KETRANSMIGRASIAN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
3. Transmigrasi adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.
4. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
5. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
6. Satuan Kawasan Pengembangan adalah suatu kawasan yang terdiri atas beberapa Satuan Permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama.
7. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian.

Penyelenggara transmigrasi berasaskan:

• kepeloporan;…

PRESIDEN

• kepeloporan;
• kesukarelaan;
• kemandirian;
• kekeluargaan;
• keterpaduan; dan
• wawasan lingkungan.

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perwujudan integrasi masyarakat.

Bagian Kesatu Jenis Transmigrasi

(1) Jenis transmigrasi terdiri atas Transmigrasi Umum, Transmigrasi

Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

(2) Jenis transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan melalui pola usaha pokok.

Pasal 7…

PRESIDEN

Transmigrasi Umum diselenggarakan oleh Pemerintah.

(1) Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah

bekerja sama dengan Badan Usaha.

(2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah

bertindak selaku penanggung jawab penyelenggaraan transmigrasi sekaligus sebagai pihak yang mewakili kepentingan transmigran.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin

kemitraan usaha dengan transmigran.

(4) Hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berlangsung setara, adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

(5) Ketentuan tentang kerja sama dan kemitraan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1) Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang

bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah.

(2) Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilakukan melalui kerja sama

dengan Badan Usaha, hak dan kewajiban masing-masing serta cara pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara transmigran dan Badan Usaha.

Bagian Kedua Transmigran

Pasal 10.

(1) Setiap warga negara Republik Indonesia dapat ikut serta sebagai

transmigran.

(2) Keikutsertaan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan atas kesukarelaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3) Transmigran terdiri atas kepala keluarga beserta anggota

keluarganya.

(4) Untuk...

PRESIDEN

(4) Untuk kepentingan tertentu, Pemerintah dapat menetapkan

pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

(5) Ketentuan tentang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan pengeculian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Penduduk di wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigrasi.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 10 ayat (1), transmigran pada Transmigrasi Umum diutamakan bagi penduduk yang berasal dari:

• wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan/atau terbatas lapangan kerja yang tersedia dan/atau merupakan lahan kritis;
• daerah yang terkena bencana alam atau gangguan keamanan;
• perambah hutan dan peladang berpindah; dan
• wilayah yang tempat tinggalnya dijadikan proyek pembangunan bagi kepentingan umum.

(1) Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak untuk memperoleh

bantuan dari Pemerintah berupa:

• informasi seluas-luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta informasi lain tentang lokasi tujuan transmigrasi;

• pendidikan dan pelatihan persiapan, perbekalan, dan pelayanan pengangkutan ke lokasi tujuan;

• lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;

• sarana produksi dan/atau sarana usaha;

• sanitasi dan sarana air bersih;

• catu pangan hingga transmigran mampu berproduksi atau mendapat penghasilan;

• bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha;

• fasilitas...

PRESIDEN

• fasilitas pelayanan umum permukinan; I. prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil usaha; dan
• bimbingan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan.

(2) Ketentuan tentang bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan memperoleh

bantuan dari Pemerintah berupa:

• informasi seluas-luasnya tentang peluang kerja dan usaha serta informasi lain yang diperlukan tentang lokasi tujuan transmigrasi;
• bimbingan umum dan bantuan prasarana pelatihan;
• pelayanan kepindahan dan penempatan di lokasi tujuan;
• lahan usaha dan/atau sarana usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
• sanitasi dan sarana air bersih;
• sebagian kebutuhan sarana produksi;
• penyediaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan fasilitas pelayanan sosial permukiman; dan
• pembinaan hubungan kemitraan usaha dan bimbingan sosial serta administrasi pemerintah.

(2) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dapat

memperoleh bantuan catu pangan dari Pemerintah.

(3) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, mendapat

bantuan dari Badan Usaha mitranya berupa:

• perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran atas jaminannya;
• bimbingan usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
• pelatihan, penyuluhan dan peningkatan produktivitas;
• informasi usaha;
• jaminan pemasaran hasil produksi;
• sebagian kebutuhan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan sosial permukiman; dan
• jaminan pendapatan yang layak bagi transmigran.

(4) Ketentuan...

PRESIDEN

(4) Ketentuan tentang bantuan Pemerintah dan Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1) Transmigrasi pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dapat

memperoleh bantuan dari Pemerintah berupa:

• informasi seluas-luasnya tentang peluang kerja dan usaha serta informasi lain yang dibutuhkan tentang daerah tujuan transmigrasi;
• pengurusan kepindahan dan penempatan di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan/atau Lokasi Permukiman Transmigrasi;
• bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau usaha;
• lahan tempat tinggal dan/atau lahan usaha dengan status hak milik, serta ramuan rumah;
• penyediaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan sosial permukiman;
• pembinaan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintah; dan
• bimbingan, pengembangan, dan perlindungan kemitraan usaha.

(2) Kebutuhan pengembangan usaha transmigrasi di luar bantuan

Pemerintah diupayakan melalui kemampuan swadaya dan/atau melalui bantuan Badan Usaha.

(3) Ketentuan tentang bantuan Pemerintah dan Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Setiap transmigran berkewajiban untuk:

• bertempat tinggal menetap di permukiman transmigrasi;

• memelihara kelestarian lingkungan;

• memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna;

• mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan aset produksinya;

• memelihara…

PRESIDEN

• memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya; dan
• mematuhi ketentuan ketransmigrasian.

Bagian Ketiga Ketentuan Pelaksana

Ketentuan tentang pelaksanaan Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, Transmigrasi Swakarsa Mandiri serta pola usaha, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah menetapkan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dal Lokasi Permukiman Transmigrasi.

(1) Wilayah Pengembangan Transmigrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 penetapannya didasarkan pada pertimbangan potensi wilayah yang memungkinkan pengembangannya bagi upaya mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah.

(2) Wilayah Pengembangan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikembangkan melalui pembangunan satuan-satuan kawasan pengembangan.

(3) Dalam satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdapat beberapa satuan permukiman transmigrasi.

(1) Lokasi Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 dikembangkan diluar Wilayah Pengembangan

Transmigrasi.

(2) Lokasi Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah

dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang.

Pasal 21…

PRESIDEN

Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan Pasal 20 diwujudkan melalui penyelenggaraan Transmigrasi Umum dan/atau Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan/atau Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

(1) Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi

Permukiman Transmigrasi dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan pembangunan Wilayah

Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi.

(2) Alokasi penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Tanah yang diperoleh Pemerintah untuk penyelenggaraan

transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal tanah yang akan Diberikan kepada transmigran dikuasai

oleh Badan Usaha, tanah tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tanah...

PRESIDEN

(3) Tanah yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan

status hak milik.

(1) Penyiapan permukiman transmigrasi diarahkan bagi terwujudnya

permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.

(2) Penyiapan permukiman meliputi penyiapan areal, perencanaan

permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana permukiman transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha.

(3) Perencanaan penyiapan permukiman disusun berdasarkan potensi

sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

(4) Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi Umum dilaksanakan

oleh Pemerintah.

(5) Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan Usaha berdasarkan rencana yang disusun sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

(6) Pembukaan lahan tempat tinggal dan lahan usaha serta penyediaan

sarana usaha dalam Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilakukan oleh Transmigran dan dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

(7) Ketentuan yang penyiapan permukiman diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah memberikan informasi mengenai ketersediaan lapangan

kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis dan adat istiadat di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan/atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.

(2) Setiap...

PRESIDEN

(2) Setiap orang mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk

menetapkan pilihan lapangan kerja dan/atau usaha di Wilayah Pengembangan Transmigrasi sesuai dengan kualifikasi kemampuan masing-masing.

Pemerintah menyeleksi setiap calon transmigran.

(1) Calon transmigran pada Transmigrasi Umum diseleksi berdasarkan

prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan.

(2) Calon transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan

Transmigrasi Swakarsa Mandiri diseleksi berdasarkan kesesuaian antara kesempatan kerja atau usaha yang tersedia dan dipilih dengan kesiapan dan keahliannya.

(1) Calon transmigran yang dinyatakan lulus seleksi diberi pendidikan

dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan.

(2) Pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran pada

Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran pada

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

(4) Pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran pada

Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang terkait dengan Badan Usaha dilaksanakan oleh Badan Usaha yang bersangkutan.

(1) Penempatan transmigran di permukiman transmigrasi dilaksanakan

setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal.

(2) Penempatan transmigran pada Transmigrasi Umum dilaksanakan

oleh Pemerintah.

(3) Penempatan transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama.

(4) Penempatan...

PRESIDEN

(4) Penempatan transmigrasi pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri

dilaksanakan sendiri oleh transmigran atau Badan Usaha yang menyediakan lapangan kerja atau usaha dan dapat dibantu oleh Pemerintah.

Ketentuan tentang tata cara pemberian informasi, seleksi, pendidikan dan pelatihan, serta penempatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan

permukiman transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi masyarakat transmigrasi dengan penduduk sekitar dan kelestarian secara berkelanjutan.

(2) Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan

permukiman transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya.

(3) Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan

permukiman transmigrasi didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara perpadu dengan berbagai sektor pembangunan lain dan pembangunan daerah serta berwawasan lingkungan.

(4) Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan

permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang;

• ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada;
• sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan akulturasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar;
• mental spiritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• pengembangan kelembahaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan perangkat desa definitif; dan
• lingkungan...

PRESIDEN

• lingkungan permukiman untuk menuju terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup di sekitar permukiman transmigrasi.

Ketentuan tentang pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau

selambat-lambatnya lima tahun sejak penempatan transmigran, pembinaan permukiman transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Dengan adanya penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka permukiman transmigrasi berubah menjadi desa definitif serta status sebagai transmigran menjadi berakhir.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas status

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk

berperan serta dalam penyelenggaraan transmigrasi.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau Badan Usaha.

(3) Pemerintah mendorong dan berkewajiban memberikan kemudahan

kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan Badan Usaha untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transmigrasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi perlaksanaan peran

serta perseorangan, kelompok masyarakat, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI…

PRESIDEN

Menteri melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

Menteri berwenang mengambil tindakan administrasi terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan tentang bentuk serta jenis tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Penyelenggaraan transmigrasi yang sedang berlangsung disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor

1. dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42…

PRESIDEN

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1997

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1997

,

ttd,

MOERDIONO.

PRESIDEN