Pasal 19

(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas

penyelenggaraan keolahragaan nasional di kabupaten/kota.

(2) Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati/walikota.

(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan

keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota mempunyai tugas:

• melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;

• menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan kabupaten/kota;

• mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;

• membina dan mengembangkan industri olahraga;

• menerapkan standardisasi keolahragaan;

• menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;

• memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;

• memfasilitasi kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;

• mengelola cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;

• meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;

• mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;

• menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;

• mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;

• mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

• menyediakan . . .

• menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
• melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kesatu Umum