Pasal 99

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu

di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara

pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana

Merek.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

melakukan:

• pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di

bidang Merek;

• pemeriksaan terhadap Orang yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang Merek;

• permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;

• pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

www.peraturan.go.id

2016, No.252 -50-

bidang Merek;

• penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang

diduga terdapat barang bukti, pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Merek;

• penyitaan terhadap bahan dan barang hasil

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam

perkara tindak pidana di bidang Merek;

• permintaan keterangan ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang Merek;

• permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk

melakukan penangkapan, penahanan, penetapan

daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap

pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan

• penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup

bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

(3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai

negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran

penyidikan.

(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan

tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(5). Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat

penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada

penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia.