Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• Kawasan Transmigrasi;

• penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan;

• perencanaan Kawasan Transmigrasi;

• pembangunan Kawasan Transmigrasi;

• pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi;

• jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok;

• pelaksanaan pemberian bantuan Badan Usaha kepada Transmigran;

• peran serta masyarakat;

• koordinasi dan pengawasan; dan

• sanksi administratif.

Pasal 4 . . .