Pasal 18

(1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas

penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat provinsi.

(2) Tanggung . . .

(2) Tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur.

(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan

keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur mempunyai tugas:

• melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
• menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan provinsi;
• mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
• membina dan mengembangkan industri olahraga;
• menerapkan standardisasi keolahragaan;
• menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
• memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
• memfasilitasi kegiatan komite olahraga provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi;
• mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
• meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
• mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
• menjamin akses berolahraga bagi masyarakat; m.mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
• mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
• menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
• melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat provinsi.

Pasal 19 . . .