Pasal 47

(1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan

keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana

pun, kecuali kepada:

• Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau

ahli waris pemegang rekening;

• Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara

pidana;

• Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas

PRESIDEN

permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;

• Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;

• Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,

Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam

rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau

• Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk

konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.

(2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai

dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening

Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan

keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan

dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.

(3) Permintaan...

(3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek

nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan

huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa

Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan

Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh

persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa,

hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening,

sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan

dimaksud.

Bagian Kedua

PRESIDEN

Biro Administrasi Efek