Pasal 100

(1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak

yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Dalam...

(2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Bapepam mempunyai wewenang untuk:

• meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau

Pihak lain apabila dianggap perlu;

• mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam

pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan

pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan

tertentu;

• memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan,

pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang

diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun

milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

• menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

PRESIDEN

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk

melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka

penyelesaian kerugian yang timbul.

(3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang

ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang

memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi

yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana

pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika

diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

BABXIII…

BABXIII

PENYIDIKAN