Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang
: a.
bahwa dengan adanya peningkatan kapitalisasi pasar,
perkembangan produk atau layanan, penggunaan
teknologi
dan
digitalisasi
proses
bisnis,
dan
interkoneksi antar pelaku jasa keuangan, serta
peningkatan eksposur risiko, diperlukan penguatan
kelembagaan
perusahaan
efek
yang
melakukan
kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau
perantara
pedagang
efek
melalui
peningkatan
permodalan,
tata
kelola,
kualitas
kepemilikan,
pengendalian, dan kepengurusan;
b.
bahwa pengaturan perizinan dan penyelenggaraan
kegiatan usaha perusahaan efek yang melakukan
kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau
perantara pedagang efek perlu disesuaikan dengan
kebutuhan industri pasar modal;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek
yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin
Emisi
Efek
dan
Perantara
Pedagang
Efek;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan
dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi. 2. Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk menjamin penawaran umum efek emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 3. Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 4. Perusahaan Efek Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PEKU adalah pengelompokan Perusahaan Efek berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal Perusahaan Efek. 5. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 6. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya. 7. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek,
yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. 8. Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 9. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan anggaran dasar. 10. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada Perusahaan Efek dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek dimaksud. 11. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya. 12. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas. 13. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 14. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Efek. 16. Wakil Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat WPEE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE. 17. Wakil Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat WPPE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE. 18. Wakil Perusahaan Efek adalah orang perseorangan yang memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai WPEE, WPPE, dan/atau wakil manajer investasi. 19. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang
signifikan pada LJK.
BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PEE DAN/ATAU PPE BERDASARKAN PENGELOMPOKAN KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 2 (1) Perseroan yang melakukan kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
Pasal 3
(1)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dapat menjalankan:
a.
kegiatan utama, yaitu:
1.
penjaminan emisi Efek;
2.
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
aksi
korporasi dari perusahaan yang akan atau
telah melakukan Penawaran Umum, seperti
pemberian nasihat dalam rangka penerbitan
Efek,
penggabungan,
peleburan,
pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi;
dan/atau
3.
penata laksana penerbitan Efek yang tanpa
Penawaran Umum; dan
b.
kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PPE dapat menjalankan:
a.
kegiatan utama, yaitu:
1.
transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan
Pihak lain;
2.
pemasaran
Efek
untuk
kepentingan
Perusahaan Efek lain;
3.
memberikan pembiayaan transaksi Efek;
dan/atau
4.
bertindak sebagai penerbit Efek; dan
b.
kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Bagian Kedua Pengelompokan Kegiatan Usaha
Pasal 4 Lingkup kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE dikelompokkan menjadi: a. PEKU 1;
b. PEKU 2; dan c. PEKU 3.
Pasal 5
(1)
PEKU 1 melakukan kegiatan usaha sebagai PPE khusus
untuk memasarkan Efek.
(2)
PEKU 2 melakukan kegiatan usaha secara terbatas
sebagai:
a.
PEE; atau
b.
PPE.
(3)
PEKU 3 melakukan kegiatan usaha sebagai:
a.
PEE;
b.
PPE; atau
c.
PEE yang juga melakukan kegiatan PPE.
Bagian Ketiga PEKU 1
Pasal 6 (1) PPE yang merupakan PEKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjalankan: a. kegiatan utama, yaitu: 1. menjadi PPE yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek reksa dana dan/atau produk investasi lainnya; dan/atau 2. menjadi PPE yang membatasi kegiatannya sebagai mitra pemasaran PPE kelembagaan, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. kegiatan lain, yaitu: 1. keagenan atas produk atau layanan LJK lainnya; dan/atau 2. kegiatan lain yang diajukan secara individual, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE yang merupakan PEKU 1 dilarang melakukan kegiatan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri.
Bagian Keempat PEKU 2
Pasal 7
(1)
PEE yang merupakan PEKU 2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menjalankan:
a.
kegiatan utama:
1.
penjaminan emisi Efek yaitu penjaminan atas
Efek yang diterbitkan melalui Penawaran
Umum dengan kontrak penjaminan emisi
Efek yang dapat berbentuk kesanggupan
penuh atau kesanggupan terbaik;
2.
penasihat
keuangan
untuk
kegiatan
penerbitan Efek, penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi
yang berkaitan dengan Penawaran Umum
ataupun tidak berkaitan dengan Penawaran
Umum; dan/atau
3.
penata
laksana
penerbitan
Efek
tanpa
Penawaran Umum; dan
b.
kegiatan lain, yaitu:
1.
kegiatan
yang
sejalan
dengan
kegiatan
memfasilitasi
penerbitan
Efek
tanpa
Penawaran Umum;
2.
menyelenggarakan
layanan
dukungan
penerbitan instrumen pasar uang; dan/atau
3.
kegiatan lain yang diajukan secara individual,
setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan.
(2)
PEE yang merupakan PEKU 2 yang bertindak sebagai
penjamin pelaksana emisi Efek wajib memenuhi
ketentuan:
a.
hanya
dapat
bertindak
sebagai
penjamin
pelaksana emisi Efek atas calon Emiten dengan
aset skala kecil atau menengah yaitu sampai
dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima
puluh miliar rupiah);
b.
tidak pernah terlibat melakukan pelanggaran
tindak
pidana
sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun terakhir; dan
c.
memiliki fungsi riset, dengan ketentuan:
1.
pejabat
penanggung
jawab
yang
membawahkan fungsi riset wajib memiliki izin
Wakil Perusahaan Efek dan sertifikat analis
Efek; dan
2.
pegawai yang melaksanakan fungsi riset wajib
memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau
sertifikat analis Efek.
Pasal 8
PPE yang merupakan PEKU 2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b menjalankan:
a.
kegiatan utama:
1.
melakukan transaksi Efek untuk kepentingan
sendiri dan/atau pihak lain atas semua jenis Efek;
2.
menyelenggarakan administrasi Efek nasabah
dan/atau bertindak sebagai kustodian;
3.
menjadi anggota kliring individu atau anggota
bursa efek yang bukan anggota kliring; dan/atau
4.
kegiatan utama yang dilakukan oleh Perusahaan
Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 1; dan
b.
kegiatan lain:
1.
keagenan atas produk atau layanan LJK lainnya;
dan/atau
2.
kegiatan lain yang diajukan secara individual,
setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Bagian Kelima PEKU 3
Pasal 9 PEE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat menjalankan: a. kegiatan utama: 1. penjaminan emisi Efek yaitu penjaminan atas Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dengan kontrak penjaminan emisi Efek yang dapat berbentuk kesanggupan penuh atau kesanggupan terbaik; 2. penasihat keuangan untuk kegiatan penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum ataupun tidak berkaitan dengan Penawaran Umum; dan/atau 3. penata laksana penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum; dan b. kegiatan lain: 1. kegiatan yang sejalan dengan kegiatan memfasilitasi penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum; 2. menyelenggarakan layanan dukungan penerbitan instrumen pasar uang; 3. kegiatan pendanaan terkait penjaminan emisi Efek seperti penyertaan modal dan/atau pembiayaan pra Penawaran Umum; dan/atau 4. kegiatan lain yang diajukan secara individual, setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 10
PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat menjalankan:
a.
kegiatan utama:
1.
kegiatan utama yang dapat dilakukan oleh
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PPE yang merupakan PEKU 2;
2.
menjadi anggota kliring umum dan memberikan
layanan kliring bagi PPE lainnya;
3.
memberikan pembiayaan transaksi Efek dan/atau
melakukan kegiatan pembiayaan berbasis Efek
lainnya;
4.
bertindak sebagai liquidity provider;
5.
bertindak sebagai dealer partisipan; dan/atau
6.
bertindak sebagai penerbit Efek atau produk
terstruktur; dan
b.
kegiatan lain:
1.
keagenan atas produk atau layanan LJK lainnya;
2.
melakukan transaksi Efek untuk kepentingan
sendiri dan/atau pihak lain atas jenis Efek
tertentu
yang
dimungkinkan
berdasarkan
persetujuan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
- menjadi lembaga pendukung transaksi Efek di pasar uang dengan persetujuan Bank Indonesia;
- bertindak sebagai penyedia jasa penitipan atas instrumen keuangan;
- memberikan layanan perantara transaksi atas Efek luar negeri; dan/atau
- kegiatan lain yang diajukan secara individual, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 11
PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan
PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf
c dapat menjalankan:
a.
kegiatan utama:
1.
kegiatan utama yang dilakukan oleh Perusahaan
Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
2.
kegiatan utama yang dilakukan oleh Perusahaan
Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a;
dan/atau
3.
pembeli siaga; dan
b.
kegiatan lain:
1.
kegiatan lain yang dilakukan oleh Perusahaan
Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b;
2.
kegiatan lain yang dilakukan oleh Perusahaan
Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b;
dan/atau
3.
kegiatan lain yang diajukan secara individual,
setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 12 PEE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek wajib memenuhi ketentuan: a. tidak pernah terlibat melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
b. memiliki fungsi riset, dengan ketentuan: 1) pejabat penanggung jawab yang membawahkan fungsi riset wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan sertifikat analis Efek; dan 2) pegawai yang melaksanakan fungsi riset wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau sertifikat analis Efek.
Pasal 13 Ketentuan mengenai kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf b, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 11 huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 14 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Bagian Keenam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha secara Syariah
Pasal 15 (1) PEE dan/atau PPE dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan kelompok kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyelenggarakan layanan secara syariah dengan memenuhi prinsip syariah paling sedikit: a. layanan yang diberikan dan akad yang digunakan memenuhi prinsip syariah; b. menggunakan sistem transaksi yang memenuhi prinsip syariah; dan c. mempunyai: 1. dewan pengawas syariah yang mempunyai izin ahli syariah pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan; atau 2. paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah. (2) PEE dan/atau PPE yang menyatakan seluruh kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, wajib: a. menyatakan dalam anggaran dasar atau dokumen sejenis bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal; dan b. mempunyai dewan pengawas syariah, yang mempunyai izin ahli syariah pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Ketentuan mengenai dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah pasar modal. (4) PEE dan/atau PPE yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal.
Bagian Ketujuh Sanksi Administratif
Pasal 16
(1)
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat
(2), Pasal 12, Pasal 14, dan/atau Pasal 15 ayat (2)
dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c.
pembatasan kegiatan usaha;
d.
pembekuan kegiatan usaha;
e.
pencabutan izin usaha;
f.
pembatalan persetujuan;
g.
pembatalan pendaftaran;
h.
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.
pencabutan izin orang perseorangan.
(4)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a.
(5)
Sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara
tersendiri
atau
secara
bersama-sama
dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.
BAB III KRITERIA PERUSAHAAN EFEK
Bagian Kesatu Persyaratan Anggaran Dasar
Pasal 17 Perseroan yang mengajukan izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE harus memuat kegiatan usaha perusahaan sesuai izin usaha yang dimohonkan dalam anggaran dasar Perseroan.
Bagian Kedua Ketentuan Identitas
Pasal 18 (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib memiliki identitas
Perseroan paling sedikit meliputi:
a.
nama;
b.
alamat;
c.
nomor telepon;
d.
situs web; dan
e.
logo.
(2)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE wajib mencantumkan
secara jelas kata “Sekuritas” pada penulisan nama
perusahaannya.
(3)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE wajib mencantumkan nama
perusahaan
yang
merupakan
bagian
dari
logo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga Ketentuan Permodalan
Pasal 19 Permodalan bagi PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3 meliputi: a. modal disetor; dan b. MKBD.
Pasal 20 (1) PEKU 1 wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) PEKU 2 wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). (3) PEKU 3 wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah).
Pasal 21
(1)
PEKU 1 wajib memiliki dan memelihara MKBD paling
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2)
PEKU 2 wajib memiliki dan memelihara MKBD paling
sedikit
Rp50.000.000.000,00
(lima
puluh
miliar
rupiah).
(3)
PEKU 3 wajib memiliki dan memelihara MKBD paling
sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 22 Selain ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Perusahaan Efek wajib menjaga ekuitas tetap positif.
Pasal 23 Dalam hal MKBD Perusahaan Efek memiliki kecenderungan mendekati 110% (seratus sepuluh persen) dari batas minimal MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan.
Bagian Keempat Ketentuan Operasional
Pasal 24
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
PEE dan/atau PPE wajib memiliki:
a.
struktur organisasi yang dilengkapi dengan:
1.
uraian tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja
di bawah Direksi; dan
2.
nama pegawai pada tiap posisi jabatan termasuk
keberadaan unit kerja, anggota Direksi, atau
pejabat setingkat di bawah Direksi;
yang menjalankan fungsi yang dipersyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal
sesuai izin usaha yang dimiliki;
b.
prosedur dan standar operasional sesuai izin usaha
yang dimiliki oleh Perusahaan Efek dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal
paling sedikit memuat:
1.
judul prosedur dan standar operasional;
2.
penanggung
jawab
prosedur
dan
standar
operasional;
3.
pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan
standar operasional;
4.
diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan
prosedur yang dilaksanakan;
5.
batasan
waktu
pelaksanaan
dalam
setiap
prosedur;
6.
dokumen yang digunakan; dan
7.
hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan
c.
rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 25 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE bertanggung jawab secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan Efek oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan Efek.
Bagian Kelima Ketentuan Pemegang Saham, PSP, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris
Pasal 26 (1) Calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: a. integritas, bagi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris; b. kelayakan keuangan, bagi calon PSP; dan c. reputasi keuangan dan kompetensi, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan
Komisaris, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga berlaku bagi calon pemegang saham. (3) Calon pemegang saham, calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. (4) Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas atau perusahaan publik, kewajiban memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pemegang saham yang bukan PSP.
Pasal 27 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama. (2) Dalam hal terdapat indikasi PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. (3) Penilaian kembali terhadap PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK.
Pasal 28
(1)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE dilarang dikendalikan, baik
langsung
maupun
tidak
langsung
oleh
orang
perseorangan yang:
a.
pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau
terbukti melakukan tindak pidana di bidang
keuangan yang telah diputus oleh pengadilan dan
mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
b.
tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
(2)
Perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibuktikan paling sedikit melalui surat
keterangan catatan kepolisian.
(3)
Jangka waktu penerbitan surat keterangan catatan
kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.
Pasal 29 (1) Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 1 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi yang ditetapkan sebagai direktur utama. (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai WPPE. (3) Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 2 dan Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang salah satunya ditetapkan sebagai direktur utama. (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menangani kegiatan PPE wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai WPPE. (5) Seluruh anggota Direksi selain yang menangani kegiatan PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek.
Pasal 30 (1) Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 2 dan Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang salah satunya ditetapkan sebagai direktur utama. (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menangani kegiatan PEE wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai WPEE. (3) Seluruh anggota Direksi selain yang menangani kegiatan PEE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek.
Pasal 31
(1)
Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan
kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki
paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang salah
satunya ditetapkan sebagai direktur utama.
(2)
Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang menangani kegiatan:
a.
PEE, wajib memiliki izin orang perseorangan
sebagai WPEE; atau
b.
PPE, wajib memiliki izin orang perseorangan
sebagai WPPE.
(3)
Seluruh anggota Direksi selain yang menangani
kegiatan:
a.
PEE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
atau
b.
PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil
Perusahaan Efek. (4) Perusahaan Efek sebagai PEKU 3 wajib memiliki tambahan 1 (satu) orang anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan.
Pasal 32 (1) Dalam hal izin WPEE dan/atau WPPE yang dimiliki oleh anggota Direksi telah habis masa berlakunya dan belum mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dimaksud dilarang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai anggota Direksi mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal izin orang perseorangan WPEE dan/atau WPPE dari anggota Direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE dicabut, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib mengganti anggota Direksi yang menjadi penanggung jawab kegiatan usaha dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin orang perseorangan WPEE dan/atau WPPE dari anggota Direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE dicabut.
Pasal 33 (1) Anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat kepatuhan; b. tidak memiliki afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan PSP Perusahaan Efek; dan c. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek. (2) Anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dapat dirangkap oleh direktur utama, sepanjang tidak membawahi fungsi teknis lainnya. (3) Dalam hal sertifikat kepatuhan yang dimiliki oleh anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan telah habis masa berlakunya, anggota Direksi dimaksud dilarang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan sampai mendapatkan perpanjangan sertifikat kepatuhan.
Pasal 34 Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib berdomisili di wilayah Indonesia.
Pasal 35
(1)
Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan
kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilarang
bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam
jabatan apapun.
(2)
Tidak
termasuk
rangkap
jabatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi:
a.
sebagai anggota Dewan Komisaris bursa Efek,
lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga
penyimpanan dan penyelesaian;
b.
bertanggung
jawab
terhadap
pengawasan
perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional
menjadi
anggota
Dewan
Komisaris
pada
perusahaan anak; dan/atau
c.
menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga
nirlaba,
sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan
mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
sebagai anggota Direksi.
(3)
Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan
usaha
sebagai
PEE
dan/atau
PPE
merupakan
perusahaan
induk
konglomerasi
keuangan
atau
anggota konglomerasi keuangan ketentuan rangkap
jabatan anggota Direksi mengacu pada Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
mengenai
konglomerasi
keuangan
dan
perusahaan
induk
konglomerasi
keuangan.
(4)
Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, tanggung
jawab, dan larangan anggota Direksi mengacu pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola
Perusahaan
Efek,
kecuali
diatur
khusus
dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 36 (1) Perusahaan Efek sebagai PEKU 1 dan PEKU 2 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris. (2) Perusahaan Efek sebagai PEKU 3 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. (3) Perusahaan Efek sebagai PEKU 3 wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 37
(1)
Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
a.
sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat
eksekutif pada perusahan keuangan lain, yang
berkedudukan di dalam negeri;
b.
sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat
eksekutif pada lebih dari 1 (satu) perusahaan
bukan keuangan yang berkedudukan di dalam
negeri;
c.
pada bidang tugas fungsional pada perusahaan
keuangan yang berkedudukan di dalam negeri;
dan/atau
d.
pada
jabatan
lain
yang
memiliki
benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai
anggota Dewan Komisaris.
(2)
Tidak
termasuk
rangkap
jabatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Dewan
Komisaris:
a.
menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris,
atau
pejabat
eksekutif
yang
melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu)
perusahaan anak;
b.
menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga
nirlaba; dan/atau
c.
menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan
mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
sebagai anggota Dewan Komisaris.
(3)
Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan
usaha
sebagai
PEE
dan/atau
PPE
merupakan
perusahaan
induk
konglomerasi
keuangan
atau
anggota konglomerasi keuangan, ketentuan rangkap
jabatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
mengenai
konglomerasi
keuangan
dan
perusahaan
induk
konglomerasi keuangan.
(4)
Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, tanggung
jawab,
dan
larangan
anggota
Dewan
Komisaris
mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai tata kelola Perusahaan Efek, kecuali diatur
khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 38 (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE atau PPE wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Pasal 39 (1) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek berakhir dengan sendirinya apabila: a. dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan
hukum;
b.
berhalangan tetap;
c.
meninggal dunia;
d.
dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau
direktur yang dinyatakan bersalah atau turut
bersalah
menyebabkan
suatu
perusahaan
dinyatakan pailit;
e.
dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan;
f.
dinyatakan diberhentikan sebagai anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan
hasil penilaian kembali pihak utama oleh Otoritas
Jasa Keuangan; dan/atau
g.
dicabut izin orang perseorangannya sebagai WPEE
atau WPPE oleh Otoritas Jasa Keuangan, bagi
anggota Direksi.
(2)
Dalam hal izin WPEE dan/atau WPPE yang dimiliki oleh
anggota Direksi dibekukan sementara, anggota Direksi
dimaksud dilarang melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenang sebagai anggota Direksi sampai izin WPEE
dan/atau WPPE anggota Direksi berlaku kembali.
(3)
Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh anggota
Direksi Perusahaan Efek karena sebab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka:
a.
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE dibatasi kegiatan
usahanya; dan
b.
pengurusan Perusahaan Efek dijalankan oleh
Dewan Komisaris sampai dengan diangkatnya
anggota
Direksi
yang
baru
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan.
Bagian Keenam Ketentuan Fungsi
Pasal 40 (1) Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 1 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi, paling sedikit: a. fungsi pemasaran dan perdagangan; b. fungsi pembukuan; c. fungsi kepatuhan; dan d. fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. (2) Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 2 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi, paling sedikit: a. fungsi pemasaran dan perdagangan; b. fungsi manajemen risiko; c. fungsi pembukuan; d. fungsi kustodian; e. fungsi teknologi informasi; f. fungsi kepatuhan;
g.
fungsi audit internal; dan
h.
fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas
sumber daya manusia.
(3)
Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3
wajib memiliki dan melaksanakan fungsi, paling
sedikit:
a.
fungsi pemasaran dan perdagangan;
b.
fungsi manajemen risiko;
c.
fungsi pembukuan;
d.
fungsi kustodian;
e.
fungsi teknologi informasi;
f.
fungsi riset;
g.
fungsi kepatuhan;
h.
fungsi audit internal; dan
i.
fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas
sumber daya manusia.
(4)
Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 2
dan Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan
PEKU 3 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi,
paling sedikit:
a.
fungsi penjaminan emisi;
b.
fungsi manajemen risiko;
c.
fungsi pembukuan;
d.
fungsi kepatuhan; dan
e.
fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas
sumber daya manusia.
(5)
Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan
kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki
dan melaksanakan fungsi:
a.
seluruh fungsi pada Perusahaan Efek sebagai PPE
yang merupakan PEKU 3; dan
b.
seluruh fungsi pada Perusahaan Efek sebagai PEE
yang merupakan PEKU 2.
(6)
Pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengacu pada
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
mengenai
pengendalian internal dan perilaku Perusahaan Efek
yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan PPE,
kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
Bagian Ketujuh Sanksi Administratif
Pasal 41 (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (3), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c.
pembatasan kegiatan usaha;
d.
pembekuan kegiatan usaha;
e.
pencabutan izin usaha;
f.
pembatalan persetujuan;
g.
pembatalan pendaftaran;
h.
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.
pencabutan izin orang perseorangan.
(4)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a.
(5)
Sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara
tersendiri
atau
secara
bersama-sama
dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.
BAB IV TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PEE DAN PPE
Bagian Kesatu Permohonan atau Perubahan Izin Usaha
Pasal 42
(1)
Pemohon mengajukan permohonan atau perubahan
izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE
kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam 2 (dua) rangkap
sesuai
dengan
surat
permohonan
izin
usaha
sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format
1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan:
a.
dokumen
yang
menunjukkan
identitas
Perusahaan Efek paling sedikit:
1.
nama;
2.
alamat;
3.
nomor telepon;
4.
situs web; dan
5.
logo.
b.
fotokopi akta pendirian Perusahaan Efek yang
telah disahkan oleh instansi yang berwenang,
berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang
telah memperoleh persetujuan dari instansi yang
berwenang
atau
telah
diterbitkan
surat
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; c. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan Efek; d. surat kuasa kepada Pihak yang diberi kuasa, jika permohonan untuk mengajukan permohonan perizinan diajukan oleh Pihak selain pemohon untuk dan atas nama Perusahaan Efek; e. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek, sebagaimana dokumen persyaratan administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK. f. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP Perusahaan Efek:
- surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan; dan
- dokumen persyaratan administratif calon PSP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK dan ketentuan pelaksananya pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE; g. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pemegang saham, meliputi:
- orang perseorangan meliputi: a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; b) fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; d) fotokopi nomor pokok wajib pajak; e) bukti kemampuan keuangan; f) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; g) komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan
operasional
Perusahaan
Efek
yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE
dan/atau PPE yang sehat sesuai dengan
surat pernyataan integritas bagi calon
pemegang saham atau pemegang saham
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
pada Format 3 yang merupakan bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini.
2.
badan hukum meliputi:
a)
fotokopi akta pendirian badan hukum
Indonesia yang telah disahkan oleh
instansi
yang
berwenang,
berikut
perubahan anggaran dasar terakhir yang
telah
memperoleh
persetujuan
dari
instansi yang berwenang jika terdapat
perubahan, atau telah diterbitkan surat
penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran
dasar
dari
instansi
yang
berwenang, jika pemegang saham atau
PSP adalah badan hukum Indonesia;
b)
fotokopi akta pendirian badan hukum
asing yang telah disahkan oleh instansi
yang berwenang di negara asal beserta
perubahannya jika terdapat perubahan,
dan
dokumen
yang
dipersyaratkan
sesuai dengan peraturan negara asal jika
badan hukum yang bersangkutan adalah
badan hukum asing berupa badan
hukum milik negara atau pemerintah,
jika pemegang saham atau PSP adalah
badan hukum asing;
c)
fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi
badan hukum Indonesia;
d)
keterangan
mengenai
Pihak
yang
mengendalikan
badan
hukum
baik
langsung maupun tidak langsung yang
paling sedikit memuat nama dan bentuk
pengendalian;
e)
laporan keuangan periode terakhir yang
telah diaudit;
f)
daftar nama dan data anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan/atau
pengurus meliputi:
1)
susunan anggota Direksi, anggota
Dewan
Komisaris,
dan/atau
pengurus;
2)
daftar riwayat hidup yang telah
ditandatangani;
3)
fotokopi kartu tanda penduduk atau
paspor yang masih berlaku; dan
4)
pasfoto berwarna terbaru ukuran
4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
g)
daftar nama dan data pemegang saham:
1)
orang perseorangan meliputi daftar
riwayat hidup yang telah ditandatangani, fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, dan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 2) badan hukum meliputi anggaran dasar terakhir dan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit; h) surat pernyataan bahwa sumber dana atau setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; i) komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang sehat sesuai dengan surat pernyataan integritas bagi calon pemegang saham atau pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan j) surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan; h. Perusahaan Efek harus melengkapi dokumen persyaratan administratif calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang meliputi: 1. nomor pokok wajib pajak; 2. surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang; dan 3. surat pernyataan yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin usaha sebagai Perusahaan Efek dan selama menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali rangkap jabatan
yang dimungkinkan dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran
pada
Format
4
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
i.
dokumen yang terkait dengan nama, data, dan
informasi
dewan
pengawas
syariah,
jika
Perusahaan
Efek
menyelenggarakan
layanan
berdasarkan prinsip syariah atau menjalankan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
meliputi:
1.
daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh
yang bersangkutan;
2.
fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor
yang masih berlaku;
3.
pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
sebanyak 2 (dua) lembar;
4.
fotokopi izin ahli syariah pasar modal yang
masih berlaku; dan
5.
komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan
dan
mendukung
pengembangan operasional Perusahaan Efek
yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE
dan/atau PPE yang sehat dan pasar modal
Indonesia sesuai dengan surat pernyataan
integritas bagi calon Dewan Pengawas Syariah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
pada Format 5 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini;
j.
daftar nama dan data penanggung jawab dan
pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek,
meliputi:
1.
nama
lengkap
penanggung
jawab
dan
pegawai
yang
bertugas
melaksanakan
dan/atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi
Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
pengendalian
internal
dan
perilaku
perusahaan efek;
2.
fungsi yang membawahi penanggung jawab
dan pegawai;
3.
jabatan dalam fungsi;
4.
fotokopi izin perseorangan yang dimiliki;
5.
nomor identitas kependudukan; dan
6.
fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir.
k.
daftar nama dan data:
1.
pegawai setingkat di bawah Direksi yang tidak
memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan
posisinya
dalam
struktur
organisasi
Perseroan; dan
2.
pegawai penanggung jawab program anti
pencucian uang, pencegahan pendanaan
terorisme, dan pencegahan pendanaan
proliferasi senjata pemusnah massal, dalam
hal Perusahaan Efek menunjuk pejabat
sebagai
penanggung
jawab
penerapan
program anti pencucian uang, pencegahan
pendanaan terorisme, dan pencegahan
pendanaan proliferasi senjata pemusnah
massal, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan
program anti pencucian uang, pencegahan
pendanaan terorisme, dan pencegahan
pendanaan proliferasi senjata pemusnah
massal di sektor jasa keuangan,
meliputi data nama lengkap, fungsi yang dibawahi,
jabatan
dalam
fungsi,
nomor
identitas
kependudukan, dan fotokopi ijazah pendidikan
formal terakhir;
l.
surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin
orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan
Efek, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain
sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada
Format
6
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan ini;
m.
surat pernyataan pemegang saham dan/atau PSP
tidak memiliki pengendalian di Perusahaan Efek
lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada
Format
7
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan ini;
n.
fotokopi dokumen penggunaan tenaga kerja asing
dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
o.
laporan keuangan periode terakhir yang diperiksa
akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
yang
jangka
waktu
antara
tanggal
laporan
keuangan periode terakhir tersebut dengan tanggal
pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih
dari 180 hari;
p.
fotokopi
perjanjian
usaha
patungan
bagi
Perusahaan Efek patungan;
q.
rekening koran;
r.
bukti penyetoran modal;
s.
bukti MKBD;
t.
surat pernyataan tidak melakukan kegiatan usaha
PPE dalam hal PEE hanya melakukan kegiatan
usaha sebagai PEE dan tidak melakukan kegiatan
usaha PPE sesuai dengan format surat pernyataan
tidak melakukan kegiatan Perantara Pedagang
Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran
pada Format 8 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan ini;
u.
surat keterangan domisili dari pengelola gedung
atau instansi berwenang terkait dengan alamat
kantor pusat dan operasional, fotokopi bukti
kepemilikan jika tempat usaha milik sendiri atau
perjanjian sewa jika tempat usaha bukan milik
sendiri, tata letak ruangan kantor, video rekaman
dan foto ruangan Perusahaan Efek yang disertai
peruntukan ruangan;
v.
diagram
struktur
organisasi,
yang
memuat
informasi paling sedikit:
1.
nama dan jabatan anggota Direksi;
2.
nama anggota Dewan Komisaris;
3.
nama pejabat dan pegawai serta jumlah
pegawai pada unit kerja yang melaksanakan
fungsi Perusahaan Efek sebagaimana diatur
dalam Pasal 40;
4.
unit
kerja
khusus
atau
penugasan
penanggung jawab penerapan program anti
pencucian uang, pencegahan pendanaan
terorisme,
dan
pencegahan
pendanaan
proliferasi senjata pemusnah massal.
w.
uraian tugas dan tanggung jawab:
1.
pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud
pada huruf v angka 1 sampai dengan angka
4; dan
2.
unit
kerja
yang
melaksanakan
fungsi
Perusahaan Efek.
x.
gambaran tentang rencana operasi dan misi
perusahaan dan proyeksi keuangan paling sedikit
5 (lima) tahun ke depan;
y.
strategi kepatuhan Perusahaan Efek terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
pada Format 9 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan ini;
z.
strategi
manajemen
risiko
Perusahaan
Efek
sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada
Format
10
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan ini;
aa. daftar kantor cabang;
bb. prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha
yang
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan di sektor pasar modal yang terkait
dengan
pelaksanaan
kegiatan
usaha
yang
dimohonkan paling sedikit memuat:
1.
judul prosedur dan standar operasi;
2.
penanggung jawab prosedur dan standar
operasi;
3.
pihak yang melaksanakan setiap prosedur
dan standar operasi;
4.
diagram alir dan penjelasan dari setiap
tahapan prosedur yang dilaksanakan;
5.
batasan waktu pelaksanaan dalam setiap
prosedur;
6.
dokumen yang digunakan; dan
7.
hasil dari prosedur yang dilaksanakan;
cc. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan atau formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dd. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar A, daftar B, dan daftar C sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; ee. bukti pembayaran biaya perizinan Perusahaan Efek; ff. surat pernyataan calon pemegang saham, calon PSP, pemegang saham, PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah lengkap, benar dan tidak menyesatkan sesuai dengan surat pernyataan kebenaran dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; gg. surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan hh. dokumen pendukung lainnya dalam hal diperlukan dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon PSP, serta memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
Pasal 43 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, pemohon menyampaikan permohonan atau perubahan izin usaha Perusahaan Efek melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 44
Dalam memproses permohonan atau perubahan izin usaha
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE
dan/atau PPE, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a.
penelitian atas kelengkapan dokumen;
b.
klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka;
c.
permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan usaha
perusahaan;
d.
penilaian kemampuan dan kepatutan atas PSP, anggota
Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
e.
pemeriksaan setempat di kantor pemohon;
f.
permintaan tambahan dokumen, apabila diperlukan;
dan/atau
g. penilaian pemenuhan Dewan Pengawas Syariah atau Direksi atau penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Pasal 45
(1)
Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan,
Otoritas
Jasa
Keuangan
memberikan
surat
pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang
menyatakan bahwa:
a.
permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
b.
permohonan
ditolak
karena
tidak
memenuhi
persyaratan.
(2)
Pemohon
harus
melengkapi
kekurangan
yang
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
tanggal surat pemberitahuan.
(3)
Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen
yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggap membatalkan permohonan.
(4)
Otoritas
Jasa
Keuangan
memberikan
izin
usaha
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
PEE dan/atau PPE kepada pemohon yang mengajukan
permohonan izin usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan
memenuhi persyaratan.
Bagian Kedua Perubahan Kelompok Kegiatan Usaha
Pasal 46 (1) Perseroan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek dapat melakukan perubahan kelompok kegiatan usaha setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengajuan perubahan kelompok kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat permohonan perubahan kelompok kegiatan usaha dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Dalam memproses permohonan perubahan kelompok usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan. (4) Berdasarkan hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan Perseroan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek untuk melakukan penyesuaian kelompok kegiatan
usaha.
Bagian Ketiga Pengembalian Izin Usaha PEE bagi PEKU 3 yang merupakan PEE dan PPE
Pasal 47 (1) Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat mengembalikan izin usaha sebagai PEE tanpa mengembalikan izin usaha sebagai PPE yang melekat pada izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3. (2) Izin usaha sebagai PPE yang melekat pada izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 tetap dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Efek sepanjang Perusahaan Efek masih memenuhi persyaratan sebagai PPE yang merupakan PEKU 3. (3) Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan izin usaha Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pengganti izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keempat Permohonan Kegiatan Lain
Pasal 48
(1)
Perusahaan Efek yang mempunyai izin usaha sebagai
PEE dan/atau PPE yang mengajukan permohonan
untuk melakukan kegiatan lain harus tidak sedang
dikenai:
a. perintah tindakan tertentu;
b. perintah tertulis; dan/atau
c. sanksi administratif berupa pembekuan izin atau
pembatasan kegiatan usaha.
(2)
Perusahaan Efek yang mempunyai izin usaha sebagai
PEE atau PPE yang melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat
(1) huruf b, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf b, Pasal 10
huruf b, dan Pasal 11 huruf b wajib memastikan
pelaksanaan kegiatan lain dimaksud:
a.
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; dan
b.
didasarkan pada manajemen risiko yang memadai
untuk memitigasi risiko yang timbul.
Pasal 49 (1) Untuk melaksanakan kegiatan lain, Perusahaan Efek yang mempunyai izin usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan Lampiran pada Format 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Permohonan persetujuan kegiatan lain diajukan oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dokumen persyaratan administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan PPE dan ketentuan pelaksanaannya mengenai kegiatan lain bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan PPE.
Pasal 50
(1)
Dalam memproses permohonan persetujuan kegiatan
lain Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE,
Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a.
penelitian atas kelengkapan dokumen;
b.
klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka;
c.
permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan
lain perusahaan;
d.
pemeriksaan
setempat
di
kantor
pemohon;
dan/atau
e.
permintaan tambahan dokumen, jika diperlukan.
(2)
Otoritas
Jasa
Keuangan
melakukan
pemrosesan
permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mempertimbangkan:
a.
peringkat komposit tata kelola Perusahaan Efek;
b.
pemenuhan persyaratan dan kelengkapan PSP,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan
Komisaris,
dan/atau Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau
penanggung
jawab
kegiatan
yang
memiliki
pengetahuan
yang
memadai
dan/atau
pengalaman di bidang keuangan syariah;
c.
fungsi yang dipersyaratkan;
d.
memiliki status pengawasan normal dan/atau
tidak sedang dikenakan sanksi; dan
e.
hasil peringkat risiko Perusahaan Efek.
(3)
Otoritas
Jasa
Keuangan
memberikan
surat
pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan kepada pemohon,
dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2) pada saat diterima tidak memenuhi
persyaratan kelengkapan dokumen yang menyatakan
bahwa:
a.
permohonan
belum
memenuhi
persyaratan
kelengkapan dokumen; atau
b.
permohonan ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan.
(4)
Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen yang
dipersyaratkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggap telah membatalkan permohonan persetujuan atas kegiatan lain PEE atau PPE. (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan kegiatan lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
Pasal 51 (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE harus melaksanakan kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE tidak melaksanakan kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud menjadi tidak berlaku.
Pasal 52 (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan lain sudah dimanfaatkan oleh nasabah dan/atau pihak lain. (2) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. jenis dan nama kegiatan lain; b. tanggal mulai pelaksanaan kegiatan lain; dan c. kesesuaian antara kegiatan lain yang dilaksanakan dan persetujuan kegiatan lain yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
Bagian Kelima Sanksi Administratif
Pasal 53
(1)
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1),
Pasal 52 ayat (1) dan/atau ayat (3), dikenai sanksi
administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c.
pembatasan kegiatan usaha;
d.
pembekuan kegiatan usaha;
e.
pencabutan izin usaha;
f.
pembatalan persetujuan;
g.
pembatalan pendaftaran;
h.
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.
pencabutan izin orang perseorangan.
(4)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a.
(5)
Sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara
tersendiri
atau
secara
bersama-sama
dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.
BAB V KEPEMILIKAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Kepemilikan
Pasal 54
(1)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE dapat berbentuk:
a.
Perusahaan Efek nasional yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh orang perseorangan warga negara
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
b.
Perusahaan
Efek
patungan
yang
sahamnya
dimiliki
orang
perseorangan
warga
negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan
hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.
(2)
Saham Perusahaan Efek patungan yang melakukan
kegiatan
usaha
sebagai
PEE
dan/atau
PPE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dimiliki oleh:
a. badan hukum asing yang bergerak di bidang
sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah
pengawasan regulator pasar modal di negara
asalnya paling banyak 99% (sembilan puluh
sembilan persen); atau
b. badan hukum asing yang bergerak di sektor jasa
keuangan selain sekuritas paling banyak 85%
(delapan puluh lima persen),
dari modal disetor.
Pasal 55
(1)
Dalam hal Perusahaan Efek nasional atau patungan
yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau
PPE melakukan Penawaran Umum saham, saham
Perusahaan Efek nasional atau patungan dapat dimiliki
seluruhnya oleh orang perseorangan warga negara
Indonesia,
badan
hukum
Indonesia,
orang
perseorangan warga negara asing, atau badan hukum
asing.
(2)
Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa badan hukum asing yang tidak
bergerak di bidang keuangan.
Pasal 56
(1)
Kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh badan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling
banyak sebesar:
a.
ekuitas badan hukum yang berbentuk Perseroan
terbatas; atau
b.
setara
ekuitas
untuk
badan
hukum
yang
berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan
melakukan penyetoran modal dalam:
a.
pendirian Perusahaan Efek yang melakukan
kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE; atau
b.
peningkatan modal disetor Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau
PPE.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) huruf b dikecualikan bagi pemegang saham
yang bukan PSP dari Perusahaan Efek yang melakukan
kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE telah
melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas
atau perusahaan publik.
Pasal 57 (1) Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilarang berasal: a. dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun; dan/atau b. dari dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. (2) Calon pemegang saham, calon PSP, pemegang saham, atau PSP wajib menandatangani surat pernyataan sumber dana atau setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Ketentuan larangan sumber dana kepemilikan saham
Perusahaan Efek berasal dari pinjaman atau utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemegang saham yang bukan PSP dari Perusahaan Efek yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
Bagian Kedua Pengendalian
Pasal 58 Pengendalian atas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE terjadi dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut: a. mempunyai hak suara lebih dari 20% (dua puluh persen) baik dengan kepemilikan saham sendiri dan afiliasinya maupun bersama dengan pihak lain; b. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional PEE dan/atau PPE berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; c. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE atau PPE; dan/atau d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat Direksi.
Pasal 59 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menentukan Pihak yang menjadi pengendali dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 60 (1) Dalam hal terdapat perubahan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan pengendali. (2) Dalam hal penyampaian perubahan pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian perubahan pengendali tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
Bagian Ketiga Perubahan Modal Disetor
Pasal 61 (1) Setiap perubahan modal disetor Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kecuali penambahan modal disetor yang timbul karena pembagian saham bonus, wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Persetujuan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penambahan
modal disetor wajib dimohonkan Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai
dokumen paling sedikit:
a.
bukti pendukung yang menunjukkan kemampuan
keuangan pemegang saham yang melakukan
penambahan setoran modal;
b.
bukti setoran modal;
c.
keterangan beserta bukti sumber dana; dan
d.
rekening koran perusahaan yang menunjukkan
penambahan setoran modal.
(3)
Persetujuan perubahan modal disetor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengurangan
modal disetor wajib dimohonkan Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE
kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum diajukan
permohonan
persetujuan
kepada
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
bidang
hukum dengan disertai dokumen paling sedikit:
a.
surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa
pengurangan modal disetor tidak mengganggu
kegiatan operasional perusahaan;
b.
hasil audit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang menyatakan pengurangan modal
disetor tidak mengganggu kegiatan operasional
perusahaan;
c.
keterangan mengenai alasan pengurangan modal;
d.
bukti persetujuan kreditor atas keputusan RUPS
mengenai pengurangan modal; dan
e.
bukti
pengumuman
hasil
RUPS
tentang
pengurangan modal dalam 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional.
(4)
Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data
dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan
persetujuan perubahan modal disetor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3).
(5)
Perubahan modal disetor Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE
yang timbul karena pembagian saham bonus wajib
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan
melampirkan dokumen:
a.
laporan keuangan yang telah diaudit; dan
b.
akta notaris,
yang menunjukkan adanya penambahan modal disetor.
(6)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan
dalam
hal
Perusahaan
Efek
yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE
telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat
ekuitas atau perusahaan publik.
Pasal 62 (1) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Otoritas Jasa
Keuangan melakukan penelaahan dan penelitian untuk
menilai
pemenuhan
persyaratan
integritas
dan
kelayakan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 dan dokumen yang disampaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) atau
ayat (3).
(2)
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) atau ayat (3) tidak memenuhi
persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan
surat pemberitahuan kepada pemohon paling lambat
30
(tiga
puluh)
hari
kerja
sejak
diterimanya
permohonan
kepada
pemohon
yang
menyatakan
bahwa:
a.
permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
b.
permohonan ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan.
(3)
Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen yang
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
tanggal surat pemberitahuan.
(4)
Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen
yang dipersyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah
membatalkan permohonan persetujuan perubahan
modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (2) atau ayat (3).
(5)
Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan
permohonan atas perubahan modal disetor kepada
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (2) atau ayat (3) paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima
secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(6)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai
PEE
dan/atau
PPE
yang
permohonan
perubahan modal disetornya disetujui oleh Otoritas
Jasa Keuangan wajib melaporkan perubahan modal
disetornya dengan melampirkan:
a.
perubahan anggaran dasar terkait penambahan
modal disetor beserta surat atau bukti penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan bidang hukum; atau
b.
perubahan anggaran dasar terkait pengurangan
modal disetor beserta surat atau bukti persetujuan
perubahan anggaran dasar dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
hukum.
Bagian Keempat Perubahan PSP dan Pemegang Saham
Pasal 63 (1) Perubahan PSP Perusahaan Efek dapat dilakukan
paling singkat 5 (lima) tahun setelah Perusahaan Efek beroperasi, kecuali kondisi tertentu yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan. (2) Setiap perubahan PSP dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh calon PSP dan/atau PSP Perusahaan Efek melalui Perusahaan Efek dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dokumen terkait calon PSP dan/atau PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, huruf cc, dan huruf hh. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan persetujuan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 64
(1)
Setiap perubahan pemegang saham, baik langsung dan
tidak
langsung
wajib
mendapatkan
persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE
telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat
ekuitas atau perusahaan publik.
(2)
Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
pemegang saham Perusahaan Efek melalui Perusahaan
Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disertai dokumen:
a.
calon pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, dan huruf cc;
dan/atau
b.
pemegang saham baik orang perseorangan dan
badan hukum meliputi:
1)
bukti kemampuan keuangan;
2)
surat pernyataan sumber dana atau setoran
modal;
3)
surat pernyataan kebenaran dokumen;
4)
surat pernyataan kebenaran dokumen dari
Perusahaan Efek;
5)
dokumen
yang
mendasari
perubahan
pemegang saham; dan
6)
bukti pembayaran atau pelunasan atas jual
beli saham dalam hal telah dilakukan
pembayaran
atau
pelunasan
sebelum
permohonan diajukan kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
(4)
Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data
dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan
persetujuan perubahan pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pasal 65
(1)
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan
melakukan penelaahan dan penelitian untuk menilai
calon PSP, calon pemegang saham, PSP dan/atau
pemegang saham memenuhi persyaratan atau tidak
memenuhi
persyaratan
sebagai
PSP
dan/atau
pemegang saham Perusahaan Efek sebagaimana diatur
dalam Pasal 26.
(2)
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2) tidak memenuhi
persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan
surat pemberitahuan kepada pemohon paling lambat
30
(tiga
puluh)
hari
kerja
sejak
diterimanya
permohonan
kepada
pemohon
yang
menyatakan
bahwa:
a.
permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
b.
permohonan ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan.
(3)
Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen yang
dipersyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah
tanggal surat pemberitahuan.
(4)
Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen
yang dipersyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah
membatalkan
permohonan
persetujuan
atas
perubahan
PSP
dan/atau
pemegang
saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan
Pasal 64 ayat (2).
(5)
Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan
permohonan atas perubahan PSP atau pemegang
saham setelah calon PSP, calon pemegang saham, PSP,
dan/atau pemegang saham memenuhi syarat paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan persetujuan perubahan PSP dan/atau
pemegang saham secara lengkap.
(6)
Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyampaikan laporan perubahan pemegang
saham dan/atau PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terdapat
perubahan pemegang saham atau PSP disertai dengan
daftar pemegang saham terkini.
(7)
Dalam hal penyampaian laporan perubahan pemegang
saham dan/atau PSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan
perubahan pemegang saham dan/atau PSP tersebut
wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
Bagian Kelima Kebijakan Kepemilikan Tunggal
Pasal 66 (1) Setiap Pihak dilarang memiliki saham dan/atau melakukan tindakan pengendalian pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali karena kepemilikan saham atau penyertaan modal pemerintah. (2) Pihak yang memiliki saham dan/atau melakukan tindakan pengendalian pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha atas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang dikendalikan, atau melepaskan kepemilikan pada salah 1 (satu) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE. (3) Larangan memiliki saham pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepemilikan saham dalam rangka portofolio investasi melalui pasar modal dan tidak ditujukan untuk pengendalian.
Bagian Kelima Sanksi Administratif
Pasal 67
(1)
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1),
ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (5), Pasal 62 ayat (6), Pasal 63 ayat (2),
Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (6), ayat (7), dan/atau
Pasal 66 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c.
pembatasan kegiatan usaha;
d.
pembekuan kegiatan usaha;
e.
pencabutan izin usaha;
f.
pembatalan persetujuan;
g.
pembatalan pendaftaran;
h.
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.
pencabutan izin orang perseorangan.
(4)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.
BAB VI KEWAJIBAN LANJUTAN
Bagian Kesatu Perubahan Data dan/atau Informasi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai PEE dan/atau PPE
Pasal 68
Perusahaan Efek wajib memperbarui strategi kepatuhan dan
strategi manajemen risiko dalam hal:
a.
terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan
Perusahaan Efek; dan/atau
b.
terdapat perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru, yang
terkait
dengan
strategi
kepatuhan
dan
strategi
manajemen risiko Perusahaan Efek.
Pasal 69
(1)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai
PEE
dan/atau
PPE
wajib
melaporkan
perubahan data dan/atau informasi kepada Otoritas
Jasa Keuangan berkaitan dengan:
a.
identitas Perusahaan Efek:
1.
nama;
2.
alamat kantor pusat dan operasional;
3.
nomor telepon;
4.
situs web; dan/atau
5.
logo;
b.
anggaran dasar Perseroan;
c.
nomor pokok wajib pajak Perusahaan Efek;
d.
dokumen penggunaan tenaga kerja asing dari
instansi
yang
berwenang
sesuai
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
e.
perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek
yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE
dan/atau PPE;
f.
keterangan terkait dengan alamat kantor pusat
dan
operasional
yang
berubah
dan
sistem
pengendalian internal Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau
PPE;
g.
struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
h.
penerimaan dan/atau pengunduran diri Wakil
Perusahaan Efek;
i.
penerimaan dan/atau pengunduran diri pimpinan
unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah anggota
Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan;
j.
prosedur dan standar operasional Perusahaan
Efek; dan
k.
strategi kepatuhan dan manajemen risiko.
(2)
Pelaporan
perubahan
data
dan/atau
informasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan
tersebut melalui sistem elektronik yang disediakan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
(3)
Dalam hal penyampaian perubahan data dan/atau
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh
pada hari libur, perubahan data dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut wajib
disampaikan pada hari kerja berikutnya.
Pasal 70
(1)
Dalam hal terdapat perubahan nama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, Perusahaan
Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE
dan/atau
PPE
wajib
memastikan
persetujuan
perubahan anggaran dasar yang terkait dengan
perubahan nama Perseroan telah diberikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang hukum.
(2)
Pelaksanaan perubahan nama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a wajib diumumkan
dalam:
a.
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
mempunyai peredaran nasional; dan
b.
situs web Perusahaan Efek,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal
persetujuan
perubahan
anggaran
dasar
terkait
penggunaan
nama
baru
dari
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
bidang
hukum.
(3)
Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:
a.
alasan perubahan nama;
b.
akta perubahan anggaran dasar yang telah
disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang hukum;
c.
nomor pokok wajib pajak atas nama Perusahaan
Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE
dan/atau PPE yang baru; dan
d.
bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
Bagian Kedua Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
Pasal 71 (1) Setiap perubahan anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan
usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib mendapat
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)
Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa
Keuangan
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
mengenai
penilaian
kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disertai nama calon anggota Direksi dan
dokumen
terkait
dengan
yang
bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e
dan huruf h, serta keterangan tentang tugas dan fungsi
yang akan menjadi tanggung jawabnya.
(4)
Penyampaian permohonan perubahan anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disertai dengan:
a. nama calon anggota Dewan Komisaris;
b. dokumen terkait dengan calon anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (2) huruf e dan huruf h; dan
c. keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan
menjadi tanggung jawab calon anggota Dewan
Komisaris.
(5)
Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data
dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan
perubahan anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 72 (1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui. (2) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, diberhentikan, atau habis masa jabatannya, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilarang melaksanakan RUPS pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. (5) Perusahaan Efek wajib memenuhi jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, diberhentikan, atau habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1). (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan jangka waktu perpanjangan untuk pemenuhan kewajiban pada ayat (5).
Bagian Ketiga Kewajiban Lainnya
Pasal 73 (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit meliputi: a. menyusun kode etik anggota dalam rangka memelihara terciptanya persaingan pasar yang sehat; b. melaksanakan pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE; dan c. melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya. (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 74 (1) Dalam hal pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek dikenai sanksi internal, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberian sanksi. (2) Pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi
kepatuhan Perusahaan Efek tidak dapat diberhentikan karena melaporkan pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek tersebut turut serta melakukan pelanggaraan ketentuan di sektor jasa keuangan yang dilaporkannya.
Pasal 75
Perusahaan Efek wajib menyampaikan agenda RUPS kepada
Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
a. Pembagian dividen;
b. Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
c. Perubahan pemegang saham;
d. Perubahan modal disetor;
e. Perubahan kegiatan usaha;
f.
Pengembalian izin usaha; dan/atau
g. Penggabungan,
pengambilalihan,
peleburan,
atau
pemisahan usaha,
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum
pelaksanaan RUPS.
Pasal 76
(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan
sistem
elektronik,
Perusahaan
Efek
wajib
menyampaikan:
a.
perubahan data dan/atau informasi; dan/atau
b.
laporan,
kepada
Otoritas
Jasa
Keuangan
melalui
sistem
elektronik
yang
disediakan
oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan.
(2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat
meminta Perusahaan Efek untuk menyampaikan:
a.
perubahan data dan/atau informasi; dan/atau
b.
laporan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk
cetak.
(3) Perusahaan Efek wajib menyampaikan:
a.
perubahan data dan/atau informasi; dan/atau
b.
laporan,
dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sama dengan yang disampaikan melalui sistem
elektronik.
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan
Efek untuk melampirkan dokumen cetak selain
dokumen yang telah disampaikan melalui sistem
elektronik
yang
disediakan
oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan.
Pasal 77 (1) Dalam hal sistem elektronik yang disediakan oleh
Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian laporan sehingga Perusahaan Efek tidak dapat menyampaikan kewajiban lanjutan dan/atau laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan Perusahaan Efek secara tertulis dan disampaikan: a. secara langsung kepada Perusahaan Efek; b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau d. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. (2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Perusahaan Efek bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui: a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau; b. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan. (3) Perusahaan Efek wajib menyampaikan kewajiban lanjutan dan/atau laporan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan. (4) Dalam hal Perusahaan Efek mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan kewajiban lanjutan dan/atau laporan, Perusahaan Efek wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian kewajiban lanjutan dan/atau laporan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud. (5) Perusahaan Efek wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada departemen pengawasan lembaga efek di Otoritas Jasa Keuangan: a. secara daring melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. secara luring dengan mengirimkan surat kepada alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan secara langsung.
Bagian Keempat Sanksi Administratif
Pasal 78 (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), ayat (3), Pasal 77 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c.
pembatasan kegiatan usaha;
d.
pembekuan kegiatan usaha;
e.
pencabutan izin usaha;
f.
pembatalan persetujuan;
g.
pembatalan pendaftaran;
h.
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.
pencabutan izin orang perseorangan.
(4)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a.
(5)
Sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara
tersendiri
atau
secara
bersama-sama
dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.
BAB VII PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBATALAN PERSETUJUAN KEGIATAN LAIN
Bagian Kesatu Pencabutan Izin Usaha
Pasal 79
Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
PEE dan/atau PPE berdasarkan hal sebagai berikut:
a.
izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan
usaha sebagai PEE dan/atau PPE dikembalikan oleh
Perusahaan Efek yang bersangkutan kepada Otoritas
Jasa Keuangan;
b.
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal;
c.
kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan
kegiatan usaha Perusahaan Efek; dan/atau
d.
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.
Pasal 80 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang akan mengembalikan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a wajib:
a.
mengajukan surat permohonan pengembalian izin
usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE
kepada Otoritas Jasa Keuangan;
b.
telah memperoleh persetujuan RUPS atas rencana
permohonan pengembalian izin usaha tersebut; dan
c.
telah mengumumkan rencana pengembalian izin usaha
paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran
nasional dan dalam situs web Perusahaan Efek yang
berisi paling sedikit pemberitahuan penyelesaian hak
dan
kewajiban
kepada
nasabah;
dan
telah menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan
Efek.
Pasal 81
(1)
Pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 huruf a harus diajukan Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE
secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui
sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan, disertai
dokumen, data, dan informasi sebagai berikut:
a.
keterangan mengenai alasan pengembalian izin
usaha;
b.
keputusan RUPS yang menyetujui pengembalian
izin usaha tersebut;
c.
surat keputusan tentang pemberian izin usaha
Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan
yang dikembalikan;
d.
dokumen
bukti
pengumuman
rencana
pengembalian izin usaha paling sedikit pada:
1.
satu surat kabar harian yang mempunyai
peredaran nasional; dan
2.
situs web Perusahaan Efek;
yang
paling
sedikit
memuat
mekanisme
penyelesaian
seluruh
hak
dan
kewajiban
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE kepada nasabah; dan
e.
laporan tentang data penyelesaian hak dan
kewajiban Perusahaan Efek yang melakukan
kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kepada
nasabah beserta dokumen pendukungnya.
(2)
Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan
mengalami gangguan teknis, pengembalian izin usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 82 Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi: a. pelanggaran administratif; dan b. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pasal 83
Kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan
kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 huruf c meliputi kondisi:
a.
kegagalan
pemenuhan
kewajiban
penyelesaian
transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek;
b.
terganggunya sistem yang menyebabkan Perusahaan
Efek tidak dapat melaksanakan kegiatan secara normal
dalam jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja;
c.
penurunan signifikan pada nilai MKBD Perusahaan
Efek
yang
menyebabkan
tidak
memenuhi
nilai
minimum MKBD dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kerja;
d.
tidak mampu menutupi kerugian usaha;
e.
tidak mampu menyelesaikan kewajiban finansial yang
memiliki dampak hukum ataupun operasional usaha;
f.
pelanggaran terhadap ketentuan yang menyebabkan
Perusahaan Efek yang dikenai pemberhentian kegiatan
usaha dalam jangka waktu tertentu;
g.
keadaan absen seluruh manajemen;
h.
sengketa hukum yang menyebabkan Perusahaan Efek
tidak dapat melaksanakan kegiatan secara normal;
dan/atau
i.
kondisi
kesulitan
lain
yang
membahayakan
kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek.
Pasal 84 (1) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai kustodian yang sedang dalam proses permohonan pengembalian izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memberitahukan kepada seluruh nasabah untuk memindahkan Efek dari rekening Efeknya pada Perusahaan Efek tersebut ke rekening Efek nasabah pada kustodian lain. (2) Dalam hal nasabah tidak memindahkan Efek dari rekening Efeknya pada Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memindahkan Efek dalam sub rekening Efek nasabah tersebut ke rekening penampungan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk keperluan penyelesaian Efek nasabah.
Pasal 85 (1) Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya dilarang menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan dan kegiatan apapun, kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan dimaksud. (2) Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya harus: a. menghentikan kegiatan usaha; b. menyelesaikan hak dan kewajiban; dan c. membubarkan badan hukum.
Bagian Kedua Pembatalan Persetujuan Kegiatan Lain
Pasal 86
(1)
Persetujuan kegiatan lain Perusahaan Efek sebagai PEE
dan/atau PPE dapat dibatalkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan berdasarkan:
a.
persetujuan kegiatan lain Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau
PPE
dikembalikan
kepada
Otoritas
Jasa
Keuangan;
b.
pelanggaran
terhadap
peraturan
perundang-
undangan di bidang pasar modal;
c.
melaksanakan kegiatan lain yang tidak sesuai
dengan dokumen yang disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan;
d.
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE sudah tidak lagi
melakukan kegiatan lain dimaksud dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
e.
izin usaha Perusahaan Efek dicabut oleh Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79.
(2)
Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a
maupun tindak pidana pasar modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 huruf b.
Pasal 87 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang akan mengembalikan persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, wajib mengumumkan rencana pengembalian persetujuan kegiatan lain beserta mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE kepada nasabah melalui: a. paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional; dan/atau b. situs web Perusahaan Efek.
Pasal 88 Dalam hal Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE mengembalikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE wajib mengajukan permohonan pengembalian persetujuan kegiatan lain secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. keterangan mengenai alasan pengembalian persetujuan kegiatan lain; b. surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan kegiatan lain; dan c. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
Bagian Ketiga Sanksi Administratif
Pasal 89
(1)
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 84 ayat (1), Pasal 85
(1), Pasal 87, Pasal 88 dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c.
pembatasan kegiatan usaha;
d.
pembekuan kegiatan usaha;
e.
pencabutan izin usaha;
f.
pembatalan persetujuan;
g.
pembatalan pendaftaran;
h.
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.
pencabutan izin orang perseorangan.
(4)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a.
(5)
Sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara
tersendiri
atau
secara
bersama-sama
dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.
BAB VIII PEMBUBARAN
Pasal 90 (1) Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya harus melakukan pembubaran Perusahaan Efek. (2) Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan pembubaran paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek dan membentuk tim likuidasi. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Efek belum mengajukan pembubaran dan membentuk tim likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta kepada pengadilan untuk:
a.
mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran
badan hukum Perusahaan Efek;
b.
penunjukan tim likuidasi; dan
c.
perintah pelaksanaan likuidasi,
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(4)
Otoritas
Jasa
Keuangan
berwenang
menetapkan
langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB IX PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 91 (1) Peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. (2) Untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.
Pasal 92
(1)
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dikenai sanksi
administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c.
pembatasan kegiatan usaha;
d.
pembekuan kegiatan usaha;
e.
pencabutan izin usaha;
f.
pembatalan persetujuan;
g.
pembatalan pendaftaran;
h.
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.
pencabutan izin orang perseorangan.
(4)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a.
(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 93
(1)
Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari
Otoritas Jasa Keuangan sebagai PEE dan/atau PPE
yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah
sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini harus menentukan pilihan untuk termasuk ke
dalam pengelompokan:
a.
PEKU 1;
b.
PEKU 2; atau
c.
PEKU 3,
dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas
Jasa Keuangan disertai dengan rencana aksi paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(2)
Dalam hal Perusahaan Efek yang telah memiliki izin
usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai PEE
dan/atau PPE tidak menyampaikan pilihan menjadi
PEKU 1, PEKU 2, atau PEKU 3 dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perusahaan Efek dinyatakan sebagai PEKU dengan
kelompok terdekat berdasarkan permodalan.
(3)
Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari
Otoritas Jasa Keuangan sebagai PEE dan/atau PPE
yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih
atau dinyatakan untuk termasuk dalam kelompok
PEKU
3
harus
memenuhi
persyaratan
MKBD
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini diundangkan.
(4)
Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari
Otoritas Jasa Keuangan sebagai PEE dan/atau PPE
yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih
atau dinyatakan termasuk dalam PEKU 2, harus
membatasi kegiatan usaha yang berlaku bagi PEKU 2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8
paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(5)
Perusahaan
Efek
sebagai
PEE
dan/atau
PPE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan terkait:
a.
modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20;
b.
MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
dan
c.
direktur kepatuhan bagi Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEKU 3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4),
paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
Pasal 94
(1)
Pemenuhan ketentuan terkait:
a.
modal disetor; dan
b.
MKBD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf a
dan huruf b dapat dilakukan dengan penggabungan,
peleburan, atau pengambilalihan usaha.
(2)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai
PEE
dan/atau
PPE
harus
melaporkan
perkembangan pemenuhan ketentuan sebagaimana
diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
setiap triwulan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)
Dalam hal sampai dengan jangka waktu yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat
(5), Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf a
dan huruf b, Perusahaan Efek harus mengembalikan
izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak batas
waktu pemenuhan kewajiban tidak dapat dipenuhi.
(4)
Pengembalian
izin
usaha
Perusahaan
Efek
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksud
diajukan Perusahaan Efek secara tertulis kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81.
Pasal 95 Perusahaan Efek yang telah melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus melaporkan Pihak yang telah menjadi pengendali dari Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 96 Dalam hal Perusahaan Efek tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf a dan huruf b dalam jangka waktu yang ditentukan dan Perusahaan Efek tidak mengembalikan izin usaha Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencabutan izin usaha Perusahaan Efek.
Pasal 97 Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 98 Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 99 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 100 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 kepada masyarakat.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku:
a.
Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan
sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa
Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini diundangkan tetap diproses berdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016
tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan
Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan
Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5868);
b.
Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperoleh
izin sebagai PEE dan/atau PPE harus menentukan
pilihan untuk termasuk ke dalam pengelompokan:
1.
PEKU 1;
2.
PEKU 2; atau
3.
PEKU 3,
dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas
Jasa Keuangan disertai dengan rencana aksi paling
lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan izin sebagai
PEE dan/atau PPE disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan;
c.
dalam hal Pihak yang telah mengajukan permohonan
perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
memperoleh izin sebagai PEE dan/atau PPE tidak
menyampaikan pilihan menjadi PEKU 1, PEKU 2, atau
PEKU 3 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan
Efek dinyatakan sebagai PEKU dengan kelompok
terdekat berdasarkan permodalan;
d.
Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperoleh
izin sebagai PEE dan/atau PPE yang memilih atau
dinyatakan untuk termasuk dalam kelompok PEKU 3
harus
memenuhi
persyaratan
MKBD
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling
lama 1 (satu) tahun sejak permohonan izin sebagai PEE
dan/atau PPE disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
e.
Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperoleh
izin sebagai PEE dan/atau PPE yang memilih atau
dinyatakan termasuk dalam PEKU 2, harus membatasi
kegiatan usaha yang berlaku bagi PEKU 2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 paling lambat 1
(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini; dan
f.
Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperoleh
izin sebagai PEE dan/atau PPE harus memenuhi
ketentuan terkait:
a.
modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20;
b.
MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
dan
c.
direktur kepatuhan bagi Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai PEKU 3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4),
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak permohonan izin
sebagai PEE dan/atau PPE disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kegiatan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 103 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5868);
b.
Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Nomor
57/POJK.04/2017
tentang
Penerapan
Tata
Kelola
Perusahaan
Efek
yang
Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi
Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6126);
c.
Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan
Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan
Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 276,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6589); dan
d.
Pasal 14, Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 41
ayat (3), Pasal 42, dan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Nomor
3/POJK.04/2021
tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6663),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 104 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2026
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
FRIDERICA WIDYASARI DEWI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK
I.
UMUM
Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai PEE atau PPE
merupakan salah satu pilar dalam pengembangan pasar modal dalam
aktivitasnya yang berkaitan dengan pasar perdana dan pasar sekunder.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang
Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai
Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek memberikan
pengaturan terhadap kegiatan yang dapat dilakukan oleh Penjamin
Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
PEE dapat melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan kegiatan
lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, serta kegiatan lain sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Sedangkan PPE dapat melakukan transaksi Efek baik untuk
kepentingan nasabah maupun kepentingan perusahaan itu sendiri serta
kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
Dalam perkembangannya, kegiatan PEE dan PPE mengalami
perluasan seiring dengan perkembangan industri pasar modal, produk
atau layanan, teknologi, dan interkoneksi antar pelaku jasa keuangan.
Perkembangan industri pasar modal melalui kapitalisasi pasar dan rata-
rata nilai transaksi harian telah meningkat pesat dalam 20 tahun
terakhir. Perkembangan produk atau layanan yang dilakukan oleh
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE
semakin beragam antara lain seperti pembiayaan shortselling, menjadi
penerbit
waran
terstruktur,
atau
menjadi
liquidity
provider.
Perkembangan teknologi juga semakin meningkatkan digitalisasi proses
bisnis yang membutuhkan investasi dan manajemen risiko yang kuat.
Selanjutnya, terkait interkoneksi dengan sektor jasa keuangan, yaitu
adanya pelaku usaha jasa keuangan lainnya yang dapat menjadi agen
untuk memasarkan Efek reksa dana atau produk investasi lainnya, atau
menjadi mitra pemasaran dari PPE.
Perkembangan tersebut menimbulkan eksposur risiko yang lebih
tinggi dan kompleksitas usaha Perusahaan Efek yang melakukan
kegiatan sebagai PEE dan PPE sehingga perlu diimbangi dengan
penguatan kelembagaan berdasarkan permodalan dalam melakukan
kegiatan
usaha.
Pengklasifikasian
Perusahaan
Efek
dilakukan
berdasarkan tingkat permodalan yang menjadi dasar penentuan ruang lingkup kegiatan usaha. Pengelompokan kegiatan usaha juga mengakomodir perluasan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PEE dan PPE serta memberikan kesempatan bagi Perusahaan Efek meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya berdasarkan permodalan. Secara umum, materi muatan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain memuat mengenai penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE berdasarkan pengelompokan kegiatan usaha, kriteria Perusahaan Efek, tata cara permohonan perizinan Perusahaan Efek sebagai PEE dan PPE, kepemilikan dan pengendalian, kewajiban lanjutan, pencabutan izin usaha dan pembatalan persetujuan kegiatan lain, pembubaran, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Ketentuan terkait PPE yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek reksa dana antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai agen penjual efek reksa dana. Yang dimaksud dengan “produk investasi lainnya” adalah Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, pengelolaan portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 2 Ketentuan terkait PPE yang membatasi kegiatannya sebagai mitra pemasaran antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai mitra pemasaran PPE.
Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Penjaminan emisi Efek dengan kesanggupan penuh dikenal dengan istilah full commitment. Penjaminan emisi Efek dengan kesanggupan terbaik dikenal dengan istilah best effort. Angka 2 Penasihat keuangan dikenal dengan istilah financial advisor. Angka 3 Penata laksana penerbitan Efek yang tanpa Penawaran Umum antara lain penata laksana penerbitan Efek bersifat utang dan sukuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Penjamin pelaksana emisi Efek yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu penjamin pelaksana emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau sukuk secara elektronik. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pelaksanaan fungsi riset dapat dialihdayakan.
Pasal 8
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “menjadi anggota kliring individu”
adalah anggota bursa Efek yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan
penyelesaian transaksi bursa yang bertanggung jawab
terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari
setiap transaksi bursa yang dilakukan:
1.
sendiri (owned portfolio); dan/atau
2.
nasabahnya (client).
Anggota bursa efek yang bukan anggota kliring disebut
trading member.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 9 Huruf a Angka 1 Lihat penjelasan Pasal 7 huruf a angka 1. Angka 2 Lihat penjelasan Pasal 7 huruf a angka 2. Angka 3 Lihat penjelasan Pasal 7 huruf a angka 3. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Contoh kegiatan pendanaan terkait penjaminan emisi Efek seperti penyertaan modal dan/atau pembiayaan pra Penawaran Umum, antara lain menjadi sponsor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebelum Penawaran Umum. Angka 4 Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “anggota kliring umum” adalah
Perusahaan Efek, yang telah mendapatkan persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan
penyelesaian transaksi bursa yang bertanggung jawab
terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari
setiap transaksi bursa yang dilakukan:
1.
sendiri (owned portfolio); dan/atau
2.
nasabahnya (client) termasuk anggota bursa non
anggota kliring (trading member) sebagai nasabah
anggota kliring umum.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “liquidity provider” adalah pihak
yang telah mendapat persetujuan dari penyelenggara
pasar untuk dapat memperdagangkan Efek dan memiliki
kewajiban untuk melakukan kuotasi atas Efek tertentu
yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pasar guna
mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Efek
tersebut
sebagaimana
dimaksud
dalam
Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyedia likuiditas.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “dealer partisipan” adalah anggota
bursa efek yang menandatangani perjanjian dengan manajer investasi pengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek untuk melakukan penjualan atau pembelian unit penyertaan reksa dana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang unit penyertaan reksa dana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Angka 6 Produk terstruktur antara lain waran terstruktur. Huruf b Cukup jelas.
Pasal 11 Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Pembeli siaga dikenal dengan istilah “standby buyer”. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah kegiatan yang diusulkan oleh PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 untuk dilakukan, namun kegiatan tersebut belum masuk ke dalam lingkup kegiatan Perusahaan Efek di Indonesia serta secara umum dilakukan oleh Perusahaan Efek secara global.
Pasal 12 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf c.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan kelompok kegiatan
usahanya” antara lain:
1.
PEKU 1 melakukan kegiatan usaha PEKU 2 dan PEKU 3;
2.
PEKU 2 melakukan kegiatan usaha PEKU 3; atau
3.
PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3 melakukan kegiatan usaha di
luar ruang lingkup yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip
hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan
kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sistem transaksi yang memenuhi
prinsip syariah” adalah sistem transaksi yang kesesuaian
syariahnya dibuktikan oleh sertifikasi kesesuaian syariah
yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia.
Huruf c
Pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di
bidang keuangan syariah antara lain dibuktikan dengan
memiliki sertifikasi ahli syariah pasar modal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Suatu Perusahaan Efek yang termasuk dalam kelompok PEKU 2 dengan batasan minimal MKBD Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), nilai MKBD mendekati batasan minimal yaitu 110% Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), maka Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan antara lain meminta dilakukan peningkatan MKBD.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Sertifikat kepatuhan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:
a.
hubungan keluarga karena perkawinan sampai
dengan derajat kedua, baik secara horizontal
maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1.
suami atau istri;
2.
orang tua dari suami atau istri dan suami atau
istri dari anak;
3.
kakek dan nenek dari suami atau istri dan
suami atau istri dari cucu;
4.
saudara dari suami atau istri beserta suami atau
istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
5.
suami atau istri dari saudara orang yang
bersangkutan.
b.
hubungan keluarga karena keturunan derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu
hubungan seseorang dengan:
1.
orang tua dan anak;
2.
kakek dan nenek serta cucu; atau
3.
saudara dari orang yang bersangkutan.
c.
hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur,
atau komisaris dari pihak tersebut;
d.
hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan
dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi,
pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang
sama;
e.
hubungan antara perusahaan dan pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa
pun,
mengendalikan
atau
dikendalikan
oleh
perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan
pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau
pihak dimaksud;
f.
hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung,
dengan
cara
apapun,
dalam
menentukan
pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh
pihak yang sama; atau
g.
hubungan antara perusahaan dan pemegang saham
utama yaitu pihak yang secara langsung maupun
tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua
puluh persen) saham yang mempunyai hak suara
dari perusahaan tersebut.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Fungsi teknis lainnya antara lain fungsi penjaminan emisi,
fungsi pemasaran dan perdagangan, fungsi manajemen risiko,
fungsi
pembukuan,
fungsi
kustodian,
fungsi
teknologi
informasi, dan fungsi riset.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Sebagai contoh apabila: a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEKU 3 memiliki 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris maka paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dimaksud merupakan komisaris independen; atau b. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
PEKU 3 memiliki 4 (empat) anggota Dewan Komisaris, maka paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dimaksud merupakan komisaris independen.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud “tidak cakap” antara lain dinyatakan dalam pengampuan atau dalam gangguan jiwa. Huruf b Yang dimaksud “berhalangan tetap” antara lain sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perdagangan” yaitu meneruskan
transaksi Efek nasabah ke Perantara Pedagang Efek yang
bekerja sama dengan PPE yang menjadi mitra pemasaran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Huruf a) Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Cukup jelas. Huruf d) Cukup jelas. Huruf e) Cukup jelas. Huruf f) Cukup jelas. Huruf g) Cukup jelas. Huruf h) Cukup jelas. Huruf i) Cukup jelas. Huruf j) Cukup jelas. Huruf h Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang yaitu pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, atau laboratorium pusat Badan
Narkotika Nasional.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.
Huruf y
Cukup jelas.
Huruf z
Cukup jelas.
Huruf aa
Cukup jelas.
Huruf bb
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan
standar
operasi
dapat
meliputi
pihak
yang
melaksanakan (maker), pemeriksa (checker), pemberi
persetujuan (approver) yang disesuaikan dengan
ukuran bisnis Perusahaan Efek yang melakukan
kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE.
Angka 4
Diagram alir dimaksud biasa disebut dengan
flowchart.
Angka 5
Batasan waktu pelaksanaan dimaksud biasa disebut
dengan service level agreement.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Huruf cc
Cukup jelas.
Huruf dd
Cukup jelas.
Huruf ee
Cukup jelas.
Huruf ff
Cukup jelas.
Huruf gg
Cukup jelas.
Huruf hh
Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka dapat dilakukan
secara fisik maupun melalui sarana komunikasi media
elektronik (video conference) antara lain dilakukan jika:
1.
calon
anggota
Direksi/calon
anggota
Dewan
Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris
memiliki data/informasi negatif yang diperoleh Otoritas
Jasa
Keuangan
yang
memerlukan
pendalaman/
klarifikasi;
2.
calon PSP/PSP memiliki data/informasi negatif yang
diperoleh Otoritas Jasa Keuangan yang memerlukan
pendalaman/klarifikasi;
3.
calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris
belum
mempunyai
pengalaman
sebagai
Direksi/Komisaris pada Perusahaan Efek Indonesia
dengan mempertimbangkan posisi jabatan serta ukuran
dan
kompleksitas
Perusahaan
Efek
tempat
yang
bersangkutan akan dicalonkan; atau
4.
calon
anggota
Direksi/calon
anggota
Dewan
Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris
pernah gagal dalam pencalonan sebelumnya dalam proses
klarifikasi terkait aspek kompetensi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Lihat penjelasan Pasal 44 huruf b. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kemampuan keuangan pemegang saham dapat dibuktikan dengan antara lain rekening bank, bukti kepemilikan aset yang dapat dibuktikan secara sah atau Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir (bagi orang perseorangan Warga Negara Indonesia). Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan keterangan mencakup antara lain pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal: a. dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun; dan/atau b. dari dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Yang dimaksud dengan “bukti sumber dana” antara lain rekening koran, laporan keuangan audit paling kurang tiga tahun terakhir, atau bank statement. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dapat berbentuk media cetak atau digital. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Saham bonus yang merupakan dividen saham berasal dari
kapitalisasi saldo laba. Saham bonus yang bukan merupakan dividen saham berasal dari kapitalisasi agio saham dan/atau unsur ekuitas lainnya. Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi hasil laba rugi periode lalu. Agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan di atas nilai nominalnya. Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Kondisi tertentu antara lain:
a.
aksi korporasi peleburan 2 (dua) atau lebih Perusahaan
Efek atau aksi korporasi induk Perusahaan Efek yang
menyebabkan terjadinya perubahan PSP;
b.
PSP ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan tidak lulus dalam
penilaian kembali Pihak Utama; dan/atau
c.
PSP mengalami kondisi tidak memenuhi persyaratan
sebagai PSP,
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “calon PSP” adalah pihak yang akan
membeli saham atau menambah kepemilikan saham sehingga
akan menjadi PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan
usaha sebagai PEE dan/atau PPE.
Yang dimaksud dengan “PSP” adalah pihak yang sudah
membeli saham atau menambah kepemilikan saham sehingga
memenuhi kriteria PSP Perusahaan Efek yang melakukan
kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau namun belum
mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk
menjadi PSP.
Ayat (4)
Dokumen terkait PSP antara lain perikatan jual-beli dan bukti
pembayaran/pelunasan atas jual beli tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Yang dimaksud setiap perubahan pemegang saham antara lain
perubahan susunan dan/atau komposisi pemegang saham
Perusahaan Efek.
Pemegang saham langsung adalah pihak yang memiliki saham
Perusahaan Efek secara langsung.
Pemegang saham tidak langsung adalah pihak yang memiliki
saham Perusahaan Efek melalui pihak lain.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 65 Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepemilikan saham atau penyertaan
modal pemerintah” adalah pemegang saham yang memenuhi
persyaratan sebagai badan usaha milik negara.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional dapat berbentuk media cetak atau
digital.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan
susunan, penggantian, dan/atau pengisian anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyampaian permohonan perubahan anggota Direksi disertai
“nama calon anggota Direksi” apabila perubahan anggota
Direksi dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi
anggota Direksi dengan orang perseorangan yang tidak berasal
dari anggota Direksi Perusahaan Efek yang sedang menjabat
pada saat permohonan perubahan anggota Direksi Perusahaan
Efek dimaksud ke Otoritas Jasa Keuangan.
Penyampaian permohonan perubahan anggota Direksi disertai
“nama anggota Direksi” apabila perubahan anggota Direksi
dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi anggota
Direksi tertentu dengan anggota Direksi yang lain yang sedang
menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Direksi
Perusahaan Efek dimaksud diajukan ke Otoritas Jasa
Keuangan namun tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang
akan diembannya berbeda dengan tugas, fungsi, dan tanggung
jawab pada jabatan sebelumnya.
Keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi
tanggung jawab calon anggota Direksi atau anggota Direksi
dapat dimuat dalam surat pengantar dokumen dalam rencana
pengajuan atau perubahan susunan dan/atau penggantian
anggota Direksi.
Ayat (4)
Penyampaian
permohonan
perubahan
anggota
Dewan
Komisaris disertai “nama calon anggota Dewan Komisaris”
apabila perubahan anggota Dewan Komisaris dilakukan
dengan cara mengganti atau mengisi anggota Dewan Komisaris
dengan orang perseorangan yang tidak berasal dari anggota
Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang sedang menjabat pada
saat permohonan perubahan anggota Dewan Komisaris
Perusahaan Efek dimaksud ke Otoritas Jasa Keuangan.
Penyampaian
permohonan
perubahan
anggota
Dewan
Komisaris disertai “nama anggota Dewan Komisaris” apabila
perubahan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan cara
mengganti atau mengisi anggota Dewan Komisaris tertentu
dengan anggota Dewan Komisaris yang lain yang sedang
menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Dewan
Komisaris Perusahaan Efek dimaksud diajukan ke Otoritas
Jasa Keuangan namun tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang
akan diembannya berbeda dengan tugas, fungsi, dan tanggung
jawab pada jabatan sebelumnya. Contoh posisi komisaris
utama yang kosong diisi oleh komisaris yang sedang menjabat
pada saat itu.
Keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi
tanggung jawab calon anggota Dewan Komisaris atau anggota
Dewan Komisaris dapat dimuat dalam surat pengantar
dokumen dalam rencana pengajuan atau perubahan susunan
dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “setelah peristiwa dimaksud diketahui”
oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
PEE dan/atau PPE, misalnya untuk pengunduran diri berupa
surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, untuk
diberhentikan berupa hasil keputusan RUPS atau surat Dewan
Komisaris (pemberhentian sementara).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Pasal 73 Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sanksi internal” adalah sanksi yang
diberikan oleh Perusahaan Efek kepada anggota Direksi yang
membawahkan dan/atau melaksanakan fungsi kepatuhan
dalam ketentuan ini adalah sanksi selain yang berupa sanksi
pemberhentian anggota Direksi yang membawahkan dan/atau
melaksanakan fungsi kepatuhan.
Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan
secara langsung atau melalui surat elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 75 Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal diperlukan antara lain diperlukan pemeriksaan
terhadap
dokumen
yang
disampaikan
melalui
sistem
elektronik dengan dokumen sumber dalam bentuk cetak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 77 Cukup jelas.
Pasal 78 Cukup jelas.
Pasal 79 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal antara lain: a. Pelanggaran administratif termasuk tetapi tidak terbatas pada terpenuhinya kondisi sebagai berikut:
- kantor Perusahaan Efek tidak ditemukan;
- dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE tidak melakukan kegiatan utama. Contoh tidak melakukan kegiatan utama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, antara lain: a) tidak ada kegiatan penjaminan dan/atau advisory dalam laporan kegiatan PEE; b) tidak ada kegiatan keperantaraan dan/atau perdagangan dalam laporan kegiatan PPE; c) tidak membukukan pendapatan; dan/atau d) tidak ada perjanjian kerja sama dengan PPE yang merupakan anggota bursa bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE yang merupakan PEKU 1 yang merupakan mitra pemasaran PPE;
- Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE tidak memiliki pegawai; dan/atau
- Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai PEE dan/atau PPE tidak dapat memenuhi
kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan
jangka waktu yang diberikan terlewati.
b. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Putusan pengadilan misalnya Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE diputuskan pailit.
Pasal 80
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional dapat berbentuk media cetak atau digital.
Huruf d
Contoh menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan Efek,
antara lain:
1.
melakukan penyelesaian kepada nasabah; dan
2.
melakukan penyelesaian atas sanksi administratif yang
dikenakan kepada Perusahaan Efek.
Pasal 81
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional dapat berbentuk media cetak atau
digital.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 82
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelanggaran administratif” adalah
termasuk tetapi tidak terbatas pada terpenuhinya kondisi
sebagai berikut:
1.
kantor Perusahaan Efek tidak ditemukan;
2.
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
PEE dan/atau PPE tidak melakukan kegiatan utama.
Contoh tidak melakukan kegiatan utama dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, antara lain:
a)
tidak ada kegiatan penjaminan dan/atau advisory
dalam laporan kegiatan PEE;
b)
tidak
ada
kegiatan
keperantaraan
dan/atau
perdagangan dalam laporan kegiatan PPE;
c)
tidak membukukan pendapatan; dan/atau
d)
tidak ada perjanjian kerja sama dengan PPE yang
merupakan anggota bursa bagi Perusahaan Efek
yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE yang
merupakan
PEKU
1
yang
merupakan
mitra
pemasaran PPE;
3.
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
PEE dan/atau PPE tidak memiliki pegawai; dan/atau
4.
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
PEE dan/atau PPE tidak dapat memenuhi kekurangan
yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang
diberikan terlewati.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 83 Kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan dan penguatan transaksi dan lembaga efek. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Contoh keadaan absen seluruh manajemen: 1. suatu keadaan dimana masa jabatan manajemen telah habis, namun tidak dilakukan pengangkatan kembali oleh RUPS; atau 2. tidak satupun manajemen yang dapat dihubungi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas.
Pasal 84 Cukup jelas.
Pasal 85 Cukup jelas.
Pasal 86 Cukup jelas.
Pasal 87 Huruf a Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dapat berbentuk media cetak atau digital. Huruf b Cukup jelas.
Pasal 88 Cukup jelas.
Pasal 89 Cukup jelas.
Pasal 90 Cukup jelas.
Pasal 91 Cukup jelas.
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93 Ayat (1) Rencana aksi memuat informasi antara lain pemenuhan modal disetor, pemenuhan modal kerja bersih disesuaikan, pemenuhan Direksi dan fungsi yang dipersyaratkan. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 94 Cukup jelas.
Pasal 95 Cukup jelas.
Pasal 96 Cukup jelas.
Pasal 97 Cukup jelas.
Pasal 98 Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk: a. mendukung kebijakan nasional; b. menjaga kepentingan publik; c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau d. menjaga persaingan usaha yang sehat. Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu merupakan kejadian luar biasa/KLB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan KLB.
Pasal 99 Tindakan tertentu antara lain mengubah prosedur standar operasional.
Pasal 100 Cukup jelas.
Pasal 101 Cukup jelas.
Pasal 102 Cukup jelas.
Pasal 103 Cukup jelas.
Pasal 104 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙
LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK
Format 1
PERMOHONAN ATAU PERUBAHAN**) IZIN USAHA ATAU PERMOHONAN ATAU PERUBAHAN KELOMPOK USAHA***) PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK
Nomor : ..................................... ............., ...................20..... Lampiran : ......................................
Perihal**) : Permohonan Izin Usaha
Permohonan
Perubahan Izin Usaha
Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif,
dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa
Keuangan
di Jakarta
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1.
Nama
: ………………………………………………..
2.
Alamat
: ………………………………………………..
……………………………………………..…
(nama jalan dan nomor)
…………………………..…………- *****
(kota dan kode pos)
dengan ini untuk dan atas nama):
1.
Nama Perusahaan
: ………………………………………………..
2.
Alamat Perusahaan
: …………………………………………..……
……………………………………..…………
(nama jalan dan nomor)
………………………………….…- *****
(kota dan kode pos)
(Nasional/Patungan)
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak : …………………………………………..……
4.
Modal
a. Modal Dasar
: ………………………………………..………
b. Modal Disetor
: ……………………………..…………………
5.
Alamat Perusahaan
: ……………………………..…………………
……………………………..………………… 6. Nomor
a. Telepon : ……………………………..………………… b. Telex : ……………………………..………………… c. Faksimile : ……………………………..…………………
mengajukan permohonan atau perubahan) izin usaha Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut: 7. Jenis Izin usaha (bagi yang sudah memiliki) ***) :
Penjamin
Emisi
Efek
yang
melakukan
kegiatan
usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek dan
Perantara Pedagang Efek yang
Mengadministrasikan
Rekening
Efek Nasabah
Penjamin
Emisi
Efek
yang
melakukan
kegiatan
usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek dan
Perantara Pedagang Efek yang
tidak
Mengadministrasikan
Rekening Efek Nasabah
Penjamin
Emisi
Efek
yang
melakukan
kegiatan
usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek saja
Perantara Pedagang Efek yang
Mengadministrasikan
Rekening
Efek Nasabah
Perantara Pedagang Efek yang
tidak
Mengadministrasikan
Rekening Efek Nasabah
8.
Izin
usaha
yang
dimohonkan***)
Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek saja
Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah 9. Kelompok kegiatan usaha berdasarkan izin usaha (bagi yang sudah memiliki)***)
: Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek saja – PEKU 3 Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah – PEKU 3 Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah – PEKU 3 Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah – PEKU 3 Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek saja – PEKU 2
Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah – PEKU 2
Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah – PEKU 1 10 Kelompok kegiatan usaha yang dimohonkan berdasarkan izin usaha***)
Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek saja – PEKU 3
Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah – PEKU 3
Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah – PEKU 3
Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah – PEKU 3
Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek saja – PEKU 2
Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah – PEKU 2
Perantara Pedagang Efek yang
tidak
Mengadministrasikan
Rekening Efek Nasabah – PEKU 1
Dalam rangka melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-
dokumen sebagai berikut:
A.
Bagi permohonan atau perubahan izin usaha**)
1.
dokumen yang menunjukkan identitas Perusahaan Efek paling
sedikit:
a.
nama;
b.
alamat;
c.
nomor telepon;
d.
situs web; dan
e.
logo.
2.
fotokopi akta pendirian Perusahaan Efek yang telah disahkan oleh
instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar
terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang
berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
3.
fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan Efek;
4.
surat kuasa kepada Pihak yang diberi kuasa, jika permohonan
untuk mengajukan permohonan perizinan diajukan oleh Pihak
selain pemohon untuk dan atas nama Perusahaan Efek;
5.
dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon
anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan
Efek, sebagaimana dokumen persyaratan administratif yang diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian
kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK dan ketentuan
pelaksananya pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan
usaha PEE dan/atau PPE;
6.
dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP
Perusahaan Efek:
a.
surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang
di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang
menunjukkan
bahwa
perusahaan
berada
dalam
pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki
kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan; dan
b.
dokumen persyaratan administratif calon PSP sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa mengenai penilaian
kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK dan
ketentuan
pelaksananya
pada
Perusahaan
Efek
yang
melakukan kegiatan usaha PEE dan/atau PPE;
7.
dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pemegang
saham, meliputi:
a.
orang perseorangan meliputi:
1)
daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang
bersangkutan;
2)
fotokopi Kkartu Ttanda Ppenduduk atau paspor yang
masih berlaku;
3)
pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna
merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4)
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5)
bukti kemampuan keuangan;
6)
surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari
pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun
dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan
pencucian uang dan pembiayaan terorisme; dan
7)
komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan
operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan
usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang sehat;
b. badan hukum meliputi:
1)
fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia yang
telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut
perubahan
anggaran
dasar
terakhir
yang
telah
memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang
jika terdapat perubahan, atau telah diterbitkan surat
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari instansi yang berwenang, jika pemegang saham atau
PSP adalah badan hukum Indonesia;
2)
fotokopi akta pendirian badan hukum asing yang telah
disahkan oleh instansi yang berwenang di negara asal
beserta perubahannya jika terdapat perubahan, dan
dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan
negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah
badan hukum asing berupa badan hukum milik negara
atau pemerintah, jika pemegang saham atau PSP adalah
badan hukum asing;
3)
fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum
Indonesia;
4)
keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan
hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling
sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
5)
laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit;
6)
daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
a)
susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan/atau pengurus;
b)
daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
c)
fotokopi Kkartu Ttanda Ppenduduk atau paspor yang
masih berlaku; dan
d)
pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2
(dua) lembar;
- daftar nama dan data pemegang saham:
a)
orang perseorangan meliputi:
(1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
(2) fotokopi Kkartu Ttanda Ppenduduk /paspor yang masih berlaku;
(3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; b) badan hukum meliputi: (1) anggaran dasar terakhir; dan (2) laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit; - surat pernyataan bahwa sumber dana atau setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia sesuai dengan format surat pernyataan integritas bagi calon pemegang saham; dan
- surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan;
- dokumen persyaratan administratif calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang meliputi: a. nomor pokok wajib pajak; b. surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, atau laboratorium pusat Badan Narkotika Nasional; dan c. surat pernyataan yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin usaha sebagai Perusahaan Efek dan selama menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali rangkap jabatan yang dimungkinkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi dewan pengawas syariah, jika Perusahaan Efek menyelenggarakan layanan berdasarkan prinsip syariah atau menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi: a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; b. fotokopi K Kkartu Ttanda Ppenduduk atau paspor yang masih berlaku; c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; d. fotokopi izin ahli syariah pasar modal yang masih berlaku; e. komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang- undangan dan mendukung pengembangan operasional
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang
sehat dan Pasar Modal Indonesia sesuai dengan surat
pernyataan integritas bagi calon Dewan Pengawas Syariah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini;
10. daftar nama dan data penanggung jawab dan pegawai yang memiliki
izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi:
a.
nama lengkap penanggung jawab dan pegawai yang bertugas
melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi
Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal dan
perilaku perusahaan efek;
b.
fungsi yang membawahi;
c.
jabatan dalam fungsi;
d.
fotokopi izin perseorangan yang dimiliki;
e.
nomor identitas kependudukan; dan
f.
fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
11. Daftar nama dan data:
a.
pegawai setingkat di bawah Direksi yang tidak memiliki izin
wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam struktur
organisasi Perseroan; dan
b.
pegawai penanggung jawab program anti pencucian uang,
pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan
proliferasi senjata pemusnah massal, dalam hal Perusahaan
Efek menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan
program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan
terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata
pemusnah massal, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti
pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan
pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
di sektor jasa keuangan,
meliputi data nama lengkap, fungsi yang dibawahi, jabatan dalam
fungsi, nomor identitas kependudukan, dan fotokopi ijazah
pendidikan formal terakhir;
12. surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan
sebagai wakil Perusahaan Efek, yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain;
13. surat pernyataan pemegang saham dan/atau PSP tidak memiliki
pengendalian di Perusahaan Efek lain;
14. fotokopi dokumen penggunaan tenaga kerja asing dari instansi yang
berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
15. laporan keuangan periode terakhir yang diperiksa akuntan yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang jangka waktu antara
tanggal laporan keuangan periode terakhir tersebut dengan tanggal
pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih dari hari;
16. fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek
patungan;
17. rekening koran;
18. bukti penyetoran modal;
bukti MKBD;
surat pernyataan tidak melakukan kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek hanya melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan tidak melakukan kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek sesuai dengan format surat pernyataan tidak melakukan kegiatan Perantara Pedagang Efek;
surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional, perjanjian sewa jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Perusahaan Efek yang disertai peruntukan ruangan;
diagram struktur organisasi, yang paling kurang memuat informasi tentang: a. nama dan jabatan anggota Direksi;
b. nama anggota Dewan Komisaris; c. nama pejabat dan pegawai serta jumlah pegawai pada unit kerja yang melaksanakan fungsi Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 40; d. unit kerja khusus atau penugasan penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;Uraian tugas dan tanggung jawab: a. pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a sampai dengan huruf d; dan b. unit kerja yang melaksanakan fungsi Perusahaan Efek;
gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan dan proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
strategi kepatuhan Perusahaan Efek terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
strategi manajemen risiko Perusahaan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
daftar kantor cabang;
prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimohonkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sekurang-kurangnya memuat:
a. judul prosedur dan standar operasi (pedoman standar operasi); b. penanggungjawab prosedur dan standar operasi; c. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi; d. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan; e. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
f. dokumen yang digunakan; dan g. hasil dari prosedur yang dilaksanakan;jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan;
jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar A, daftar B, dan daftar C;
bukti pembayaran biaya perizinan Perusahaan Efek;
surat pernyataan calon pemegang saham, calon PSP, pemegang saham, PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah lengkap, benar dan tidak menyesatkan; dan
dokumen pendukung lainnya dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon PSP, serta memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
B.
Bagi Permohonan atau Perubahan Kelompok Usaha***)
1.
Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon
anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan
Efek, sebagaimana dokumen persyaratan administratif yang diatur
dalam lampiran surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama
perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha PEE dan/atau
PPE;
2.
daftar nama dan data penanggung jawab dan pegawai yang memiliki
izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi:
a.
nama lengkap penanggung jawab dan pegawai yang bertugas
melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi
Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal dan
perilaku Perusahaan Efek;
b.
fungsi yang membawahi;
c.
jabatan dalam fungsi;
d.
fotokopi izin perseorangan yang dimiliki;
e.
nomor identitas kependudukan; dan
f.
fotokopi ijazah Pendidikan formal terakhir;
3.
diagram struktur organisasi, yang paling kurang memuat informasi
tentang:
a.
nama dan jabatan anggota Direksi;
b.
nama anggota Dewan Komisaris;
c.
nama pejabat dan pegawai serta jumlah pegawai pada unit
kerja
yang
melaksanakan
fungsi
Perusahaan
Efek
sebagaimana diatur dalam Pasal 40;
d.
unit kerja khusus atau penugasan penanggung jawab
penerapan
program
anti
pencucian
uang,
pencegahan
pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi
senjata pemusnah massal;
4.
Uraian tugas dan tanggung jawab:
a.
pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 3
huruf a sampai dengan huruf d; dan
b.
unit kerja yang melaksanakan fungsi Perusahaan Efek.
5.
bukti penyetoran modal; dan
6.
bukti MKBD.
Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Pemohon,
............................................. (nama jelas dan tanda tangan)
Keterangan:
*)
pihak yang berwenang mewakili Perusahaan Efek atau kuasanya
**) coret yang tidak perlu
***) pilih salah satu
Meterai
Format 2
SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA ATAU SETORAN MODAL
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor) ……………………………………………………….- ***** (kota dan kode pos) Nomor Telepon : …………………………………………………………………. selaku calon pemegang saham dari ……………………………...…................... dengan ini menyatakan bahwa sumber dana/setoran modal*) atas nama ........................................ kepada ............................... tidak berasal: a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain; dan/atau b. dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.........., ......................20........ (tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangan)
Meterai
Format 3
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS BAGI CALON PEMEGANG SAHAM/PEMEGANG SAHAM
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: ………………………………………………………………….
Alamat
: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
(nama jalan dan nomor)
……………………………………………………….- *****
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon
: ………………………………………………………………….
selaku calon pemegang saham dari …...........................................................
dengan ini menyatakan bahwa saya:
a.
cakap/tidak cakap) melakukan perbuatan hukum;
b.
pernah/tidak pernah**) melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan
dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai
dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam)
bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian
jika kurang dari 6 (enam) bulan;
c.
pernah/tidak pernah) dihukum karena melakukan tindak pidana di
sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir
sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan
pemegang saham dan PSP oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d.
pernah/tidak pernah) dihukum karena melakukan tindak pidana
kejahatan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai
dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan pemegang
saham dan PSP oleh Otoritas Jasa Keuangan;
e.
memiliki akhlak dan moral yang baik;
f.
memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan; dan
g.
memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan
operasional Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek) yang
sehat dan Pasar Modal Indonesia serta kebijakan Otoritas Jasa
Keuangan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.........., ......................20........ (tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangan)
Keterangan: *) coret yang tidak perlu Meterai
Format 4
SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: ………………………………………………………………….
Alamat Lengkap
: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
(nama jalan dan nomor)
……………………………………………………….- *****
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon
: ………………………………………………………………….
bagi calon anggota Direksi/bagi anggota Direksi) berbunyi:
selaku
calon
anggota
Direksi/anggota
Direksi)
PT. ....................................................................................... yang beralamat
di .............................................................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada
perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat
sebagai anggota Direksi Perusahaan Efek kecuali sebagai anggota Dewan
Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, atau dalam kerangka konglomerasi
keuangan.
bagi calon anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris) berbunyi:
calon anggota Dewan Komisaris/selaku anggota Dewan Komisaris)
PT. ...................................................................................... yang beralamat
di ............................................................................................ dengan ini
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja dalam jabatan
apapun pada:
a.
perusahan keuangan lain, yang berkedudukan di dalam negeri;
b.
lebih dari 1 (satu) perusahaan bukan keuangan yang berkedudukan di
dalam negeri;
c.
tugas fungsional pada perusahaan keuangan yang berkedudukan di
dalam negeri; dan/atau
d.
jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan
tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .........., ......................20........ (tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangan) Keterangan: *) coret yang tidak perlu
meterai
Format 5
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS BAGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor) ……………………………………………………….- ***** (kota dan kode pos) Nomor Telepon : …………………………………………………………………. selaku Dewan Pengawas Syariah dari …......................................... dengan ini menyatakan bahwa saya: a. cakap/tidak cakap) melakukan perbuatan hukum; b. memiliki akhlak dan moral yang baik; c. pernah/tidak pernah) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir; d. pernah/tidak pernah) dikenakan sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah selama 3 (tiga) tahun terakhir; e. pernah/tidak pernah) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang- undangan; g. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek*) yang sehat dan Pasar Modal Indonesia serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; h. memiliki komitmen terhadap pengembangan pasar modal syariah; dan i. memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.........., ......................20........ (tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangan)
Keterangan: *) coret yang tidak perlu Meterai
Format 6
SURAT PERNYATAAN TIDAK BEKERJA RANGKAP PADA
PERUSAHAAN EFEK LAIN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ……………………………………………………………
Jabatan
: ……………………………………………………………
Alamat Lengkap
: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
(nama jalan dan nomor)
………………………………………………….- *****
(kota dan kode pos)
Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek Nomor:..........................................
............................... tanggal ............................. dengan ini menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada Penjamin Emisi Efek
atau
Perantara
Pedagang
Efek
lain
dan
hanya
bekerja
pada
PT........................................................................................
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
.........., ......................20........
(tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangan)
meterai
Format 7
SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PSP TIDAK MEMILIKI PENGENDALIAN DI PERUSAHAAN EFEK
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………………………. Alamat Lengkap : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor) ……………………………………………………….- ***** (kota dan kode pos) Nomor Telepon : ………………………………………………………………….
selaku Pemegang Saham/PSP *) dari …......................................... dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki saham dan/atau melakukan tindakan pengendalian pada Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, kecuali karena kepemilikan saham atau penyertaan modal pemerintah.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .........., ......................20........ (tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangan)
Keterangan:
*)
coret yang tidak perlu
meterai
Format 8
SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
PERANTARA PEDAGANG EFEK
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama : ……………………………………………………………
Jabatan : ……………………………………………………………
Alamat Lengkap : …………………………………………………………… …………………………………………………………… (nama jalan dan nomor) ………………………………………………….- ***** (kota dan kode pos) 2. Nama : ……………………………………………………………
Jabatan : ……………………………………………………………
Alamat Lengkap
: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
(nama jalan dan nomor)
………………….…………………………….- *****
(kota dan kode pos)
berdasarkan anggaran dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama
.................................................................................................................
berkedudukan di ......................................dengan alamat kantor pusat di
.................................................................................................................
.................................................................................................................
dengan ini menyatakan bahwa Penjamin Emisi Efek tidak akan melakukan
kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
.........., ......................20.....
(tempat dan tanggal)
Direksi,
- ............................................ (nama jelas dan tanda tangan)
- ......................................dst.
Format 9
STRATEGI KEPATUHAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA
PEDAGANG EFEK TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG PASAR MODAL
DASAR HUKUM KEWAJIBAN KEPATUHAN LANGKAH UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPATUHAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB (1) (2) (3) (4) (5)
Keterangan: (1) Dasar Hukum atau peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait. (2) Semua kewajiban Perusahaan Efek yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan. (3) Langkah yang akan dilakukan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban kepatuhan. (4) Waktu pelaksanaan dari langkah yang akan dilakukan oleh Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban kepatuhan. (5) Pejabat, unit kerja, pegawai yang bertanggung jawab atas terpenuhinya kewajiban kepatuhan dari Perusahaan Efek.
Format 10
STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN EFEK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI
PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK
IDENTIFIKASI
RISIKO
PENYEBAB
RISIKO
KEMUNGKINAN
DAN DAMPAK
LANGKAH UNTUK
MENGELOLA RISIKO
PENANGGUNG
JAWAB
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Keterangan: (1) Identifikasi atas seluruh risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan Perusahaan Efek. (2) Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko yang dihadapi Perusahaan Efek. (3) Identifikasi atas kemungkinan dan dampak atas terjadinya risiko Perusahaan Efek (tinggi, sedang, rendah). (4) Langkah yang akan diambil Perusahaan Efek jika risiko terjadi. (5) Pejabat, unit kerja, atau pegawai yang bertanggung jawab atas penanganan risiko Perusahaan Efek.
Format 11
DAFTAR PERTANYAAN
I.
PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN
1.
Semua
pertanyaan
wajib
dijawab
oleh
calon
anggota
Direksi/anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota
Dewan Komisaris/calon pemegang saham/pemegang saham/calon
PSP/PSP).
2.
Ditandatangani oleh calon anggota Direksi/calon anggota Dewan
Komisaris/anggota
Direksi/anggota
Dewan
Komisaris/calon
pemegang saham/calon PSP/pemegang saham/PSP) di atas kertas
yang bermeterai (di atas kertas segel).
3.
Berilah tanda P dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban
Saudara atas pertanyaan adalah “ya”, atau berilah tanda P dalam
kotak di depan kata “tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan
adalah “tidak”.
4.
Untuk setiap jawaban "ya", Saudara wajib memberikan jawaban
secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:
a.
lembaga yang bersangkutan;
b.
kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
c.
pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
d.
tindakan dan sanksi yang dilakukan.
II. INTEGRITAS PEMOHON, PENGENDALI ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS
Definisi
Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun,
koperasi, lembaga keuangan lainnya termasuk kegiatan, baik langsung
maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek,
Penasihat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang
keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya
usaha perumahan atau real estate.
Pertanyaan
Jawablah pertanyaan di bawah ini:
1.
Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, apakah
Saudara pernah dihukum karena:
a.
tindak pidana yang berhubungan dengan Investasi?
ya
tidak b. atau kejahatan lainnya?
ya
tidak
- Apakah pengadilan pernah:
a. menyatakan Saudara pailit?
ya
tidak b. dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
ya
tidak c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?
ya
tidak d. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?
ya
tidak e. menyatakan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
- Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah: a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
ya
tidak b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
ya
tidak c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi atau dicabut/dibatalkan?
ya
tidak d. menolak permohonan Izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara ajukan?
ya
tidak e. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan Izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara miliki, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?
ya
tidak f. menyatakan Saudara ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?
ya
tidak g. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
ya
tidak
- Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
ya
tidak b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi?
ya
tidak c. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?
ya
tidak
d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?
ya
tidak e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi?
ya
tidak
f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan investasi, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?
ya
tidak
- Apakah Bursa Efek pernah: a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
ya
tidak b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek
ya
tidak c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara Perusahaan Efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Perusahaan Efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya.
ya
tidak d. mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi dibekukan, dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
- Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?
ya
tidak
- Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?
ya
tidak
- Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?
ya
tidak
- Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?
ya
tidak
- Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota- anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
ya
tidak
- Apakah suatu perusahaan pertanggungan pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggungan Saudara?
ya
tidak
- Apakah Saudara pernah menjadi anggota Direksi dari Perusahaan Efek, Penasehat Investasi atau PSP dari Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit?
ya
tidak
- Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama- sama memiliki saham melebihi 5% (lima persen) pada suatu Emiten?
ya
tidak
- Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama- sama memiliki saham 20% (dua puluh persen) atau lebih pada Perusahaan Efek lain?
ya
tidak
- Apakah Saudara pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang saham, PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dari LJK?
ya
tidak
.........., ......................20........ (tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangan)
Keterangan: *) pilih salah satu Meterai
Format 12
DAFTAR A, DAFTAR B, DAN DAFTAR C
- Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C.
- Definisi:
a.
Pejabat adalah Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi
dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.
b. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima persen) atau lebih dari saham pemohon. - Laporkan pula perubahan anggota Dewan Komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:
Daftar A Daftar Anggota Dewan Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham Nama Lengkap Tanggal Mulai Tanggal Berakhir Jabatan Persentase Pemilikan NPWP Kewarganegaraan
Daftar B Daftar Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek No. Nama Lengkap Jabatan Izin WPPE (Nomor/Tanggal) Izin WPEE (Nomor/Tanggal) Izin WMI (Nomor/Tanggal)
Daftar C Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban “ya” atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 15 atas daftar pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B. Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s.d. 15 No. Daftar Pertanyaan Penjelasan
.........., ......................20........ (tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangan) Meterai
Format 13
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor) ……………………………………………………….- ***** (kota dan kode pos) Nomor Telepon : …………………………………………………………………. selaku calon pemegang saham/calon PSP/pemegang saham/PSP/calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris) ............................................................... dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan permohonan atau perubahan izin usaha/perubahan pemegang saham dan/atau PSP/perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris) adalah benar dan tidak menyesatkan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.........., ......................20........ (tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangam
Keterangan: *) coret yang tidak perlu Meterai
Format 14
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
DARI PERUSAHAAN EFEK
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………………………. Jabatan : Direktur………………………………………………………. PT…………………………...... (Nama Perusahaan Efek) Alamat Lengkap : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor) ……………………………………………………….- ***** (kota dan kode pos) Nomor Telepon : …………………………………………………………………. Berdasarkan anggaran dasar PT ....................... (nama Perusahaan Efek) berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan permohonan atau perubahan izin usaha/perubahan pemegang saham dan/atau PSP/perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris) adalah sebagai berikut: a. dokumen perusahaan adalah benar dan tidak menyesatkan; dan b. kebenaran dokumen mengenai calon pemegang saham/calon PSP/pemegang saham/PSP/calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.........., ......................20........ (tempat dan tanggal)
............................................. (nama jelas dan tanda tangam Keterangan: *) coret yang tidak perlu Meterai
Format 15 PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN LAIN PENJAMIN EMISI EFEK ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK
Nomor : ..................................... .............,...................20... Lampiran : .....................................
Perihal : Permohonan Persetujuan Kegiatan Lain
Kepada
Yth.
Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1.
Nama
: ………………………………………………..
2.
Alamat
: ………………………………………………..
………………………………………………
(nama jalan dan nomor)
……………………………………- *****
(kota dan kode pos)
dengan ini untuk dan atas nama*):
3.
Nama Perusahaan Efek
: ………………………………………………..
(Nasional/Patungan**) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak : ……………………………………………….. 6. Alamat Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek*) : ……………………………………………… ……………………………………………… (nama jalan dan nomor) ……………………………………- ***** (kota dan kode pos) 7. Nomor
a. Telepon : ………………………………………………
b. Telex : ………………………………………………
c. Faksimile : ……………………………………………… mengajukan permohonan persetujuan kegiatan lain Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek*). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan data sebagai berikut: 9. Jenis, deskripsi, dan aktivitas kegiatan lain : ……………………………………………… ……………………………………………… 10. Waktu pelaksanaan kegiatan lain : ……………………………………………… ………………………………………………
- Tujuan
pelaksanaan
kegiatan lain termasuk
target pasar dan target
pendapatan
dalam
1
(satu) tahun pertama
: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 12, Keterkaitan kegiatan lain dengan strategi bisnis
: ……………………………………………… ……………………………………………… - Manfaat, biaya, dan risiko atas kegiatan lain : ……………………………………………… ………………………………………………
- Manfaat dan risiko bagi
nasabah
: ……………………………………………… ……………………………………………… - Mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan lain : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Melengkapi permohonan ini, bersama ini dilampirkan dokumen- dokumen sebagai berikut:
- penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan lain meliputi :
a. jenis, deskripsi, dan aktivitas kegiatan lain; b. waktu pelaksanaan kegiatan lain; c. tujuan pelaksanaan kegiatan lain, termasuk target pasar dan target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama; d. keterkaitan kegiatan lain dengan strategi bisnis Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek); e. manfaat, biaya, dan risiko bagi Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek)atas kegiatan lain;
f. manfaat dan risiko bagi nasabah; dan
g. mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan lain; - prosedur dan standar operasi, organisasi, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan lain;
- identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan lain;
- hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan lain;
- dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada dan/atau dari nasabah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lain yang paling sedikit meliputi perjanjian antara Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek**) dengan nasabah atau pihak lain, brosur, selebaran, Prospektus, dan/atau formulir aplikasi;
- dokumen sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek**) secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
- surat pernyataan atau dokumen yang menyatakan bahwa kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek
tidak bertentangan dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
atau
telah
memperoleh
persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang, apabila aktivitas
Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek) dimaksud
memerlukan persetujuan dari otoritas tersebut; dan
8.
kesiapan dan hasil uji coba Penjamin Emisi Efek atau Perantara
Pedagang Efek) (apabila ada) atas kegiatan lain.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.
Pemohon,
............................................... (nama jelas dan tanda tangan)
Keterangan: *) pihak yang berwenang mewakili Perusahaan Efek atau kuasanya **) coret yang tidak perlu
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRIDERICA WIDYASARI DEWI
meterai
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa dengan adanya peningkatan kapitalisasi pasar,
perkembangan produk atau layanan, penggunaan
teknologi
dan
digitalisasi
proses
bisnis,
dan
interkoneksi antar pelaku jasa keuangan, serta
peningkatan eksposur risiko, diperlukan penguatan
kelembagaan
perusahaan
efek
yang
melakukan
kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau
perantara
pedagang
efek
melalui
peningkatan
permodalan,
tata
kelola,
kualitas
kepemilikan,
pengendalian, dan kepengurusan;
b.
bahwa pengaturan perizinan dan penyelenggaraan
kegiatan usaha perusahaan efek yang melakukan
kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau
perantara pedagang efek perlu disesuaikan dengan
kebutuhan industri pasar modal;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
