan c. pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Anggaran; b. Subbagian Evaluasi Anggaran; dan c. Subbagian Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Tata Usaha Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan tata usaha anggaran. (2) Subbagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan koordinasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi anggaran. (3) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan karir dan mutasi pegawai, pengelolaan kesejahteraan dan kinerja pegawai serta penataan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia; b. penyiapan koordinasi, pengelolaan karir dan mutasi pegawai; c. penyiapan koordinasi, pengelolaan kesejahteraan dan kinerja pegawai; dan d. penyiapan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana.

No.1675, 2015

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Bagian Karir dan Mutasi Pegawai; c. Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai; dan d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia; dan b. penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia; dan b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia. (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Karir dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan administrasi karir struktural, karir fungsional dan mutasi pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Karir dan Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengadministrasian karir struktural; b. penyiapan bahan pengadministrasian karir fungsional; dan c. penyiapan bahan pengadministrasian mutasi pegawai.

Bagian Karir dan Mutasi Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Karir Struktural; b. Subbagian Karir Fungsional; dan c. Subbagian Mutasi.

(1) Subbagian Karir Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan karir jabatan struktural. (2) Subbagian Karir Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan karir jabatan fungsional. (3) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pegawai.

Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan tata usaha kepegawaian, kesejahteraan, dan kinerja pegawai.

No.1675, 2015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian; b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; dan c. pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas dan evaluasi kinerja pegawai.

Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian; b. Subbagian Kesejahteraan; dan c. Subbagian Kinerja Pegawai.

(1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha kepegawaian. (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai. (3) Subbagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan penataan, organisasi; dan b. penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata laksana.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas : a. Subbagian Organisasi; dan b. Subbagian Tata Laksana.

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan penataan organisasi. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata laksana.

Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, koordinasi dan administrasi kerja sama, serta pengelolaan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual; b. penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan c. penyiapan pengelolaan hubungan masyarakat.

No.1675, 2015

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual; b. Bagian Kerja Sama; dan c. Bagian Hubungan Masyarakat.

Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hukum dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan dokumen hukum, advokasi, dan penyelesaian masalah hukum; b. penyiapan bahan penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan; dan c. penyiapan bahan pengelolaan kekayaan intelektual.

Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual terdiri atas: a. Subbagian Advokasi Hukum; b. Subbagian Perundang-undangan; dan c. Subbagian Kekayaan Intelektual.

(1) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan penelaahan dokumen hukum, advokasi dan penyelesaian masalah hukum. (2) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan penelaahan naskah peraturan perundang-undangan,

pendokumentasian peraturan serta pemberian pelayanan informasi peraturan. (3) Subbagian Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi dan legalisasi status kekayaan intelektual serta identifikasi karya intelektual di lingkungan BPPT.

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antarlembaga; dan b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama industri.

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Antarlembaga; dan b. Subbagian Kerja Sama Industri.

(1) Subbagian Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antarlembaga. (2) Subbagian Kerja Sama Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama industri.

No.1675, 2015

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan keprotokolan, hubungan antarlembaga, hubungan media massa, dan pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan dan hubungan antar lembaga; b. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan media, analisa media, dan pengaduan masyarakat; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan publikasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Protokol dan Hubungan Antarlembaga; b. Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat; dan c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi.

(1) Subbagian Protokol dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan. (2) Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan media massa, pengelolaan opini publik, analisa media, dan pengaduan masyarakat. (3) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan publikasi dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, arsip, dan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan; b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pimpinan; dan c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan akuntansi barang milik negara.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Perlengkapan; b. Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan; dan c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisa kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana; b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana; dan c. pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

No.1675, 2015

Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana; b. Subbagian Pengelolaan Sarana dan Prasarana; dan c. Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana. (2) Subbagian pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. (3) Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan dalam dan perjalanan; b. pengelolaan kendaraan dan percetakan; dan c. pengelolaan tata usaha pimpinan dan arsip.

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan; b. Subbagian Kendaraan dan Percetakan; c. Subbagian Tata Usaha dan Arsip;

d. Subbagian Tata Usaha Kepala; e. Subbagian Tata Usaha Setama; dan f. Subbagian Tata Usaha Deputi.

(1) Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam dan perjalanan dinas. (2) Subbagian Kendaraan dan Percetakan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan perbaikan kendaraan serta percetakan. (3) Subbagian Tata Usaha dan Arsip mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan persandian. (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penatausahaan dan akuntansi barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan, penerimaan/ pemeriksaan, pemanfaatan, penilaian dan monitoring barang milik negara; b. penyiapan bahan penggunaan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara; dan c. penyiapan bahan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pembinaan/pengendalian barang milik negara.

No.1675, 2015

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Penerimaan dan Monitoring Barang Milik Negara; b. Subbagian Penatausahaan Akuntansi Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Penerimaan dan Monitoring Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, penerimaan, pemanfaatan, penilaian dan monitoring barang milik negara. (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penggunaan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara. (3) Subbagian Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pembinaan/pengendalian barang milik negara.

(1) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang pengkajian kebijakan teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang kebijakan teknologi; b. pelaksanaan kegiatan kebijakan teknologi inovasi daerah, kebijakan teknologi kawasan spesifik, pengembangan teknoprener dan klaster industri dan kebijakan strategi teknologi dan audit teknologi; c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang kebijakan teknologi; d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang kebijakan teknologi; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi terdiri atas: a. Pusat Teknologi Inovasi Daerah; b. Pusat Teknologi Kawasan Spesifik; c. Pusat Teknoprener dan Klaster Industri; dan d. Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi.

Pusat Teknologi Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi

No.1675, 2015

di bidang pengembangan iklim dan lingkungan berinovasi di daerah otonom.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pusat Teknologi Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan kelembagaan inovasi di daerah otonom; b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan budaya inovasi di daerah otonom; c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan infrastruktur khusus inovasi dan isu perkembangan teknologi global di daerah otonom; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan inovasi daerah; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Inovasi Daerah.

Pusat Teknologi Inovasi Daerah terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Kawasan Spesifik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang pengembangan jaringan inovasi dan kawasan spesifik berbasis teknologi dan inovasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pusat Teknologi Kawasan Spesifik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan penyedia teknologi dan inovasi kawasan; b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan pengguna teknologi dan inovasi kawasan; c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan jaringan inovasi serta keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan jaringan inovasi dan kawasan spesifik; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Kawasan Spesifik.

Pusat Teknologi Kawasan Spesifik terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknoprener dan Klaster Industri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang pengembangan teknoprener dan pengembangan klaster industri tertentu berdasarkan peningkatan rantai nilai tambah.

No.1675, 2015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pusat Teknoprener dan Klaster Industri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi pengembangan teknoprener; b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi pengembangan klaster industri tertentu; c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan budaya teknoprener; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan teknoprener dan klaster industri; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknoprener dan Klaster Industri.

Pusat Teknoprener dan Klaster Industri terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang strategi teknologi dan audit teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan strategi teknologi; b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan audit teknologi; c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan instrumen kebijakan teknologi tematik; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan strategi teknologi dan sistem audit teknologi; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi.

Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

(1) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi pengembangan sumber daya

No.1675, 2015

alam, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pengembangan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya alam; b. pelaksanaan kegiatan teknologi pengembangan sumber daya wilayah, teknologi pengembangan sumber daya mineral, teknologi reduksi risiko bencana dan teknologi lingkungan. c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya alam; dan d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya alam; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam terdiri atas : a. Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah;

b. Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral; c. Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana; dan d. Pusat Teknologi Lingkungan.

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang eksplorasi sumber daya alam berbasis penginderaan jauh maju; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang eksplorasi sumber daya alam wilayah darat (terrestrial) berbasis geofisika maju; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang eksplorasi sumber daya alam wilayah laut dan pesisir berbasis akustik tomografi; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi pengembangan sumber daya wilayah; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah.

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah terdiri atas : a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

No.1675, 2015

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pengolahan dan pemurnian mineral; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang tekno- ekonomi mineral; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pertambangan skala kecil; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi pengembangan sumber daya mineral; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral.

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi reduksi risiko bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang adaptasi dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang mitigasi bencana; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang instrumentasi kebencanaan; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi reduksi risiko bencana; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana.

Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana terdiri atas : a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

No.1675, 2015

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pusat Teknologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang tata kelola lingkungan; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi lingkungan; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Lingkungan.

Pusat Teknologi Lingkungan terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

(1) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi; b. pelaksanaan kegiatan teknologi produksi pertanian, teknologi agroindustri, teknologi bioindustri, dan teknologi farmasi dan medika; c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi; d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi; dan

No.1675, 2015

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Agroindustri Dan Bioteknologi terdiri atas: a. Pusat Teknologi Produksi Pertanian; b. Pusat Teknologi Agroindustri; c. Pusat Teknologi Bioindustri; dan d. Pusat Teknologi Farmasi dan Medika.

Pusat Teknologi Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pusat Teknologi Produksi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi tanaman; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi peternakan; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi perikanan; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi produksi pertanian; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Produksi Pertanian.

Pusat Teknologi Produksi Pertanian terdiri atas : a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Agroindustri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pusat Teknologi Agroindustri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri hasil tanaman; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri hasil peternakan; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri hasil perikanan; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi agroindustri; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Agroindustri.

Pusat Teknologi Agroindustri terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

No.1675, 2015

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Bioindustri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi bioindustri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pusat Teknologi Bioindustri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sumber daya hayati mikroba; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi biokatalis; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi bioingredient; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi bioindustri; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Bioindustri.

Pusat Teknologi Bioindustri terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Farmasi dan Medika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi farmasi dan medika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pusat Teknologi Farmasi dan Medika menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi bahan baku farmasi; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi formula dan sediaan farmasi; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa biomedika; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi farmasi dan medika; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Farmasi Dan Medika.

Pusat Teknologi Farmasi dan Medika terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

No.1675, 2015

(1) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi informasi, energi, dan material, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi, energi, dan material.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material; b. pelaksanaan kegiatan teknologi elektronika, teknologi sumber daya energi dan industri kimia, teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi material; c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material; d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material terdiri dari: a. Pusat Teknologi Elektronika; b. Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia; c. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan d. Pusat Teknologi Material.

Pusat Teknologi Elektronika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi elektronika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Pusat Teknologi Elektronika menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi elektronika; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi instrumentasi; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi telekomunikasi; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi elektronika; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Elektronika.

No.1675, 2015

Pusat Teknologi Elektronika terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya energi dan industri kimia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya energi, perencanaaan dan optimalisasi sistem energi nasional; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi proses di bidang bahan bakar; dan c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri kimia; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan sumber daya energi dan industri kimia; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia.

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia terdiri atasi: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem informasi penyelenggaraan pelayanan publik atau e-services dalam lingkup e-government dan e- business; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi data serta keamanan informasi; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi komputasi; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

No.1675, 2015

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Material mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi material.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Pusat Teknologi Material menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi biomaterial; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi logam tanah jarang dan material ceramic; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang material komposit; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi material; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Material.

Pusat Teknologi Material terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

(1) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa; b. pelaksanaan kegiatan teknologi industri pertahanan dan keamanan, teknologi industri permesinan, sistem dan

No.1675, 2015

prasarana transportasi serta teknologi rekayasa industri maritim; c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa; d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa terdiri atas: a. Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan; b. Pusat Teknologi Industri Permesinan; c. Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi; dan d. Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim.

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri pertahanan dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan matra udara;

b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan matra laut; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan matra darat; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi industri pertahanan dan keamanan; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program, dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan.

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Industri Permesinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri permesinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pusat Teknologi Industri Permesinan menyelenggarakan fungsi:

No.1675, 2015

a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi mesin penggerak dan peralatan sistem produksi; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan konstruksi dan pertambangan; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi mesin dan alat peralatan kelistrikan; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi industri permesinan; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Industri Permesinan.

Pusat Teknologi Industri Permesinan terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem dan prasarana transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem transportasi;

b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi prasarana transportasi darat; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi moda sarana transportasi darat. d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi sistem dan prasarana transportasi darat; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi.

Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa industri maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pusat Teknologi

Maritim menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa industri kapal niaga; b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi bangunan lepas pantai;

No.1675, 2015

c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi infrastruktur galangan dan pelabuhan; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi rekayasa industri maritim; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim.

Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPPT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 179, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan Inspektorat.

(1) Pusat Pelayanan Teknologi merupakan unsur penunjang di bidang pelayanan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Pusat Pelayanan Teknologi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pusat Pelayanan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan manajemen pemasaran, manajemen proyek, manajemen kontrak dan lisensi, manajemen keuangan dan tata usaha Pusat Pelayanan Teknologi.

No.1675, 2015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Pusat Pelayanan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pemasaran layanan jasa teknologi; b. pelaksanaan urusan kontrak dan lisensi; c. pelaksanaan layanan jasa teknologi, pematangan usaha serta monitoring dan evaluasi; d. pelaksanaan urusan penerimaan, verifikasi, pembiayaan dan pelaporan keuangan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pelayanan Teknologi.

Pusat Pelayanan Teknologi terdiri atas: a. Bidang Manajemen Pemasaran; b. Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi; c. Bidang Manajemen Proyek; d. Bidang Manajemen Keuangan; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Manajemen Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan program dan menyusun strategi, mekanisme pemasaran serta implementasinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bidang Manajemen Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pengembangan, serta pengkoordinasian program pemasaran produk dan jasa teknologi; dan b. penyusunan, pengembangan media informasi untuk pemasyarakatan serta strategi pelaksanaan dan implementasinya.

Bidang Manajemen Pemasaran terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Pemasaran; dan b. Subbidang Pemasyarakatan.

(1) Subbidang Perencanaan Pemasaran mempunyai tugas melakukan perencanaan usaha, penyusunan strategi dan mekanisme pengembangan produk dan layanan, dan koordinasi program di bidang pemasaran produk dan jasa teknologi, pemetaan internal dan eksternal serta penyusunan rencana kerja. (2) Subbidang Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan media informasi jasa teknologi untuk pemasyarakatan serta strategi pelaksanaan dan implementasinya.

Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi mempunyai tugas melaksanakan urusan kontrak dan lisensi dalam rangka pelayanan jasa teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 191, Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan, penyusunan dan penelaahan naskah kontrak pelayanan jasa teknologi; dan b. penyiapan bahan dan pelaksanaan lisensi dalam rangka pelayanan jasa teknologi.

Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi terdiri atas: a. Subbidang Kontrak; dan b. Subbidang Lisensi.

No.1675, 2015

(1) Subbidang Kontrak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan penelaahan naskah kontrak. (2) Subbidang Lisensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, penelaahan, dan pengadministrasian perjanjian lisensi.

Bidang Manajemen Proyek mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa teknologi, fasilitasi pematangan usaha, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bidang Manajemen Proyek menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan jasa teknologi; b. pelaksanaan fasilitasi pematangan usaha; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Bidang Manajemen Proyek terdiri atas: a. Subbidang Pelayanan Jasa; b. Subbidang Pematangan Usaha; dan c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

(1) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melaksanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan penerapan jasa teknologi. (2) Subbidang Pematangan Usaha mempunyai tugas melakukan penerapan sistem manajemen mutu internal dan melakukan fasilitasi pengguna teknologi menjadi wirausaha teknologi.

(3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan penerapan jasa teknologi.

Bidang Manajemen Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan, verifikasi dan pembiayaan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bidang Manajemen Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penerimaan; b. pelaksanaan urusan verifikasi; dan c. pelaksanaan urusan pembiayaan dan pelaporan.

Bidang Manajemen Keuangan terdiri atas: a. Subbidang Penerimaan; b. Subbidang Verifikasi; dan c. Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan.

(1) Subbidang Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran sesuai tupoksi dan melakukan penerimaan negara bukan pajak. (2) Subbidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian administrasi atas penggunaan anggaran. (3) Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan melaksanakan pembayaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta melakukan penyusunan laporan keuangan internal dan sistem akuntansi pemerintah yaitu Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara.

No.1675, 2015

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan Pusat Pelayanan Teknologi.

(1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT, serta penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 205, Pusbindiklat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, dan data; b. pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan lainnya, serta pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT; c. pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan serta penilaian angka kredit jabatan fungsional perekayasa; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Bidang Program, Evaluasi, dan Data; b. Bidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Akreditasi dan Penilaian; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Program, Evaluasi, dan Data mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi dan pengelolaan data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bidang Program, Evaluasi, dan Data menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan program; b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi; dan c. penyiapan bahan pengelolaan data.

Bidang Program, Evaluasi dan Data terdiri atas: a. Subbidang Program; b. Subbidang Evaluasi; dan c. Subbidang Data.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran. (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan. (3) Subbidang Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, sistem informasi pembinaan,

No.1675, 2015

pendidikan, dan pelatihan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 212, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menjalankan fungsi: a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan; dan b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan.

(1) Sub bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

(2) Sub bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan.

Bidang Akreditasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan akreditasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa serta penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Perekayasa Madya, IV/b sampai dengan Perekayasa Utama, IV/e secara Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Bidang Akreditasi dan Penilaian menjalankan fungsi: a. penyiapan bahan dan pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa; dan b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional perekayasa.

Bidang Akreditasi dan Penilaian terdiri atas: b. Subbidang Akreditasi; dan c. Subbidang Penilaian Angka Kredit.

(1) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan akreditasi meliputi persiapan, penilaian dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa, serta melakukan penyiapan bahan dan

No.1675, 2015

pelaksanaan pengelolaan Sertifikasi Profesi Perekayasa Nasional. (2) Subbidang Penilaian Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian, penetapan angka kredit jabatan fungsional Perekayasa Madya IV/b sampai dengan Perekayasa Utama IV/e, serta melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pembinaan karir pejabat fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa secara Nasional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan Pusbindiklat.

(1) Pusat Manajemen Informasi secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Pusat Manajemen Informasi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pusat Manajemen Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur informasi, penerapan e-government, manajemen pengetahuan dan perpustakaan, serta standardisasi hasil inovasi dan standardisasi layanan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 222, Pusat Manajemen Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan manajemen infrastruktur informasi; b. pelaksanaan manajemen aplikasi e-government;

c. pelaksanaan manajemen pengetahuan dan perpustakaan; d. pelaksanaan standardisasi hasil inovasi dan standardisasi layanan teknologi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Manajemen Informasi.

Pusat Manajemen Informasi terdiri atas: a. Bidang Infrastruktur Informasi; b. Bidang Manajemen Aplikasi e-Government; c. Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan; d. Bidang Pelayanan Standardisasi; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Infrastruktur Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan optimasi pemanfaatan infrastruktur informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Infrastruktur Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk penerapan e-government di lingkungan BPPT; dan b. pelaksanaan optimasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk penerapan e- government di lingkungan BPPT.

Bidang Infrastruktur Informasi terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur; dan b. Subbidang Optimasi Infrastruktur

No.1675, 2015

(1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk penerapan e-government di lingkungan BPPT. (2) Subbidang Optimasi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan optimasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk penerapan e-Government di BPPT.

Bidang Manajemen Aplikasi e-Government mempunyai tugas melakukan pengelolaan aplikasi e-government di lingkungan BPPT serta melakukan penyediaan dan penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Manajemen Aplikasi e-Government menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data dan informasi di lingkungan BPPT; b. pengelolaan aplikasi e-government; dan c. penyediaan dan penyajian data dan informasi dengan media utama website.

Bidang Manajemen Aplikasi e-Government terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Aplikasi e-Government; dan b. Subbidang Manajemen Penyajian Data dan Informasi.

(1) Subbidang Pengembangan Aplikasi e-Government mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengintegrasian data, informasi, serta aplikasi e-government untuk kebutuhan dukungan kegiatan administratif dan kerekayasaan.

(2) Subbidang Manajemen Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyediaan serta penyajian data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan layanan informasi publik berbasis web.

Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengetahuan dan penyediaan layanan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. pengolahan informasi menjadi pengetahuan; dan b. penyediaan layanan informasi dan jasa perpustakaan.

Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan terdiri atas: a. Subbidang Sistem Manajemen Pengetahuan; dan b. Subbidang Pengelolaan Perpustakaan.

(1) Subbidang Sistem Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan pengolahan informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat; dan pengelolaan aset intelektual BPPT berbasis pengetahuan. (2) Subbidang Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan koleksi bahan pustaka; pengembangan sistem informasi perpustakaan; serta pengembangan dan penyediaan layanan perpustakaan.

Bidang Pelayanan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan standardisasi untuk inovasi dan layanan teknologi dalam rangka penguatan infrastruktur mutu BPPT.

No.1675, 2015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bidang Pelayanan Standardisasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan standardisasi proses bisnis kerekayasaan inovasi dan layanan teknologi secara elektronik; b. pelaksanaan standardisasi inovasi teknologi dan Rancangan Standar Nasional INDONESIA berbasiskan hasil kerekayasaan BPPT; dan c. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk layanan teknologi.

Bidang Pelayanan Standardisasi terdiri atas: a. Subbidang Standardisasi Inovasi; dan b. Subbidang Standardisasi Layanan Teknologi.

(1) Subbidang Standardisasi Inovasi mempunyai tugas melakukan standardisasi proses bisnis kerekayasaan inovasi secara elektronik; serta perumusan, penetapan, penerapan, dan pemeliharaan terhadap standar inovasi teknologi dan Rancangan Standar Nasional INDONESIA berbasiskan hasil kerekayasaan BPPT. (2) Subbidang Standardisasi Layanan Teknologi mempunyai tugas melakukan standardisasi proses bisnis kerekayasaan layanan teknologi secara elektronik; serta pengembangan dan pemeliharaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk penguatan layanan teknologi BPPT.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan Pusat Manajemen Informasi.

(1) Di lingkungan BPPT dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Di lingkungan BPPT terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang BPPT.

No.1675, 2015

(2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala dengan Peraturan Kepala BPPT tersendiri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BPPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPPT maupun dalam hubungan kerja dengan instansi di luar BPPT sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BPPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan maupun dari pimpinan satuan unit organisasi lainnya di lingkungan BPPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk- petunjuk kepada bawahan ataupun untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi diwajibkan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. (2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

No.1675, 2015

(1) Pejabat Struktural Eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Kepala, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pejabat Struktural Eselon III Pejabat Administrator dan Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Dalam rangka pelayanan teknologi yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan BPPT dapat dialihkan ke Pusat Pelayanan Teknologi.

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi analisa kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BPPT. (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi analisa kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengelolaan aplikasi e-government, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan BPPT. (2) Kepala Bidang yang menangani fungsi di bidang pengelolaan aplikasi e-government, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan BPPT. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tetap berlaku

No.1675, 2015

beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Perubahan atas rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Kepala ini, ditetapkan oleh Kepala BPPT setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Peraturan Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, ttd UNGGUL PRIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

No.1675, 2015

No.1675, 2015

No.1675, 2015

No.1675, 2015

No.1675, 2015

No.1675, 2015

No.1675, 2015

No.1675, 2015

No.1675, 2015