Pasal 101

(1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau

membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam

menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan

ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :

• menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari

PRESIDEN

seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan

atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang

bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai

saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

• melakukan...

• melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga

terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang

dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di

bidang Pasar Modal;

• memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari

Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana

di bidang Pasar Modal;

• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan

• menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada

Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan

keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang perbankan.

PRESIDEN

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat

penegak hukum lain.

(7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang

memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi

yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana

pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam

atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

BAB XIV…

BABXIV