Pasal 53

(1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis

didaftar oleh Menteri.

(2) Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -28-

pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus

mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan:

• lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan

geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang

dan/atau produk berupa:

1. sumber daya alam;

2. barang kerajinan tangan; atau

3. hasil industri;

• pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan,

sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19

berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan

pendaftaran Indikasi Geografis.