MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau

www.peraturan.go.id

2016, No.252

jasa.

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

1. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

1. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada

barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama

mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa

serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama

untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis

lainnya.

1. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk

jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri

Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain

untuk menggunakannya.

1. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang

menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau

produk yang karena faktor lingkungan geografis

termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi

dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi,

kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang

dan/atau produk yang dihasilkan.

1. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang

diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi

Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan

karakteristik yang menjadi dasar diberikannya

pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

1. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau

pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada

Menteri.

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -4-

1. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan

Merek atau Indikasi Geografis.

1. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat

izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang

terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang

dan/atau produk Indikasi Geografis.

1. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu

dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi,

kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang

terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau

produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

1. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat

fungsional yang karena keahliannya diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan

pemeriksaan substantif terhadap Permohonan

pendaftaran Merek.

1. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang

bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang

memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan

terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta

secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan

pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.

1. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas

orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian

mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan

memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri

sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan,

pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan

Indikasi Geografis nasional.

1. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan

minimum.

1. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan

Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung

dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan

www.peraturan.go.id

2016, No.252

Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial

Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World

Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan

bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan

tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota

salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan

tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan berdasarkan perjanjian internasional

dimaksud.

1. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek

terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan

untuk menggunakan Merek terdaftar.

1. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.

1. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau

tanggal pengiriman surat secara elektronik.

1. Hari adalah hari kerja.

2. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen

yang berada di lingkungan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.

1. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan

secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik

dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan

mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.

(1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:

• Merek; dan

• Indikasi Geografis.

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -6-

(2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

• Merek Dagang; dan

• Merek Jasa.

(3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar,

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Permohonan

(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon

atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau

non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mencantumkan:

• tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

• nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat

Pemohon;

• nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan

diajukan melalui Kuasa;

• warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya

menggunakan unsur warna;

• nama negara dan tanggal permintaan Merek yang

pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan

Hak Prioritas; dan

www.peraturan.go.id

2016, No.252

• kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis

barang dan/atau jenis jasa.

(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran

biaya.

(5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per

kelas barang dan/atau jasa.

(6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang

dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek

tersebut.

(7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa

notasi dan rekaman suara.

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek

yang dimohonkan pendaftarannya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu

Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek

tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan

memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang

berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan

persetujuan tertulis dari para Pemohon yang

mewakilkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing

dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri

wajib diajukan melalui Kuasa.

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -8-

(4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk

itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas

Merek tersebut.

(1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang

dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk

dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

(1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi

Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat

tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui

Kuasa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili

hukum di Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai

dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus

diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung

sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek

www.peraturan.go.id

2016, No.252

yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan

anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan

Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial

Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade

Organization).

(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib

dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan

pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak

Prioritas tersebut.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3

(tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan

tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak

Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

(1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua

kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,

dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada

Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -10-

tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2

(dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat

pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan

persyaratan.

(3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan

persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung

sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan

dengan menggunakan Hak Prioritas.

(4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum

terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan

memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau

Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis

mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan

kelengkapan persyaratan dimaksud.

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),

Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon

atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik

kembali.

Bagian Keempat

Tanggal Penerimaan Permohonan

(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum

diberikan Tanggal Penerimaan.

(2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;

• label Merek; dan

• bukti pembayaran biaya.

www.peraturan.go.id

2016, No.252

Bagian Kelima

Pengumuman Permohonan

(1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi

Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari

terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama

2 (dua) bulan.

(3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana

elektronik dan/atau non-elektronik.

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

• nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika

Permohonan diajukan melalui Kuasa;

• kelas dan jenis barang dan/atau jasa;

• Tanggal Penerimaan;

• nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang

pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan

menggunakan Hak Prioritas; dan

• label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan

jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau

huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak

lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai

terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin

atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa

Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -12-

Bagian Keenam

Keberatan dan Sanggahan

(1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan

keberatan secara tertulis kepada Menteri atas

Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti

bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah

Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat

didaftar atau ditolak.

(3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas)

Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan,

salinan surat yang berisikan keberatan tersebut

dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

(1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan

terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 kepada Menteri.

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua)

bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan

keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Perbaikan dan Penarikan Kembali

Permohonan Pendaftaran Merek

Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap

penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

www.peraturan.go.id

2016, No.252

(1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat

penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik

kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.

(2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu

harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk

keperluan penarikan kembali tersebut.

Bagian Kesatu

Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Merek tidak dapat didaftar jika:

• bertentangan dengan ideologi negara, peraturan

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan,

atau ketertiban umum;

• sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut

barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

• memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat

tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan

penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan

pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman

yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis;

• memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas,

manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang

diproduksi;

• tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

• merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -14-

• Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan

lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis;

• Merek terkenal milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis;

• Merek terkenal milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi

persyaratan tertentu; atau

• Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

• merupakan atau menyerupai nama atau singkatan

nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum

yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan

tertulis dari yang berhak;

• merupakan tiruan atau menyerupai nama atau

singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau

emblem suatu negara, atau lembaga nasional

maupun internasional, kecuali atas persetujuan

tertulis dari pihak yang berwenang; atau

• merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap

atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau

lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis

dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang

beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan

Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama

generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek

dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan

tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

www.peraturan.go.id

2016, No.252

Bagian Kedua

Pemeriksaan Substantif Merek

(1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang

dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan

pendaftaran Merek.

(2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi

pertimbangan dalam pemeriksaan substantif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal

berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan

substantif terhadap Permohonan.

(4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal

berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan

pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

(5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu

paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.

(6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan

substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek

di luar Pemeriksa.

(7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga

ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan

hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh

Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa

Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -16-

(1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat

didaftar, Menteri:

• mendaftarkan Merek tersebut;

• memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada

Pemohon atau Kuasanya;

• menerbitkan sertifikat Merek; dan

• mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam

Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-

elektronik.

(2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak

dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan

secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan

menyebutkan alasannya.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari

terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau

Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara

tertulis dengan menyebutkan alasannya.

(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan

tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri

menolak Permohonan tersebut.

(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan

tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat

diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan

tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat

diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.

(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat

(6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau

Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat

pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut

www.peraturan.go.id

2016, No.252

kepada pihak yang mengajukan keberatan.

(1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek

tersebut terdaftar.

(2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

• nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang

didaftar;

• nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal

Permohonan melalui Kuasa;

• Tanggal Penerimaan;

• nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan

yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan

dengan menggunakan Hak Prioritas;

• label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan

mengenai macam warna jika Merek tersebut

menggunakan unsur warna, dan jika Merek

menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin,

dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam

bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam

bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim

digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara

pengucapannya dalam ejaan Latin;

• nomor dan tanggal pendaftaran;

• kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya

didaftar; dan

• jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

(3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak

diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka

waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung

sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah

terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk

memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -18-

dengan membayar biaya.

Bagian Ketiga

Perbaikan Sertifikat

(1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat

mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis

kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat

Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa

dikenai biaya.

(2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh

kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan

pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai

biaya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Permohonan Banding

(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan

Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh

Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek

dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri

dengan dikenai biaya.

(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan

secara lengkap keberatan serta alasan terhadap

penolakan Permohonan.

(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan

merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas

Permohonan yang ditolak.

www.peraturan.go.id

2016, No.252

(1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan

diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan

puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat

pemberitahuan penolakan Permohonan.

(2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan

dianggap diterima oleh Pemohon.

(1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal

penerimaan permohonan banding.

(2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan

permohonan banding, Menteri menerbitkan dan

memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau

Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan

banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan

gugatan atas putusan penolakan permohonan banding

kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3

(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

keputusan penolakan tersebut.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan

ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan

rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan,

pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding

Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan

Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -20-

Bagian Kelima

Komisi Banding Merek

(1) Komisi Banding Merek terdiri atas:

• seorang ketua merangkap anggota;

• seorang wakil ketua merangkap anggota;

• ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan

• Pemeriksa senior sebagai anggota.

(2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh)

orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior

dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa

jabatan 3 (tiga) tahun.

(3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota

Komisi Banding Merek.

(4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding

Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling

sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang

Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan

substantif terhadap Permohonan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi

Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek

Terdaftar

(1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal

Penerimaan.

www.peraturan.go.id

2016, No.252

(2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang

sama.

(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik

dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau

Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum

berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek

terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.

(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu

pelindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai

biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon

melampirkan surat pernyataan tentang:

• Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang

atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat

Merek tersebut; dan

• barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a

masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

(1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis

kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan

menyebutkan alasannya.

(3) Keberatan terhadap penolakan permohonan

perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding

Merek.

(4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -22-

berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan

permohonan perpanjangan.

(1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau

lambang perusahaan atau badan hukum, tidak

memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup

dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan

Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi

Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa

terhadap perpanjangan Merek dimaksud.

(2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan

perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan

yang berkekuatan hukum tetap.

(1) Perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar

dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(2) Perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan

secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan

Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau

alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri

dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai

salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.

(2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses

Permohonan pendaftaran Merek.

www.peraturan.go.id

2016, No.252

(3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam

Berita Resmi Merek.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau

alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Pengalihan Hak

(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan

karena:

• pewarisan;

• wasiat;

• wakaf;

• hibah;

• perjanjian; atau

• sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek

yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek

terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

(3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan

pencatatannya kepada Menteri.

(4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen

pendukungnya.

(5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -24-

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam

Berita Resmi Merek.

(6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak

dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

(8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan

pendaftaran Merek.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Lisensi

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi

kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut

baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau

jasa.

(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan

lain.

(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya

kepada Menteri dengan dikenai biaya.

(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi

Merek.

(5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat

hukum pada pihak ketiga.

(6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang

langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan

akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau

memuat pembatasan yang menghambat kemampuan

bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan

www.peraturan.go.id

2016, No.252

teknologi.

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi

kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan

Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek

tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama

dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif

hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan

jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan

sebagai Merek Kolektif.

(2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib

disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek

tersebut sebagai Merek Kolektif.

(3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat

pengaturan mengenai:

• sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa

yang akan diproduksi dan diperdagangkan;

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -26-

• pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan

• sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan

Merek Kolektif.

(4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang

diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud

dan/atau pelayanan publik.

Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan

pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

(1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib

dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan

dikenai biaya.

(2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi

Merek.

Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek

Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak

lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur

dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

2016, No.252

(1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat

berupa:

• Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke

biro internasional melalui Menteri; atau

• Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai

salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri

dari biro internasional.

(2) Permohonan pendaftaran Merek internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya

dapat dimohonkan oleh:

• Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;

• Pemohon yang memiliki domisili atau tempat

kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia; atau

• Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri

atau komersial yang nyata di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran

Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan

pendaftaran Merek internasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek

internasional berdasarkan Protocol Relating to the Madrid

Agreement Concerning the International Registration of

Marks diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis

didaftar oleh Menteri.

(2) Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -28-

pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus

mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan:

• lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan

geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang

dan/atau produk berupa:

1. sumber daya alam;

2. barang kerajinan tangan; atau

3. hasil industri;

• pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan,

sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19

berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan

pendaftaran Indikasi Geografis.

(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang

bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib

diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah

memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya

dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di negara asalnya.

(1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan

perjanjian internasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi

Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

2016, No.252

Bagian Kesatu

Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

(1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

• bertentangan dengan ideologi negara, peraturan

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan,

dan ketertiban umum;

• menyesatkan atau memperdaya masyarakat

mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal

sumber, proses pembuatan barang, dan/atau

kegunaannya; dan

• merupakan nama yang telah digunakan sebagai

varietas tanaman dan digunakan bagi varietas

tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan

padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi

geografis yang sejenis.

(2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

• Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat

dibuktikan kebenarannya; dan/atau

• memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan

Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

(1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi

Banding Merek.

(2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara

mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -30-

Bagian Kedua

Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

(1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh

Tim Ahli Indikasi Geografis.

(2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan

Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi

pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen

untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen

Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan

pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan

dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau

pengawasan Indikasi Geografis nasional.

(2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima

belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki

kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:

• perwakilan dari Menteri;

• perwakilan dari kementerian yang membidangi

masalah pertanian, perindustrian, perdagangan,

dan/atau kementerian terkait lainnya;

• perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang

untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian

terhadap kualitas barang; dan/atau

• ahli lain yang kompeten.

(3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua

yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi

www.peraturan.go.id

2016, No.252

Geografis.

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis

dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya

didasarkan pada keahlian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota,

susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi

Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai

dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan

Indikasi Geografis

(1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi,

kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar

diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu

barang.

(2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:

• tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1); dan/atau

• melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (1) huruf a.

(1) Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau

laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap

reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis

terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.

(2) Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli

Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut

kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -32-

puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.

(3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak

diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan

memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang

harus dilakukan kepada Menteri.

(4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi

Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak

diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.

(5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan

terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan

secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan

kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui

Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung

sejak diterimanya keputusan tersebut.

(6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung

sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan

dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan

berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh

para Pemakai Indikasi Geografis.

(8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan

kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan

terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan

tersebut.

Bagian Keempat

Indikasi Asal

Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran

www.peraturan.go.id

2016, No.252

atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal

suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam

perdagangan.

Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang

tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Pelanggaran atas Indikasi Geografis

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

• pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung

maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk

yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi

Geografis;

• pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara

langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau

produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan

maksud untuk:

1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk

tersebut sebanding kualitasnya dengan barang

dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi

Geografis;

1. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut;

atau

1. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi

Geografis;

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -34-

• pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan

masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis

barang itu;

• pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai

Indikasi Geografis terdaftar;

• peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan

sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau

produk atau kualitas barang dan/atau produk yang

terdapat pada:

1. pembungkus atau kemasan;

2. keterangan dalam iklan;

3. keterangan dalam dokumen mengenai barang

dan/atau produk tersebut; atau

1. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-

usulnya dalam suatu kemasan.

• tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat

luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk

tersebut.

Bagian Kedua

Gugatan

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 dapat diajukan gugatan.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh:

• setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi

Geografis; dan/atau

• lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan

geografis tertentu dan yang diberi kewenangan

untuk itu.

(1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan

pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda

dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak

berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana

www.peraturan.go.id

2016, No.252

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad

baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut

untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda

tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

(2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan

mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau

sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2

(dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar

sebagai Indikasi Geografis.

(3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan

secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya

dengan menyebutkan alasannya.

(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan

diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan

berakhirnya pelindungan hukum atas Merek tersebut

untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.

(6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan

kepada Pengadilan Niaga.

(7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

(1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan

gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa

hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian

penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis

yang digunakan secara tanpa hak.

(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak

yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan

pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan,

perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -36-

Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Bagian Kesatu

Pembinaan

(1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah

pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• persiapan untuk pemenuhan persyaratan

Permohonan Indikasi Geografis;

• Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;

• pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;

• sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan

Indikasi Geografis;

• pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi

Geografis;

• pelatihan dan pendampingan;

• pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;

• pelindungan hukum; dan

• fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan

pemasaran barang dan/atau produk Indikasi

Geografis.

Bagian Kedua

Pengawasan

(1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

www.peraturan.go.id

2016, No.252

pula dilakukan oleh masyarakat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan untuk:

• menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan

karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya

Indikasi Geografis; dan

• mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak

sah.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada pemegang Indikasi Geografis

dan/atau Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Penghapusan

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh

pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.

(2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui

Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis

barang dan/atau jasa.

(3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya

dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis

oleh penerima Lisensi.

(4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian

Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk

mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

(5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -38-

pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi

Merek.

(6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas

prakarsa Menteri.

(7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri

dapat dilakukan jika:

• memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau

keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

• bertentangan dengan ideologi negara, peraturan

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan,

dan ketertiban umum; atau

• memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan

ekspresi budaya tradisional, warisan budaya

takbenda, atau nama atau logo yang sudah

merupakan tradisi turun temurun.

(8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan

ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan

rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

(9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan

permintaan Menteri.

(1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan

penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat

(7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata

Usaha Negara.

(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh

pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan

ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak

digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam

www.peraturan.go.id

2016, No.252

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal

pendaftaran atau pemakaian terakhir.

(2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:

• larangan impor;

• larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran

barang yang menggunakan Merek yang

bersangkutan atau keputusan dari pihak yang

berwenang yang bersifat sementara; atau

• larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

(3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi

Merek.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku

secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif

terdaftar.

Bagian Kedua

Pembatalan

(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh

pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga

terhadap pemilik Merek terdaftar.

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -40-

sejak tanggal pendaftaran Merek.

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu

jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek

yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara,

peraturan perundang-undangan, moralitas, agama,

kesusilaan, dan ketertiban umum.

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan

pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

(3) dapat diajukan kasasi.

(2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan

kepada para pihak yang bersengketa.

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis

terhadap Merek Kolektif terdaftar.

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan

Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini dilaksanakan oleh Menteri.

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan

Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau non-

elektronik yang dapat diakses secara nasional dan

internasional.

www.peraturan.go.id

2016, No.252

BIAYA

(1) Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-

Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara

tidak dapat ditarik kembali.

(3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan

persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat

menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Gugatan atas Pelanggaran Merek

(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek

terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain

yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis berupa:

• gugatan ganti rugi; dan/atau

• penghentian semua perbuatan yang berkaitan

dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula

diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan

putusan pengadilan.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

kepada Pengadilan Niaga.

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -42-

(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah

kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau

penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan

permohonan kepada hakim untuk menghentikan

kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan

barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut

secara tanpa hak.

(2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang

menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat

memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang

tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3),

Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua

Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal

atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan

tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan

yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat

diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani

panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal

pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua

Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung

sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga

www.peraturan.go.id

2016, No.252

mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk

menetapkan hari sidang.

(6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling

lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah

perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara

tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga

puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum

yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum.

(9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada

para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah

putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diucapkan.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan

Indikasi Geografis.

Bagian Ketiga

Kasasi

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah

tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -44-

atau diberitahukan kepada para pihak dengan

mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga

yang telah memutus gugatan.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal

permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada

pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak

termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah

permohonan kasasi didaftarkan.

(4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori

kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14

(empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi

didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada

termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori

kasasi diterima oleh panitera.

(6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori

kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari

setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib

menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon

kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori

kasasi diterima oleh panitera.

(7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi

yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling

lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi

harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis

Kasasi.

(9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan

hukum yang mendasari putusan tersebut harus

www.peraturan.go.id

2016, No.252

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi

putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh)

hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi

diucapkan.

(11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon

kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari

setelah putusan kasasi diterima.

(12) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan

kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan

hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi

Geografis.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Putusan

(1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan

pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan

resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -46-

Peraturan Pemerintah.

(1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek

dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang

bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan

dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.

(2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis

kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan

menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan

penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat

Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Kelima

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek

terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim

Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan

sementara tentang:

• pencegahan masuknya barang yang diduga hasil

pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;

• penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan

pelanggaran Hak atas Merek tersebut;

• pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti

www.peraturan.go.id

2016, No.252

oleh pelanggar; dan/atau

• penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang

lebih besar.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis

kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat

terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai

berikut:

• melampirkan bukti kepemilikan Merek;

• melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat

terjadinya pelanggaran Merek;

• melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang

dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan,

dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan

• menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau

jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan

dikenai penetapan sementara.

(1) Dalam hal permohonan penetapan sementara telah

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan

penetapan sementara dan wajib menyerahkan

permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24

(satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan

Niaga.

(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak

tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan

Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk

memeriksa permohonan penetapan sementara.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak

tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk

mengabulkan atau menolak permohonan penetapan

sementara.

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -48-

(4) Dalam hal permohonan penetapan sementara

dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat

penetapan sementara pengadilan.

(5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang

dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam

waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak,

hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan

tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan

disertai alasannya.

(1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat

penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang

dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7

(tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan

sementara untuk dimintai keterangan.

(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat

menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara,

hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk

menguatkan atau membatalkan penetapan sementara

pengadilan.

(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan

maka:

• uang jaminan yang telah dibayarkan harus

dikembalikan kepada pemohon penetapan;

• pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan

ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau

• pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran

Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara

www.peraturan.go.id

2016, No.252

Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai

negeri sipil.

(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan,

uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera

diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan

sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara

tersebut.

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku

secara mutatis mutandis terhadap Hak atas Indikasi

Geografis.

PENYIDIKAN

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu

di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara

pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana

Merek.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

melakukan:

• pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di

bidang Merek;

• pemeriksaan terhadap Orang yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang Merek;

• permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;

• pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -50-

bidang Merek;

• penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang

diduga terdapat barang bukti, pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Merek;

• penyitaan terhadap bahan dan barang hasil

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam

perkara tindak pidana di bidang Merek;

• permintaan keterangan ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang Merek;

• permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk

melakukan penangkapan, penahanan, penetapan

daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap

pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan

• penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup

bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

(3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai

negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran

penyidikan.

(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan

tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(5). Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat

penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada

penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan

Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

www.peraturan.go.id

2016, No.252

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis

barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan,

gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian

manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan

tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan

dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang

dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang

dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan

tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang

dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang

dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -52-

yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang

dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan

Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100

sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

(1) Semua Permohonan yang diajukan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi

belum selesai diproses pada tanggal berlakunya Undang-

Undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang tersebut.

(2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan masih

berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini,

dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini

untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada

saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai

mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

www.peraturan.go.id

2016, No.252

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4131), dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini.

Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -54-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2016

,

ttd.

www.peraturan.go.id