PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.

2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai umbah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.

3. Pemberdayaan

PRESIDEN

upaya3. Pemberdayaan Industri adalah kebdakan dan yang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing. selanjutnya+. Industri Kecil dan Industri Menengah yang disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nitai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah. proses5. Industri Hijau adalah Industri yang dalam produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi Iingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. bagi6. Industri Strategis adalah Industri yang penting negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara. setengah jadi,7. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang memPunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. satu8. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan proses Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan produksi yang sama.

1. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan Industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
2. Unit Pelayanan Teknis adalah suatu unit kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang dikelola secara profesional dengan prinsip nirlaba yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada perusahaan atau pelaku usaha IKM dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKM, termasuk penumbuhan pelaku usaha atau wirausaha baru.

1 1. Tenaga . . .

PRES IDEN

1. Tenaga Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disebut TPL adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja ataupun pengangkatan sebagai pegawai tetap dengan fungsi sebagai fasilitator, motivator, komunikator, inisiator, dan dinamisator untuk membimbing dan membantu pengembangan usaha serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha IKM.

2. Konsultan IKM adalah individu atau kelompok yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah tercatat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerinta han : di bidang Perindustrian untuk memberikan Jasa konsultansi IKM.

3. Pemagangan adalah kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang diikuti oleh IKM dan pembina IKM yang dilaksanakan di perusahaan yang lebih maju, lembaga, atau institusi pendidikan.dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan wawasan.

4. Pendampingan adalah kegiatan supervisi untuk membantu meningkatkan kemampuan teknis dan manajcrial perusahaan IKM yang dilakukan secara terus- menerus dalam jangka waktu tertentu.

5. Inkubator Wirausaha Industri adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenantl di bidang Industri.

6. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indoncsia.

7. Jenis Industri adalah bagian dari cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir ctalam proses produksi, yang ditetapkan sesuai klasifikasi dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia

8. Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujucikan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.

9. Sertifrkasi Industri Hijau adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Perusahaan Industri dalam pemenuhan Standdr Industri Hijau.

10. Sertifikat

PRES IDEN

2O. Sertilikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga Sertifikasi lndustri Hijau untuk menyatakan bahu'a Perusahaan Industri telah memenuhi Standar Industri Hijau.

1. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak rnaupun tidak bergerak, untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan oieh pengguna Barang.

3. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, .Iasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

5. Bobot Manfaat Perusahaan adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.

6. Verifikasi adalah kegiatan menghitung nilai TKDN Barang/Jasa dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan berdasarkan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen Barang, perusahaan Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa.

7. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam pengadaan Barang/Jasa.

8. Kerja Sama Internasional di. Bidang tndustri adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan lintas batas negara dalam rangka pengembangan Industri nasional oleh Pemerintah Pusat, badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.

9. Rantai

PRES IDEN

1. Rantai Suplai Global adalah sistem dari organisasi, orang, kegiatan, informasi, clan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi dan mendistribusikan produk Barang dan Jasa dari supplier kepada czrstomer secara global. 3O. Pejabat Perindustrian di Luar Negeri adalah pejabat bidang Perindustrian yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang ditempatkan dan ditugaskan di luar negeri.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang . memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik lndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemcrintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan pemerintah ini 'meliputi:

• penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM;
• Industri Hijau;
• Industri Strategis;
• peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
• Kerja Sama Internasional di Bidang Industri.

BABII ...

PENGUATAN KAPASITAS KELEMB?II, oo PEMBERIAN FASILITAS

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang:

• berdaya saing;
• berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;
• berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
• menghasilkan Barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor. (21 Untuk mewujurikan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
• perumusan dan penetapan kebijakan;
• penguatan kapasitas kelembagaan; dan
• pemberian fasilitas.

(3) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu kepada kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf b paling sedikit dilakukan melalui: pelayanan a. peningkatan kemampuan Sentra IKM, Unit Teknis, TPL, serta Konsultan IKM; dan

• kerja sama

• kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

(1) Peningkatan kemampuan Sentra IKM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan paling sedikit dengan cara:

• membangun Sentra IKM;
• memfasilitasi pembentukan kepengurusan;
• meningkatkan kemampuan-kegiatan usaha; dan
• mendirikan Unit Pelayanan Teknis. (21 Ketentuan mengenai tata cara pendirian Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Peningkatan kemampuan Unit pelayanan Teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

• optimalisasi dan/atau restrukturisasi mesin/peralatan;
• pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis;
• peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
• perluasan jejaring kerja. (21 Ketentuan mengenai pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Peningkatan kemampuan TpL dan Konsultan IKM

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

• pendidikan dan pelatihan;
• Pcmagangan; dan/atau

c.sertifikasi...

PRES IDEN

• sertifikasi kompetensi. (21 Ketentuan mengenai tata cara pendidikan dan pelatihan, Pemagangan, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Apabila jumlah TPL atau Konsultan IKM untuk suatu

daerah belum mencukupi, Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengadaan TPL atau Konsultan IKM dari daerah lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan TpL dan

Konsultan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paring sedikit meliputi:

• pendidikan dan pelatihan;.
• pendirian Inkubator Wirausaha Industri;
• survei dan riset pasar; dan/atau
• pemanfaatan hasil riset.

(1) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan

pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:

• identifrkasi masalah teknis dan manajerial;
• identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan;
• pengembangan desain dan produk;
• pemanfaatan laboratorium;
• survei dan riset pasar;
• pemanfaatan hasil riset; dan/atau
• sertifikasi kompetensi.

(2) Lembaga...

PRES IDEN

(21 Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

Pasal 1 1

(1) Keda sama dengan asosiasi Industri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:

• pengembangan pasar produk Sentra IKM;
• alih teknologi kepada IKM dan Unit pelayanan Teknis;
• pengembangan sumber daya manusia;
• Pemagangan;
• Pendampingan ke Sentra IKM dan Unit pelayanan Teknis; dan/atau
• pembukaan akses ke sumber Bahan Baku bagi Sentra IKM. (21 Asosiasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

(1) Kerja sama dengan asosiasi profesi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:

• pengalihan teknologi kepada Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis;
• pengembangan sumber daya manusia;
• survei dan riset; dan/atau pelayanan d. Pendampingan ke Sentra IKM dan Unit Teknis. (21 Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Bagian

10

Bagian Ketiga Pemberian Fasilitas

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf c diberikan dalam bentuk:

• peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
• bantuan dan bimbingan teknis;
• bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
• bantuan mesin atau peralatan;
• pengembangan produk;
• bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
• bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
• akses pembiayaan, termasuk penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
• penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup; dan/atau
• pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan Kcmitraan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah, Industri Kecil dengan Industri besar, dan Industri Menengah dengan Industri besar, serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya.dengan prinsip saling menguntungkan.

(1) Pemberian fasilitas dalam bentuk peningkatan

kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan ca.ra penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

1. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan berdasarkan kebutuhan, sasaran, dan tujuan pembelajaran.

(3) Pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan

pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan manajerial.

(4) Pendidikan...

PRES IDEN

(41 Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang terakreditasi.

(5) Biaya pendidikan dan pelatihan bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pemberian fasilitas dalam bentuk sertilikasi kompetensi

sebagaimana Cimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara memfasilitasi pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya. (21 Uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

(3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa bantuan biaya untuk mengikuti uji kompetensi.

(4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

(5) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud- pada ayat (3)

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian

bantuan biaya untuk mengikuti uji kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pemberian fasilitas bantuan dan bimbingan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara Pemagangan dan Pendampingan.

(2) Pemberian...

PRES IDEN

t2

(21 Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM.

(3) Biaya Pemagangan dan Pendampingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) dilakukan dengan cara menempatkan pelaku usaha

dan/atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/atau Perusahaan Industri yang lebih maju.

(2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• manajemen usaha;
• penguasaan teknologi;
• proses produksi dan tata letak mesin/peralatan;
• sistem mutu dan standar mutu;
• desain produk; dan/atau
• desain kemasan.

(3) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penyelenggaraan Pemagangan diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16

ayat (1) dilakukan dengan cara menempatkan tenaga ahli, TPL, dan/atau Konsultan IKM pada unit usaha IKM dan/atau Sentra IKM.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)

meliputi:

a.manaJemen...

PRES IDEN

• manajemen usaha;
• penguasaan teknologi;
• proses produksi dan tata letak mesin/peralatan;
• sistem mutu dan standar mutu;
• desain produk;
• desain kemasan; dan/atau
• hak kekayaan intelektual.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penyelenggaraan Pendampingan diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pemberian fasilitas dalam bentuk bantuan Bahan Baku

dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf c diberikan:

• berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong;
• melalui unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong; dan/atau
• melalui pengenalan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong alternatif.

1. Selain pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), bantuan Bahan Baku dan bahan penolong dapat diberikan secara langsqng kepada Industri Kecil.

(3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (21 diberikan kepada IKM yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan Bahan Baku dan bahan penolong. (41 Pembiayaan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(1) Pemberian fasilitas berdasarkan skema penyediaan

Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kerja sama penyediaan Bahan Baku antara pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan penyedia Bahan Baku dan IKM. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 2 1

(l) Pemerintah hrsat dan/atau pemerintah Daerah mendirikan dan mengelola unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (l) huruf b. (21 Lokasi unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan memperhatikan potensi Sentra IKM dan rencana pengembangannya.

(3) Unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat metatutan pengolahan awal guna penyiapan Bahan Baku. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan pengelolaan unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pengenalan penggunaan Bahan Baku dan bahan

penolong alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji coba Bahan Baku dan bahan penoiong alternatif di peruiahaan IKM. l2l Bahan Baku dan bahan penolong alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasiorial.

(3) Ketentuan. . .

REPUBLIK INOONESIA

15

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenalan penggunaan

Bahan Baku dan bahan penolong alternatif sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l diatur Peraturan Menteri.

(1) Pemberian fasilitas bantuan mesin atau peralatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/atau ragam produk. (21 Pemberian fasilitas bantuan mesin atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

• pemberian secara langsung; atau
• potongan harga pembelian mesin atau peralatan.

(3) Fasilitas bantuan mesin atau peralatan melalui

pemberian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a diberikan kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yarrg masih menggunakan peralatan dengan teknologi tradisional/manual. (41 Fasilitas bantuan mesin atau peralatan melalui potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat(21huruf b dapat diberikan pada tahun berjalan atau pada tahun berikutnya.

(1) Menteri, gubernur, danf atau bupati/wali kota melakukan

verihkasi terhadap permintaan fasilitas bantuan mesin dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. (21 Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (L), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat menunjuk atau bekeda sama dengan lembaga independen.

(3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berupa lembaga penelitian dan pengembangan,

perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan

t6 lO Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas bantuan mesin dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pemberian fasilitas pengembangan produk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diberikan kepada IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk. pengembangan produk sebagaimanal2l Pemberian fasilitas dimaksud pada ayat (l) berupa:

• bantuan penelitian dan pengembangan produk;
• promosi alih teknologi;
• bantuan desain produk;
• bantuan desain kemasan;
• pembuatan purwarupa (prototype)produk; dan/atau
• uji coba pasar.

(3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, untuk Industri Kecil dapat diberikan fasilitas:

• pemberian konsultansi, bimbingan, advokasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan/atau
• bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk Standar Nasional Indonesia, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya. (41 Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dilakukan melalui kerja sarna dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga sertifikasi produk, atau lembaga lainnya.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai

oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya baik secara sendiri atau secara bersama dengan perusahaan IKM.

(6) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian

fasilitas pengembangan produk diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal26...

(1) Pemberian fasilitas bantuan pencegahan pencemaran

lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hrjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan dengan cara:

• bantuan penJrusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
• bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup;
• penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama; dan/atau
• Sertifikasi Industri Hijau. (21 Fasilitas bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup,

(3) Bantuan pen)rusunan upaya pengelolaan lingkungan

hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kerja dengan lembaga ""-" penelitian dan pengembangan, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup dan Industri Hijau. (41 Penyelengaraan pengelolaan air limbah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintr.h D""r.h X"brp"ten/Kota.

(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat

membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(6) Menteri menetapkan IKM yang berpotensi menimbulkan

pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

Pasal27...

18

Pasal27 (l) Pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurrrf g diberikan dengan cara:

• penyediaan data dan/atau informasi peluang pasar;
• penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya;
• temu usaha; dan/atau
• kompetisi produk inovatif dan kreatif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas

bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pemberian fasilitas akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilakukan dengan cara:

• penyediaan informasi skema pembiayaan; dan
• pen5rusunan studi kelayakan usaha.

(1) Pemberian fasilitas penyediaan modal awal bagi

wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk memulai kegiatan usaha. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)l2l Pemberian fasilitas diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan cara:

• investasi berupa mesin, peralatan, dan/atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak; dan/atau
• modal kerja berupa Bahan Baku, bahan penolong, dan/atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Pemberian fasilitas penyediaan modal awal bagi

wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada wirausaha baru Industri Kecil yang menjadi peserta program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Wirausaha .

PRES IDEN

_ 19_

(4) Wirausaha baru Industri Kecil yang ingin mendapatkan

fasilitas penyediaan modal awal harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha.

(5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

menugaskan tim ahli untuk melakukan evaluasi atas rencana usaha dan memberikan rekomendasi terhadap kebutuhan dan besaran modal awal yang diperlukan.

(6) Ketentuan mengenai program Pemerintah pusat dan

Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan wirausaha baru Industri Kecil, penetapan kriteria, besaran, tata cara, dan prosedur pemberian modal awal bagi wirausaha baru ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

(l) Pemberian fasilitas penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dilakukan dengan cara:

• relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri yang sudah ada; dan /atau
• pembangunan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

(2) Relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran

lingkungan hidup pada kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

(3) Pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(1) Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan

keterkaitan, dan hubungan Kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah, Industri Kecil dengan lndustri besar, dan Industri Menengah dengan Induitri besar, serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimakJud dalam Pasal 13 hurufj dilakukan dengan cara:

a.kegiatan...

PRES IDEN

• kegiatan temu usaha;
• bantuan pen)rusunan proposal, kontrak, dan/atau profil; dan
• fasilitas lain yang diperlukan guna menjalin hubungan Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan Kemitraan Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Standardisasi Industri Hrjau

Standardisasi Industri Hijau terdiri dari:

• Standar Industri Hijau; dan
• Sertilikasi Industri Hijau.

standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

• Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;
• proses produksi;
• produk;
• manajemen pengusahaan; dan
• pengelolaan limbah.

(1) Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 huruf a harus digunakan secara efisien dan efektif dengan mengupayakan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong terbarukan.

(2) Energi...

PRES IDEN

-2L-

(2) Energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a

harus digunakan secara efisien dan efektif dengan mengupayakan penggunaan energi baru dan terbarukan.

(3) Proses produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33

huruf b dilakukan dengan optimalisasi kinerja proses produksi.

(4) Produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c

harus memenuhi persyaratan mutu, termasuk kemasannya.

(5) Manajemen pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 huruf d harus mengadopsi sistem manajemen

pengusahaan yang berlaku.

(6) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud daram pasal

33 huruf e harus menggunakan teknologi yang efektif untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan.

(1) Menteri men]rusun standar Industri Hijau sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 berdasarkan Jenis Industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. (21 Pen5rusunan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, asosiasi Industri, perusahaan Industri, dan/atau lembaga terkait.

(3) Pen5rusunan standar Industri Hijau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diiakukan berdasarkan pandr", y"rrg ditetapka-n oleh Menteri.

(1) Penerapan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. l2l Pemberlakuan Standar Industri Hijau secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengln mempertimbangkan:

• ketersediaan sumber daya alam; dan/atau
• daya dukung lingkungan hidup.

(3) Pemberlakuan .

PRES IDEN

(3) Pemberlakuan Standar Industri Hijau secara wajib

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar Industri Hijau diberikan Sertifikat Industri Hijau.

(1) Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf b dilakukan melalui suatu rangkaian

proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. (21 Lembaga Sertifikasi Industri Hijau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

(3) Dalam hal belum terdapat lembaga Sertifikasi Industri

Hijau yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Menteri dapat menunjuk lembaga sertifikasi Industri Hijau.

(4) Menteri melakukan pengawasan terhadap lembaga

sertifikasi Industri Hijau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayar (3).

(1) Lembaga sertifikasi Industri Hijau daram melakukan

pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan oleh auditor Industri Hijau.

(2) Auditor Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditoi lnaust.i

Hijau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi auditor

Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat(2ldiatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal40...

PRES IDEN

23

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penerapan

Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri menunjuk pejabat pengawas dan/atau lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penerapan

Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Fasilitas Industri Hrjau

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau.

Pasal42

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa

fasilitas fiskal dan fasilitas nonfrskal. (21 Fasilitas liskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Bentuk fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Industri dalam penerapan Industri Hijau;

• pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

• pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan opcrasional sektor Industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi Perusahaan Industri yang merupakan obyek vital nasional dan memiliki Sertifikat Industri Hijau; dan/atau

• penyediaan.

• penyediaan bantuan promosi hasil produksi.

(4) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan bentuk

fasilitas nonfiskal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Penggunaan Produk Industri Hijau

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan produk yang memiliki Sertifikat Industri Hijau.

Bagian Kesatu Umum

(1) Industri Strategis terdiri atas Industri yang:

• memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
• meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
• mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. (21 Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Negara.

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud. pada ayat l2l dilakukan melalui:

• pengaturan kepemilikan;
• penetapan kebijakan;
• pengaturan perizinan;
• pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
• pengawasan.

Bagian

PRES IDEN

Bagian Kedua Pengaturan Kepemilikan

(1) Kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

• penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;
• pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta; atau
• pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing. (21 Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat

dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan batasan saham milik Pemerintah Pusat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

(1) Menteri mengusulkan kepemilikan atas Industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b yang akan ditetapkan sebagai Industri Strategis. (21 Kepemilikan atas Industri Strategis yang mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (l) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) huruf b terdiri dari:

• penetapan Jenis Industri Strategis;

• pemberian fasilitas; dan

• pemberian . .

c pemberian kompensasi kerugian

(U Menteri mengusulkan Jenis Industri strategis seterah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. (21 Jenis Industri strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan presiden.

pasal(1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam 47 huruf b dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka pembangunan dan pengembangan Industri Strategis.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada Industri Strategis yang melakukan:

• pendalaman struktur;
• penelitian dan pengembangan teknologi;
• pengujian dan sertifikasi; atau
• restrukturisasi mesin dan peralatan.

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (f) berupa

fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal.

(4) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang- undangan.

(5) Fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat diberikan paling sedikit dalam bentuk:

• kemudahan pelayanan perizinan;
• kemudahan memperoleh lahan/lokasi; dan
• pemberian bantuan teknis.

(1) Pemberian kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 huruf c dilakukan oreh pemerintah pusat bagi Industri Strategis..

(2) Kompensasi...

PRES IDEN

(21 Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas kerugian yang dialami oleh Industri Strategis sesuai pengaturan produksi, distribusi, dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah hrsat.

(3) Pemberian kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) diberikan dalam bentuk margin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Produksi, Distribusi, dan Harga

(1) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (31 huruf d dilakukan dalam rangka memelihara stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan nasional. (21 Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.

(3) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk

sebagaimana dimaksud pada ayatl2l dilakukan terhadap:

• produk Industri Strategis yang digunakan oleh Pemerintah Pusat; atau
• produk yang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang hanya diproduksi oleh Industri Strategis. (41 Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan/atau harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Perusahaan Industri Strategis wajib melaporkan rencana dan realisasi produksi, kebutuhan dan stok Bahan Baku, distribusi, dan harga produk kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian

28

Bagian Kelima Pengawasan

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(3) huruf e dilakukan oleh Menteri paling sedikit atas:

• penetapan Industri Strategis sebagai obyek vital nasional; dan
• distribusi produk. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap status kepemilikan, pelaksanaan kebijakan, legalitas perizinan, kegiatan produksi, distribusi, dan penerapan harga produk dari Industri Strategis.

(3) Penetapan Industri Strategis sebagai obyek vital nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesatu Umum

Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk:

• memberdayakan Industri dalam negeri; dan
• memperkuat struktur Industri.

Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri dari Pemerintah pusat, pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.

Pasal 56 .

PRES IDEN

Lingkup pengaturan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi:

• keu,ajiban penggunaan Produk Dalam Negeri;
• upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh badan usaha swasta dan masyarakat;
• TKDN;
• tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
• pembinaan dan pengawasan; dan
• penghargaan atas penggunaan Produk Dalam Negeri.

Bagian Kedua Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

• lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
• badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:

1. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
3. mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pasal 58. . .

30

(1) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Negeri sebagaimana dimaksudl2l Pengguna Produk Dalam dalam Pasal 57 harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan.

(3) Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus

diumumkan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau melalui sistem informasi Industri nasional.

(1) Pen5rusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. (21 Peny'usunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui audit teknotogi.

(3) Audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Produk Dalam Negeri terdiri dari:

• pengadaan Barang;
• pengadaan Jasa; dan
• pengadaan gabungan Barang dan Jasa.

Pasal 61 ...

(1) Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam

Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 4O%o (empat puluh persen).

(2) Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

(3) Pengadaan BaranglJasa yang memenuhi ketentuan nilai

TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik (e purchasing) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.

(5) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN

pada Industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan

atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(4).

(71 Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diproduksi di dalam negeri.

Pasal62

(1) Dalam pen5rusunan dokumen pengadaan Barang/Jasa,

pejabat pengadaan BaranglJasa wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan.

(2) Pejabat. . .

(2) Pejabat pengadaan Barang/Jasa dapat meminta

klarifikasi terhadap kebenaran nilai TKDN yang tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

(l) Dalam pengadaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 huruf b dan pengadaan gabungan Barang dan

Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib mengikutsertakan perusahaan Jasa dalam negeri. (21 Perusahaan Jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik negara, badan usaha lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang menghasilkan Jasa yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh badan usaha milik negara, badan usaha mitik daerah, badan usaha yang dimiliki seluruhnya.oleh warga negara Indonesia, dan/atau perseorangan warga negara Indonesia.

(l) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana crimaksud dalam Pasal 57 wajib memberikan preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai rKDN lebih besar atau sama dengan 21o/o (dua puluh lima persen). (21 Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

(3) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa

konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,so/o (tujuh koma lima pers.rry ai atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.

(4) Ketentuan dan tata cara pemberian preferensi Harga

sesuai dengan yang diatur dalam peraturan presidJn tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Bagian

PRES IDEN

Bagian Ketiga Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta dan Masyarakat

(l) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri kepada badan usaha swasta dan masyarakat melalui:

• promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri;
• pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan Produk Dalam Negeri; dan
• pemberian akses informasi Produk Dalam Negeri.

(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat

menyediakan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas nonfiskal kepada badan usaha swasta yang menggunakan Produk Dalam Negeri.

(3) Fasilitas fiskal dan/atau fasilitas nonliskal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dalam peraturan Menteri.

Bagian Keempat Tingkat Komponen Dalam Negeri

(1) Produk Dalam Negeri ditentukan berdasarkan besaran

komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN. (21 TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:

• TKL\N Barang;

• TKDN Jasa; ctan

• TKDN

• TKDN gabungan Barang dan Jasa.

(3) Nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi:

• bahan/material langsung;
• tenaga kerja langsung; dan
• biaya tidak langsung pabrik (factory ouerteadl. (41 Nilai TKDN Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan biaya yang meliputi:
• tenaga kerja;
• alat kerja/fasilitasi kerja; dan
• Jasa umum.

(5) Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf c dihitung berdasarkan gabungan faktor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (41.

(6) Nilai kemampuan intelektual (brainware)dapat dihitung

sebagai biaya dalam penghitungan nilai TKDN.

(1) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dapat

diberikan nilai penghargaan berupa Bobot Manfaat Perusahaan. (21 Besaran capaian nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dihitung berdasarkan faktor penentu.

(3) Ketentuan mengenai faktor penentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Menteri.

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6T d,an besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Penghitungan dan verifikasi besaran nilai rKDN dan nilai

Bobot Manfaat Perusahaan dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Menteri. (21 Menteri dalam melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai rKDN dan nilai Bobot Manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk lembaga verifikasi independen yang kompeten di bidangnya.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayar (f ) dilakukan

terhadap produsen Barang, penyedia Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa yang memiliki izin usaha Industri yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melakukan penghitungan nilai TKDN dan nilai

Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada ketentuan dan tata cara penghitungan nilai rKDN dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69.

(5) Hasil penghitungan dan verifikasi besaran nilai rKDN

Barang dan nilai Bobot Manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam bentuk sertifikat TKDN.

(6) Besaran nilai TKDN Barang dan/atau nilai Bobot Manfaat

Perusahaan yang dimuat dalam sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan rembaga verifikasi independen diatur dengan peraturan Menteri.

Perusahaan Industri selaku produsen Barang mencantumkan besaran nilai rKDN Barang yang sudah ditandasahkan pada label produk.

Pasal 72 . .

PRES IDEN

Pasal,72

(1) Produsen Barang dapat melakukan penghitungan sendiri

(self assesment) nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai rKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69. (21 Nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat perusahaan hasil penghitungan sendiri oleh produsen Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi pertimbangan awal bagi lembaga verifikasi independen dalam penghitungan besaran nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan bagi pengguna produk Dalam Negeri.

(3) Penyedia Jasa dan/atau penyedia gabungan Barang dan

Jasa dapat melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN Jasa dan/atau nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk satu kegiatan pelaksanaan tender.

Bagian Ke1ima Tim Peningkatan Penggunaan produk Dalam Negeri

(1) Dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan

Produk Dalam Negeri, pemerintah pusat membentuk Tim Nasional Peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional p3DN. (21 Tim Nasional P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan presiden.

(3) Untuk mendukung Tim Nasional p3DN, dibentuk satuan

kerja P3DN di bawah Menteri.

Pasal74...

PRES IDEN

(1) Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam

Negeri, dibentuk Tim P3DN pada setiap pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah hrsat atau Pemerintah Daerah dan unsur dunia usaha. (21 Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

• melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing;
• memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa; dan
• melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim P3DN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

(l) Menteri melakukan pembinaan kepada produsen Barang dan/atau penyedia Jasa untuk mampu memenuhi rencana kebutuhan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. (21 Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menlrusun rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN atas produk prioritas yang akan dikembangkan.

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya. (41 Pemerintah Pr.rsat dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

• Preferensi Harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan Barang/Jasa; dan

• sertihkasi

• sertifikasi TKDN.

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan

penggunaan Produk Dalam Negeri ditakukan oleh Aparatur Pengawas Internal pemerintah serta pejabat pengawas internal dan Tim p3DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaarr produk Dalam Negeri termasuk konsistensi komitmen pengguna Produk Dalam Negeri dan/atau produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(3) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi apabila:

• membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan tain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
• berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/JaLa produksi dalam negeri.

Bagian Ketujuh Penghargaan

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pengguna

Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 57. (21 Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dalam peraturan Menteri.

PRES IOEN

Bagian Kesatu Umum

Kerja Sama Internasional di Bidang Industri ditujukan untuk:

• pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional;
• pembukaan akses pada sumber daya Industri;
• pemanfaatan jaringan Rantai Suplai Global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan
• peningkatan investasi.

Lingkup pengaturan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri meliputi:

• fasilitasi Kerja Sama Internasional di Bidang Industri;
• Pejabat Perindustrian di Luar Negeri; dan
• pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kerja sama internasional.

Bagian Kedua Fasilitasi Kerja Sama Internasional di Bidang Industri

(1) Dalam rangka pengembangan Industri, pemerintah h.rsat

melakukan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri.

(2) Dalam melakukan Kerja Sama Internasional di Bidang

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Pusat dapat:

• men5rusun rencana strategis;
• menetapkan langkah penyelamatan Industri; dan/atau
• memberikan fasilitas.

Pasal 81 .

PRES IDEN

(1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal8O

ayat (21huruf a disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. (21 Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• sasaran kerja sama internasional;
• lingkup kerja sama internasional;
• strategi Kerja Sama Internasional di Bidang Industri; dan
• rencana aksi Kerja Sama Internasional di Bidang Industri.

(3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

ayat (2) huruf a disusun oleh Menteri.

(2) Dalam men5rusun rencana strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

(3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan

rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah hrsat menetapkan langkah penyelamatan

Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8O ayat (2) huruf b apabila Kerja Sama Internasional di Bidang Industri berpotensi merugikan atau membahayakan kepentingan Industri nasional.

(2) Potensi

4t {21 Potensi merugikan atau membahayakan kepentingan Industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Menteri.

(3) Bentuk langkah penyelamatan Industri dapat benrpa:

• penundaan sementara baik sebagian atau keseluruhan kesepakatan kerja sama; dan/atau
• peninjauan kembali kesepakatan kerja sama.

Dalam menetapkan langkah penyelamatan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan masukan dari kementerian/lembaga terkait, asosiasi lndustri, dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan langkah penyelamatan Industri diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Setiap kerja sama internasional yang berdampak pada

Industri wajib terlebih dahulu dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/ atau persetujuan Menteri.

(2) Konsultasi dan/atau koordinasi dengan Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kerja sama internasional yang berdampak pada Industri yang ditujukan untuk:

• pembukaan akses pada sumber daya Industri;
• pemanfaatan jaringan Rantai suplai Global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan/atau
• peningkatan investasi.

(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperlukan secara tertulis untuk kerja sama internasional yang berdampak pada Industri yang ditujukan untuk pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional.

(4) Dalam...

PRES IDEN

(4) Dalam memberikan konsultasi, koordinasi, dan/atau

persetujuan, Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari asosiasi Industri, dunia usaha, dan akademisi.

(1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

80 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

• bimbingan, konsultasi, dan advokasi;
• bantuan negosiasi;
• promosi Industri; dan
• kemudahan arus Barang dan Jasa. {2) Ketentuan mengenai kriteria Industri, syarat, dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, Menteri melakukan:

• penetapan posisi runding berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
• pengusulan penghapusan kebijakan negara mitra/organisasi internasional yang menghambat akses pasar produk Industri;
• pengembangan jejaring kerja dengan mitra di luar negeri; dan/atau
• promosi produk dan Jasa Industri nasional di luar negeri.

Dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, Menteri paling sedikit melakukan:

• penyediaan informasi kebutuhan sumber daya Industri di dalam negeri dan penyediaan informasi sumber daya Industri di negara mitra;

• kerja sama

43

• kerja s€una internasional dalam bidang:

1. peningkatan kemampuan sumber daya manusia Industri;
2. pengembangan akses sumber daya alam;
3. pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri;
4. peningkatan riset dan pengembangan;
5. peningkatan sumber pembiayaan proyek Industri; dan/atau
6. pengembangan standar kualitas produk dan Jasa Industri.

Dalam rangka pemanfaatan jaringan Rantai suplai Global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal T8 huruf c, Menteri mengembangkan Industri nasional dengan mengintegrasikan Industri nasional ke dalam jaringan Rantai suplai Global dengan cara:

• membangun jejaring kerja dengan negara dan mitra Industri; b membangun jejaring kerja di dalam negeri untuk mendukung Industri nasional terintegrasi ke dalam jaringan Rantai Suplai Global; dan c menyesuaikan standar kualitas produk dan kompetensi Jasa Industri nasional dengan standar negara mitra.

(1) Menteri mengembangkan Industri nasional melalui

peningkatan investasi di sektor Industri.

(2) Untuk meningkatkan investasi di sektor Industri, Menteri

melakukan:

• penJrusunan perencanaan kebutuhan investasi di sektor Industri dengan melibatkan instansi pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha terkait;
• koordinasi implementasi rencana investasi di sektor Industri dengan instansi terkait; dan/atau

c.promosi...

c promosi investasi di sektor Industri

Bagian Ketiga Pejabat Perindustrian di Luar Negeri

(1) Pejabat Perindustrian di Luar Negeri merupakan pegawai

negeri sipil yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang ditempatkan di negara yang potensial untuk meningkatkan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri.

(2) Pejabat Perindustrian di Luar Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas atase Perindustrian dan/ atau staf teknis perindustrian.

(3) Pejabat Perindustrian di Luar Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diperbantukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik luar negeri dan ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan status diplomatik guna nrelaksanakan tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

(4) Penetapan formasi jabatan bagi Pejabat perindustrian di

Luar Negeri dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik luar negeri dengan berdasarkan pada:

• bobot misi;
• intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan negara penerima; dan/atau
• tolak ukur kepentingan nasional.

(5) Pejabat Perindustrian di Luar Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perindustrian yang meliputi pengkajian sumblr daya Industri, analisis potensi kerjasama investasi di sektor Industri, penetrasi terhadap pemanfaatan Rantai Suplai Global bagi Industri dalam negeri, identifikasi terhadap hambatan akses pasar produk Industri, dan pemeliharaan kelangsun gan kerja sama Industri.

(6) Dalam...

(6) Dalam hal belum terdapat Pejabat Perindustrian di Luar

Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dilakukan oleh pejabat fungsional diplomat.

Penempatan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat

Perindustrian di Luar Negeri dapat dibantu oleh staf yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. (21 Staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu menangani substansi pengkajian sumber daya Industri, analisis potensi kerjasama investasi di sektor Industri, penetrasi terhadap pemanfaatan Rantai Suplai Global bagi Industri dalam negeri, identifikasi terhadap hambatan akses pasar produk Industri, dan pemeliharaan kelangsungan kerja sama Industri.

(1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan

fungsinya, Pejabat Perindustrian bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia. (21 Kerjasama antar bidang diatur oleh Kepala Perwakilan sesuai dengan pembidangan yang ada pada Perwakilan Republik lndonesia.

(1) Pejabat Perindustrian di Luar Negeri menyampaikan

laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri.

(2) Laporan

PRES IDEN

46 l2l Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:

• peluang atau potensi pemanfaatan dan pembukaan akses pasar produk Industri di negara mitra;
• peluang atau potensi pemanfaatan sumber daya Industri di negara mitra;
• peluang atau potensi pemanfaatan jaringan Rantai Suplai Global;
• peluang dan potensi sumber investasi Industri di negara mitra;
• profil Industri unggulan dan teknologi Industri di negara mitra; dan/atau
• perkembangan pelaksanaan kerja sama internasional dengan negara mitra dan negara mitra dengan negara dagang lainnya.

(3) Hubungan komunikasi timbal balik kementerian yang

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dengan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik ltrar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan dan penempatan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai

kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Industri yang melanggar Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36.

(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;

• denda .

• denda administratif;
• penutupan sementara;
• pembekuan izin usaha industri; dan/atau
• pencabutanizin usaha industri.

(3) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberikan sanksi administratif setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

(l) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan. (21 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan Standar Industri Hijau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan

tertulis diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Apabila Perusahaan Industri tetap tidak memenuhi

Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib dalam jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasa199 ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota mengenakan sanksi denda administratif. (21 Besaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

(1) Denda administratif wajib disetor ke kas negara atau kas

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3O (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan.

(3) Denda . .

PRES IDEN

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Pasal 1O2

(1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi Standar

Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal lOl ayat (21 dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara Sebagaimana dimaksud pada ayatl2l Penutupan sementara

(1) ditangguhkan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan bagi

Perusahaan Industri yang membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal lOO ayat (2).

(3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat(21

yang tetap tidak memenuhi Standar Industri Hijau setelah jangka waktu penangguhan berakhir, dikenai sanksi administratif bempa penutupan sementara.

Penutupan sementara dilakukan oleh:

• Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan/atau bupati/wali kota; atau
• gubernur dan/atau bupati/wali kota setelah mendapat rekomendasi Menteri.

(1) Instansi penerbit izin membekukan izin usaha Industri

dari Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. (21 Pembekuan izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal lO5.

PRES IDEN

49

(1) Apabila Perusahaan Industri tidak memenuhi Standar

Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib sampai dengan berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha Industri, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Industri.

(2) Pencabutan izin usaha Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh instansi penerbit izin.

(1) Lembaga verifikasi independen TKDN yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal TO ayat (41 dikenakan sanksi administratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis; dan/atau
• pencabutan penunjukan sebagai lembaga verifikasi independen TKDN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 1O7

(1) Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada lembaga negara,

kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam pasar 57 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• denda administratif; dan/atau
• pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh:

• plmpman

PRES IDEN

• pimpinan lembaga negara, kementerian, Iembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
• pimpinan instansi pemerintah yang:

1. menyediakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah h.rsat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
3. mengatur pengusahaan sumber daya yang dikuasai negara, untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN jika pejabat pengadaan tidak memerluhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat(21.

(4) sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran pertama sampai dengan pelanggaran ketiga.

(5) sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran keempat.

(6) sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) sebesar lo/o (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.O00.000,OO (lima ratus juta rrpiah).

(7) Sanksi pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/

Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran kelima.

Pasal 108.. .

PRES IDEN

-5 1-

Pasal 1O8

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

lO7 ayat (1) huruf b wajib disetor ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

(4) Dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal lO7 ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan maka pejabat pengadaan Barang/Jasa dikenakan sanksi administratif pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

(l) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6), Pasal 61 ayat (71, dan/atau Pasal76 ayat (31 dikenakan sanksi administratif berupa:

• pencabutan sertifikat TKDN;
• pencantuman dalam daftar hitam; dan
• denda administratif. (21 Pencabutan sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pejabat yang menandasahkan sertifikat TKDN.

(3) Pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)l4l huruf c dikenakan apabila produsen Barang dan/atau penyedia Jasa melanggar ketentuan:

• Pasal 61 ayat (6) berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen); dan

• Pasal 61 .

PRES IDEN

• Pasal 61 ayat (7) berupa 3 (tiga) kali nilai Barang yang diimpor.

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikenakan kepada produsen Barang dan/atau penyedia Jasa oleh:

• pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
• pimpinan instansi pemerintah yang:

1. menyediakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2l bertanggungiawab atas pekedaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah hrsat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
2. mengatur pengusahaan sumber daya yang dikuasai negara, untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 1 10

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

109 ayat (1) huruf c wajib disetor ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pembayaran

PRES IDEN

(21 Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3O (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Pasal I I I Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. segala kegiatan Pemberdayaan Industri yang telah dilaksanakan, dinyatakan sebagai kegiatan pemberdayaan Industri yang berlaku menurut Peraturan pemerintah ini; dan
2. kegiatan Pemberdayaan Industri yang masih dilaksanakan pada saat diundangkannya Peraturan pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan selesai.

Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud daram pasal 4g ayat (21ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal I 13 Peraturan Pemerintah .ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13.Iuli 2Ol8

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2Ol8

ttd

,

Salinan sesuai dengan aslinya

ukum dan Perundang-undangan,

anna Djaman