PASAR MODAL

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Afiliasi adalah:

• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

• hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris

dari Pihak tersebut;

• hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau

lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

• hubungan…

PRESIDEN

• hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh

perusahaan tersebut;

• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik

langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah

memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk

mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan

peraturan Bursa Efek.

1. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak

dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan

pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

1. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan

beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek

di antara mereka.

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit

Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek,

dan setiap derivatif dari Efek.

1. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

2. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting

dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat

mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan

pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas

informasi atau fakta tersebut.

1. Kustodian…

PRESIDEN

1. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan

harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk

menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan

transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi

nasabahnya.

1. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang

menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian

Transaksi Bursa.

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang

menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank

Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola

Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio

investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan

asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan

usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran

Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan

dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang

berkaitan dengan Efek.

1. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada

Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan

memperoleh imbalan jasa.

1. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan

oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan

tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan

pelaksanaannya.

1. Penitipan…

PRESIDEN

1. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki

bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili

oleh Kustodian.

1. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan

Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan

Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang

tidak terjual.

1. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan

usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan

kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka

Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

1. Perseroan dalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas.

1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha

sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau

Manajer Investasi.

1. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki

sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan

memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00

(tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal

disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

1. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama,

asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

1. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

PRESIDEN

1. Prinsip…

2. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan

Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada

Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat

dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai

usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan

pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

1. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan

Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun

dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan

dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa

Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek

mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain

mengenai Efek atau harga Efek.

1. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian

kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang

Efek yang bersifat utang.

Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal.

PRESIDEN

BAB II…

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar

Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang

selanjutnya disebut Bapepam.

(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

• memberi:

1. izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana,

Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi

Efek;

1. izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil

PRESIDEN

Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan

1. persetujuan bagi Bank Kustodian;

• mewajibkan…

• mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali

Amanat;

• menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan

memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau

direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek,

Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur

yang baru;

• menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta

menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan

Pendaftaran;

• mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak

dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran

terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;

• mewajibkan setiap Pihak untuk:

1. menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang

berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau

1. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi

akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;

• melakukan pemeriksaan terhadap:

1. setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

1. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang

perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan

Undang-undang ini;

• menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam

PRESIDEN

rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud

dalam huruf g;

• mengumumkan…

• mengumumkan hasil pemeriksaan;

• membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa

Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk

jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;

• menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka

waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;

• memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan

sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan

keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi

dimaksud;

• menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan,

dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;

• melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian

masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang

Pasar Modal;

• memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas

Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;

• menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah

ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan

• melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang

ini.

PRESIDEN

BAB III…

Bagian Kesatu

Bursa Efek

Paragraf 1

Perizinan

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek

adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan dan Kepemilikan

(1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan

Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan

mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.

PRESIDEN

(3) Rencana...

(3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib

disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan

dilaporkan kepada Bapepam.

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Paragraf 3

Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa

(1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan,

pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan

penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan

dengan kegiatan Bursa Efek.

(2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa

ditetapkan oleh Bursa Efek.

(3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran

keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang

diberikan.

(4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan

menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

PRESIDEN

Pasal 10…

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat.

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

(1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas

menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu

terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.

(2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung

kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang

masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat

mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau

Bursa Efek yang bersangkutan.

(3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa

setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

PRESIDEN

Bagian…

Bagian Kedua

Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian

Paragraf 1

Perizinan

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga

Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha

dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan

Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan dan Kepemilikan

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan

menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi

Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan

PRESIDEN

menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi

yang teratur, wajar, dan efisien.

(3) Lembaga...

(3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan

yang ditetapkan oleh Bapepam.

(4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring

dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan

dilaporkan kepada Bapepam.

(1) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan

Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah

Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank

Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.

(2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dimiliki

oleh Bursa Efek.

Paragraf 3

Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan

PRESIDEN

mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi

Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.

(2) Lembaga...

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan

peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian

transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.

(3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga

Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian.

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

REKSA DANA

Bagian Kesatu

Bentuk Hukum dan Perizinan

(1) Reksa Dana dapat berbentuk:

• Perseroan; atau

PRESIDEN

• kontrak investasi kolektif.

(2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat

bersifat terbuka atau tertutup.

(3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin

usaha dari Bapepam.

(4) Reksa...

(4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya

dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.

(5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

(1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali

sahamnya kepada Reksa Dana.

(2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa

Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.

(3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

hanya dapat dilakukan apabila:

• Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana

diperdagangkan ditutup;

• perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa

Dana di Bursa Efek dihentikan;

• keadaan darurat; atau

• terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan

investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

PRESIDEN

(1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk

kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit

Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit

Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

(2) Dalam...

(2) Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan

kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan

tersebut.

(3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

hanya dapat dilakukan apabila:

• Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana

diperdagangkan ditutup;

• perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa

Dana di Bursa Efek dihentikan;

• keadaan darurat; atau

• terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan

investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua

Pengelolaan

(1) Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun

yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer

Investasi berdasarkan kontrak.

PRESIDEN

(2) Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh

direksi dengan Manajer Investasi.

(3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak

investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank

Kustodian.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur

lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 22…

Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

(1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman

secara langsung.

(2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa

Dana lainnya.

(3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

PRESIDEN

(1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang

terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.

(3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan

mengumumkannya.

Pasal 26…

(1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan

dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian.

(2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara

Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut oleh Bapepam.

(1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk

kepentingan Reksa Dana.

(2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut

wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena

tindakannya.

PRESIDEN

(1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa

nilai nominal.

(2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit

1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah

ditempatkan dan disetor.

(3) Pelaksanaan...

(3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk

Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat

dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham.

(4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana

berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

(1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk

membentuk dana cadangan.

(2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana

cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Bagian Kesatu

Perizinan Perusahaan Efek

PRESIDEN

(1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek

adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai

Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer

Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bapepam.

(3) Pihak...

(3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi

Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya

untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari

satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan

atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan

oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha

sebagai Perusahaan Efek.

(4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

Bagian Kedua

Perizinan Wakil Perusahaan Efek

PRESIDEN

(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi

Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer

Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin

dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33…

(1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai

Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil

Perantara Pedagang Efek.

(2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai

Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau

Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu

Perusahaan Efek.

Bagian Ketiga

Perizinan Penasihat Investasi

(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih

PRESIDEN

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pedoman Perilaku

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang:

• menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang

bertentangan dengan kepentingan nasabah;

• mengungkapkan…

• mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi

instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta

yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau

keadaan keuangannya;

• merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual

Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek

dan Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau

• membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu

sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan

permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan

Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen

penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah

terpenuhi seluruhnya.

PRESIDEN

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib:

• mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi

nasabahnya; dan

• membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan,

transaksi, dan kondisi keuangannya.

Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib:

• menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari

rekening Perusahaan Efek; dan

• menyelenggarakan…

• menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah

dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta

nasabahnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

PRESIDEN

Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

Pasal 41…

...

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya dilarang

PRESIDEN

menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

Bagian Kesatu

Kustodian

Paragraf 1

Persetujuan

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian

adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek,

atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.

(2) Persyaratan...

(2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum

sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Efek yang Dititipkan

(1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung

jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan

memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian

dan pemegang rekening dimaksud.

(2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

PRESIDEN

(3) Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian

bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Pasal 47…

(1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan

keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana

pun, kecuali kepada:

• Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau

ahli waris pemegang rekening;

• Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara

pidana;

• Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas

PRESIDEN

permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;

• Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;

• Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,

Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam

rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau

• Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk

konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.

(2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai

dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening

Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan

keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan

dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.

(3) Permintaan...

(3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek

nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan

huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa

Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan

Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh

persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa,

hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening,

sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan

dimaksud.

Bagian Kedua

PRESIDEN

Biro Administrasi Efek

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro

Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin

usaha dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek

Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat

dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang

dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud.

(2) Kontrak...

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas

memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten,

termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

Bagian Ketiga

Wali Amanat

(1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh:

PRESIDEN

• Bank Umum; dan

• Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali

Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan

Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena

kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang

baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten

dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat

mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai

kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.

(4) Penggunaan...

(4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan

Bapepam.

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada

PRESIDEN

pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat utang yang sama.

BABVII

Bagian Kesatu

Penyelesaian Transaksi Bursa

(1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan

penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Lembaga...

(2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian

Transaksi Bursa.

(3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak

antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

PRESIDEN

(4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat

menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa

Lembaga Kliring dan Penjaminan.

(5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana

jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku

setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua

Penitipan Kolektif

(1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas

nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan

pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

yang bersangkutan.

(2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian

atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang

rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

(3) Apabila...

(3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian

merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut

dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank

Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak

PRESIDEN

investasi kolektif tersebut.

(4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar

pemegang Efek Emiten.

(5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau

Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang

rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.

(1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam

Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada

masing-masing rekening Efek.

(2) Emiten...

(2) Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang

terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau

Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten menjadi

atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian.

PRESIDEN

(3) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif

apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang

meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang

cukup bagi Emiten.

(4) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif

apabila Efek tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan

berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan

pemeriksaan perkara pidana.

(1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau

Efek dari rekening efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian.

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan

dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaksud diblokir,

dibekukan, atau dijaminkan.

(3) Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan

permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala

Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan

peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

Pasal 60…

(1) Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif

berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek.

PRESIDEN

(2) Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,

atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan dividen, bunga,

saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan Efek

dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.

Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

BABVIII

Bagian Kesatu

Pendaftaran

(1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

• Akuntan;...

• Akuntan;

• Konsultan Hukum;

PRESIDEN

• Penilai;

• Notaris; dan

• Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi

Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar

Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi

batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi

yang berwenang.

(2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal

yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena

batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan

tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau

dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.

(3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan,

Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain

berkaitan dengan Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya

oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud untuk menentukan

berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.

(4) Dalam...

(4) Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh

Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang

PRESIDEN

menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut untuk

menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan

pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

Bagian Kedua

Kewajiban

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan

Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan

di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang

sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3

(tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:

• pelanggaran…

• pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam

PRESIDEN

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau

• hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga

dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

Bagian Ketiga

Standar Akuntansi

(1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib

disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

(2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang

Pasar Modal.

BABIX

Bagian Kesatu

Pernyataan Pendaftaran

(1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang

telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam

untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan

Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi

Pihak yang melakukan:

• penawaran...

PRESIDEN

• penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak

lebih dari satu tahun;

• penerbitan sertifikat deposito;

• penerbitan polis asuransi;

• penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah

Indonesia; atau

• penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

(1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.

(2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin

Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama, atas penyelenggaraan Penawaran Umum.

(3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas

kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang

disampaikan kepada Bapepam.

PRESIDEN

Pasal 73…

Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

(1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat

puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara

lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif

oleh Bapepam.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi

dari Emiten atau Perusahaan Publik.

(3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan

perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran

tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal

diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.

(4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat

informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh

Bapepam.

PRESIDEN

Pasal 75…

(1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan,

objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen

Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan

Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan.

(2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan

kelemahan suatu Efek.

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bagian Ketiga

Prospektus dan Pengumuman

(1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar

tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar

PRESIDEN

tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak

memberikan gambaran yang menyesatkan.

(2) Setiap...

(2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak

langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau

mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas

berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.

(3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

(1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan

suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak

benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan

tentang Fakta Material yang diperlukan agar keterangan yang

dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran

yang menyesatkan.

(2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Bapepam.

PRESIDEN

Bagian…

Bagian Keempat

Tanggung Jawab atas Informasi

yang Tidak Benar atau Menyesatkan

(1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum

memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau

tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan

ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka setiap Pihak yang

menandatangani Pernyataan Pendaftaran direktur dan komisaris

Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif

Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan Profesi Penunjang Pasar

Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan

dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran

wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan

dimaksud.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya

bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang

diberikannya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku

dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan

huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah

bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah

yang cukup untuk memastikan bahwa:

PRESIDEN

• pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan

Pendaftaran adalah benar; dan

• tidak...

• tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat

dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan

Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

(4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu

5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

(1) Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan

menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis

maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang

Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material

dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui

mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang

timbul akibat perbuatan dimaksud.

(2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak

benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek

tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap

kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

PRESIDEN

Bagian…

Bagian Kelima

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan,

Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

(1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk

memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap

pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau

Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang

dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik

tersebut.

(2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk

memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen

apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan

transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan

Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi

direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau

Perusahaan Publik dimaksud.

(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih

dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih

lanjut oleh Bapepam.

Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender

PRESIDEN

untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 84…

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BABX

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

(1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau

Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan secara berkala

PRESIDEN

kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada

masyarakat; dan menyampaikan laporan kepada Bapepam dan

mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang

dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir

hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

(2) Emiten...

(2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya

telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

(1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib

melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap

perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

(2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima

perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan

kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan

kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib

disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya

kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau

Perusahaan Publik tersebut.

PRESIDEN

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

(1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada

Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau

peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.

(2) Pengecualian...

(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

BABXI

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung

atau tidak langsung:

• menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana

dan atau cara apa pun;

• turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan

• membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau

tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang

dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat

pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau

menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau

dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau

menjual Efek.

PRESIDEN

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92…

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau

memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau

menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila

pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

• Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui

bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak

benar atau menyesatkan; atau

• Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam

menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan

PRESIDEN

tersebut.

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 95…

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai

informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas

Efek:

• Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau

• perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau

Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

• mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau

penjualan atas Efek dimaksud; atau

• memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut

diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk

melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

PRESIDEN

(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang

dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian

memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan

yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal

95 dan Pasal 96.

(2) Setiap...

(2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang

dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak

dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi

tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa

pembatasan.

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten

atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau

Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:

• transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri,

tetapi atas perintah nasabahnya; dan

• Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada

nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

PRESIDEN

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

BABXII

(1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak

yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Dalam...

(2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Bapepam mempunyai wewenang untuk:

• meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau

Pihak lain apabila dianggap perlu;

• mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam

pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan

pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan

tertentu;

• memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan,

pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang

diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun

milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

• menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

PRESIDEN

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk

melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka

penyelesaian kerugian yang timbul.

(3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang

ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang

memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi

yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana

pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika

diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

BABXIII…

BABXIII

PENYIDIKAN

(1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau

membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam

menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan

ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :

• menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari

PRESIDEN

seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan

atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang

bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai

saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• melakukan...

• melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga

terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang

dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di

bidang Pasar Modal;

• memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari

Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana

di bidang Pasar Modal;

• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan

• menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada

Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan

keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang perbankan.

PRESIDEN

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat

penegak hukum lain.

(7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang

memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi

yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana

pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam

atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

BAB XIV…

BABXIV

(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang

dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan,

atau pendaftaran dari Bapepam.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

berupa:

• peringatan tertulis;

• denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

• pembatasan kegiatan usaha;

• pembekuan kegiatan usaha;

PRESIDEN

• pencabutan izin usaha;

• pembatalan persetujuan; dan

• pembatalan pendaftaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

BABXV…

BABXV

(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin,

persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50,

dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PRESIDEN

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92,

Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1),

dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106…

(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan

PRESIDEN

Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.

Pasal 109…

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2),

Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.

PRESIDEN

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1),

Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

BABXVI

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pasal 112…

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal.

PRESIDEN

BABXVII

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:

• semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan

sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau

belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini;

• semua izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, dan

pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya

Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;

• Pernyataan…

• Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan,

dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya

Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang

berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan

• kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan

Efek yang selama ini dilaksanakan oleh satu perusahaan

PRESIDEN

berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan

Penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu

sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor

1. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.

Agar…

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PRESIDEN

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1995

INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1995

,

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN