PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

2. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

3. Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

5. Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

7. Olahragawan . . .

1. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

2. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

3. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.

4. Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.

6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

7. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.

8. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

9. Standardisasi . . .

1. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolah- ragaan.

2. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

3. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

4. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan

5. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.

6. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

7. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.

8. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.

9. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Standar . . .

1. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.

2. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

3. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

4. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.

5. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.

6. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

8. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB II . . .

(1) Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan,

standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.

(2) Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar

nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 meliputi:

• penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;

• pembinaan dan pengembangan olahraga;

• penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

• pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

• pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;

• peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;

• pendanaan keolahragaan;

• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

• peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

• pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;

• pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

• penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;

• pencegahan dan pengawasan terhadap doping;

• pemberian . . .

• pemberian penghargaan;
• pelaksanaan pengawasan; dan
• evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 meliputi:

• kompetensi tenaga keolahragaan;
• isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
• prasarana dan sarana olahraga;
• pengelolaan organisasi keolahragaan;
• penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
• pelayanan minimal keolahragaan.

(1) Selaku penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan

nasional, Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan nasional secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

• rapat koordinasi nasional;
• rapat kerja nasional; dan/atau
• rapat konsultasi nasional.

(4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan secara:

• hierarki intra sektoral;
• fungsional lintas sektoral; dan
• instansional multi sektoral.

(5) Koordinasi . . .

(5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan:

• kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah.
• standardisasi keolahragaan nasional di daerah.

(2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan

keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pemerintah provinsi harus membentuk dinas olahraga

tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

(3) Pemerintah kabupaten/kota harus membentuk dinas

olahraga tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

(1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas

penyelenggaraan keolahragaan di provinsi secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Koordinasi . . .

(3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

• rapat koordinasi provinsi;
• rapat kerja provinsi; dan/atau
• rapat konsultasi provinsi.

(4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan secara:

• hierarki intra sektoral;
• fungsional lintas sektoral; dan
• instansional multi sektoral.

(5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

(1) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan tugas

penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

• rapat koordinasi kabupaten/kota;
• rapat kerja kabupaten/kota; dan/atau
• rapat konsultasi kabupaten/kota.

(4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan secara:

• hierarki intra sektoral;
• fungsional lintas sektoral; dan
• instansional multi sektoral.

(5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

BAB III . . .

(1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur,

membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
• pembinaan dan pengembangan olahraga;
• pengelolaan keolahragaan;
• penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
• pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
• peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
• pendanaan keolahragaan;
• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
• pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
• pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
• penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
• pemberian penghargaan;
• pelaksanaan pengawasan; dan
• evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dapat mengikutsertakan komite olahraga nasional, Komite Olimpiade Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 11 . . .

(1) Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk

mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di provinsi.

(2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
• pembinaan dan pengembangan olahraga;
• pengelolaan keolahragaan;
• penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
• pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
• peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
• pendanaan keolahragaan;
• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
• pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
• pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
• penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
• pemberian penghargaan;
• pelaksanaan pengawasan; dan
• evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah provinsi dapat mengikutsertakan komite olahraga provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 12 . . .

(1) Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk

mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota.

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
• pembinaan dan pengembangan olahraga;
• pengelolaan keolahragaan;
• penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
• pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
• peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
• pendanaan keolahragaan;
• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
• pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
• pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
• penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
• pemberian penghargaan;
• pelaksanaan pengawasan; dan
• evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 13 . . .

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan nasional kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan:

• ketentuan tentang otonomi daerah;
• potensi sumber daya alam;
• kemampuan dan potensi sumber daya manusia;
• kemampuan dan potensi sumber pendanaan; dan
• partisipasi dan dukungan masyarakat, di daerah.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

(2) Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

• pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
• peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan;
• peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan; dan
• peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) meliputi:

• penetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;

• penetapan dan pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;

• koordinasi . . .

• koordinasi penyelenggaraan keolahragaan nasional;
• penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
• penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
• pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
• penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan.

Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

• pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
• pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;
• koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
• penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
• penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
• pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
• penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya bekerja sama secara terpadu dan berkesinambungan.

(1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas

penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat provinsi.

(2) Tanggung . . .

(2) Tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur.

(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan

keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur mempunyai tugas:

• melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
• menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan provinsi;
• mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
• membina dan mengembangkan industri olahraga;
• menerapkan standardisasi keolahragaan;
• menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
• memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
• memfasilitasi kegiatan komite olahraga provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi;
• mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
• meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
• mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
• menjamin akses berolahraga bagi masyarakat; m.mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
• mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
• melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat provinsi.

Pasal 19 . . .

(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas

penyelenggaraan keolahragaan nasional di kabupaten/kota.

(2) Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati/walikota.

(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan

keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota mempunyai tugas:

• melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;

• menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan kabupaten/kota;

• mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;

• membina dan mengembangkan industri olahraga;

• menerapkan standardisasi keolahragaan;

• menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;

• memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;

• memfasilitasi kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;

• mengelola cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;

• meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;

• mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;

• menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;

• mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;

• mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

• menyediakan . . .

• menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
• melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kesatu Umum

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

(1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

(3) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.

(4) Tahap . . .

(4) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

(5) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan /perlombaan serta kejuaraan.

(6) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

(7) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan

pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan

olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:

• organisasi keolahragaan;
• penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
• peraturan permainan dan pertandingan;
• perlombaan atau pertandingan;
• penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
• pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
• peningkatan prestasi;
• penyediaan tenaga keolahragaan;
• pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
• penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
• penyediaan informasi keolahragaan;
• pemberian penghargaan; m.industri olahraga; dan
• pendanaan.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat

melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

(4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan

olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga

pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.

(2) Lembaga . . .

(2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan

pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
• dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

(2) Tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• pembinaan . . .

• pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
• penyediaan sarana pelatihan olahraga;
• penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
• pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
• pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
• pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
• penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik secara nasional maupun internasional.

(3) Tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan nasional meliputi:

• pengembangan kurikulum;
• penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
• pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;
• penyelenggaraan proses belajar mengajar;
• pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
• pengembangan sekolah khusus olahragawan;
• pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
• penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

(4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3), Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan.

(6) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di

satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan agama dilaksanakan bersama secara koordinatif dengan Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada

satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.

(2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada

satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan peran

serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi

pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 29 . . .

(1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi

baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.

(2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan

untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.

(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi

tanggung jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata.

(2) Tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;

• pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;

• pengembangan . . .

• pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
• pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
• pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan bersama dengan menteri yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi.

(1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban

membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing.

(2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi

pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.

(3) Pemerintah daerah memfasilitasi festival dan perlombaan

olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

(4) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan

festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi

tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota.

(2) Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang

olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan

pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

(3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan

olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

(4) Peningkatan . . .

(4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

(5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.

(6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan

klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:

• penyelenggaraan kompetisi;
• pelatihan, pendidikan, dan penataran;
• penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
• peningkatan mutu organisasi.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 34.

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional

dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional.

(3) Pemerintah . . .

(3) Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan

kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan dan

pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Badan Olahraga Profesional pada tingkat nasional.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai

tugas:

• menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;
• melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional;
• melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional; dan
• menetapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

(4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk

pada tingkat provinsi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,

kedudukan, fungsi, dan kepengurusan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban

memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, dan nasional.

(4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan

pengembangan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.

(5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga

penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di daerah.

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat

dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat baik di pusat maupun di daerah.

(2) Organisasi olahraga penyandang cacat yang bersifat

nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat nasional dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat tingkat internasional.

Pasal 40 . . .

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat

diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat

diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat

pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat

pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat

pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung jawab Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata.

BAB VI . . .

Bagian Kesatu Umum

Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.

Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Menteri melakukan pengelolaan:

• perencanaan keolahragaan;
• organisasi keolahragaan;
• pembiayaan; dan
• pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

(1) Perencanaan keolahragaan nasional dibuat oleh Menteri.

(2) Perencanaan keolahragaan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan nasional dan rencana operasional keolahragaan nasional.

(3) Rencana strategis keolahragaan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.

(4) Rencana operasional keolahragaan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45 . . .

(1) Perencanaan keolahragaan tingkat provinsi dibuat oleh

gubernur.

(2) Perencanaan keolahragaan tingkat provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan provinsi dan rencana operasional keolahragaan provinsi.

(3) Rencana strategis keolahragaan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.

(4) Rencana operasional keolahragaan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Perencanaan keolahragaan tingkat kabupaten/kota dibuat

oleh bupati/walikota.

(2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan kabupaten/kota dan rencana operasional keolahragaan kabupaten/kota.

(3) Rencana strategis keolahragaan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

(4) Rencana operasional keolahragaan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga

Organisasi Keolahragaan

(1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat

membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional.

(2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk

organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk

organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:

• akta pendirian yang bersifat autentik;
• anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
• Nomor Pokok Wajib Pajak;
• struktur dan personalia yang kompeten;
• program kerja;
• sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
• kode etik organisasi.

(4) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk

organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional.

(1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 ayat (1) dapat mendirikan organisasi cabang olahraga provinsi dan cabang olahraga kabupaten/kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Organisasi . . .

(2) Organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi cabang

olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk

organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan

mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

(1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 ayat (1) mempunyai tugas:

• membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, dan perkumpulan olahraga;
• merencanakan, melaksanakan, dan menkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
• menyelenggarakan kejuaraan olahraga internasional dan melaporkannya kepada Menteri;
• memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
• melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
• mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
• menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
• melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
• mengadakan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga wajib:

• berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan komite olahraga nasional;

• mengkoordinasikan . . .

• mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
• menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
• menkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten/kota, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga wilayah;
• menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;
• melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat nasional kepada komite olahraga nasional dan Menteri secara berkala;
• mempersiapkan tim nasional untuk mengikuti pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional;
• melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
• memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
• menkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
• merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
• mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan/atau organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota; dan
• mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

(1) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional provinsi dan olahraga fungsional kabupaten/kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Organisasi . . .

(2) Organisasi olahraga fungsional provinsi dan organisasi

olahraga fungsional kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan

organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

(1) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/ profesi/jenis kelamin/ keterbatasan tertentu.

(2) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) mempunyai tugas:

• membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;

• merencanakan dan menkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;

• menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;

• memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;

• melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;

• mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;

• melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;

• mengadakan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;

• mengkoordinasikan . . .

• mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
• melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga baik di pusat maupun di daerah; dan
• mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), induk organisasi olahraga fungsional wajib:

• berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan komite olahraga nasional;

• mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;

• menkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten/kota, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga wilayah untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;

• menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;

• menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;

• melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat nasional kepada komite olahraga nasional dan Menteri secara berkala;

• mempersiapkan tim nasional untuk mengikuti pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional;

• melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;

• memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;

• mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;

• merencanakan . . .

• merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
• mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota; dan
• mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, induk organisasi olahraga fungsional wajib bekerjasama baik dengan induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi maupun organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, dalam hal:

• pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di seluruh Indonesia;
• peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar kecabangan olahraga; dan
• peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional.

(1) Komite olahraga nasional dibentuk oleh induk organisasi

cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(2) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai kewenangan:

• mengusulkan kepada Menteri rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional;

• mengkoordinasikan . . .

• mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, komite olahraga provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional.

(3) Pengajuan rencana kerja dan pelaksanaan serta

pengkoordinasian kegiatan pekan olahraga nasional sesuai dengan penugasan Menteri.

(1) Komite olahraga provinsi dibentuk oleh organisasi cabang

olahraga tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas:

• mengusulkan kepada gubernur rencana dan program provinsi mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
• melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
• mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari gubernur.

(1) Komite olahraga kabupaten/kota dibentuk oleh organisasi

cabang olahraga tingkat kabupaten/kota dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Komite . . .

(2) Komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas:

• mengusulkan kepada bupati/walikota rencana dan program kabupaten/kota mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
• melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
• mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga kabupaten/kota sesuai dengan penugasan dari bupati/walikota.

(1) Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga

provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

(2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya,

pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.

(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen.

(4) Pengurus . . .

(4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Bagian Kesatu Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

(1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan

olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:

• meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
• mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
• mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
• memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
• beralih status menjadi olahragawan profesional.

(2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan

profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:

• memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;

• dalam . . .

• dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
• pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
• pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (Asian Games), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (South East Asian Games), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi; dan
• mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.

(3) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap

olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional.

(4) Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.

(5) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi

olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

(6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan

olahraga mempunyai hak untuk:

• didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
• mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
• mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
• mendapatkan pendapatan yang layak.

(7) Olahragawan . . .

(7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan

olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesional.

(8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan

profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.

(9) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling

sedikit meliputi:

• hak dan kewajiban para pihak;
• adanya kesepakatan;
• pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
• masa berlaku perjanjian;
• dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
• mekanisme penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua Perpindahan Olahragawan

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan,

dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar negara.

(2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 59 . . .

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
• perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
• perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
• memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
• memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota organisasi cabang olahraga;
• memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan
• memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 61 . . .

(1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta

bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, olahragawan yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pemerintah.

(2) Induk organisasi cabang olahraga wajib melaporkan

perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.

(3) Dalam hal negara memerlukan olahragawan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan nasional, olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Perpindahan olahragawan antar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memperoleh izin dari klub atau perkumpulan cabang olahraga;
• memperoleh izin dari pengurus kabupaten/kota dan provinsi organisasi cabang olahraga;
• memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
• memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), perkumpulan/klub tujuan olahragawan memberikan kompensasi kepada perkumpulan/klub asal olahragawan sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Olahragawan Warga Negara Asing

Olahragawan warga negara asing yang melakukan perpindahan dari negara asal ke Indonesia wajib:

• memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
• memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
• memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;
• mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
• memiliki kualifikasi dan kompetensi cabang olahraga; dan
• memperoleh rekomendasi dari Menteri.

Bagian Keempat Pembina Olahraga Warga Negara Asing

(1) Pembina olahraga warga negara asing yang akan bertugas

pada setiap organisasi/lembaga olahraga di dalam negeri wajib:

• memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
• memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
• mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
• memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan; dan
• memperoleh rekomendasi dari Menteri.

(2) Organisasi . . .

(2) Organisasi/lembaga olahraga yang akan menggunakan

pembina olahraga warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

• mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
• memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
• memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional; dan
• memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(1) Pembina olahraga asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (1) yang telah mendapatkan izin dari instansi

pemerintah berkewajiban mengupayakan sumber pendanaan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:

• organisasi olahraga;
• olahragawan; dan
• tenaga keolahragaan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina olahraga warga negara asing wajib melaksanakannya sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Bagian Kelima Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing

(1) Tenaga keolahragaan warga negara asing yang akan

bertugas pada setiap organisasi/lembaga olahraga di dalam negeri wajib:

• memenuhi . . .

• memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
• memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
• memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;
• mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
• memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan; dan
• memperoleh rekomendasi dari Menteri.

(2) Organisasi/lembaga olahraga yang akan menggunakan

tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

• mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
• memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
• memperhatikan kualifikasi dan kompetisi serta meneliti keabsahanya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(3) Tenaga keolahragaan warga negara asing dapat melakukan

perpindahan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan/atau antar negara.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan

mengembangkan industri sarana olahraga dalam negeri.

(2) Pembinaan . . .

(2) Pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sarana olahraga dalam negeri.

(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi

pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pelaku

usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu internasional.

(1) Produksi sarana olahraga dalam negeri wajib memenuhi

standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar

kesehatan, dan standar keselamatan.

(3) Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.

(5) Keterangan . . .

(5) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara

pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga.

Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi yang tidak memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan memperhatikan persyaratan yang mencakup:

• adanya rencana induk penelitian dan pengembangan;

• merupakan bagian dari agenda program utama nasional riset dan teknologi;

• koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait dan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau

• tersedianya . . .

• tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keolahragaan.

(1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar (basic science) dan ilmu terapan (applied science) dalam bidang keolahragaan.

(2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk

menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, atau lintas ilmu.

(3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk

meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan, dilakukan melalui:

• penyusunan rencana dan program nasional pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
• uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• alih teknologi keolahragaan;
• diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
• pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan
• analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi keolahragaan, Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi:

• pemberdayaan . . .

• pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;

• peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;

• akses terhadap informasi keolahragaan; dan

• pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(2) Fasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Bagian Kedua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan di bawah

koordinasi Menteri.

(1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah mempunyai tugas:

• menyusun rencana strategis nasional pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

• mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

• melaksanakan . . .

• melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
• melakukan uji coba dan alih teknologi;
• melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
• memanfaatkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
• menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan nasional dibidang keolahragaan.

(2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah mempunyai tugas:

• menyusun rencana strategis daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;
• mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah;
• melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
• melakukan uji coba dan alih teknologi;
• melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
• memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
• menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, lembaga

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:

• sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
• tenaga teknis;
• sumber pendanaan;
• sarana dan prasarana; dan
• rencana dan program penelitian.

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat saling bekerjasama, bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

(1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.

(2) Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar dan terapan keolahragaan untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.

(3) Pengkajian . . .

(3) Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mengembangkan prototipe, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan nasional.

(4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan modern melalui penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keolahragaan nasional.

(5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman serta meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan dalam rangka memajukan keolahragaan nasional.

(6) Kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga

pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kompetensi baik lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan maupun lembaga pendidikan tinggi keolahragaan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Sosialisasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan dilaksanakan oleh pusat layanan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan baik di pusat maupun di daerah, melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 83 . . .

(1) Sosialiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ditujukan

untuk penyebarluasan informasi, peningkatan pemahaman, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan.

(2) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

keolahragaan yang bersifat terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembinaan dan pengembangan olahraga.

(3) Hasil alih teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi

keolahragaan dari negara lain dapat diterapkan setelah melalui pengkajian yang disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia.

Bagian Kesatu Standardisasi Keolahragaan

Standardisasi Nasional Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.

Lingkup standar nasional keolahragaan meliputi:

• standar kompetensi tenaga keolahragaan;
• standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
• standar prasarana dan sarana olahraga;
• standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
• standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
• standar pelayanan minimal keolahragaan.

Pasal 86 . . .

(1) Menteri menetapkan Standar Nasional Keolahragaan dan

Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan untuk diberlakukan secara nasional.

(2) Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Standar Nasional Keolahragaan.

(3) Penerapan Standar Nasional Keolahragaan dilakukan

melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

(4) Standar Nasional Keolahragaan dan Pedoman Standardisasi

Nasional Keolahragaan dapat disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

(1) Standar kompetensi tenaga keolahragaan mencakup

persyaratan:

• pendidikan;
• penataran/pelatihan;
• pengalaman;
• unjuk kinerja; dan
• kelayakan fisik dan mental sesuai dengan ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi:

• kompetensi kepribadian;
• kompetensi akademik;
• kompetensi profesional; dan
• kompetensi sosial.

(3) Persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diperoleh melalui program pendidikan formal.

(4) Persyaratan . . .

(4) Persyaratan penataran/pelatihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui program penataran/pelatihan kecabangan olahraga yang terakreditasi.

(5) Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c diperoleh melalui penilaian terhadap frekuensi

dan bobot penugasan serta penghargaan yang diterima.

(6) Persyaratan unjuk kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d diperoleh melalui uji kompetensi.

(7) Persyaratan kelayakan fisik dan mental sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh melalui pengujian medik dan mental.

Standar isi program penataran atau pelatihan tenaga keolahragaan mencakup persyaratan:

• ruang lingkup materi;
• bahan dan silabus panataran/pelatihan; dan
• tingkat kompetensi yang dicapai setelah menyelesaikan penataran/pelatihan.

(1) Standar prasarana dan sarana olahraga terdiri atas Standar

Prasarana Olahraga dan Standar Sarana Olahraga.

(2) Standar Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup persyaratan:

• ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;

• lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;

• keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;

• keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan; dan

• kesehatan . . .

• kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

(3) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup persyaratan:

• perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
• keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan;
• kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan
• pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan wajib memiliki persyaratan:

• akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
• Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
• Nomor Pokok Wajib Pajak;
• struktur dan personalia yang kompeten;
• rencana dan program kerja;
• sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;
• pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan;
• kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti;
• sistem kesejahteraan pelaku olahraga; dan
• kode etik organisasi.

(1) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup

persyaratan:

• struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;

• tenaga keolahragaan yang kompeten;

• rencana dan program kerja;

• satuan pembiayaan;

• jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

• sistem . . .

• sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;
• sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
• sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

(2) Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.

(3) Tenaga keolahragaan yang kompeten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

(4) Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelengaraan kejuaraan olahraga.

(5) Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d harus berkecukupan dan proporsional.

(6) Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan nasional.

(7) Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus transparan dan akuntabel.

(8) Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

(9) Sistem keamanan dan perlindungan keselamatan dalam

penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.

Pasal 92 . . .

(1) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan mencakup

persyaratan:

• ruang berolahraga;
• tempat dan fasilitas olahraga;
• tenaga keolahragaan yang mendukung kegiatan olahraga;
• partisipasi berolahraga; dan
• tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

(2) Ruang berolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dinyatakan dengan rasio luas ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan olahraga dengan populasi penduduk setempat.

(3) Tempat dan fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dinyatakan dengan tersedianya tempat latihan, perlengkapan, dan peralatan untuk kegiatan olahraga.

(4) Tenaga keolahragaan yang mendukung kegiatan olahraga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan dengan tersedianya tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan.

(5) Partisipasi berolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, dinyatakan dengan rasio jumlah anggota

masyarakat yang terlibat aktif berolahraga dengan populasi penduduk setempat.

(6) Tingkat kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinyatakan dengan hasil tes kebugaran jasmani.

(1) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 92 meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

(2) Standar . . .

(2) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan untuk olahraga

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:

• kurikulum;
• alokasi waktu minimal 120 (seratus dua puluh) menit/minggu;
• frekuensi pembelajaran atau pelatihan minimal 2 (dua) kali/minggu;
• tenaga guru, tutor, atau dosen pendidikan jasmani dan olahraga;
• pelatih cabang olahraga;
• prasarana dan sarana olahraga;
• sumber pembelajaran;
• perkumpulan/klub olahraga;
• pertandingan atau kejuaraan intra/antar satuan pendidikan;
• kegiatan ekstrakurikuler olahraga; dan
• unit kegiatan olahraga.

(3) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan untuk olahraga

rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:

• penyuluh atau instruktur;
• sanggar/perkumpulan;
• pelatihan;
• penataran;
• invitasi atau festival;
• perlombaan;
• prasarana dan sarana; dan
• pendanaan.

(4) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan untuk olahraga

prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:

• pelatih olahraga;

• klub atau perkumpulan;

• pelatihan; . . .

• pelatihan;
• penataran;
• prasarana dan sarana yang memenuhi standar;
• kompetisi;
• kejuaraan atau pekan olahraga;
• sentra pembinaan;
• ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• sistem informasi keolahragaan;
• pendanaan; dan
• penghargaan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan sesuai tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus memenuhi Standar Minimal Keolahragaan secara optimal.

(1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan

pencapaian standar nasional keolahragaan, Pemerintah membentuk Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang disingkat menjadi BSANK.

(2) BSANK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri serta berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSANK bersifat

mandiri dan profesional.

(1) BSANK memiliki tugas:

• menyusun Standar Nasional Keolahragaan dan Pedoman Standardisasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan federasi organisasi olahraga internasional;

• melakukan . . .

• melakukan akreditasi terhadap isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
• melakukan sertifikasi untuk menentukan kompetensi tenaga keolahragaan dan kelayakan organisasi olahraga;
• membina dan mengembangkan pencapaian Standar Nasional Keolahragaan;
• mengembangkan sistem informasi akreditasi dan standardisasi nasional keolahragaan;
• mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait; dan
• memantau dan melaporkan pencapaian Standar Nasional Keolahragaan kepada Menteri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BSANK berwenang:

• melakukan peninjauan dan penilaian terhadap organisasi olahraga yang telah diakreditasi;
• mengajukan usul revisi standar nasional keolahragaan;
• melakukan tindakan administratif terhadap organisasi olahraga yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
• melakukan pengawasan atas penerapan Standar Nasional Keolahragaan.

(1) BSANK terdiri atas paling banyak 9 (sembilan) orang yang

berasal dari unsur Pemerintah, masyarakat olahraga, pakar olahraga, dan akademisi yang dipilih dan diangkat melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka dan obyektif.

(2) Anggota BSANK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri untuk satu kali masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

(3) BSANK terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan

wakil ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Untuk . . .

(4) Untuk membantu kelancaran tugas, BSANK didukung oleh

sebuah sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris setingkat eselon 2 (dua) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(5) Susunan, kedudukan, dan tata kerja BSANK ditetapkan

dengan Peraturan Presiden.

(6) Tata cara pemilihan keanggotaan BSANK ditetapkan dengan

Peraturan Menteri.

Sebagai lembaga mandiri BSANK harus menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan bebas dari pengaruh/intervensi Pemerintah dan/atau pihak manapun sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 96 ayat (1) BSANK didukung dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, dengan mengikutsertakan pimpinan induk organisasi cabang olahraga.

(2) Untuk membantu kelancaran tugasnya di daerah, BSANK

didukung dan berkoordinasi dengan dinas olahraga provinsi dan dinas olahraga kabupaten/kota.

(1) BSANK wajib melakukan peninjauan dan penilaian secara

berkala terhadap organisasi olahraga yang telah diakreditasi untuk evaluasi penerapan standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal ditemukan penyimpangan dalam penerapan

standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan, BSANK memerintahkan organisasi olahraga yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan sampai terpenuhinya standar sebagai wujud pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

Bagian Kedua Akreditasi Keolahragaan

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan

peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.

(2) Akreditasi kelayakan dan peringkat isi program

penataran/pelatihan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan mengenai:

• isi program;
• proses pembelajaran;
• prasarana dan sarana penataran/pelatihan;
• tenaga penatar/pelatih;