Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

(1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BNPB, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN. (2) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

BNPB mempunyai tugas : a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; b. MENETAPKAN standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada PRESIDEN setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNPB menyelenggarakan fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BNPB terdiri atas : a. Kepala; b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi : a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional; b. pemantauan; dan c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BNPB dan 19 (sembilan belas) anggota.

(1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari : a. 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah; dan b. 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional. (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewakili: a. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; b. Departemen Dalam Negeri; c. Departemen Sosial; d. Departemen Pekerjaan Umum; e. Departemen Kesehatan; f. Departemen Keuangan; g. Departemen Perhubungan; h. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral; i. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan j. Tentara Nasional Republik INDONESIA. (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPB.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari: a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Deputi Bidang Penanganan Darurat; d. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; e. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; f. Inspektorat Utama; g. Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BNPB; b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BNPB; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang‐undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPB; d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BNPB; e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPB.

Sekretariat Utama terdiri dari: a. Biro Perencanaan; b. Biro Keuangan; c. Biro Hukum dan Kerjasama; dan d. Biro Umum.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, program dan anggaran lintas‐sektor, dan program dan anggaran bantuan luar negeri, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; b. penyusunan program dan anggaran yang bantuan luar negeri, dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan BNPB.

Biro Perencanaan terdiri dari: a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I; b. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan c. Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IB.

(1) Subbagian Program dan Anggaran IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN. (2) Subbagian Program dan Anggaran IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan www.djpp.kemenkumham.go.id

anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IIA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IIB.

(1) Subbagian Program dan Anggaran IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri. (2) Subbagian Anggaran IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas www.djpp.kemenkumham.go.id

Negara (KPKN), termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; b. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri.

Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri dari: a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran I; dan b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran II.

(1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan program, kegiatan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping. (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri.

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan BNPB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran BNPB; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan permbinaan tata usaha keuangan anggaran BNPB; dan c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan BNPB. www.djpp.kemenkumham.go.id

Biro Keuangan terdiri dari: a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Perbendaharaan; dan c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan angaran serta pengelolaan anggaran di lingkungan BNPB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; dan b. penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri.

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I; dan b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II.

(1) Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN, termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping. (2) Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan di lingkungan BNPB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perbendaharaan untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN, termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; dan b. pelaksanaan perbendaharaan untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri.

Bagian Perbendaharaan terdiri dari: a. Subbagian Perbendaharaan I; b. Subbagian Perbendaharaan II.

(1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN, termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping. (2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan di lingkungan BNPB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penyiapan bahan verifikasi anggaran; dan b. penyiapan bahan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri dari: a. Subbagian Verifikasi; dan b. Subbagian Akuntansi Pelaporan.

(1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi anggaran. (2) Subbagian Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi dan bahan penyusunan laporan keuangan.

Biro Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang‐undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Biro Hukum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan peraturan perundang‐undangan dan penelaahan masalah hukum di bidang penanggulangan bencana; dan b. penyiapan bahan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan bencana.

Biro Hukum dan Kerjasama terdiri dari: a. Bagian Hukum; b. Bagian Kerjasama Internasional; c. Bagian Kerjasama Antar Lembaga.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang‐undangan dan penelaahan masalah hukum di bidang penanggulangan bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang‐undangan di bidang penanggulangan bencana; dan b. penyiapan bahan telaahan masalah hukum di bidang penanggulangan bencana.

Bagian Hukum terdiri dari: a. Subbagian Perundang‐undangan; dan b. Subbagian Penelaahan Hukum.

(1) Subbagian Perundang‐undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang‐undangan di bidang penanggulangan bencana. (2) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan hukum di bidang penanggulangan bencana.

Bagian Kerjasama Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar negara, dengan Badan‐badan PBB serta dengan organisasi internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar negara dan Badan‐badan PBB; dan b. penyiapan bahan koordinasi analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi internasional.

Bagian Kerjasama Internasional terdiri dari: a. Subbagian Kerjasama Antar Negara dan Badan‐badan PBB; b. Subbagian Organisasi Internasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Subbagian Kerjasama Antar Negara dan Badan‐badan PBB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analsisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar negara, dan Badan‐badan PBB. (2) Subbagian Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan Organisasi Internasional.

Bagian Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga usaha dan NGO Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Kerjasama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan NGO Nasional; dan b. penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga usaha.

Bagian Kerjasama Antar Lembaga terdiri dari: a. Subbagian Kerjasama Lembaga Nasional; dan b. Subbagian Kerjasama Lembaga Usaha.

(1) Subbagian Lembaga Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Nasional. (2) Subbagian Lembaga Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Usaha.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga serta perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi; b. pelaksanaan urusan kepegawaian;dan c. pelaksanaan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

Biro Umum terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha; b. Bagian Kepegawaian; dan c. Bagian Rumah Tangga;

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan b. pelaksanaan urusan persuratan, arsip dan dokumentasi.

Bagian Tata Usaha terdiri dari: (1) Subbagian Tata Usaha pimpinan; dan (2) Subbagian Persuratan, Arsip dan Dokumentasi.

(1) Subbagian Tata Usaha pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan. (2) Subbagian Persuratan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, arsip dan dokumentasi.

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi urusan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;dan b. penyiapan bahan pengadaan pegawai dan pengembangan pegawai;

Bagian Kepegawaian terdiri dari: a. Subbagian Administrasi Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; dan b. Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai.

(1) Subbagian Administrasi Mutasi dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai. (2) Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pengembangan pegawai.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol, ketertiban dan keamanan; b. pelaksanaan urusan peralatan kerja, perlengkapan, pemeliharan gedung, kendaraan dan barang inventaris kantor .

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri dari: a. Subbagian Urusan Dalam; dan b. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, protokol, ketertiban dan keamanan; (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan peralatan kerja, perlengkapan, pemeliharaan gedung, kendaraan dan barang inventaris kantor. www.djpp.kemenkumham.go.id

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari: a. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana; b. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat; dan c. Direktorat Kesiapsiagaan.

Direktorat Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengurangan risiko bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pencegahan; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang mitigasi; dan d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengurangan risiko bencana.

Direktorat Pengurangan Risiko Bencana terdiri dari: a. Subdirektorat Pencegahan; dan b. Subdirektorat Mitigasi.

Subdirektorat Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang identifikasi risiko dan analisis risiko.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Subdirektorat Pencegahan mempunyai menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang pencegahan; b. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan pengkajian risiko; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan risiko; d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan; dan e. penyusunan pedoman, fasilitasi dan pemantauan rencana penanggulangan bencana.

Subdirektorat Pencegahan terdiri dari: a. Seksi Pengkajian Risiko; dan b. Seksi Pengelolaan Risiko.

(1) Seksi Pengkajian Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengkajian risiko bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Seksi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengelolaan risiko.

Subdirektorat Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang mitigasi dan standardisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Subdirektorat Mitigasi menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang mitigasi; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan di bidang mitigasi struktur; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang standar teknis dan mitigasi non struktur; dan d. penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang mitigasi.

Subdirektorat Mitigasi dan Standarisasi terdiri dari: a. Seksi Mitigasi Struktur; dan b. Seksi Mitigasi Non Struktur.

(1) Seksi Mitigasi Struktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang mitigasi struktur. (2) Seksi Mitigasi Non Struktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang mitigasi non struktur.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemberdayaan masyarakat; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peranserta lembaga usaha; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peranserta organisasi sosial masyarakat nasional dan internasional; d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari: a. Subdirektorat Peran Lembaga Usaha; b. Subdirektorat Peran Organisasi Sosial Masyarakat; dan c. Subdirektorat Peran Masyarakat.

Subdirektorat Peran Lembaga Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Subdirektorat Peran Lembaga Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang peran lembaga usaha; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta lembaga usaha padat modal; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta lembaga usaha padat karya; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang peranserta lembaga usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Peran Lembaga Usaha terdiri dari: a. Seksi Usaha Padat Modal; dan b. Seksi Usaha Padat Karya.

(1) Seksi Usaha Padat Modal; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang peranserta Lembaga Usaha Padat Modal (LUPM). (2) Seksi Usaha Padat Karya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang peranserta Lembaga Usaha Padat Karya (LUPK).

Subdirektorat Peran Organisasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peranserta organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Subdirektorat Peran Organisasi Sosial Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang peran organisasi sosial masyarakat; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta organisasi internasional; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta organisasi sosial masyarakat nasional; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang peran serta organisasi sosial masyarakat.

Subdirektorat Peran Organisasi Sosial Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Organisasi Internasional; dan b. Seksi Organisasi Sosial Masyarakat Nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Seksi Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peran serta organisasi internasional. (2) Seksi Organisasi Sosial Masyarakat Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peran serta organisasi sosial masyarakat nasional.

Subdirektorat Peran Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Subdirektorat Peran Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang peran serta masyarakat; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang ketahanan masyarakat terhadap bencana; d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang peran masyarakat; dan e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan fasilitasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Subdirektorat Peran Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Peningkatan Kesadaran Masyarakat; dan b. Seksi Peningkatan Ketahanan Masyarakat.

(1) Seksi Peningkatan Kesadaran Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pedoman dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan, di bidang peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Seksi Peningkatan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pedoman dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang ketahanan berbasis masyarakat.

Direktorat Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga; d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumberdaya; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Direktorat Kesiapsiagaan terdiri dari: a. Subdirektorat Peringatan Dini; b. Subdirektorat Perencanaan Siaga; dan c. Subdirektorat Penyiapan Sumberdaya.

Subdirektorat Peringatan Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peringatan dini.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Subdirektorat Peringatan Dini menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang peringatan dini; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pedoman serta pelaksanaan pemaduan sistem jaringan; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pedoman serta pelaksanaan pemberian peringatan;dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan gejala bencana di bidang peringatan dini.

Subdirektorat Peringatan Dini terdiri dari: a. Seksi Pemaduan Sistem Jaringan;dan b. Seksi Pemantauan dan Peringatan.

(1) Seksi Pemaduan Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemaduan sistem jaringan. (2) Seksi Pemantauan dan Peringatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemantauan dan peringatan.

Subdirektorat Perencanaan Siaga mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan siaga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Subdirektorat Perencanaan Siaga menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang perencanaan siaga; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebutuhan dan potensi sumberdaya; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penerapan rencana siaga; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan gejala bencana di bidang perencanaan siaga. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Perencanaan Siaga terdiri dari: a. Seksi Kebutuhan dan Potensi Sumberdaya; dan b. Seksi Penerapan Rencana Siaga.

(1) Seksi Kebutuhan dan Potensi Sumberdaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang kebutuhan dan potensi sumberdaya. (2) Seksi Penerapan Rencana Siaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penerapan rencana siaga.

Subdirektorat Penyiapan Sumberdaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyiapan sumber daya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Subdirektorat Penyiapan Sumberdaya menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penyiapan sumberdaya; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan untuk penyediaan dan penyiapan sumber daya; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengendalian sumberdaya; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyiapan sumberdaya.

Subdirektorat Penyiapan Sumberdaya terdiri dari: a. Seksi Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya; dan b. Seksi Pengendalian.

(1) Seksi Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyediaan dan penyiapan sumber. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pengendalian penyediaan dan penyiapan sumber daya.

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Deputi Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.

Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri dari: a. Direktorat Tanggap Darurat; b. Direktorat Bantuan Darurat; dan c. Direktorat Perbaikan Darurat.

Direktorat Tanggap Darurat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan pengggulangan bencana pada saat tanggap darurat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Tanggap darurat menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang tanggap darurat; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan darurat; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian operasi; d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan dan evakuasi; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat.

Direktorat Tanggap darurat terdiri dari: a. Subdirektorat Perencanaan Darurat; b. Subdirektorat Pengendalian Operasi; dan c. Subdirektorat Penyelematan dan Evakuasi.

Subdirektorat Perencanaan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, komandopelaksanaan, hubungan kerja perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan darurat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Subdirektorat Perencanaan Darurat menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang perencanaan darurat; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pendataan darurat; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan operasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan darurat.

Subdirektorat Perencanaan Darurat terdiri dari: a. Seksi Pendataan Darurat; dan b. Seksi Perencanaan Operasi.

(1) Seksi Pendataan Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pendataan darurat. (2) Seksi Perencanaan Operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perencanaan operasi.

Subdirektorat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang di bidang pengendalian operasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Subdirektorat Pengendalian Operasi menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang pengendalian operasi; b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembuatan pedoman dan pengorganisasian posko; c. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana posko; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengendalian operasi.

Subdirektorat Pengendalian Operasi terdiri dari: a. Seksi Pengorganisasian Pos Komando; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Pos Komando. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Seksi Pengorganisasian Pos Komando mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pengorganisasian posko. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pos Komando mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang sarana dan prasarana posko.

Subdirektorat Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyelamatan dan evakuasi korban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Subdirektorat Penyelamatan dan Evakuasi menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana; b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan penyelamatan korban bencana; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pertolongan dan evakuasi korban bencana; d. melaporkan perkembangan dan upaya penanganan evakuasi korban bencana; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Subdirektorat Penyelamatan dan Evakuasi terdiri dari: a. Seksi Penyelamatan; dan b. Seksi Evakuasi.

(1) Seksi Penyelamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyelamatan korabn bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Seksi Evakuasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Direktorat Bantuan Darurat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan darurat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Direktorat Bantuan Darurat menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang bantuan darurat; b. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan sandang dan pangan; c. penyiapan perencanaan,dan pelaksanaan di bidang bantuan kesehatan dan air bersih; d. penyiapan perencanaan,dan pelaksanaan di bidang bantuan hunian sementara; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan darurat.

Direktorat Bantuan Darurat terdiri dari: a. Subdirektorat Bantuan Sandang Pangan; b. Subdirektorat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih; dan c. Subdirektorat Bantuan Hunian Sementara.

Subdirektorat Bantuan Sandang Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan sandang pangan bagi korban bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Bantuan Sandang Pangan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang bantuan sandang pangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan sandang; c. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan pangan; d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan sandang pangan.

Subdirektorat Bantuan Sandang Pangan terdiri dari: a. Seksi Bantuan Sandang; dan b. Seksi Bantuan Pangan.

(1) Seksi Bantuan Sandang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan , pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemberian bantuan, bagi korban bencana. (2) Seksi Bantuan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan , pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemberian bantuan, pangan bagi korban bencana.

Subdirektorat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan kesehatan bagi korban bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang bantuan kesehatan dan air bersih; b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan kesehatan bagi korban bencana; c. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang air bersih bagi korban bencana; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan kesehatan dan air bersih. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih terdiri dari : a. Seksi Bantuan Kesehatan; dan b. Seksi Bantuan Air Bersih.

(1) Seksi Bantuan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan kesehatan bagi korban bencana. (2) Seksi Bantuan Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemberian bantuan air bersih bagi korban bencana.

Subdirektorat Bantuan Hunian Sementara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemenuhan kebutuhan hunian sementara bagi korban bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Subdirektorat Bantuan Hunian Sementara menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang bantuan kesehatan dan air bersih; b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana; c. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana hunian sementara; d. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pembuatan pedoman pemenuhan kebutuhan hunian sementara bagi korban bencana; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan hunian sementara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Bantuan Hunian Sementara terdiri dari: a. Seksi Pembangunan Hunian Sementara; dan b. Seksi Fasilitas Pendukung Hunian Sementara.

(1) Seksi Penyiapan Pembangunan Hunian Sementara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan rencana, pelaksanaan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. (2) Seksi Fasilitas Pendukung Hunian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan rencana, pelaksanaan fasilitas hunian sementara bagi korban bencana.

Direktorat Perbaikan Darurat mempunyai tugas pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja perencanaan, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Direktorat Perbaikan Darurat menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang perbaikan darurat; b. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang pembersihan lingkungan; c. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang perbaikan sarana vital; d. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemantauan dan pelaporan; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat.

Direktorat Perbaikan Darurat terdiri dari: a. Subdirektorat Pembersihan Lingkungan; b. Suddirektorat Perbaikan Prasarana Vital; dan c. Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Pembersihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pembersihan lingkungan yang terkena bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Pembersihan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang pembersihan lingkungan; b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang penyiapan peralatan. c. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang angkutan; d. fasilitasi pengumpulan puing, sampah dan pembuangan akibat bencana; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pembersihan lingkungan.

Subdirektorat Pembersihan Lingkungan terdiri dari: a. Seksi Penyiapan Peralatan;dan b. Seksi Angkutan.

(1) Seksi Penyiapan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyiapan peralatan pembersihan lingkungan. (2) Seksi Pembuangan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang angkutan pembersihan lingkungan.

Subdirektorat Perbaikan Prasarana dan Sarana Vital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Perbaikan Prasarana Vital menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang perbaikan prasarana dan sarana vital; b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan kerusakan prasarana dan sarana sosial; c. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan perbaikan darurat prasarana dan sarana ekonomi; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perbaikan prasarana dan sarana vital.

Subdirektorat Perbaikan Prasara Vital terdiri dari: a. Seksi Prasarana Sosial; dan b. Seksi Prasarana Ekonomi.

(1) Seksi Prasarana Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat prasarana dan sarana sosial. (2) Seksi Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat prasarana dan sarana ekonomi.

Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang penanganan darurat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang pemantauan dan pelaporan penanganan darurat; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemantauan penanganan darurat; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelaporan penanganan darurat;dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan penanganan darurat.

Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan terdiri dari: a. Seksi Pemantauan;dan b. Seksi Pelaporan.

(1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan penanganan darurat. (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pelaporan penanganan darurat.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;dan d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Direktorat Penilaian Kerusakan; b. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik; c. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi; dan d. Direktorat Penanganan Pengungsi.

Direktorat Penilaian Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Penilaian Kerusakan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penilaian kerusakan; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan pasca bencana; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pembiayaan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan.

Direktorat Penilaian Kerusakan terdiri dari: a. Subdirektorat Inventarisasi Kerusakan; dan b. Subdirektorat Estimasi Pembiayaan.

Subdirektorat Inventarisasi Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi kerusakan akibat bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Inventarisasi Kerusakan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang inventarisasi kerusakan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik; c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan sosialekonomi; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi kerusakan.

Subdirektorat Inventarisasi Kerusakan terdiri dari: a. Seksi Inventarisasi Fisik; dan b. Seksi Inventarisasi Sosial Ekonomi.

(1) Seksi Inventarisasi Fisik mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi fisik. (2) Seksi Inventarisasi Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi sosial‐ekonomi.

Subdirektorat Estimasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang estimasi/perencanaan pembiayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Estimasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang estimasi pembiayaan; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pembiayaan sarana dan pasarana; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pembiayaan fasilitas sosial, dan perumahan penduduk; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang estimasi pembiayaan.

Subdirektorat Estimasi Pembiayaan terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Seksi Estimasi Pembiayaan Bangunan; dan b. Seksi Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi.

(1) Seksi Estimasi Pembiayaan Bangunan mempunyai melakukan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan estimasi pembiayaan bangunan. (2) Seksi Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang estimasi pembiayaan sosial ekonomi.

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik akibat bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan fisik; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum; d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan penduduk; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik.

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik terdiri dari: a. Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum; b. Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial; dan c. Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan.

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan www.djpp.kemenkumham.go.id

umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang teknis fasilitas umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi fasilitas umum; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi fasilitas umum; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum terdiri dari: a. Seksi Rehabilitasi Fasilitas Umum; dan b. Seksi Rekonstruksi Fasilitas Umum.

(1) Seksi Rehabilitasi Fasilitas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabiltasi fasilitas umum. (2) Seksi Rekonstruksi Fasilitas Umum mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rekonstruksi fasilitas umum.

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 192, Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi fasilitas sosial; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi fasilitas sosial; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial.

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial terdiri dari: a. Seksi Rehabilitasi Fasilitas Sosial; dan b. Seksi Rekonstruksi Fasilitas Sosial.

(1) Seksi Rehabilitasi Fasilitas Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi fasilitas sosial. (2) Seksi Rekonstruksi Fasilitas Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rekonstruksi fasilitas sosial.

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 196, Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi perumahan;dan c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi perumahan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan terdiri dari: a. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berat; dan b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ringan.

(1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berat; (2) Seksi Rekonstruksi dan Rekonstruksi Ringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rekonstruksi perumahan.

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan non fisik akibat bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan sosial‐budaya; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan ekonomi; d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan layanan publik, peningkatan kesehatan dan lingkungan; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial‐Ekonomi terdiri dari: a. Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial; dan b. Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 203, Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan sosial; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemulihan sosial; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemulihan budaya; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan sosial.

Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial terdiri dari: a. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya; dan b. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan.

(1) Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan sosial budaya. (2) Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan kesehatan.

Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan ekonomi; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyiapan pelaksanaan pemulihan di bidang bantuan dan pinjaman bagi korban bencana; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan dukungan teknis pemulihan di bidang asuransi bagi korban bencana bencana; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan ekonomi.

Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi terdiri dari: a. Seksi Pemulihan Ekonomi; dan b. Seksi Peningkatan Ekonomi.

(1) Seksi Pemulihan Ekonomi Bantuan dan Pinjaman mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan dan pinjaman korban bencana. (2) Seksi Peningkatan Ekonomi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang asuransi korban bencana.

Direktorat Penanganan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penanganan pengungsi; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penempatan pengungsi; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi.

Direktorat Penanganan Pengungsi terdiri dari: a. Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi; b. Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi;dan c. Subdirektorat Penempatan Pengungsi.

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan pengungsi; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan pengungsi; d. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan pedoman perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi.

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penanganan Pengungsi terdiri dari: a. Seksi Perlindungan Pengungsi; dan b. Seksi Pemberdayaan Pengungsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Seksi Perlindungan Pengungsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan pengungsi. (2) Seksi Pemberdayaan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan pengungsi.

Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang kompensasi; c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengembalian hak pengungsi; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kompensasi dan pengembalian pengungsi.

Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi terdiri dari: a. Seksi Kompensasi; dan b. Seksi Pengembalian Hak.

(1) Seksi Kompensasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberian kompensasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Seksi Pengembalian Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengembalian hak pengungsi.

Subdirektorat Penempatan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penempatan pengungsi korban bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penempatan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penempatan pengungsi; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemulangan dan repatriasi; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang relokasi; d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi pemulangan, repatriasi dan relokasi pengungsi; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penempatan pengungsi.

Subdirektorat Penempatan Pengungsi terdiri dari: a. Seksi Pemulangan dan Repatrasi; dan b. Seksi Relokasi/Pengalihan.

(1) Seksi Pemulangan dan Repatriasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulangan dan repatriasi. (2) Seksi Relokasi/Pengalihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulangan dan repatriasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan c. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri dari: a. Direktorat Logistik; dan b. Direktorat Peralatan.

Direktorat Logistik sebagaimana dimaksud pasal 228 mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang logistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang logistik dalam penyelengaraan penanggulangan bencana; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dibidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan dan distribusi bidang logistik; dan d. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik. www.djpp.kemenkumham.go.id

Direktorat Logistik terdiri dari: a. Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan; dan b. Subdirektorat Penyimpanan dan Distribusi.

Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan; mempunyai tugas penyiapan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang analisis kebutuhan dan pengadaan logistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan analisis kebutuhan logistik; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan; dan d. memantau dan mengevaluasi serta penyusunan laporan dibidang inventarisasi dan pengadaan.

Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan terdiri dari: a. Seksi Analisis Kebutuhan; dan b. Seksi Pengadaan.

(1) Seksi Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang analisis kebutuhan. (2) Seksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengadaan.

Subdirektorat Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan penyimpanan dan distribusi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Penyimpanan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyimpanan dan distribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan distribusi; dan d. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan distribusi logistik.

Subdirektorat Penyimpanan dan Distribusi terdiri dari: a. Seksi Penyimpanan; dan b. Seksi Distribusi.

(1) Seksi Penyimpanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyimpanan. (2) Seksi Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang distribusi.

Direktorat Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peralatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat peralatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan serta pengerahan dan distribusi bidang peralatan; dan d. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peralatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Direktorat Peralatan terdiri dari: a. Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan; b. Subdirektorat Penyimpanan dan Pemeliharaan; dan c. Subdirektorat Pengerahan dan Distribusi.

Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan analisis kebutuhan peralatan; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan peralatan; dan d. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan inventarisasi serta pengadaan peralatan.

Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan terdiri dari: a. Seksi Analisis Kebutuhan; dan b. Seksi Pengadaan.

a. Seksi Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan analisis kebutuhan peralatan. b. Seksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan peralatan.

Subdirektorat Penyimpanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perumusan www.djpp.kemenkumham.go.id

kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyimpanan dan pemeliharaan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat Penyimpanan dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyimpanan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan peralatan; c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan; dan d. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan.

Subdirektorat Penyimpanan dan Pemeliharaan terdiri dari: a. Seksi Penyimpanan; dan b. Seksi Pemeliharaan.

(1) Seksi Penyimpanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyimpanan peralatan. (2) Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemeliharaan peralatan.

Subdirektorat Pengerahan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengerahan dan distribusi peralatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat Pengerahan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengerahan dan distribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengerahan peralatan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan distribusi peralatan; dan d. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dibidang pengerahan dan distribusi peralatan.

Subdirektorat Pengerahan dan Distribusi terdiri dari: a. Seksi Pengerahan; dan b. Seksi Distribusi.

(1) Seksi Pengerahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengerahan peralatan. (2) Seksi Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pendistribusian peralatan.

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BNPB; b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BNPB ; c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;dan d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

Inspektorat Utama terdiri dari: a. Inspektorat I ; b. Inspektorat II; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. www.djpp.kemenkumham.go.id

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan; b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas; c. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas; d. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas; e. pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Pusat Data, Informasi dan Humas; f. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian khusus untuk tujuan tertentu di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, dan Pusat Data, Informasi dan Humas atas petunjuk Kepala BNPB; dan g. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat I;

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan; b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama; c. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama; d. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama; e. pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama; f. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian khusus untuk tujuan tertentu di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama atas petunjuk Kepala BNPB; dan g. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat II;

Subbagian Tata Usaha Inspektorat Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, dan kepegawaian serta kearsipan dan dokumentasi.

Pusat Data, Informasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi, pengembangan basisdata dan sistem informasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Pusat Data, Informasi dan Humas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik; c. penyusunan, pembinaan dan pengembangan basisdata penanggulangan bencana; d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi di bidang kebencanaan; e. penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana; f. pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi; g. penyiapan hubungan dengan pers dan media, serta pengelolaan dokumentasi penanggulangan bencana; h. penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta pengelolaan perpustakaan; dan i. evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana.

Pusat Data, Informasi dan Humas terdiri dari: a. Bidang Data b. Bidang Informasi; c. Bidang Humas; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kkordinasi penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial dan statistik, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik, pengembangan metode dan standard pengelolaan basisdata penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bidang Data menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial dan statistik; b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pengembangan metode dan standard pengelolaan basisdata penanggulangan bencana; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaannya.

Bidang Data terdiri dari: a. Subbidang Pengelolaan Data Spasial; dan b. Subbidang Pengelolaan Data Statistik.

(1) Subbidang Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial, pengembangan metode dan standard pengelolaan basisdata spasial, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. (2) Subbidang Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data statistik, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik, pengembangan metode dan standard pengelolaan basisdata statistik, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.

Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pengelolaan informasi; pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi penanggulangan bencana; penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistim informasi penanggulangan bencana, pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sistem jaringan; b. penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan sistem jaringan; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaannya.

Bidang Informasi terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Subbidang Pengelolaan Sistem Jaringan; dan b. Subbidang Pemeliharaan Sistem Jaringan.

(1) Subbidang Pengelolaan Sisten Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan sitem jaringan. (2) Subbidang Pemeliharaan Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan sistem jaringan.

Bidang Humas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kehumasan; melaksanakan hubungan dengan pers dan media, pengelolaan dokumentasi; penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan pengelolaan perpustakaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bidang Humas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kehumasan; b. penyiapan hubungan dengan pers dan media serta pengelolaan dokumentasi penanggulangan bencana; dan c. penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta pengelolaan perpustakaan.

Bidang Humas terdiri dari: a. Subbidang Media Elektronik;dan b. Subbidang Media Cetak.

(1) Subbidang Media Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media elektronik. (2) Subbidang Penerangan Masyarakat dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukankan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media cetak.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, arsip dan dokumentasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang program; b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penyelenggaraan; c. penyusunan dan pengembangan panduan fasilitator dan bahan ajar teknis kebencanaan;dan d. penatausahaan dan dokumentasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi peserta pelatihan.

Pusat Pelatihan terdiri dari: a. Bidang Program; b. Bidang Kurikulum dan Penyelenggaraan; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan penyusunan programprogram.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bidang Program Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan program; b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan.

Bidang Program Pelatihan terdiri dari: a. Subbidang Penyusunan Program;dan b. Subbidang Evaluasi.

(1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program. (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, rencana dan pelaksanaan evaluasi.

Bidang Kurikulum dan Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kurikulum dan penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Bidang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum;dan b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan.

Bidang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari: a. Subbidang Kurikulum; dan b. Subbidang Penyelenggaraan.

(1) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang kurikulum. (2) Subbidang Pelaksanaan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, arsip dan dokumentasi.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing‐masing berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BNPB. (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

(1) Kepala BNPB mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB. (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu‐waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana. (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lemabaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BNPB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing‐masing maupun antar unit www.djpp.kemenkumham.go.id

organisasi dalam lingkungan BNPB serta dengan instansi lain di luar BNPB sesuai bidang tugasnya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing‐masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah‐langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BNPB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing‐masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing‐masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan‐satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melakukan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian inter di lingkungan masing‐masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra‐bencana dan pasca‐bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari instansi terkait, Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA serta langkah‐langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

Fungsi pelaksanaan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang‐undangan.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNPB sebagaimana diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Di lingkungan BNPB dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis baik teknis penunjang maupun teknis operasional. (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, SATKORLAK PB Provinsi dan SATLAK PB Kabupaten/Kota tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana sampai dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala Pelaksana Harian BAKORNAS PB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BAKORNAS PB, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Mei 2008 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id