Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Ketenagalistrikan adalah usaha di bidang ketenagalistrikan yang meliputi kegiatan pengadaan tenaga listrik dan layanan jasa dan/atau pekerjaan ketenagalistrikan.
2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

untuk kepentingan sendiri. 6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 7. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. 8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. 9. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu Wilayah Usaha. 10. Sistem Tenaga Listrik adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri atas sekumpulan pembangkit dan gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi. 11. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan. 12. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 13. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran komponen dalam negeri

yang merupakan gabungan barang dan/atau jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 14. Perusahaan Engineering Procurement Construction yang yang selanjutnya disebut Perusahaan EPC adalah badan usaha pemegang IUJPTL yang melaksanakan proses tahapan desain atau perancangan sistem yang akan dibangun dan pengadaan atau pembelian barang yang dilanjutkan dengan membangun konstruksi perancangan tersebut di bidang ketenagalistrikan. 15. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. 16. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan akhir terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 18. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 19. Pemilik Jaringan adalah Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan/atau penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memiliki fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi berikut sarana

penunjangnya. 20. Pemanfaat Jaringan adalah pihak yang memanfaatkan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/ atau informatika. 21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 22. Dinas Teknis adalah dinas pada Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. 25. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.

Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas: a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan b. usaha penunjang tenaga listrik.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan

b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memproduksi tenaga listrik. (3) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke Konsumen atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. (4) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke Konsumen. (5) Usaha penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada Konsumen.

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan

tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi kegiatan: a. pembangkitan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut sifat penggunaannya meliputi: a. penggunaan utama untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; b. penggunaan cadangan untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu dalam menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; c. penggunaan darurat untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang IUPTLU setempat; dan d. penggunaan sementara untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk pembangkit yang dapat dipindahkan (mobil dan portabel).

(1) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b. usaha industri penunjang tenaga listrik. (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha: a. konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; k. sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. (3) Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l paling sedikit berupa: a. pemeriksaan dan penilaian TKDN di bidang ketenagalistrikan; b. pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan; c. pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan; d. pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; dan e. pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.

(4) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan.

Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha untuk kegiatan: a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri; dan c. usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan kegiatan usahanya.

(2) Perizinan Berusaha sesuai dengan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. IUPTLU; b. penetapan Wilayah Usaha; c. pengesahan RUPTL; dan d. izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.

(1) IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang menjalankan setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Sebelum mendapatkan IUPTLU, Badan Usaha yang menjalankan usaha: a. distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik; atau b. penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, wajib mendapatkan penetapan Wilayah Usaha dan pengesahan RUPTL. (3) Untuk mendapatkan IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

(1) IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan: a. jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik; b. perjanjian sewa jaringan tenaga listrik; atau c. RUPTL. (3) Permohonan perpanjangan IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemegang IUPTLU paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum IUPTLU berakhir. (4) Evaluasi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan ketaatan pemegang IUPTLU dalam penyampaian laporan pelaksanaan IUPTLU.

(1) IUPTLU wajib diubah dalam hal terdapat perubahan: a. kapasitas instalasi tenaga listrik; b. jenis usaha; c. nama Badan Usaha; dan/atau d. Wilayah Usaha. (2) IUPTLU berakhir karena: a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; b. dikembalikan oleh pemegang IUPTLU; atau c. dicabut oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria: a. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik; b. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan;

c. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah usahanya kepada Menteri; d. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada; dan/atau e. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha merupakan kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya.

(1) Untuk mendapatkan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

(1) Berdasarkan permohonan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan Penilaian Kesesuaian kriteria penetapan Wilayah Usaha dengan dokumen persyaratan permohonan. (2) Untuk memastikan pemenuhan kriteria Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan. (3) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menugaskan tim teknis. (4) Berdasarkan hasil Penilaian Kesesuaian penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Wilayah Usaha. (5) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN Wilayah Usaha.

Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) hanya diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.

(1) Perubahan cakupan Wilayah Usaha dapat dilakukan dalam hal: a. perluasan cakupan Wilayah Usaha karena terdapat pemegang Wilayah Usaha lain yang tidak mampu menyediakan tenaga listrik di wilayah usahanya; atau b. pengurangan cakupan Wilayah Usaha karena pemegang Wilayah Usaha tidak mampu menyediakan tenaga listrik pada sebagian wilayah usahanya. (2) Dalam hal dilakukan perluasan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Wilayah Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Permohonan perluasan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa: a. kemampuan pendanaan; b. perubahan batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan c. analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik dalam bahasa INDONESIA di Wilayah Usaha yang diusulkan perubahannya. (4) Dalam hal dilakukan pengurangan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengurangan cakupan Wilayah Usaha.

(5) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menugaskan tim teknis untuk melakukan evaluasi perubahan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Menteri melalui Direktur Jenderal mempertimbangkan hasil evaluasi tim teknis dalam menyetujui atau menolak perubahan cakupan Wilayah Usaha. (7) Dalam hal perubahan cakupan Wilayah Usaha disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN kembali Wilayah Usaha.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal mencabut penetapan Wilayah Usaha, dalam hal: a. Badan Usaha tidak memperoleh penetapan IUPTLU dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah mendapatkan penetapan Wilayah Usaha; b. IUPTLU berakhir dan tidak diperpanjang; c. IUPTLU dicabut; atau d. Badan Usaha tidak dapat memenuhi kewajiban di wilayah usahanya. (2) Berdasarkan pencabutan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal mengalihkan Wilayah Usaha kepada: a. Badan Usaha milik negara sebagai pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha; atau b. Badan Usaha pemegang IUPTLU lain yang memiliki Wilayah Usaha terdekat.

RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c digunakan oleh pemegang Wilayah Usaha sebagai dasar: a. pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan b. pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik dengan pemegang IUPTLU lainnya.

RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dimiliki oleh pemegang Wilayah Usaha.

(1) RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun berdasarkan RUKN. (2) RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodasi rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang terdapat dalam RUKN. (3) Target bauran energi dalam RUPTL harus sesuai dengan target bauran energi nasional dalam RUKN. (4) Pencapaian target bauran energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan: a. memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan di wilayah usahanya; b. kerja sama antarpemegang Wilayah Usaha; atau c. pembelian sertifikat energi baru dan terbarukan. (5) Porsi energi baru dan terbarukan dalam target bauran energi RUKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan target minimal dan porsi batubara dan bahan bakar minyak merupakan target maksimal.

RUPTL disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target: a. jumlah pelanggan; dan b. jenis pelanggan.

(1) RUPTL untuk usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha penjualan tenaga listrik disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) RUPTL untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pemegang Wilayah Usaha mengajukan permohonan pengesahan RUPTL yang dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Ketentuan mengenai sistematika dan format penyusunan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyampaikan permohonan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang Wilayah Usaha melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun. (2) Evaluasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik. (3) Hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap bulan September.

(1) Setiap perubahan RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan: a. hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau b. perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan: a. setelah proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diterima secara lengkap dan benar; dan b. paling lambat bulan Oktober sebelum tahun perencanaan. (4) Dalam hal terdapat perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemegang Wilayah Usaha wajib mengubah RUPTL.

(1) Dalam hal dilakukan perubahan RUPTL, hasil dan alasan perubahan dicantumkan dalam dokumen usulan perubahan RUPTL. (2) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target: a. pertumbuhan penduduk; b. pertumbuhan ekonomi; c. inflasi; d. jumlah pelanggan dan jenis pelanggan; dan e. asumsi dan/atau target lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Hasil analisis kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan pasokan tenaga listrik. (4) Perencanaan pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan: a. berdasarkan optimasi Sistem Tenaga Listrik dengan menggunakan perangkat lunak yang khusus digunakan dalam perencanaan Sistem Tenaga Listrik; dan b. sejalan dengan kebijakan Pemerintah. (5) Selain menggunakan asumsi dan/atau target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan RUPTL didasarkan pada data historis. (6) Data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan: a. data dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk RUPTL usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha penjualan tenaga listrik; atau b. data dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk RUPTL Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi. (7) Dalam hal pemegang Wilayah Usaha belum memiliki data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perubahan RUPTL dapat disusun berdasarkan: a. data historis yang dimiliki sejak pemegang Wilayah Usaha melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; atau b. analisis kebutuhan tenaga listrik sesuai dengan asumsi dan/atau target jumlah pelanggan dan jenis pelanggan.

(1) Pemegang Wilayah Usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Usulan perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal usulan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan oleh Badan Usaha stasiun pengisian kendaraan listrik umum, pengesahan RUPTL dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Dalam hal usulan perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan oleh Badan Usaha stasiun pengisian kendaraan listrik umum, pengesahan RUPTL dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Tata cara pengesahan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Pemegang Wilayah Usaha harus melaksanakan RUPTL yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.

(1) Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi RUPTL.

(2) Laporan realisasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan kegiatan usaha: a. pemegang Wilayah Usaha; dan b. pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (3) Laporan realisasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau b. gubernur, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur. (4) Selain laporan realisasi RUPTL disampaikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan tembusan laporan realisasi RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (5) Laporan realisasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun: a. secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang disampaikan pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Badan Usaha milik negara; atau b. secara berkala setiap tahun yang disampaikan pada bulan Januari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh selain Badan Usaha milik negara. (6) Ketentuan mengenai sistematika dan format laporan realisasi RUPTL tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUPTLU terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan usaha: a. penjualan tenaga listrik lintas negara; b. pembelian tenaga listrik lintas negara; dan/atau c. interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara. (3) Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan syarat: a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi; b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya. (4) Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan syarat: a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat; b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat; c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi; d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat; e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

(1) Untuk mendapatkan izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Badan Usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. (2) Izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara berakhir. (4) Evaluasi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan ketaatan pemegang izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara dalam menyampaikan laporan pelaksanaan izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.

(1) Izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara harus diubah dalam hal terdapat perubahan kapasitas pembelian atau penjualan tenaga listrik lintas negara. (2) Izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara berakhir karena:

a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau b. dicabut oleh Menteri.

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib mendapatkan IUPTLS. (2) IUPTLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 (lima ratus) kilowatt dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik. (3) Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 (lima ratus) kilowatt dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib menyampaikan laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 (lima ratus) kilowatt. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 1 (satu) kali selama menjalankan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (5) Ketentuan mengenai format laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 (lima ratus) kilowatt sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendapatkan IUPTLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. (2) IUPTLS berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan IUPTLS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemegang IUPTLS paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum IUPTLS berakhir. (4) Evaluasi permohonan perpanjangan IUPTLS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan ketaatan pemegang IUPTLS dalam penyampaian laporan pelaksanaan IUPTLS.

(1) IUPTLS wajib diubah dalam hal terdapat perubahan: a. penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau b. kapasitas instalasi tenaga listrik. (2) IUPTLS berakhir karena: a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau b. dicabut oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Perizinan Berusaha untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Dalam melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, pemegang IUPTLU wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

(1) Standar mutu dan keandalan Sistem Tenaga Listrik harus diberlakukan sesuai dengan aturan jaringan pada sistem setempat yang meliputi: a. aturan jaringan Sistem Tenaga Listrik (grid code); dan/atau b. aturan distribusi tenaga listrik. (2) Aturan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk Wilayah Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau

b. gubernur sesuai dengan kewenangannya, untuk Wilayah Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur. (3) Dalam hal belum terdapat aturan jaringan pada suatu Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan Sistem Tenaga Listrik dapat mengikuti aturan jaringan lain yang sejenis yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aturan jaringan Sistem Tenaga Listrik.

(1) Dalam memenuhi standar mutu dan keandalan Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, pemegang: a. IUPTLU terintegrasi; b. IUPTLU transmisi tenaga listrik; c. IUPTLU distribusi tenaga listrik; dan/atau d. IUPTLS, dapat melakukan kerja sama antarpemegang izin usaha. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik; dan/atau b. operasi paralel. (3) Selain untuk memenuhi standar mutu dan keandalan Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik dapat dilakukan untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkitan sampai dengan titik beban.

(1) Pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi pemanfaatan bersama jaringan:

a. transmisi tenaga listrik; dan/atau b. distribusi tenaga listrik. (2) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik dan/atau distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan: a. kemampuan kapasitas jaringan transmisi tenaga listrik dan/atau distribusi tenaga listrik; dan b. aturan jaringan Sistem Tenaga Listrik (grid code) atau aturan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (3) Kemampuan kapasitas jaringan transmisi tenaga listrik dan/atau distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemampuan untuk menyalurkan tenaga listrik sesuai dengan kapasitas jaringan yang dipersyaratkan.

(1) Jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik yang dimanfaatkan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dimiliki oleh pemegang: a. IUPTLU terintegrasi; b. IUPTLU transmisi tenaga listrik; c. IUPTLU distribusi tenaga listrik; atau d. IUPTLS yang memiliki transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik. (2) Pemilik Jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan: a. jenis usaha transmisi tenaga listrik:

1. tidak dibatasi oleh Wilayah Usaha; dan
2. wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik; dan b. jenis usaha distribusi tenaga listrik:
3. dilaksanakan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha; dan
4. wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik.

(3) Pemilik Jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan interkoneksi Sistem Tenaga Listrik dengan memanfaatkan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik untuk disewakan kepada pemegang: a. IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha; b. IUPTLU pembangkit tenaga listrik; atau c. IUPTLS. (4) Dalam hal dilakukan interkoneksi Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengaturan operasi sistem pemanfaatan jaringan: a. transmisi tenaga listrik dilakukan oleh operator sistem yang mengoperasikan sistem paling besar pada sistem setempat; atau b. distribusi tenaga listrik dilakukan oleh pemegang Wilayah Usaha.

(1) Untuk dapat melakukan kerja sama pemanfaatan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik, pemegang izin yang akan menyewa mengajukan usulan kepada pemegang izin yang memiliki jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen: a. IUPTLU atau IUPTLS; dan b. rencana pemanfaatan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik yang meliputi:

1. lokasi dan panjang jaringan;
2. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik;
3. jangka waktu pemanfaatan jaringan;
4. karakteristik Konsumen; dan
5. mutu tenaga listrik.

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang izin usaha yang memiliki jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik melakukan evaluasi terhadap usulan pemegang izin yang akan menyewa jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kecukupan dan kesesuaian persyaratan dokumen. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. menerima usulan pemegang izin yang akan menyewa dan dilanjutkan dengan negosiasi; b. mengembalikan usulan pemegang izin yang akan menyewa untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; atau c. menolak usulan pemegang izin yang akan menyewa disertai dengan alasan penolakan. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf c ditembuskan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a dilakukan dalam rangka menyepakati harga sewa jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik untuk: a. memenuhi mutu dan keandalan Sistem Tenaga Listrik bagi pemegang izin yang menyewa; atau b. menyalurkan tenaga listrik dari pembangkitan sampai dengan titik beban sesuai dengan kebutuhan pemegang izin yang menyewa. (2) Negosiasi harga sewa jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik wajib mempertimbangkan ketentuan aturan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak surat yang menyatakan bahwa usulan diterima. (4) Hasil negosiasi pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik dapat berupa: a. kesepakatan harga sewa jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik; atau b. ketidaksepakatan harga sewa jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

(1) Kesepakatan harga sewa jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik dari hasil negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a diajukan pemegang izin yang memiliki jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan. (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyetujui atau menolak usulan harga sewa jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat pengajuan. (3) Dalam hal Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menolak harga sewa jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin yang memiliki jaringan dan pemegang izin yang akan menyewa jaringan melakukan negosiasi ulang.

(1) Pemegang izin melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. aturan jaringan yang disepakati, dalam hal suatu Wilayah Usaha belum mempunyai aturan jaringan; dan/atau b. ketentuan teknis yang disepakati, dalam hal ketentuan teknis belum tercantum pada aturan jaringan.

(1) Operasi paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui interkoneksi pembangkit tenaga listrik atau sistem penyediaan tenaga listrik dengan sistem penyediaan tenaga listrik lainnya. (2) Badan Usaha yang memiliki pembangkit dapat melakukan operasi paralel dengan sistem penyediaan tenaga listrik pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha. (3) Operasi paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. cadangan kapasitas tenaga listrik melalui pembelian tenaga listrik dari pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha; dan/atau b. tambahan kapasitas tenaga listrik melalui pembelian tenaga listrik dari pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha. (4) Penyambungan tenaga listrik pada operasi paralel dapat dilakukan pada jaringan: a. tegangan tinggi; b. tegangan menengah; dan/atau c. tegangan rendah.

(1) Operasi paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan

kapasitas sistem penyediaan tenaga listrik pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha dan sesuai dengan aturan jaringan Sistem Tenaga Listrik (grid code)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (2) Untuk melakukan Operasi Paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang memiliki pembangkit mengajukan permohonan operasi paralel kepada pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha.

Layanan penyediaan tenaga listrik meliputi pemenuhan: a. kecukupan pasokan tenaga listrik; b. tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; dan c. kewajaran tarif tenaga listrik.

(1) Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dengan menyediakan pasokan tenaga listrik selama 24 (dua puluh empat) jam sehari pada suatu Wilayah Usaha. (2) Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (3) Dalam pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha dapat melakukan kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan:

a. pemegang IUPTLU pembangkit tenaga listrik; b. pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha lainnya; c. pemegang IUPTLS; d. pemegang IUJPTL; dan/atau e. Badan Usaha penyedia tenaga listrik negara lain. (4) Dalam pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTLU distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik yang memiliki Wilayah Usaha melakukan perubahan kerja sama untuk penambahan jumlah pasokan tenaga listrik dari pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha.

(1) Kerja sama pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha dengan pemegang IUPTLU pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha melalui tahapan pengadaan tenaga listrik. (2) Hasil pengadaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

(1) Kerja sama antarpemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki instalasi tenaga listrik yang telah beroperasi; b. memiliki Konsumen; dan c. memiliki pembangkit tenaga listrik. (2) Kerja sama pemegang IUPTLU distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik yang memiliki Wilayah Usaha dengan pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) harus memenuhi syarat:

a. memiliki instalasi tenaga listrik yang telah beroperasi; b. memiliki Konsumen; dan c. memiliki kontrak jual beli tenaga listrik secara curah atau layanan khusus. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memerlukan Perizinan Berusaha yang baru. (4) Harga jual beli tenaga listrik dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(1) Kerja sama pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha dengan pemegang IUPTLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dilakukan untuk pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power). (2) Kerja sama pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha dengan pemegang IUPTLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power).

(1) Kerja sama pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha dengan pemegang IUJPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d dilakukan melalui mekanisme penyewaan instalasi pembangkit, transmisi, dan/atau distribusi tenaga listrik. (2) Pemegang IUJPTL yang bekerja sama dengan pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha tidak memerlukan Perizinan Berusaha ketenagalistrikan baru. (3) Harga sewa dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(1) Kerja sama pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha dengan Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e dilakukan melalui mekanisme penjualan atau pembelian tenaga listrik lintas negara. (2) Harga jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(1) Pemenuhan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dengan memenuhi indikator mutu layanan tenaga listrik pada suatu Wilayah Usaha. (2) Pemenuhan indikator mutu layanan sebagaimana dimaksud pada (1) wajib dilakukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (3) Dalam pemenuhan indikator mutu layanan, pemegang IUPTLU distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik yang memiliki Wilayah Usaha dapat melakukan pengadaan pembangkit tenaga listrik sebagai cadangan yang dioperasikan hanya sewaktu-waktu. (4) Dalam hal tidak dapat memenuhi indikator mutu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha wajib memberikan pengurangan tagihan listrik untuk pascabayar atau penambahan kilowatt-hour (kWh) untuk prabayar kepada Konsumen pada bulan berikutnya.

(1) Indikator mutu layanan pada suatu Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal Konsumen pada golongan tarif tertentu menginginkan mutu pelayanan yang lebih baik, indikator mutu layanan dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

(1) Pemenuhan kewajaran tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada suatu Wilayah Usaha. (2) Pemenuhan kewajaran tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (3) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan struktur dan golongan tarif tenaga listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan Konsumen. (4) Dalam hal pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha menerapkan tarif tenaga listrik tertinggi (ceiling base tariff), besaran keuntungan usaha harus didapatkan secara wajar. (5) Tata cara penetapan tarif tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan.

(1) Dalam memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, setiap kegiatan Usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan.

(2) Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik. (3) Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan.

(1) Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, Badan Usaha milik swasta, badan layanan umum, koperasi, perseorangan, dan swadaya masyarakat dan lembaga/Badan Usaha lainnya dalam melakukan Usaha Ketenagalistrikan wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (2) Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kewajiban penggunaan produk dalam negeri; b. pemenuhan TKDN; dan c. pengadaan produk dalam negeri. (3) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh pejabat pengadaan barang dan/atau jasa yang bertanggung jawab dalam MENETAPKAN spesifikasi pengadaan barang dan/atau jasa pada instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, Badan Usaha milik swasta, badan layanan umum, koperasi, perseorangan, swadaya masyarakat, dan lembaga/Badan Usaha lainnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

(4) Pemenuhan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dipenuhi oleh: a. pemegang IUPTLU yang menjual tenaga listrik kepada pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha; dan b. Perusahaan EPC atau Badan Usaha penunjang tenaga listrik pemegang IUJPTL yang menyediakan barang dan/atau jasa kepada pemegang IUPTLU. (5) Pengadaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dipenuhi oleh: a. pemegang IUPTLU yang menjual tenaga listrik kepada pemegang IUPTLU terintegrasi yang memiliki Wilayah Usaha; dan b. Perusahaan EPC atau Badan Usaha penunjang tenaga listrik pemegang IUJPTL yang menyediakan barang dan/atau jasa kepada pemegang IUPTLU. (6) Pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan akhir terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa. (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta pejabat pengawas internal dan tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan untuk pengadaan barang dan/atau jasa kementerian/lembaga setelah serah terima pekerjaan. (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh pengawas internal pada pengguna produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan/atau jasa oleh Badan Usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, Badan Usaha milik daerah, dan Badan Usaha swasta setelah serah terima pekerjaan. (9) Penilaian pemenuhan besaran nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kegiatan verifikasi TKDN.

(10) Verifikasi TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan oleh lembaga verifikasi independen. (11) Pemenuhan pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan industri.

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh pemegang IUJPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. (2) Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), dan huruf (h) dapat dilaksanakan oleh pemegang IUPTLU atau pemegang IUPTLS.

Pelaksanaan usaha konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

a. perencanaan; dan/atau b. pengawasan.

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang berisi paling sedikit: a. studi kelayakan instalasi tenaga listrik; b. desain/gambar instalasi/diagram satu garis; c. lokasi dan tata letak instalasi; d. spesifikasi teknis; e. daftar kuantitas atau daftar keluaran; f. perkiraan biaya; g. metode pengoperasian dan pemeliharaan instalasi; dan/atau h. rencana pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan. (2) Hasil kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara online melalui sistem informasi Direktorat Jenderal yang memuat paling sedikit: a. informasi dasar instalasi berupa:

1. nama instalasi;
2. nama pemilik atau pemohon instalasi;
3. alamat lokasi instalasi;
4. daya instalasi; dan
5. nama tenaga teknik dan penanggung jawab teknik yang merancang; b. detail engineering design; dan c. standar instalasi yang digunakan. (3) Direktorat Jenderal memberikan nomor detail engineering design instalasi sebagai dokumentasi mampu telusur terhadap pelaporan kegiatan perencanaan yang disampaikan. (4) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan.

(1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan untuk memastikan: a. terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan b. terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik instalasi. (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik instalasi dapat menggunakan pemegang Perizinan Berusaha jasa konsultansi pengawasan dalam bidang instalasi tenaga listrik yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang ketenagalistrikan. (4) Dalam hal pemilik instalasi menggunakan pemegang Perizinan Berusaha jasa konsultansi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia jasa konsultansi pengawasan bertindak untuk dan atas nama pemilik instalasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja.

(1) Pemegang Perizinan Berusaha jasa konsultansi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) melakukan pengawasan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, dengan tugas paling sedikit: a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana Keselamatan Ketenagalistrikan setiap kegiatan dalam pelaksanaan; b. melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan c. melakukan pengawasan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan. (2) Pemegang Perizinan Berusaha jasa konsultansi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memberikan izin pelaksanaan

pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik. (3) Pemegang Perizinan Berusaha jasa konsultansi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; b. menyampaikan laporan secara berkala kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; dan c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan konsultansi pengawasan kepada Direktur Jenderal secara daring melalui sistem informasi Direktorat Jenderal.

(1) Pelaksanaan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu, dan biaya untuk mewujudkan instalasi tenaga listrik. (2) Kegiatan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). (3) Kegiatan pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi paling sedikit ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil kegiatan pembangunan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara daring melalui sistem informasi Direktorat Jenderal yang memuat paling sedikit: a. informasi dasar instalasi berupa:

1. nama instalasi;
2. nama pemilik atau pemohon instalasi;
3. alamat lokasi instalasi;
4. daya instalasi; dan
5. nama tenaga teknik dan penanggung jawab teknik yang ditugaskan; b. hasil pelaksanaan pekerjaan; c. dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; d. standar yang digunakan; dan e. buku manual yang digunakan jika ada. (5) Direktorat Jenderal memberikan nomor identitas instalasi sebagai dokumentasi mampu telusur terhadap pelaporan hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik yang disampaikan.

(1) Pelaksanaan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik. (2) Pemenuhan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat laik operasi. (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. instalasi tenaga listrik yang baru selesai dibangun atau dipasang; b. instalasi tenaga listrik lama yang belum pernah dilakukan sertifikasi laik operasi; atau c. instalasi tenaga listrik lama yang telah habis masa berlaku sertifikat laik operasinya. (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan.

(1) Pemilik instalasi tenaga listrik dapat menunjuk pemegang Perizinan Berusaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik ruang lingkupnya untuk melaksanakan kegiatan pengoperasian instalasi tenaga listrik. (2) Pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat laik operasi. (3) Kegiatan pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan dan standar operasional prosedur pengoperasian instalasi tenaga listrik.

(1) Pelaksanaan usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan untuk seluruh atau sebagian instalasi tenaga

listrik untuk mempertahankan kondisi operasi secara optimum dan menjaga Keselamatan Ketenagalistrikan beserta sarana dan prasarananya agar selalu laik operasi. (2) Pemilik instalasi tenaga listrik dapat menunjuk pemegang Perizinan Berusaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sesuai ruang lingkupnya untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. (3) Kegiatan pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan dan standar operasional prosedur pengoperasian instalasi tenaga listrik.

Pelaksanaan usaha penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f serta usaha pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

(1) Pelaksanaan usaha laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan untuk menilai

pelaksanaan pengujian sesuai dengan SNI yang diberlakukan wajib di bidang ketenagalistrikan. (2) Pelaksanaan usaha laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium pengujian yang telah memiliki Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh laboratorium pengujian dalam negeri. (4) Dalam hal sebagian atau seluruh pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium pengujian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium luar negeri dengan ketentuan: a. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi kerja sama akreditasi internasional dan/atau regional yang relevan dengan akreditasi laboratorium pengujian; b. memiliki perjanjian kerja sama dengan lembaga sertifikasi produk atau laboratorium pengujian dalam negeri; dan c. dicantumkan dalam skema Penilaian Kesesuaian lembaga sertifikasi produk atau laboratorium pengujian dalam negeri. (5) Laboratorium pengujian wajib menyediakan sistem informasi yang dapat diakses oleh publik untuk penelusuran hasil pengujian. (6) Laboratorium pengujian wajib mencantumkan laporan atau sertifikat hasil pengujian pada laman Badan Usaha. (7) Laboratorium pengujian wajib melaporkan hasil pengujian kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan laporan hasil uji.

(1) Pelaksanaan usaha sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dilakukan untuk menilai pemenuhan kesesuaian produk terhadap SNI yang diberlakukan wajib di bidang ketenagalistrikan. (2) Pemenuhan kesesuaian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan usaha sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. (3) Pelaksanaan usaha sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. (4) Kegiatan sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk dengan mengacu skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberlakuan SNI wajib di bidang ketenagalistrikan. (5) Tata cara sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan. (6) Pemegang Perizinan Berusaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib menyediakan sistem informasi yang dapat diakses oleh publik untuk penelusuran sertifikat produk. (7) Pemegang Perizinan Berusaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib mencantumkan sertifikat produk pada laman Badan Usaha. (8) Pemegang Perizinan Berusaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib melaporkan sertifikasi produk kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan sertifikat produk.

(1) Pelaksanaan usaha sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k dilakukan untuk menilai kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik. (2) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (3) Hasil Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat Badan Usaha.

(1) Pemeriksaan dan penilaian TKDN di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan untuk menilai pemenuhan besaran TKDN di bidang ketenagalistrikan. (2) Besaran TKDN di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberdayaan industri. (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha jasa pemeriksaan dan penilaian TKDN di bidang ketenagalistrikan. (4) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan verifikasi TKDN dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sebelum tanggal serah terima pekerjaan pertama.

(5) Penyedia barang dan/atau jasa harus memastikan tidak menggunakan lembaga yang sama pada proyek yang sama untuk kegiatan verifikasi TKDN dan verifikasi dalam rangka pemberian fasilitas pembebasan bea masuk. (6) Penyedia barang dan/atau jasa wajib menyediakan dokumen kontrak/subkontrak beserta amandemennya dalam verifikasi TKDN instalasi ketenagalistrikan, termasuk dokumen pengadaan lahan, biaya perizinan, gedung perkantoran, fasilitas perkantoran, jalan, irigasi, dan fasilitas sosial di luar instalasi ketenagalistrikan. (7) Pemegang Perizinan Berusaha jasa pemeriksaan dan penilaian TKDN di bidang ketenagalistrikan wajib melaporkan hasil verifikasi TKDN kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan verifikasi diterbitkan. (8) Kegiatan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Direktur Jenderal.

(1) Pelaksanaan usaha pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan untuk melaksanakan audit penerapan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan. (2) Pelaksanaan audit penerapan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan laporan pelaksanaan audit penerapan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan.

(1) Pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aspek ramah lingkungan dan Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik. (2) Aspek ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai lingkungan. (3) Hasil kegiatan pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemegang Perizinan Berusaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring melalui sistem informasi Direktorat Jenderal untuk mendapatkan pesetujuan. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa nomor register pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan.

(1) Pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilakukan untuk melakukan verifikasi dan validasi pelaksanaan inventarisasi dan mitigasi gas rumah kaca. (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan verifikasi dan validasi tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembangkit listrik.

(3) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan verifikasi dan validasi capaian penurunan emisi gas rumah kaca pada pembangkit listrik. (4) Hasil kegiatan pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemegang Perizinan Berusaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring melalui sistem informasi Direktorat Jenderal untuk mendapatkan pesetujuan. (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa nomor register pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.

(1) Pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dilakukan untuk melakukan pembayaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. (2) Pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ruang bebas dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas.

(1) Badan Usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki struktur organisasi yang memuat paling sedikit unsur: a. manajerial; dan b. pelaksana. (2) Unsur manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki peran paling sedikit sebagai: a. pengawas manajerial; dan b. penanggung jawab Badan Usaha. (3) Pengawasan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi paling sedikit: a. melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Badan Usaha sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha; dan b. menghilangkan timbulnya konflik kepentingan saat pelaksanaan tugas pengawasan. (4) Penanggung jawab Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi paling sedikit: a. menjalankan tugas pengelolaan Badan Usaha dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan seluruh pihak yang terkait dan aktivitas Badan Usaha; b. mewakili Badan Usaha dan memastikan tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama Badan Usaha kecuali diberikan kuasa oleh penanggung jawab Badan Usaha yang berwenang; c. memastikan seluruh aktivitas Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memimpin dan mengurus Badan Usaha untuk kepentingan, tujuan, efisiensi, dan efektivitas Badan Usaha;

e. memelihara dan mengurus kekayaan Badan Usaha secara amanah dan transparan, serta mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan komprehensif; dan f. menghindari kondisi terjadi konflik kepentingan saat pelaksanaan pekerjaan Badan Usaha. (5) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. penanggung jawab teknik; dan b. tenaga teknik. (6) Penanggung jawab teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan perseorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas paling sedikit: a. mengawasi pelaksanaan pekerjaan teknik sesuai dengan prosedur operasional standar dan/atau instruksi kerja yang berlaku; b. mereviu hasil pelaksanaan pekerjaan teknik sesuai bidangnya; c. mengusulkan penetapan hasil pekerjaan kepada penanggung jawab Badan Usaha; dan d. bertanggung jawab atas usulan hasil pekerjaan teknik sesuai bidangnya. (7) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan perseorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas paling sedikit: a. melaksanakan pekerjaan teknik sesuai dengan prosedur operasional standar dan/atau instruksi kerja yang berlaku; dan b. melaporkan hasil pekerjaan teknik sesuai bidang penugasan.

Dalam hal Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik merupakan Badan Usaha tidak berbadan hukum, unsur

manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh pemilik Badan Usaha.

(1) Pemilihan penyedia jasa penunjang tenaga listrik yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilaksanakan dengan prinsip: a. pemenuhan asas nyata; b. menciptakan nilai tambah dari kualitas, waktu, biaya, layanan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan; c. persaingan usaha yang sehat; d. keberpihakan terhadap usaha kecil; e. penggunaan produk dalam negeri; dan f. penilaian berbasis kinerja penyedia jasa dan kemampuan usaha. (2) Pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Pengguna jasa dalam menyusun dokumen pemilihan Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) harus menguraikan daftar pekerjaan yang memuat klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang akan dipilih. (2) Klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(1) Kinerja penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f didasarkan pada laporan kinerja yang terdapat pada sistem informasi Direktorat Jenderal. (2) Kinerja penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja tahunan dan kinerja sesaat. (3) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani Badan Usaha yang sudah melalui proses serah terima pekerjaan. (4) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kinerja berdasarkan rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada saat pekerjaan berlangsung. (5) Direktur Jenderal dapat mengumumkan pemeringkatan penyedia jasa berdasarkan hasil kinerja penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. apabila tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan b. setelah memperoleh persetujuan Pemilik Jaringan.

(1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) meliputi: a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; b. serat optik pada jaringan;

c. konduktor pada jaringan; dan/atau d. kabel pilot pada jaringan. (2) Pemanfaatan penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan: a. ketersediaan kapasitas jaringan yang masih dapat dimanfaatkan; dan b. kekuatan konstruksi penyangga. (3) Pemanfaatan serat optik pada jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan: a. ketersediaan kanal dan/atau serat optik yang masih dapat dimanfaatkan; dan b. kapasitas serat optik dalam mendukung sistem operasi penyaluran tenaga listrik. (4) Pemanfaatan konduktor pada jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan: a. fungsi utama konduktor untuk menyalurkan tenaga listrik; b. perbedaan frekuensi dan spesifikasi konduktor; dan c. pemenuhan standar dan prosedur baku di bidang ketenagalistrikan. (5) Pemanfaatan kabel pilot pada jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memperhatikan: a. fungsi utama kabel pilot sebagai supervisory control and data acquisition (SCADA); dan b. spesifikasi kabel pilot.

(1) Pemilik Jaringan menyampaikan laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika untuk setiap Pemanfaat Jaringan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan awal setelah Pemilik Jaringan memberikan persetujuan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika untuk setiap Pemanfaat Jaringan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Pemilik Jaringan memberikan persetujuan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. (4) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima secara lengkap dan benar. (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan nomor register laporan. (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan sistem informasi Direktorat Jenderal. (7) Dalam hal sistem informasi Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, laporan disampaikan secara tertulis. (8) Ketentuan mengenai format laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Badan Usaha Ketenagalistrikan berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan lingkup Perizinan Berusaha yang diberikan.

(1) Pemegang IUPTLU wajib: a. melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; b. memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha paling sedikit berupa:

1. analisis dampak lingkungan;
2. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
3. persetujuan bangunan gedung; dan
4. sertifikat laik fungsi; c. memiliki sertifikat laik operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan; d. memiliki sertifikat kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik; e. menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pemegang IUPTLU harus menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal. (3) Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang IUPTLS wajib: a. memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha paling sedikit berupa:

1. analisis dampak lingkungan;

2. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

3. persetujuan bangunan gedung; dan

4. sertifikat laik fungsi; b. instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan; c. pengoperasian dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik; d. menggunakan peralatan yang digunakan memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri secara berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara wajib: a. memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1); dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara secara berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) wajib: a. memenuhi ketentuan persyaratan dan standar Perizinan Berusaha; b. memenuhi tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:

1. MENETAPKAN pedoman standar pelayanan;
2. MENETAPKAN maklumat pelayanan; dan
3. MENETAPKAN pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; c. memenuhi standar teknis dan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan; d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri; e. menggunakan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha; f. menerapkan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan g. menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik secara berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Laporan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat paling sedikit: a. data kegiatan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; b. data realisasi TKDN; dan c. data kompetensi penanggung jawab teknik dan tenaga teknik.

(1) Pemilik Jaringan wajib: a. menjaga fungsi utama jaringan tenaga listrik untuk penyaluran tenaga listrik;

b. melakukan pencegahan yang diperlukan jika ditemukan potensi terganggunya penyaluran tenaga listrik; c. menghentikan sementara pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika jika ditemukan kondisi terganggunya penyaluran tenaga listrik; d. MENETAPKAN prosedur pemasangan, pengoperasian, pengamanan, pemeliharaan, pembongkaran dan penertiban jaringan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang terpasang pada jaringan tenaga listrik; e. melakukan uji petik secara berkala pemanfaatan jaringan tenaga listrik miliknya untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika untuk setiap Pemanfaat Jaringan setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (8). (2) Pemanfaat Jaringan wajib: a. menjaga fungsi utama jaringan tenaga listrik untuk penyaluran tenaga listrik; b. melaporkan kepada Pemilik Jaringan dan melakukan pencegahan yang diperlukan jika ditemukan potensi terganggunya penyaluran tenaga listrik; c. melakukan tindakan perbaikan jika pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika menyebabkan terganggunya penyaluran tenaga listrik; d. memberikan ganti rugi jika pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi,

multimedia, dan/atau informatika menyebabkan terganggunya penyaluran tenaga listrik dan terganggunya kepentingan umum; dan e. melaksanakan prosedur pemasangan, pengoperasian, pengamanan, pemeliharaan, pembongkaran dan penertiban jaringan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang terpasang pada jaringan tenaga listrik.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas laporan berkala pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf f paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima secara lengkap dan benar. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan nomor register laporan. (3) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan sistem informasi Direktorat Jenderal. (4) Dalam hal sistem informasi Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, laporan disampaikan secara tertulis.

(1) Konsumen wajib: a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik Konsumen; c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

(2) Konsumen bertanggung jawab terhadap kerugian pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tanggung jawab Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. membayar denda atas keterlambatan pembayaran pemakaian tenaga listrik; b. membayar tagihan susulan pemakaian tenaga listrik; c. membayar ganti kerugian atas kerusakan/kehilangan instalasi tenaga listrik yang dimiliki oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan/atau d. tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Konsumen berkeberatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan investigasi ketenagalistrikan.

(1) Investigasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) dilakukan setelah Konsumen mengajukan surat permohonan keberatan kepada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima. (2) Keberatan yang diajukan oleh Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis dan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Direktorat Jenderal dan pemegang

Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib menindaklanjuti keberatan yang diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak keberatan diterima.

(1) Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. sosialisasi, dialog, dan/atau focus group discussion; b. pendidikan dan pelatihan teknis; c. pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan; dan d. pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha dan Dinas Teknis di Pemerintah Daerah provinsi. (4) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan Usaha Ketenagalistrikan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan. (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi.

(1) Pemegang Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 29 ayat (4), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 43, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 77 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 78 ayat (6) sampai dengan ayat (8), Pasal 80 ayat (7), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 100 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu: a. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan; b. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan c. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu. (3) Dalam hal pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat sanksi teguran tertulis dan setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pelanggar ketentuan dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

(5) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan kewajibannya, pelanggar dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

(1) Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, IUPTLU, IUPTLS, penetapan Wilayah Usaha, pengesahan RUPTL, dan IUJPTL yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. (2) Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, IUPTLU, IUPTLS, penetapan Wilayah Usaha, pengesahan RUPTL, dan IUJPTL yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (3) Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, pelaksanaan pelaporan hasil pekerjaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), Pasal 71 ayat (3) huruf c, dan Pasal 72 ayat (4) dilaksanakan paling lambat 1 Juni 2022.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian, dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1064);

b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 385); c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 706); d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1539); e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 3); f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 40);

g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 983); dan h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA