PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

3. Transmigran . . .

1. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.

2. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

3. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

4. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

5. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.

6. Kawasan . . .

1. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.

2. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.

3. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

4. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.

5. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

6. Satuan . . .

1. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.

2. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

3. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

4. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.

5. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.

6. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.

7. Masyarakat . . .

1. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.

2. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.

3. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.

4. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

5. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.

6. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.

7. Pencadangan . . .

1. Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi.

2. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kawasan Transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.

3. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.

4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

5. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketransmigrasian.

(1) Tujuan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk:

• mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Transmigrasi;

• memberikan . . .

• memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Transmigrasi; dan

• mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan Transmigrasi.

(2) Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis TU, TSB, dan TSM.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• Kawasan Transmigrasi;

• penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan;

• perencanaan Kawasan Transmigrasi;

• pembangunan Kawasan Transmigrasi;

• pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi;

• jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok;

• pelaksanaan pemberian bantuan Badan Usaha kepada Transmigran;

• peran serta masyarakat;

• koordinasi dan pengawasan; dan

• sanksi administratif.

Pasal 4 . . .

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan Transmigrasi.

(2) Dalam penyelenggaraan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan Transmigrasi dalam skala provinsi.

(3) Dalam penyelenggaraan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Transmigrasi dalam skala kabupaten/kota.

(4) Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bertahap.

(5) Tahapan pelaksanaan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

• perencanaan Kawasan Transmigrasi;

• pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan

• pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

Kawasan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

Pasal 6 . . .

(1) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, atau kawasan strategis kabupaten/kota.

(2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruangnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dibangun dan dikembangkan di Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan.

(2) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:

• WPT; atau
• LPT.

(1) WPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf a merupakan bentuk Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan dari Kawasan Perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru sebagai KPB.

(2) WPT . . .

(2) WPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas beberapa SKP dan 1 (satu) KPB.

(1) LPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf b merupakan bentuk Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan dari pusat pertumbuhan yang ada atau yang sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan beberapa SKP sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.

(2) LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas beberapa SKP dan 1 (satu) KPB.

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) SP dan paling banyak 6 (enam) SP.

(2) Salah satu SP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disiapkan menjadi desa utama sebagai pusat SKP.

(3) Pusat SKP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berfungsi sebagai PPLT.

Pasal 11 . . .

(1) SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) dan ayat (2) merupakan permukiman yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

(2) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• SP-Baru;

• SP-Pugar; atau

• SP-Tempatan.

(1) Pada setiap SP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 paling sedikit tersedia:

• prasarana dan utilitas umum;

• perumahan;

• sarana pelayanan umum;

• sarana pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar;

• sarana pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa;

• sarana pasar mingguan; dan

• sarana pusat percontohan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal SP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikembangkan menjadi desa utama sebagai pusat SKP dilengkapi paling sedikit dengan:

• sarana pelayanan umum skala SKP;

• sarana pelayanan pendidikan setingkat sekolah menengah pertama;

• sarana pelayanan kesehatan setingkat pusat kesehatan masyarakat; dan

• sarana pasar harian.

(1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan pusat pertumbuhan dalam Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai PPKT.

(2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

(3) Pada setiap KPB sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), paling sedikit tersedia:

• permukiman;

• prasarana dan utilitas umum;

• sarana perdagangan dan jasa;

• sarana industri pengolahan;

• sarana pelayanan umum;

• sarana . . .

• sarana pendidikan paling rendah tingkat menengah atas;

• sarana kesehatan paling rendah setingkat pusat kesehatan masyarakat rawat inap;

• sarana ruang terbuka hijau; dan

• sarana terminal atau dermaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Penyediaan Tanah

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan

Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui proses Pencadangan Tanah oleh pemerintah daerah tujuan.

(2) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal tanah yang dicadangkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, Pencadangan Tanah ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKT dan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.

Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai dasar dalam menentukan peruntukan tanah bagi:

• pembangunan SP-Baru;

• pembangunan permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar;

• pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Transmigrasi;

• pengembangan investasi;

• pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP-Pugar; dan/atau

• SP-Tempatan.

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berasal dari:

• tanah . . .

• tanah negara;
• tanah hak; dan/atau
• tanah masyarakat hukum adat.

(1) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a yang langsung dikuasai oleh

negara dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah, dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a yang berstatus kawasan

hutan, dilakukan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan pelepasan kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf b berupa:

• tanah hak perorangan; atau

• tanah hak badan hukum.

Pasal 21 . . .

(1) Tanah hak perorangan atau tanah hak badan

hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 didahului dengan pembebasan tanah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tanah yang telah dilakukan pembebasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tanah masyarakat hukum adat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf c didahului dengan pelepasan hak dari masyarakat hukum adat.

(2) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan:

• prasarana dan sarana permukiman yang bermanfaat bagi masyarakat adat yang bersangkutan; dan/atau

• kesempatan untuk memperoleh perlakuan sebagai Transmigran di Permukiman Transmigrasi.

(3) Pelaksanaan pelepasan hak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) didahului dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

(4) Pelepasan . . .

(4) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tanah yang telah dilakukan pelepasan hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tanah yang diperuntukkan bagi

pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, proses legalitasnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berasal dari tanah masyarakat hukum adat, proses legalitasnya didahului dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (3).

(1) Tanah yang diperuntukkan bagi pemugaran

permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan tanah yang berada dalam penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan penduduk di permukiman yang bersangkutan.

(2) Penduduk . . .

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup:

• penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah;

• penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah; dan/atau

• penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah.

(3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c mencakup penduduk yang:

• memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang bersangkutan;

• sudah berkeluarga; dan

• sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 (dua) tahun di permukiman yang bersangkutan.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan Konsolidasi Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) didahului dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

(6) Tanah hasil konsolidasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) yang diperuntukkan bagi pembangunan permukiman baru dan prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan . . .

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan Konsolidasi Tanah dalam pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

(1) Tanah yang diperuntukkan bagi SP-Tempatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan tanah yang berada dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan penduduk di permukiman yang bersangkutan.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum SP- Tempatan, didahului dengan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tanah yang telah dibebaskan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengurusan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan

Pasal 25 menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 27 . . .

Bagian dari bidang tanah Hak Pengelolaan digunakan untuk:

• lahan tempat tinggal dan/atau lahan usaha Transmigran dan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai Transmigran; dan

• pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dan kawasan.

Bagian Kedua Pelayanan Pertanahan

(1) Dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi,

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan pelayanan pertanahan.

(2) Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan kepada:

• Transmigran;

• penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP- Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigran; dan

• penduduk setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigran.

Pasal 29 . . .

(1) Pelayanan pertanahan kepada Transmigran

dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP- Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pemberian bidang tanah.

(2) Bidang tanah yang diberikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah Hak Pengelolaan.

(3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berupa tanah untuk:

• lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
• lahan tempat tinggal.

(4) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diberikan dengan status hak milik atas tanah sesuai dengan jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok.

(5) Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi.

(6) Dalam hal jenis TU dan TSB dengan pola

usaha pokok pertanian tanaman pangan dan/atau perkebunan, Transmigran atau penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP- Pugar diberikan bidang tanah paling sedikit 2 (dua) hektar.

(7) Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Menteri.

(8) Sertifikat . . .

(8) Sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) harus diberikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak penempatan pada SP yang bersangkutan.

(1) Sebelum sertifikat hak milik atas tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) diterbitkan, Menteri memberikan surat keterangan pembagian tanah sebagai legalitas hak untuk penggunaan tanah.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian

surat keterangan pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Tanah yang diberikan kepada Transmigran

dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP- Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan.

(2) Dalam hal terjadi pemindahtanganan di luar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak atas tanah bagi Transmigran dan penduduk setempat menjadi hapus.

(3) Hapusnya . . .

(3) Hapusnya hak atas tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Dengan hapusnya hak atas tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara.

(5) Tanah yang kembali dikuasai negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme

pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pelayanan pertanahan kepada penduduk

setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c berupa pengurusan sertifikat hak atas tanah sesuai hasil Konsolidasi Tanah.

(2) Pengurusan . . .

(2) Pengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

(3) Pengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mencakup luasan tanah yang sama dengan luas tanah yang diberikan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6).

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) harus diberikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak penempatan Transmigran pada permukiman baru bagian dari SP-Pugar yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi

dilakukan pada setiap Kawasan Transmigrasi.

(2) Perencanaan . . .

(2) Perencanaan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:

• RKT; dan

• rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Transmigrasi

(1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (2) huruf a, terintegrasi dalam rencana tata ruang Kawasan Perdesaan.

(2) Dalam hal belum terdapat rencana tata

ruang Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKT disusun dengan mengacu rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya.

(3) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyesuaian rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya.

Pasal 35 . . .

(1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

dapat berupa rencana WPT atau rencana LPT.

(2) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

paling sedikit memuat:

• tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi;

• luasan Kawasan Transmigrasi;

• rencana struktur Kawasan Transmigrasi;

• rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi;

• arahan pengembangan pola usaha pokok;

• arahan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan;

• arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia;

• arahan indikasi program utama;

• tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi; dan

• ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.

(2) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam dokumen RKT.

Pasal 37 . . .

(1) Bupati/walikota menyampaikan usulan RKT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi melalui gubernur.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dokumen RKT.

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), gubernur melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.

(4) Berdasarkan hasil sinkronisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), gubernur dapat:

• meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi kepada Menteri; atau
• mengembalikan usulan RKT disertai dengan penjelasan tertulis kepada bupati/walikota untuk dilakukan perbaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (4) huruf a dilakukan penilaian

oleh Menteri.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat:

• menetapkan Kawasan Transmigrasi; atau

• mengembalikan . . .

• mengembalikan usulan RKT disertai dengan penjelasan tertulis kepada gubernur untuk dilakukan perbaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan

penetapan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri menyampaikan RKT yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tata ruang.

Bagian Ketiga Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi

(1) Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

(2) Rencana . . .

(2) Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RKT yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi.

(3) Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan

• rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

Paragraf 1 Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi

(1) Rencana pembangunan Kawasan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:

• rencana pembangunan SKP;

• rencana pembangunan KPB;

• rencana pembangunan SP;

• rencana pembangunan pusat SKP; dan

• rencana pembangunan prasarana dan sarana.

(2) Penyusunan rencana pembangunan Kawasan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat melalui musyawarah.

(3) Hasil . . .

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang menjadi dokumen tak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Rencana pembangunan SKP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan rencana rinci SKP.

(2) Rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai perangkat operasional RKT.

(3) Rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan RKT yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi.

(4) Rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• tujuan, sasaran, dan konsep perwujudan SKP;

• luasan SKP;

• rencana struktur SKP;

• rencana peruntukkan SKP;

• rencana pengembangan pola usaha pokok;

• rencana . . .

• rencana jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan;

• rencana penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan SKP;

• indikasi program utama pembangunan SKP; dan

• tahapan pembangunan SP.

(5) Rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen rencana rinci SKP.

(1) Rencana pembangunan KPB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, merupakan rencana detail KPB.

(2) Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai perangkat operasional RKT.

(3) Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona- zona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

(4) Rencana . . .

(4) Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan RKT yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi.

(5) Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling sedikit memuat:

• tujuan, sasaran, dan konsep perwujudan KPB;
• luasan KPB;
• rencana peruntukkan KPB;
• rencana prasarana dan sarana KPB;
• penetapan sub bagian wilayah perencanaan KPB yang diprioritaskan penanganannya;
• ketentuan pemanfaatan ruang KPB;
• rencana pola usaha pokok dan/atau pola pengembangan usaha;
• rencana jenis Transmigrasi yang dapat dilaksanakan;
• rencana penataan persebaran penduduk dan rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
• rencana detail pembentukan, peningkatan, dan penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi; dan
• rencana program pembangunan KPB.

(6) Rencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dituangkan dalam dokumen rencana detail KPB.

Pasal 44 . . .

(1) Rencana pembangunan SP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c merupakan rencana teknis SP.

(2) Rencana teknis SP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci SKP.

(3) Rencana teknis SP sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) paling sedikit memuat:

• luas SP;

• rencana detail pemanfaatan ruang SP;

• rencana detail pola usaha pokok dan pengembangan usaha yang dapat dikembangkan;

• rencana jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan;

• rencana daya tampung penduduk; dan

• rencana kebutuhan biaya pembangunan SP.

(4) Rencana teknis SP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana teknis SP.

(1) Rencana pembangunan pusat SKP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d merupakan rencana teknis pusat SKP.

(2) Rencana . . .

(2) Rencana teknis pusat SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada salah satu SP yang dirancang menjadi desa utama.

(3) Rencana teknis pusat SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana rinci SKP.

(4) Rencana teknis pusat SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

• luas pusat SKP;

• rencana detail pemanfaatan ruang pusat SKP;

• rencana pola usaha pokok dan pengembangan usaha yang dapat dikembangkan;

• rencana pelayanan dan pengembangan usaha jasa, industri, dan perdagangan yang dapat dikembangkan;

• rencana jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan;

• rencana daya tampung penduduk; dan

• rencana kebutuhan biaya pembangunan pusat SKP.

(5) Rencana teknis pusat SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen rencana teknis pusat SKP.

Pasal 46 . . .

(1) Rencana pembangunan prasarana dan

sarana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat (1) huruf e merupakan rencana

teknik detail prasarana dan sarana.

(2) Rencana teknik detail prasarana dan sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana teknik detail:

• prasarana dan sarana SP;

• prasarana dan sarana pusat SKP;

• prasarana dan sarana KPB; dan

• prasarana intra dan antarkawasan.

(1) Rencana teknik detail prasarana dan sarana

SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan rencana teknis SP.

(2) Rencana teknik detail prasarana dan sarana

pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (2) huruf b disusun

berdasarkan rencana teknis pusat SKP.

(3) Rencana teknik detail prasarana dan sarana

KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan rencana detail KPB.

(4) Rencana teknik detail prasarana intra dan

antarkawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (2) huruf d disusun

berdasarkan RKT.

(5) Rencana . . .

(5) Rencana teknik detail prasarana dan sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam dokumen rencana teknik detail prasarana dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Rencana Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

Rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b disusun berdasarkan:

• rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan

• perkembangan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi.

(1) Rencana pengembangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 meliputi rencana pengembangan:

• SP;

• pusat SKP;

• SKP . . .

• SKP;

• KPB; dan

• Kawasan Transmigrasi.

(2) Setiap rencana pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan untuk mencapai sasaran pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

(3) Rencana pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana teknik detail pengembangan prasarana dan sarana.

(1) Rencana pengembangan SP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menyusun rencana kegiatan pengembangan SP.

(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan tahapan pengembangan dan jenis Transmigrasi.

(3) Tahapan pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• tahap penyesuaian;

• tahap pemantapan; dan

• tahap kemandirian.

(4) Tahapan . . .

(4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan untuk mencapai sasaran pengembangan SP sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Tahap penyesuaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

(2) Tahap penyesuaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan Transmigran.

(1) Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan.

(2) Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian.

Pasal 54 . . .

(1) Tahap kemandirian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan.

(2) Tahap kemandirian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan.

(1) Rencana pengembangan SP pada setiap

tahapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 paling

sedikit memuat rencana kegiatan bidang:

• ekonomi;
• sosial budaya;
• mental spiritual;
• kelembagaan pemerintahan; dan
• pengelolaan sumber daya alam.

(2) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan satu kesatuan untuk mencapai sasaran pada setiap tahapan pengembangan.

(3) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dirumuskan dalam bentuk rencana fasilitasi, penyuluhan, bimbingan, pendampingan, advokasi, pelatihan dan/atau rehabilitasi sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan.

Pasal 56 . . .

(1) Muatan rencana kegiatan pengembangan SP

di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup rencana:

• pemenuhan kebutuhan pangan;

• penyediaan sarana produksi dan peningkatan produktivitas;

• pengembangan dan perluasan kegiatan usaha melalui peningkatan pengelolaan komoditas unggulan secara kompetitif sesuai dengan kebutuhan pasar;

• pelayanan investasi dan mediasi kemitraan usaha;

• pembangunan, rehabilitasi, dan/atau peningkatan prasarana dan sarana SP; dan

• pengelolaan aset desa.

(2) Muatan rencana kegiatan pengembangan SP

di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup rencana:

• pelayanan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana;

• pengembangan seni budaya, olahraga, pemberdayaan generasi muda, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

• pelayanan umum pemerintahan dan kemasyarakatan; dan

• pengembangan . . .

• pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi masyarakat.

(3) Muatan rencana kegiatan pengembangan SP

di bidang mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup rencana:

• pembinaan kehidupan beragama; dan

• pembinaan kerukunan kehidupan beragama dan pengembangan masyarakat madani.

(4) Muatan rencana kegiatan pengembangan SP

di bidang kelembagaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup rencana pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelembagaan pemerintahan desa atau kelurahan atau sebutan lain.

(5) Muatan rencana kegiatan pengembangan SP

di bidang pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e paling sedikit mencakup rencana:

• pengendalian hama terpadu;

• rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air;

• pengembangan lembaga kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; dan

• pemantauan lingkungan.

Pasal 57 . . .

(1) Rencana pengembangan SP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat pada SP yang bersangkutan.

(2) Keikutsertaan masyarakat pada SP yang

bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah.

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengembangan SP.

(4) Rencana pengembangan SP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• gambaran kondisi masyarakat dan Kawasan Transmigrasi pada SP yang bersangkutan saat dilaksanakan perencanaan;

• gambaran kondisi masyarakat dan Kawasan Transmigrasi pada SP yang bersangkutan yang diinginkan;

• kegiatan pengembangan masyarakat dan kawasan yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan pengembangan;

• rencana teknik detail rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana SP; dan

• kerangka . . .

• kerangka rencana tahunan kegiatan pengembangan SP sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Rencana pengembangan SP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan SP.

(1) Rencana pengembangan pusat SKP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan rencana kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi untuk mewujudkan pusat SKP menjadi PPL.

(2) Rencana pengembangan pusat SKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• sasaran yang akan dicapai;

• gambaran kondisi masyarakat dan Kawasan Transmigrasi pada SP yang bersangkutan saat dilaksanakan perencanaan;

• kegiatan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi pada pusat SKP yang akan dilaksanakan;

• rencana teknik detail rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana pusat SKP; dan

• kerangka rencana tahunan kegiatan pengembangan pusat SKP.

(3) Rencana . . .

(3) Rencana pengembangan pusat SKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan pusat SKP.

(1) Rencana pengembangan SKP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan rencana kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi untuk mewujudkan SKP sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berfungsi sebagai daerah penyangga dari KPB.

(2) Rencana pengembangan SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• sasaran pengembangan yang akan dicapai;

• gambaran kondisi masyarakat dan Kawasan Transmigrasi saat dilaksanakan perencanaan;

• indikasi program tahunan;

• rencana pelayanan pengembangan usaha dan investasi;

• rencana teknik detail rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana SKP;

• rencana pengendalian pemanfaatan SKP; dan

• rencana . . .

• rencana pengembangan kelembagaan.

(3) Rencana pengembangan SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan SKP.

(1) Rencana pengembangan KPB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d merupakan rencana kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi untuk mewujudkan KPB sebagai PPKT.

(2) Rencana pengembangan KPB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• sasaran pengembangan yang akan dicapai;
• gambaran kondisi KPB saat dilaksanakan perencanaan;
• indikasi program tahunan;
• rencana pelayanan pengembangan usaha dan investasi;
• rencana teknik detail rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana KPB;
• rencana pengendalian pemanfaatan KPB; dan
• rencana pengembangan kelembagaan.

(3) Rencana pengembangan KPB sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan KPB.

Pasal 61 . . .

(1) Rencana pengembangan Kawasan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) huruf e merupakan rencana

kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

(2) Rencana pengembangan Kawasan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• sasaran pengembangan yang akan dicapai;

• gambaran kondisi Kawasan Transmigrasi saat dilaksanakan perencanaan;

• indikasi program tahunan;

• rencana pelayanan pengembangan usaha dan investasi;

• rencana teknik detail rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Transmigrasi;

• rencana pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi; dan

• rencana pengembangan kelembagaan.

(3) Rencana pengembangan Kawasan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 62 . . .

(1) Rencana pengembangan Masyarakat

Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi disusun berdasarkan indikator sasaran pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

(2) Indikator sasaran pengembangan Masyarakat

Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pembangunan Kawasan Transmigrasi

diarahkan untuk:

• mewujudkan permukiman di Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berusaha, dan tempat bekerja;

• mewujudkan . . .

• mewujudkan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan

• menyediakan sarana dan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

(2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi.

(3) Pembangunan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

• pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi; dan

• penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi.

(4) Pembangunan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

(5) Menteri bertanggung jawab dalam penetapan

kebijakan, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, mediasi, advokasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Pembangunan Fisik Kawasan Transmigrasi

Pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a mencakup:

• pembangunan SP;
• pembangunan KPB; dan
• pembangunan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

(1) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 huruf a diarahkan untuk mewujudkan SP yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.

(2) Kriteria SP yang layak huni, layak usaha,

dan layak berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

• fungsi; atau

• bentuk.

(4) Pembangunan SP berdasarkan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pembangunan:

• SP . . .

• SP dalam SKP menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam; dan

• SP sebagai pusat SKP.

(5) Pembangunan SP berdasarkan bentuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

• SP-Baru;

• SP-Pugar; dan

• SP-Tempatan.

(1) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan rencana teknis SP dan rencana teknik detail prasarana dan sarana.

(2) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di permukiman yang bersangkutan.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan untuk membangun kesepahaman bersama mengenai rencana teknis SP dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 68 . . .

(1) Pembangunan SP-Baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf a diarahkan untuk mewujudkan SP yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha.

(2) Pembangunan SP-Baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan.

(3) Pembangunan SP-Baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• penyiapan lahan dan/atau sarana usaha;

• pembangunan perumahan; dan

• pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.

(1) Pembangunan SP-Pugar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf b diarahkan untuk mengembangkan potensi sumber daya permukiman penduduk setempat menjadi SP yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha.

(2) Pembangunan SP-Pugar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pemugaran rumah penduduk setempat;

• pembangunan rumah penduduk setempat;

• pembangunan rumah Transmigran; dan

• rehabilitasi . . .

• rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.

(3) Pemugaran rumah penduduk setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di atas tanah yang berada dalam penguasaan atau kepemilikan penduduk di permukiman yang bersangkutan.

(4) Pembangunan rumah penduduk setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di atas tanah yang berada dalam penguasaan atau kepemilikan penduduk di permukiman yang bersangkutan atau permukiman lain dalam 1 (satu) SKP.

(5) Pembangunan rumah Transmigran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan.

(6) Rehabilitasi, peningkatan, dan/atau

pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan di permukiman yang bersangkutan dan permukiman baru pada SP-Pugar.

(1) Pembangunan SP-Tempatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf c diarahkan untuk mengintegrasikan SP- Tempatan dengan SP lain menjadi satu kesatuan SKP.

(2) Pembangunan . . .

(2) Pembangunan SP-Tempatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana.

(1) Pembangunan SP sebagai pusat SKP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b diarahkan untuk meningkatkan fungsi SP menjadi PPLT.

(2) Peningkatan fungsi SP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melengkapi prasarana dan sarana dasar.

(3) Peningkatan fungsi SP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah terdapat paling sedikit 2 (dua) SP dalam SKP yang bersangkutan.

(1) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

• zona permukiman;

• zona industri;

• zona perdagangan dan jasa;

• zona pelayanan umum;

• ruang terbuka hijau; dan

• jaringan prasarana antarzona dalam KPB.

(2) Penyediaan . . .

(2) Penyediaan zona permukiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyiapkan lingkungan siap bangun.

(3) Penyediaan zona industri dan zona

perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan fasilitasi penyediaan ruang untuk pengembangan industri, perdagangan dan jasa, serta fasilitas pendukungnya.

(4) Penyediaan zona pelayanan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan pembangunan sarana ibadah, sarana pemerintahan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

(5) Penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penyediaan jaringan prasarana antarzona

dalam KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan pembangunan jaringan prasarana yang menghubungkan antarzona dalam KPB.

(7) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan setelah terdapat paling sedikit 2 (dua) SKP dalam 1 (satu) Kawasan Transmigrasi.

(8) Dalam . . .

(8) Dalam hal Kawasan Transmigrasi berupa

LPT, pembangunan KPB dilaksanakan pada pusat pertumbuhan yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(1) Pembangunan jaringan prasarana dasar

Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c diarahkan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan.

(2) Pembangunan jaringan prasarana dasar

Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan prasarana yang menghubungkan:

• antarSP dalam 1 (satu) SKP;

• antarzona dalam 1 (satu) KPB;

• antarSKP; dan

• antara SKP dengan KPB.

(3) Pembangunan jaringan prasarana dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknik detail prasarana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan

prasarana dasar Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74 . . .

Dalam hal pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi bersifat komersial, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Paragraf 1 Umum

(1) Penataan persebaran penduduk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b diarahkan untuk:

• mewujudkan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi yang optimal berdasarkan pada keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan

• mewujudkan harmonisasi hubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan Masyarakat Transmigrasi.

(2) Penataan . . .

(2) Penataan persebaran penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana rinci SKP atau rencana detail KPB.

(1) Penataan persebaran penduduk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan melalui kegiatan:

• penataan penduduk setempat; dan

• fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran.

(2) Kegiatan penataan persebaran penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan saling memberikan manfaat.

Paragraf 2 Penataan Penduduk Setempat

Penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bagi:

• penduduk . . .

• penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah dilaksanakan sesuai dengan hasil rehabilitasi dan/atau peningkatan rumah;

• penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah dilaksanakan sesuai dengan hasil pembangunan rumah di permukiman yang bersangkutan; dan

• penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi perpindahan dan penempatan dari tempat tinggal asal ke permukiman baru di SP-Pugar.

Penduduk setempat yang ditata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 memperoleh perlakuan sebagai Transmigran sesuai dengan jenis Transmigrasi yang dikembangkan di SP-Pugar yang bersangkutan.

(1) Penataan penduduk setempat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan

Pasal 80 dilaksanakan melalui tahapan

kegiatan sebagai berikut:

• verifikasi;

• penegasan hak-hak atas bidang tanah;

• penunjukkan tempat tinggal dan tanah; dan

• pelatihan.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penataan penduduk setempat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 3

Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran

Fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 ayat (1) huruf b dilaksanakan

berdasarkan hasil pembangunan SP-Baru dan pembangunan permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar.

Fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 mencakup kegiatan:

• pelayanan informasi;

• pelayanan pendaftaran dan seleksi;

• pelayanan pendidikan dan pelatihan calon Transmigran;

• pelayanan perpindahan; dan

• pelaksanaan . . .

• pelaksanaan penempatan dan adaptasi lingkungan di Permukiman Transmigrasi.

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84 huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi bagi masyarakat.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan;

• kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan Kawasan Transmigrasi;

• rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di Kawasan Transmigrasi, disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;

• kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan Kawasan Transmigrasi;

• potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;

• potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan risiko yang dihadapi;

• proses dan tata cara perpindahan; dan

• hak dan kewajiban Transmigran.

(3) Pelayanan . . .

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Bahan pelayanan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bersumber dari rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Pelayanan pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b mencakup:

• pelayanan pendaftaran; dan
• pelayanan seleksi.

(1) Pelayanan pendaftaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 huruf a diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat yang berminat untuk bertransmigrasi.

(2) Pelayanan pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data individu masyarakat yang berminat bertransmigrasi.

(3) Pelayanan pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(4) Masyarakat yang telah terdaftar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan seleksi.

Pasal 88 . . .

(1) Pelayanan seleksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86 huruf b meliputi:

• seleksi administrasi; dan
• seleksi teknis.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

(3) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan dengan menguji kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan calon

Transmigran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 huruf c diberikan kepada calon

Transmigran yang telah lulus seleksi.

(2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan calon

Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenis Transmigrasi.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi Transmigran yang diperlukan di Kawasan Transmigrasi.

(4) Standar . . .

(4) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pelayanan perpindahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 huruf d mencakup pelayanan administrasi perpindahan, penampungan, kesehatan, bantuan perbekalan, pengangkutan, dan/atau penempatan sesuai dengan jenis Transmigrasi.

(2) Pelayanan perpindahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pelaksanaan penempatan di Permukiman

Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 huruf e dilakukan dengan

memberikan kepastian mengenai tempat tinggal dan lahan usaha bagi Transmigran.

(2) Dalam pelaksanaan penempatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transmigran diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban Transmigran serta bimbingan adaptasi lingkungan.

Pasal 92 . . .

(1) Pelayanan perpindahan dan pelaksanaan

penempatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 90 dan Pasal 91 dilaksanakan setelah

ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal di Kawasan Transmigrasi.

(2) Kepastian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan oleh gubernur daerah tujuan setelah memperoleh informasi dari bupati/walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan

Kawasan Transmigrasi merupakan pengembangan dari hasil pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan.

(3) Pengembangan . . .

(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi serta jenis Transmigrasi.

(4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan

Kawasan Transmigrasi pada jenis TU dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan

Kawasan Transmigrasi pada jenis TSB dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan Badan Usaha sebagai mitra usaha Transmigran.

(3) Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan

Kawasan Transmigrasi pada jenis TSM yang bekerjasama dengan Badan Usaha dilaksanakan oleh Transmigran yang bersangkutan bekerjasama dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerja sama.

(4) Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan

Kawasan Transmigrasi pada jenis TSM yang tidak bekerjasama dengan Badan Usaha dilaksanakan oleh Transmigran yang bersangkutan.

Pasal 96 . . .

(1) Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan

Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, bantuan, fasilitasi, mediasi, advokasi, pelayanan, bimbingan, pendampingan, dan/atau pelatihan.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pendekatan struktur Kawasan Transmigrasi yang meliputi pengembangan:

• SP;

• pusat SKP;

• SKP;

• KPB; dan

• Kawasan Transmigrasi.

(1) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mencapai sasaran pengembangan SP yang ditetapkan dalam rencana pengembangan SP.

(2) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

(3) Pengembangan . . .

(3) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan.

(4) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(5) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) menugaskan kepala desa atau sebutan lain sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SP.

(6) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah

dapat membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab kepada kepala desa atau sebutan lain dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan luas wilayah desa tempat SP yang bersangkutan.

(1) Pengembangan pusat SKP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mewujudkan pusat SKP sebagai PPLT.

(2) Pengembangan pusat SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan pusat SKP.

(3) Kegiatan pengembangan pusat SKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.

(4) Pengembangan . . .

(4) Pengembangan pusat SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(5) Dalam pengembangan pusat SKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah dapat melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana pusat SKP.

(6) Dalam hal prasarana dan sarana pusat SKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai komersial, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) menugaskan kepala desa atau sebutan lain sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengembangan pusat SKP.

(1) Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mewujudkan SKP menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berfungsi sebagai daerah penyangga dari KPB sebagaimana ditetapkan dalam rencana pengembangan SKP.

(2) Pengembangan . . .

(2) Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.

(3) Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(4) Dalam pengembangan SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah dapat melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana SKP.

(5) Dalam hal prasarana dan sarana

pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai komersial, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menugaskan kepala desa atau sebutan lain pada pusat SKP sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SKP.

(1) Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mewujudkan KPB sebagai PPKT.

(2) Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan KPB.

(3) Pengembangan . . .

(3) Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.

(4) Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(5) Dalam pengembangan KPB sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah dapat melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana KPB.

(6) Dalam hal prasarana dan sarana

pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai komersial, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam melaksanakan pengembangan KPB

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelola KPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengembangan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf e diarahkan untuk mempercepat keterkaitan fungsional intrakawasan dan antarkawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agribisnis.

(2) Pengembangan . . .

(2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi.

(3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.

(4) Pengembangan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(5) Dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah daerah dapat melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Transmigrasi.

(6) Dalam hal prasarana dan sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai komersial, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal Badan Pengelola KPB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) telah dibentuk, pemerintah daerah menugaskan Badan Pengelola KPB sebagai penanggung jawab pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 102 . . .

Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam pengembangan Masyarakat

Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan tahapan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

(3) Ketentuan mengenai pelatihan dalam

pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Jenis Transmigrasi diselenggarakan melalui

pola usaha pokok.

(2) Jenis . . .

(2) Jenis Transmigrasi dikembangkan untuk

memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang diciptakan melalui pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Bagian Kedua Jenis Transmigrasi

Jenis Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104 terdiri atas:

• TU;
• TSB; dan
• TSM.

(1) Jenis TU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105 huruf a dilaksanakan pada ruang

dalam Kawasan Transmigrasi yang belum layak untuk pengembangan usaha secara komersial.

(2) Transmigran pada jenis TU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam menetapkan calon Transmigran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seleksi dilaksanakan berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan.

(4) Biaya pelaksanaan jenis TU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

(1) Jenis TSB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105 huruf b dilaksanakan pada ruang

dalam Kawasan Transmigrasi yang sudah layak untuk pengembangan usaha secara komersial.

(2) Transmigran pada jenis TSB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.

(3) Dalam menetapkan calon Transmigran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seleksi dilaksanakan berdasarkan kesesuaian antara kesempatan kerja atau usaha yang tersedia, kesiapan, dan keahliannya.

(4) Biaya pelaksanaan jenis TSB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara dan Badan Usaha.

Pasal 108 . . .

(1) Jenis TSM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105 huruf c dilaksanakan pada ruang

dalam Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai PPLT dan PPKT.

(2) Transmigran pada jenis TSM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi penduduk yang memiliki kemampuan yang diukur dari kompetensi dan modal usaha yang dimiliki.

(3) Kompetensi dan modal usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peluang usaha dan/atau kesempatan bekerja yang tersedia di PPL atau PPK pada Kawasan Transmigrasi yang dituju.

(4) Biaya pelaksanaan jenis TSM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Transmigran yang bersangkutan dan dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

(5) Dalam hal Transmigran sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) bekerjasama dengan Badan Usaha, biaya pelaksanaannya bersumber dari Transmigran yang bersangkutan dan Badan Usaha serta dapat didukung pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

(6) Pembiayaan . . .

(6) Pembiayaan dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar serta memberikan dukungan pengembangan usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TU, TSB, dan TSM diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pola Usaha Pokok

(1) Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 104 meliputi kegiatan:

• usaha primer;
• usaha sekunder; dan/atau
• usaha tersier.

(2) Kegiatan usaha primer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

(3) Kegiatan usaha sekunder sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha di bidang industri pengolahan dan manufaktur.

(4) Kegiatan . . .

(4) Kegiatan usaha tersier sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usaha di bidang jasa dan perdagangan.

(1) Kegiatan usaha primer sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dikembangkan pada jenis TU dan/atau TSB.

(2) Kegiatan usaha sekunder sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TSM.

(3) Kegiatan usaha tersier sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) dikembangkan pada jenis TSM.

(1) Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 110 ditetapkan dalam rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi berdasarkan kesesuaian antara potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya lainnya yang tersedia.

(2) Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan berbasis SKP, pusat SKP, dan KPB sesuai dengan kegiatan usaha yang dikembangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola usaha pokok diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII . . .

(1) Badan Usaha memberikan bantuan kepada

Transmigran pada jenis TSB sebagai mitra usaha.

(2) Selain memberikan bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat memberikan bantuan kepada Transmigran jenis TSM yang bermitra.

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 114 ayat (1) berupa:

• informasi usaha;

• perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha Transmigran;

• bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan usaha ekonomi;

• jaminan pemasaran hasil produksi;

• jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak;

• bimbingan sosial kemasyarakatan; dan

• fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pemberian informasi pasar.

(3) Bantuan . . .

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan atau non keuangan.

(4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:

• pelatihan keterampilan pengelolaan budidaya;

• bimbingan teknis usaha ekonomi; dan

• penyuluhan dan pendampingan.

(5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk kepastian pembelian hasil usaha sesuai dengan perjanjian kemitraan usaha.

(6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk fasilitasi untuk memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

(7) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f diberikan dalam bentuk penguatan kelembagaan masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.

(8) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 114 ayat (2) berupa:

• informasi . . .

• informasi usaha;

• perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha;

• pendampingan pengembangan usaha; dan

• jaminan pemasaran hasil produksi.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pemberian informasi pasar.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan atau non keuangan.

(4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kemampuan manajemen pengembangan usaha.

(5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk kepastian pembelian hasil produksi sesuai dengan perjanjian kemitraan usaha.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Transmigrasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 118 . . .

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 117 dapat dilaksanakan oleh:

• perseorangan;
• kelompok masyarakat; atau
• Badan Usaha.

(2) Peran serta oleh perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perseorangan yang bertanggung jawab atas tindakannya secara pribadi.

(3) Peran serta oleh kelompok masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya yang terdaftar secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peran serta oleh Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum termasuk koperasi.

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118 dapat dilaksanakan dalam bentuk:

• penyediaan jasa, barang, dan modal;

• penanaman modal; dan

• penyediaan . . .

• penyediaan tenaga pelatihan dan pengembangan masyarakat.

(2) Penyediaan jasa, barang, dan modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasarkan izin pelaksanaan dari Menteri.

(4) Penyediaan tenaga pelatihan dan

pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh kelompok masyarakat berdasarkan persetujuan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian izin dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penanaman modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

• pengembangan pola usaha pokok;
• pengembangan sarana kawasan; dan
• pelayanan jasa perpindahan Transmigran.

(2) Penyediaan tenaga dan pengembangan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 119 ayat (1) huruf c dapat

dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial kemasyarakatan.

Pasal 121 . . .

(1) Penanaman modal yang dilaksanakan dalam

bentuk pengembangan pola usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a meliputi bidang usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan.

(2) Pengembangan pola usaha pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha.

(3) Penyediaan prasarana dan sarana usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Usaha.

(4) Dalam melaksanakan penyediaan prasarana

dan sarana usaha, Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjalin kerja sama kemitraan dengan Masyarakat Transmigrasi.

(5) Dalam menjalin kerja sama kemitraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha wajib membantu perolehan modal usaha dan bertindak sebagai penjamin.

(1) Penanaman modal yang dilaksanakan dalam

bentuk pengembangan sarana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b meliputi bidang usaha jasa konstruksi.

(2) Pengembangan . . .

(2) Pengembangan sarana kawasan di bidang

usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui:

• pembangunan perumahan; dan
• pembangunan sarana komersial.

(1) Pembangunan perumahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan pada PPLT atau PPKT.

(2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

(3) Perumahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diperuntukkan bagi Transmigran jenis TSM melalui sistem kredit berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Beban kredit bagi Transmigran jenis TSM

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya pengadaan tanah.

(5) Badan Usaha yang mengembangkan usaha

jasa konstruksi melalui pembangunan perumahan wajib:

• menyediakan dan memberikan layanan informasi peluang berusaha dan kesempatan bekerja yang tersedia di kawasan yang dikembangkan; dan

• membantu . . .

• membantu perolehan kredit perumahan dan bertindak sebagai penjamin.

(1) Pembangunan sarana komersial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan pada PPL atau PPK.

(2) Sarana komersial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa sarana industri dan sarana perdagangan dan jasa.

(3) Pembangunan sarana komersial

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan RKT, rencana teknis pusat SKP atau rencana detail KPB, dan rencana teknik detail prasarana dan sarana.

(1) Penanaman modal yang dilaksanakan dalam

bentuk pelayanan perpindahan Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c meliputi bidang jasa perpindahan.

(2) Pengembangan usaha pelayanan

perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan pokok pelayanan perpindahan dari daerah asal sampai dengan penempatan di Permukiman Transmigrasi tujuan.

(3) Pengembangan . . .

(3) Pengembangan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan pelayanan bagi Transmigran jenis TSM.

(4) Pengembangan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

(5) Untuk melaksanakan pengembangan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Usaha harus:

• memperoleh pernyataan tertulis dari pemerintah daerah tujuan Transmigrasi tentang ketersediaan tempat tinggal, peluang berusaha, dan kesempatan kerja; dan
• memperoleh rekomendasi tertulis dari pemerintah Daerah Asal yang bersangkutan tentang ketersediaan masyarakat yang mendaftar bertransmigrasi melalui jenis TSM.

(6) Dalam melaksanakan kegiatan pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib:

• menyediakan dan memberikan pelayanan informasi tentang peluang berusaha dan kesempatan bekerja yang tersedia di Kawasan Transmigrasi; dan

• membuat perjanjian tertulis dengan calon Transmigran jenis TSM yang diberikan pelayanan.

Pasal 126 . . .

(1) Pelayanan sosial kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan pokok pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan, atau pendampingan.

(2) Pelayanan sosial kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan/atau perseorangan.

(3) Untuk melaksanakan pelayanan sosial

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok masyarakat dan/atau perseorangan harus:

• memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

• memiliki prasarana dan sarana serta dana pendukung kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan.

(4) Pelayanan sosial kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara koordinatif dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 127 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan penanaman modal dan pelaksanaan penyediaan tenaga dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Untuk memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Transmigrasi, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan layanan komunikasi, informasi, dan edukasi.

(2) Pelayanan komunikasi, informasi, dan

edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• sosialisasi konsep, kebijakan, strategi, dan program Ketransmigrasian yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan;

• dialog mengenai konsep, kebijakan, strategi, dan program-program Ketransmigrasian yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan;

• pengarahan, bimbingan, dan advokasi dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Transmigrasi; dan

• pelayanan administrasi berupa layanan penunjang untuk mempermudah peran serta masyarakat.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan

komunikasi, informasi, dan edukasi diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan

secara koordinatif dan terintegrasi dengan program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Transmigrasi di kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pelaksanaan koordinasi dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan