Pasal 30

(l) Pemberian fasilitas penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dilakukan dengan cara:

• relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri yang sudah ada; dan /atau
• pembangunan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

(2) Relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran

lingkungan hidup pada kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

(3) Pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.