PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, udp air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.

2. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.

3. lzin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.

4. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.

5. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.

6. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.

7. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran slrlntlr pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi panas Bumi.

8. Wilayah ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

2. Wilayah Terbuka Panas Bumi adalah wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas koordinat Wilayah Kerja.

3. Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi.

4. Pihak Lain adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi. t2. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.

6. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.

7. Wilayah Penugasan adalah Wilayah Terbuka Panas Bumi dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditawarkan kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSP atau PSPE. t6. Komitmen Eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi. t7. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran yang disampaikan secara berkala oleh Pihak Lain dan/atau pemegang IPB untuk jangka waktu tertentu.

8. Badan ...

REPUJSo=t,',?Sf;*==,o

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Pelelangan adalah metode penawaran Wilayah Kerja untuk mendapatkan pemenang lelang.
3. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Panitia Lelang adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan Pelelangan.
4. Peserta Lelang adalah Badan Usaha yang terdaftar oleh Panitia Lelang yang mewakili dirinya sendiri atau konsorsium untuk mengikuti proses Pelelangan.
5. Dokumen Lelang adalah dokumen yang berisi pedoman bagi Panitia Lelang dan Peserta Lelang dalam rangka pelaksanaan Pelelangan.
6. Dokumen Penawaran adalah kumpulan dokumen yang disusun sesuai dengan Dokumen Lelang dan disampaikan oleh Peserta Lelang dalam proses Pelelangan kepada Panitia Lelang untuk dievaluasi.
7. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi Panas Bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi.
8. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Und.ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg41.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas Bumi.

Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung di seluruh wilayah Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan dan f atau dikoordinasikan oleh Menteri.

(1) Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan

Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

• pembuatan kebijakan nasional;

• pengaturan di bidang Panas Bumi;

• pemberian IPB;

• pembinaan dan pengawasan;

• pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;

• inventarisasi dan pen5rusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;

• pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan

• pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan kemampuan perekayasaan Panas Bumi. {2) Pembuatan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

• pembuatan dan penetapan standardisasi;

• penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas Bumi;

• penetapan ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;
• penetapan Wilayah Kerja;
• perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi;
• perumusan dan penetapan harga energi Panas Bumi; dan
• penetapan kebijakan pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

(1) Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan

Tidak Langsung dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.

(2) Menteri menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil:

• Survei Pendahuluan; atau
• Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.

(3) Selain berdasarkan hasil survei pendahuluan dan Survei

Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan Wilayah Kerja berdasarkan evaluasi kegiatan pengusahaan panas Bumi dari Wilayah Kerja yang dikembalikan. {41 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Survei pendahuluan atau survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5 ...

REPU JSott,',?Sf;* r,o

Proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud daram

Pasal 39 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

• kajian...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

kajian terhadap Data dan Informasi Panas Bumi untuk memperkirakan kelayakan Wilayah Kerja untuk dilakukan pengusahaan Panas Bumi;

• strategi pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, target penyelesaian, serta rencana anggaran biaya; dan
• komitmen waktu beroperasi secara komersial (commercial operation datel.

Dalam menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 dan ayat (3), Menteri melakukan perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja.

Bagian Kedua Perencanaan Wilayah Kerja

(1) Menteri menyusun perencanaan Wilayah Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan nasional.

(2) Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Bagian Ketiga Penyiapan Wilayah Kerja

Paragraf 1 Umum

(1) Menteri melakukan penyiapan Wilayah Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk menentukan cadangan Panas Bumi, luas, dan batas-batas koordinat Wilayah Kerja berdasarkan Data dan Informasi panas Bumi hasil:

• Survei Pendahuluan; atau
• Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.

(2) Dalam penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, serta dapat melibatkan pakar.

Paragraf 2 ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 2 Survei Pendahuluan

(1) Menteri melakukan Survei Pendahuluan pada Wilayah

Terbuka Panas Bumi. (21 Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

(3) Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikoordinasikan dengan Menteri.

(4) Gubernur atau bupati/wali kota yang melakukan Survei

(21 Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat menyampaikan Data dan lnformasi Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan kepada Menteri.

(5) Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh gubernur atau

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Survei Pendahuluan dan Eksplorasi

(1) Menteri melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi

pada Wilayah Terbuka Panas Bumi. (21 Dalam pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3) Sebelum melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang berupa pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...

Et{?^ Si, qy -r*qyrq4g

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Penugasan Kepada Pihak Lain

Pasal 1 1

(1) Dalam melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1), Menteri dapat menugasi Pihak Lain.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• PSP; atau
• PSPE.

(3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

diberikan kepada perguruan tinggi atau lembaga penelitian.

(4) PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b

diberikan kepada Badan Usaha.

(1) Menteri menawarkan Wilayah Penugasan secara terbuka

kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSP atau pSpE.

(2) Penawaran Wilayah Penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat dilakukan beberapa kati dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ...

REPUJin=t,1"5f;*r=,o _ 10_

(1) Pihak Lain yang berminat untuk mendapatkan PSP atau

PSPE mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (21.

(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan PSP

atau PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peminat pada

Wilayah Penugasan yang sama, Badan Usaha yang akan diberikan PSPE dipilih melalui mekanisme kontes. (41 Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan pemilihan melalui mekanisme kontes sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan penugasan Pihak Lain untuk diberikan PSP atau PSPE.

(5) Sebelum diberikan PSPE sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Badan Usaha wajib menempatkan Komitmen Eksplorasi.

(1) Sebelum melaksanakan PSP atau PSPE, Pihak Lain yang

diberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus menyampaikan RKAB kepada Menteri.

(2) PSP atau PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan atas biaya Pihak Lain.

(1) PSP diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)

tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(2) PSPE diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)

tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Pasal 16 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam pelaksanaan kegiatan PSPE, Badan Usaha dapat memperoleh fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib melakukan

paling sedikit 1 (satu) pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan PSPE.

(2) Dalam hal Badan Usaha yang diberikan PSPE tidak

melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dikenai sanksi pemotongan sebesar SYo (lima persen)

dari Komitmen Eksplorasi dan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(3) Jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak termasuk jangka waktu penghentian sementara kegiatan PSPE.

sebelum melakukan pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi pada kegiatan PSPE, Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib:

• melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• memiliki izin lingkungan.

Badan Usaha yang diberikan pspE wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah keteknikan panas Bumi dan memenuhi standar nasional atau standar 1ain dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi.

Pasal 20 ...

PRES I DEN

REPUELIK INDONESIA

(1) Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) wajib:

• melaporkan hasil pelaksanaan PSP atau PSPE setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri;
• menyimpan dan mengamankan Data dan Informasi Panas Bumi di wilayah hukum Indonesia;
• merahasiakan Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh; dan
• menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi kepada Menteri setelah berakhirnya penugasan. (21 Perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang diberikan PSP dapat menggunakan Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSP untuk keperluan penelitian dan pengembangan.

Pasal 2 1

(1) Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib memelihara aset

hasil pelaksanaan PSPE sampai dengan ditetapkannya IPB pada Wilayah Penugasan.

(2) Dalam hal Badan Usaha mengembalikan PSPE atau tidak

menjadi pemegang IPB, Badan Usaha wajib menyerahkan aset hasil pelaksanaan PSPE kepada Menteri.

Pasal22 Badan Usaha yang diberikan PSPE berhak mendapatkan prioritas pertama untuk ditawarkan mengikuti Pelelangan atas Wilayah Kerja yang ditetapkan berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSPE yang dilakukannya.

Ayat (1) Aset hasil pelaksanaan PSPE antara lain berupa sumur eksplorasi, dan tanah yang digunakan sebagai utetlpad. Wellpad adalah area terbatas di atas permukaan tanah sebagai tempat meletakkan beberapa kepala sumur.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 22 ...

***n1 &) -frtL

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal22 Cukup jelas.

PSP dan PSPE dinyatakan berakhir dalam hal:

• jangka waktu PSP atau PSPE berakhir;

• Pihak Lain menyatakan tidak dapat melanjutkan dan mengembalikan PSP atau PSPE kepada Menteri;

• PSP atau PSPE dinyatakan selesai oleh Menteri; dan/atau

• PSP ...

t,',t'Sf; R E P u J5,: * r, o _13- =

• PSP atau PSPE dicabut.

Penghentian sementara PSPE dapat diberikan kepada Badan Usaha yang diberikan PSPE apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan PSPE.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penugasan kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, mekanisme kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (5), tata cara penyerahan Data dan lnformasi

Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Penetapan Wilayah Kerja dan Luas Wilayah Kerja

(1) Penetapan Wilayah Kerja oleh Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit meliputi:

• batas dan koordinat Wilayah Kerja;
• besar dan kelas cadangan;
• luas Wilayah Kerja; dan
• batas wilayah administratif.

(2) Luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c ditetapkan dengan memperhatikan sistem Panas Bumi dan luas tidak lebih dari 2O0.O0O (dua ratus ribu) hektare.

(3) Dalam ...

REPuJ5,?t,',?otf;*u'o -t4-

(3) Dalam hal akan dilakukan perubahan peruntukan dan

fungsi kawasan hutan pada Wilayah Kerja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan harus berkoordinasi dengan Menteri.

Bagian Kelima Perubahan, Pembatalan, dan Penggabungan Witayah Kerja

Pasal27

(1) Menteri dapat melakukan perubahan penetapan Wilayah

Kerja baik yang telah ada pemegang IPB maupun yang belum ada pemegang IPB.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila terdapat data baru di dalam atau di luar Wilayah Kerja yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kerja tersebut.

(3) Dalam hal Wilayah Kerja telah ada pemegang IPB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan penetapan Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan permohonan pemegang IPB kepada Menteri dengan melampirkan data.

Cukup jelas.

Menteri dapat melakukan pembatalan penetapan Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB dalam hal:

• akan dilakukan penambahan data pada area prospek Panas Bumi di dalam atau di luar Wilayah Kerja yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kerja tersebut; atau
• tidak atau belum layak untuk pengusahaan Panas Bumi berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, dan/atau sosial.

Menteri dapat melakukan penggabungan 2 (dua) atau tebih Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB dalam hal:

• berdasarkan...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan, Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, PSP, atau PSPE, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja tersebut merupakan 1 (satu) sistem Panas Bumi; atau
• berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis yang dilakukan oleh Menteri, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja tersebut menjadi lebih layak untuk pengusahaan Panas Bumi jika disatukan.

Dalam hal Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB merupakan hasil PSPE, pembatalan penetapan Wilayah Kerja dan penggabungan 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja memperhatikan pertimbangan teknis dari Badan Usaha yang diberikan PSPE.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan perubahan, pembatalan, dan penggabungan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasai 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Penambahan Data Pada Wilayah Kerja

(1) Menteri dapat melakukan penambahan data pada Wilayah

Kerja yang meliputi kegiatan:

• survei rinci berupa survei geologi, geofisika, dan geokimia;
• survei landaian suhu;
• pengeboran su.rnlrr uji; dan/atau
• pengeboran sumur eksplorasi.

(2) Dalam ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Dalam melakukan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau BUMN.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Wilayah Kerja

yang akan dilakukan penambahan data dan penugasan kepada badan layanan umum atau BUMN diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Harga Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Wilayah Kerja

(1) Data dan Informasi Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan,

Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, PSP, atau PSPE merupakan data milik negara.

(2) Menteri menetapkan besaran harga Data dan Informasi

Panas Bumi berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk suatu Wilayah Kerja sebelum Wilayah Kerja tersebut ditawarkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan

besaran harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Penawaran Wilayah Kerja dilakukan dengan cara lelang.

(21 Lelang sebagaimana dimaksud pada a5rat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut: peserta a. Pelelangan tahap kesatu untuk menentukan Lelang yang memenuhi kualifikasi pengusahaan panas Bumi terhadap:

1. kelengkapan...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t7-

1. kelengkapan persyaratan administratif; dan
2. aspek teknis dan keuangan.

• Pelelangan tahap kedua untuk memilih Peserta Lelang yang akan diberikan IPB oleh Menteri.

Bagian Kedua Pelelangan

Paragraf 1 Panitia Lelang

(1) Menteri membentuk Panitia Lelang untuk melaksanakan

penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34.

(21 Keanggotaan Panitia Lelang bedumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang memahami tata cara Pelelangan, substansi pengusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, bidang hukum, dan/atau bidang lain yang diperlukan.

(3) Keanggotaan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas wakil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi dan dapat melibatkan instansi lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang terkait.

Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab meliputi:

• penetapan jaminan lelang;
• penyiapan Dokumen Lelang;
• penyiapan data terkait Wilayah Kerja yang akan dilelang;
• pengumuman Pelelangan;
• penilaian kualifikasi Peserta Lelang;
• evaluasi terhadap penawaran;
• penetapan ...

REPUJSo=t,',?Sf;*=r,o _ 18_

• penetapanperingkat;
• pengusulan calon pemenang lelang; dan
• pembuatan berita acara hasil Pelelangan.

Paragraf 2 Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran

(1) Panitia Lelang menyiapkan Dokumen Lelang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 huruf b untuk menjadi acuan pelaksanaan Pelelangan.

(2) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• Dokumen Lelang tahap kesatu; dan
• Dokumen Lelang tahap kedua.

(3) Panitia Lelang dapat melakukan perubahan terhadap

Dokumen Lelang yang dilakukan pada saat pemberian penjelasan Dokumen Lelang. (41 Perubahan terhadap Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah ada kesepakatan dari Peserta Lelang yang menghadiri rapat penjelasan Dokumen Lelang tersebut. (s) Perubahan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penjelasan Pelelangan.

(1) Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

• persyaratan administratif;

• kualifikasi aspek teknis dan keuangan;

• Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang akan dilelang;

• prosedur pelaksanaan kualifikasi;

• pedoman ...

t,',?Sf; R E P, JrTot * . r, o

• pedoman pen5rusunan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
• tata cara penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;
• metode evaluasi dan penilaian; dan
• penetapan hasil kualifikasi. (21 Dokumen Lelang tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
• prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kedua;
• pedoman penJrusunan Dokumen Penawaran tahap kedua;
• tata cara penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;
• metode evaluasi dan penilaian;
• tata cara penetapan hasil Pelelangan tahap kedua; dan
• tata cara sanggahan.

(1) Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dan huruf f terdiri dari dokumen persyaratan administratif, dokumen teknis, dan dokumen keuangan yang disusun menjadi 1 (satu) sampul. (21 Dokumen Penawaran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri dari 2 (dua) sampul yaitu:

• sampul 1 (satu) yang berisi proposal pengembangan proyek; dan
• sampul 2 (dua) yang berisi penawaran Komitmen Eksplorasi.

Cukup jelas.

Pasal 4I ...

R E P u JrTnt =,',?ou| n, u o

-B- =,

Pasal 4 1

Cukup jelas.

(1) Penawaran Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:

• surat pernyataan yang berisi komitmen Peserta Lelang untuk melakukan pengeboran sejumlah sumur eksplorasi; dan
• surat pernyataan kesanggupan menempatkan Komitmen Eksplorasi dalam bentuk rekening bersama (escrout account) pada bank yang berstatus BUMN sebagai jaminan pelaksanaan pengeboran sejumlah sumur eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dengan ketentuan paling sedikit sebesar:

• US$10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) untuk pengembangan kapasitas PLTP lebih dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt); atau
• US$5.000.000 (lima juta dolar Amerika Serikat) untuk kapasitas PLTP kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt).

Paragraf 3 Prosedur Pelaksanaan Pelelangan

Prosedur Pelaksanaan Pelelangan meliputi:

• pengumumanPelelangan;

• pendaftaran;

• penetapan ...

REPU J5':=,Rsf;* =r,o -21 -

• penetapan Peserta Lelang;
• pengambilan Dokumen Lelang tahap kesatu;
• penjelasan Dokumen Lelang tahap kesatu;
• penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;
• pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
• evaluasi Dokumen Penawaran tahap kesatu;
• penetapan Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu;
• pengumuman Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu;
• pengambilan Dokumen Lelang tahap kedua;

1. penjelasan Dokumen Lelang tahap kedua;

• penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;
• pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
• evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
• pengumuman hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
• masa sanggah;
• penjelasan sanggahan;
• pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
• evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
• penentuan peringkat calon pemenang lelang oleh Panitia Lelang;
• penyampaian peringkat calon pemenang lelang dan laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Menteri;
• penetapan pemenang lelang oleh Menteri; dan
• pengumuman pemenang lelang.

Pasal 43 ...

REPU JSo=t,',?Sf;* r'o

(1) Panitia Lelang mengumumkan Wilayah Kerja yang

ditetapkan untuk ditawarkan melalui Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.

(2) Calon Peserta Lelang yang mengikuti Pelelangan wajib

memiliki kemampuan secara teknis dan keuangan dalam pengusahaan Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang ditawarkan.

Calon Peserta Lelang dapat menjadi Peserta Lelang setelah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

• penyerahan formulir pendaftaran berikut kelengkapannya; dan
• penyerahan bukti setor jaminan lelang.

(1) Penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan sesuai

dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang. (21 Dalam hal penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Panitia Lelang wajib menolak Dokumen Penawaran

tersebut.

(1) Panitia Lelang melakukan pembukaan Dokumen

Penawaran tahap kesatu sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Dokumen Lelang.

(2) Evaluasi Dokumen Penawaran tahap kesatu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi pengusahaan Panas Bumi terhadap:

• kelengkapan persyaratan administratif; dan
• aspek teknis dan keuangan.

(3) Peserta ...

PRES IDEN

REPUELIK INDONESIA

(3) Peserta Lelang yang berdasarkan evaluasi tidak

memenuhi kualilikasi kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau tidak memenuhi kualifikasi aspek teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, dinyatakan gugur.

Panitia Lelang melakukan penetapan dan pengumuman Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu.

(1) Panitia Lelang melakukan pembukaan Dokumen

Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 i;ruruf n sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Dokumen Lelang dengan disaksikan oleh Peserta Lelang. (21 Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) ditentukan berdasarkan penilaian yang memenuhi batas minimal kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang.

(3) Peserta Lelang yang berdasarkan evaluasi tidak

memenuhi batas minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dinyatakan gugur. (41 Panitia Lelang mengumumkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).

(1) Peserta Lelang yang merasa dirugikan, baik secara sendiri

maupun bersama-sama dengan Peserta Lelang lainnya, dapat menyampaikan sanggahan kepada Panitia Lelang atas pengumuman hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan apabila Peserta Lelang menemukan:

• penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;

• rekayasa ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• rekayasa tertentu sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat; dan/atau
• penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang dan/atau pejabat berwenang lainnya.

(3) Panitia Lelang wajib memberikan penjelasan atau

tanggapan terhadap sanggahan yang disampaikan Peserta Lelang. (41 Dalam hal sanggahan dinyatakan benar, Panitia Lelang wajib melakukan evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu). (s) Peserta Lelang dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri dalam hal tidak setuju terhadap penjelasan atau tanggapan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pengumuman hasil evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Peserta Lelang yang akan melakukan sanggahan banding

diwajibkan membayar biaya sanggah. (71 Biaya sanggah yang harus dibayar Peserta Lelang yang akan melakukan sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari jaminan lelang sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(1) Panitia Lelang melakukan pembukaan Dokumen

Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf s sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Dokumen Lelang dengan d.isaksikan oleh Peserta Lelang.

(2) Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap Dokumen

Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua).

(3) Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua

sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menilai besaran Komitmen Eksplorasi dari Peserta Lelang untuk menentukan peringkat calon pemenang lelang.

(4) Dalam melakukan evaluasi terhadap Dokumen

Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia Lelang dapat melakukan klarifikasi kepada peserta Lelang dan pihak terkait.

Pasal 51 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Panitia Lelang menyampaikan peringkat calon pemenang lelang dan laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Menteri.

Bagian Ketiga Penunjukan Langsung

Paragraf 1 Umum

(1) Dalam hal Pelelangan tahap kesatu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a hanya diikuti 1 (satu) Peserta Lelang atau hanya 1 (satu) Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi, Pelelangan diulang.

(2) Dalam hal Pelelangan diulang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya diikuti 1 (satu) Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi, Pelelangan dilanjutkan dengan penunjukan langsung.

Paragraf 2 Prosedur Pelaksanaan Penunjukan Langsung

Prosedur pelaksanaan penunjukan langsung meliputi:

• pengambilan dokumen penunjukan langsung;

• penjelasan dokumen penunjukan langsung;

• penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dan sampul 2 (dua);

• pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

• evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

• penetapan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

• pembukaan ...

. RrpuJr-Tr<Es,lor=|*=r,o

• pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
• evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
• penetapan calon pemenang;
• penyampaian hasil Pelelangan kepada Menteri;
• penetapan pemenang oleh Menteri; dan

1. pengumuman pemenang.

(1) Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap proposal

pengembangan proyek pada Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 hurufe.

(2) Dalam hal proposal pengembangan proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak layak, Panitia Lelang mengembalikan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) kepada Peserta Lelang untuk direvisi.

(3) Dalam hal proposal pengembangan proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak, Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap penawaran Komitmen Eksplorasi pada Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h.

(4) Dalam hal berdasarkan evaluasi terhadap penawaran

Komitmen Eksplorasi pada Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak memenuhi persyaratan, Peserta Lelang

dinyatakan gugur. (s) Dalam hal berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Komitmen Eksplorasi pada Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) memenuhi persyaratan, Peserta Lelang diusulkan

Panitia Lelang kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Bagian ...

REPUJSo=t,',?Sf;*.r,o

Bagian Keempat Pelelangan Wilayah Kerja yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil PSPE

(1) Dalam hal Wilayah Kerja yang akan ditawarkan

merupakan Wilayah Kerja yang ditetapkan berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSPE, Panitia Lelang melakukan Pelelangan dengan cara penawaran terbatas dengan mengundang:

• Badan Usaha yang melaksanakan PSPE pada Wilayah Penugasannya yang sudah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja; dan
• BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi, untuk mengikuti Pelelangan. {21 Pelelangan dengan cara penawaran terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
• tahap kesatu untuk menentukan peringkat kualifikasi Peserta Lelang; dan
• tahap kedua untuk memilih Peserta Lelang yang akan diberikan IPB oleh Menteri.

(3) Dalam hal Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya diikuti oleh 1 (satu) Peserta Lelang, Pelelangan

langsung ke tahap kedua. (41 Dalam hal Badan Usaha yang melaksanakan PSPE dan BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berminat untuk mengikuti Pelelangan, penawaran Wilayah Kerja diulang dengan metode Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(1) Dokumen Lelang untuk Pelelangan yang ditetapkan

berdasarkan hasil PSPE sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55 ayat (1) terdiri atas:

• Dokumen Lelang tahap kesatu; dan
• Dokumen Lelang tahap kedua.

(2) Dokumen ...

PRES IDEN

REPUELIK INDONESIA

(2) Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

• persyaratan administratif;
• Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang akan dilelang;
• prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kesatu;
• pedoman pen)rusunan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
• tata cara penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;
• metode evaluasi dan penilaian;
• penetapan hasil Pelelangan; dan
• model perjanjian jual beli uap atau tenaga listrik.

(3) Dokumen Lelang tahap kedua sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

• prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kedua;
• pedoman pen5rusunan Dokumen Penawaran tahap kedua;
• tata cara penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;
• metode evaluasi dan penilaian; dan
• tata cara penetapan hasil Pelelangan tahap kedua.

(1) Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d berisi persyaratan administratif. (21 Dokumen Penawaran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b berisi proposal pengembangan proyek.

Prosedur pelaksanaan Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a, meliputi:

• undangan ...

'PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• undangan mengikuti Pelelangan;
• pengambilan Dokumen Lelang tahap kesatu;
• penjelasan Dokumen Lelang tahap kesatu;
• penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;
• pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
• evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kesatu; ob. penetapan peringkat Peserta Lelang;
• pengambilan Dokumen Lelang tahap kedua;
• penjelasan Dokumen lelang tahap kedua;
• penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;
• evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua;

1. penetapan calon pemenang;

• penyampaian hasil penawaran Wilayah Kerja kepada Menteri;
• penetapan pemenang oleh Menteri; dan
• pengumuman pemenang.

(1) Badan Usaha yang melaksanakan PSPE yang menjadi

Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai peringkat pertama dan BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b yang menjadi Peserta Lelang ditetapkan menjadi peringkat selanjutnya berdasarkan evaluasi dan klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kesatu. (21 Peserta Lelang yang menjadi peringkat pertama dalam penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mendapat kesempatan pertama untuk menawar

Wilayah Kerja yang dilelang dengan memasukkan Dokumen Penawaran tahap kedua.

Pasal 60 ...

REPuJin=t,'or=|r,o

(1) Panitia Lelang melakukan evaluasi dan klarifikasi

terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua dari Peserta Lelang peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (2).

(2) Dalam hal Peserta Lelang peringkat pertama memenuhi

persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang, Panitia Lelang menetapkan Peserta Lelang peringkat pertama sebagai calon pemenang lelang.

(3) Dalam hal Peserta Lelang peringkat pertama tidak

memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang atau Peserta Lelang peringkat pertama tidak memasukkan Dokumen Penawaran tahap kedua, peringkat selanjutnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan Dokumen Penawaran tahap kedua. {41 Dalam hal Peserta Lelang peringkat selanjutnya memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang tahap kedua, Panitia Lelang menetapkan peserta lelang peringkat selanjutnya sebagai calon pemenang lelang.

(5) Dalam hal Pelelangan tidak menghasilkan calon

pemenang, penawaran Wilayah Kerja diulang dengan metode Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(6) Panitia Lelang menyampaikan calon pemenang lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (4) kepada Menteri.

Dalam hal pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 bukan Badan Usaha yang melaksanakan pSpE

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pspE tidak diberi penggantian oleh pemenang lelang.

Bagian ...

trRES IDEITI

REFUBLII( II\IDONESIA

Bagran Kelima IPB

Paragraf 1 Penetapan Pemenang Lelang

(1) Menteri menetapkan pemenang lelang berdasarkan hasil

Pelelangan yang disampaikan oleh Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, dan

Pasal 60.

{2t Pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 54 dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib:

• membayar harga dasar data Wilayah Kerja sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• menempatkan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud ddam Pasal 4l ayat (21 di bank ymtg berstatus BUMN. pemenang lelang tidak dapat memenuhitq Dalam hal kewqiibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 maka pemenang lelang tersebut dinyatakan gugur dan peringkat selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang.

(4) Dalam hal hasil Pelelangan tidak ada peringkat

selanjutnya atau pemen€mg lelang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat l2l maka Peserta Lelang dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam dan terhadap Wilayah Kerja tersebut dilakukan Pelelangan ulang.

(U Dalanr hal Peserta Lelang dinyatatrran gu$rl' sebagairnatra dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), dan

Pasal 54 ayat (4) jaminan lelang dikembalikan kepada

Peserta Lelang.

(2) Dalam ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal Peserta Lelang dinyatakan gugur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) jaminan lelang yang telah disetorkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(3) Da1am hal Peserta Lelang ditetapkan sebagai pemenang

Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (ll dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), jaminan lelang dikembalikan kepada Peserta Lelang.

(4) Dalam hal Peserta Lelang mengundurkan diri dari proses

Pelelangan, jaminan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (s) Dalam hal jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2, ayat (3), dan ayat (4) terdapat bunga dari jaminan lelang maka dikembalikan kepada Peserta Lelang.

Paragraf 2 Pemberian IPB Kepada Pemenang Lelang

(1) Pemenang lelang yang berupa konsorsium wajib

membentuk Badan Usaha baru yang secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya. (21 Pemenang lelang yang berupa Badan Usaha dan belum secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya, wajib membentuk Badan Usaha baru atau melakukan perubahan pada akta pendirian Badan Usaha.

(3) Badan Usaha baru atau Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan IPB kepada Menteri dengan melampirkan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(4) Menteri memberikan IPB kepada Badan Usaha baru atau

Badan Usaha setelah permohonan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui.

Pasal 65 ...

REPUJSo=t,',?Sf;*=.,o

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal IPB ditetapkan, pemegang IPB wajib memulai kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal pengembangan proyek yang disampaikan pada saat Pelelangan.

(1) Pemegang IPB dapat mencairkan Komitmen Eksplorasi

sesuai dengan tahapan kegiatan Eksplorasi sampai dengan pengeboran sumur eksplorasi.

(2) Dalam hal pemegang IPB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 ayat (4) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak terbitnya IPB tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi, dikenai sanksi pemotongan Komitmen Eksplorasi sebesar 5% (lima persen) dari Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (21 huruf b dan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 3 Penugasan Pengusahaan Panas Bumi

(1) Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau

BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan terhadap Wilayah Kerja dengan kriteria:

• telah dilakukan Eksplorasi oleh BUMN atau Pemerintah Pusat;
• telah dioperasikan oleh BUMN atau Pemerintah pusat;
• Wilayah Kerja yang dikembatikan oleh Badan Usaha; dan/atau
• kriteria lain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

(3) Penugasan ...

t,'*or=| R E P u J.Tot * r, o -34- =

(3) Penugasan kepada BUMN yang berusaha di bidang Panas

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 berlaku sebagai IPB.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Dokumen Penawaran, evaluasi Dokumen Penawaran, sanggahan, penunjukan langsung, Pelelangan Wilayah Kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil PSPE, persyaratan pendaftaran, Komitmen Eksplorasi, jaminan lelang, pemberian IPB, dan penugasan pengusahaan Panas Bumi diatur dalam dalam Peraturan Menteri.

(1) Kegiatan pengusahaan Panas Bumi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

• Eksplorasi;
• Eksploitasi; dan
• pemanfaatan. (21 Kegiatan pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang IPB.

Bagian Kedua Eksplorasi

(1) Pemegang IPB wajib melakukan Eksplorasi pada Wilayah

Kerjanya dalam hal pada Wilayah Kerja tersebut belum pernah dilakukan Eksplorasi.

(2) Dalam ...

PRES I DEN

REPUBLII( INDONESIA

(21 Dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.

(3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit meliputi:

• studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang layak dieksploitasi;
• izin lingkungan;
• rencana pembangunan sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
• rancangan fasilitas lapangan uap;
• rencana kapasitas pembangkitan tenaga listrik dan tahapan pembangkitannya;
• kelayakankeekonomian;
• rencana sistem pembangkitan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik;
• rencana pemeliharaan sumber daya Panas Bumi untuk kegiatan pengusahaan;
• rencana izin pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi, jika terdapat rencana penggunaan kawasan hutan konservasi;
• rencana keselamatan dan kesehatan kerja;
• rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

1. rencana pasca pengusahaan Panas Bumi.

(1) Dalam hal Wilayah Kerja sudah dilakukan Eksplorasi,

pemegang IPB:

• langsung melakukan Studi Kelayakan; atau
• dapat melakukan Eksplorasi tambahan.

(2) Dalam jangka waktu Eksplorasi tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b pemegang IpB wajib melakukan Studi Kelayakan.

(s) Studi ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

Hasil Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetuj uan.

Dalam hal hasil Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 menunjukkan bahwa Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan, pemegang IPB wajib mengembalikan IPB kepada Menteri.

Bagian Ketiga Eksploitasi

(1) Pemegang IPB wajib melakukan Eksploitasi sesuai

dengan Studi Kelayakan yang sudah mendapat persetujuan Menteri.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kapasitas dan/atau

teknologi pembangkitan tenaga listrik pada jangka waktu Eksploitasi, pemegang IPB harus menyampaikan perubahan Studi Kelayakan untuk mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pemegang IPB dapat memanfaatkan tenaga listrik yang dihasilkan dari Wilayah Kerja dengan cara:

• melakukan ...

t,',?5|* R E P u JrTot o -37 - = =,

• melakukan kerja sama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi setelah pemegang IPB memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik;
• menjual listrik yang dihasilkan dari wilayah Kerja kepada badan usaha lain atau masyarakat setelah pemegang IpB memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan/atau
• menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan untuk keperluan sendiri atau menjual kelebihan tenaga listriknya setelah pemegang IPB memiliki izin operasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Bagian Kelima Jangka Waktu Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi dan Perpanjangan IPB

(1) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat

(1) huruf a memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima)

tahun sejak IPB diterbitkan dan dapat diperpanj ang 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Eksplorasi.

(3) Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan keuangan.

Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Studi Kelayakan disetujui oleh Menteri.

Pasal 78 ...

t,"?55* R E P u J'-T,t . o =, -38-

(1) IPB memiliki jangka waktu paling l,ama 37 (tiga puluh

tujuh) tahun.

(2) Menteri dapat memberikan perpanjangan IpB untuk

jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.

(3) Pemegang IPB dapat mengajukan perpanjangan IPB

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum IpB berakhir. (41 Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan IPB paling lambat 1 (satu) tahun sejak persyaratan permohonan diajukan secara lengkap. (s) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri harus mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

• potensi cadangan Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang bersangkutan;
• kepastian atau kebutuhan pasar;
• kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
• keuntungan bagi negara.

Bagian Keenam Penghentian Sementara Karena Keadaan Kahar dan/atau Keadaan yang Menghalangi

(1) Penghentian sementara pengusahaan Panas Bumi dalam

jangka waktu tertentu dapat diberikan kepada pemegang IPB apabila terjadi keadaan kahar (force majeurel dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

(2) Permohonan ...

t,',?55*.., R E P u JrT,? o

(2) Permohonan penghentian sementara pengusahaan panas

Bumi disampaikan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

(3) Menteri harus mengeluarkan keputusan tertulis disetujui

atau tidak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan.

(4) Jangka waktu tiap-tiap penghentian sementara

pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak permohonan disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pemberian penghentian sementara pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak dihitung sebagai masa berlaku IPB.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara pengusahaan Panas Bumi karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Pengembalian Wilayah Keda

(1) Pengembalian Wilayah Kerja dari pemegang IpB meliputi:

• pengembalian seluruh Wilayah Kerja; atau
• pengembalian sebagian Wilayah Kerja.

(2) Pengembalian ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

40 (21 Pengembalian seluruh wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

• pemegang IPB tidak menemukan cadangan panas Bumi yang dapat diproduksikan secara komersial sebelum jangka waktu IpB berakhir;
• berdasarkan hasil Studi Kelayakan, Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan; atau
• IPB berakhir.

(3) Pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka peningkatan pengusahaan yang dilaksanakan secara bertahap yaitu:

• pada akhir tahap Eksplorasi; dan
• 7 (tujuh) tahun setelah PLTP unit pertama beroperasi secara komersial. (41 Pengembalian seluruh Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi

pertimbangan teknis dan data dukung.

sebagian wilayah Kerja yang dikembarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) menjadi wilayah lerbuka Panas Bumi.

(1) Pemegang IPB sebelum mengembalikan Wilayah Kerja

sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengembalian wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetuJuan tertulis dari Menteri.

Pasal 85 ...

PRES IDEN

REPLJBLIK INDONESIA

4t

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan Berakhirnya IPB

IPB berakhir karena:

• habis masa berlakunya;
• dikembalikan;
• dicabut; atau
• dibatalkan.

(1) Dalam hal IPB berakhir sebagaimana dimaksud daram

Pasal 86, pemegang IPB wajib:

• melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan pengembalian seluruh Wilayah Kerja;
• menyerahkan semua Data dan Informasi panas Bumi pada Wilayah Kerja, baik dalam bentuk analog maupun digital yang terkait dengan pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi kepada Menteri; dan
• melakukan kewajiban setelah IpB berakhir.

(2) Pelunasan dan penyelesaian seluruh kewajiban finansial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• untuk ...

REPUJS,it,',?Sf;*=='o 42

• untuk IPB yang berakhir karena habis masa berlakunya, terhitung sampai dengan berakhirnya IPB;
• untuk IPB yang berakhir karena dikembalikan, terhitung sampai dengan penyampaian pengembalian IPB; atau
• untuk IPB yang berakhir karena dicabut terhitung sampai dengan tanggal pencabutan IpB.

(3) Kewajiban setelah IPB berakhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

• melakukan usaha pengamanan terhadap benda, bangunan, dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
• dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IPB berakhir:

1. mengangkat benda, bangunan, dan peralatan miliknya yang berada di dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan panas 2) menyerahkan aset hasil pengusahaan Bumi kepada Menteri.

(1) Pemegang IPB berhak:

• melakukan pengusahaan panas Bumi berupa Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan di Wilayah Kerjanya sesuai dengan izin panas Burni yang diberikan; dan

• menggunakan ...

E,W*rhgy4ff

REpuJS,[t,''5]u.,o

• menggunakan Data dan Informasi panas Bumi dari wilayah Kerjanya selama jangka waktu berrakunya IPB.

(2) Dalam melakukan pengusahaan panas Bumi berupa

Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang IpB beihak:

• memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerjanya;
• menggunakan sarana dan prasarana umum;
• menjual uap Panas Bumi dan/atau tenaga listrik yang dihasilkan dari pLTp;
• mendapatkan perpanjangan jangka waktu IpB oleh Menteri dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5);
• memanfaatkan sumber daya panas Bumi di Wilayah Kerjanya untuk Pemanfaatan Langsung setelah mendapatkan izin Pemanfaatan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
• memanfaatkan uap panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang IpB

Paragraf 1 Umum

Pemegang IPB wajib:

• memahami dan menaati ketentual peraturan perundang- undangan di bidang keselamatan dan kesehatan k.rj" serta perlindungan dan pengelolaan 1ingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;

• melakukan ...

PRES I DEN

REFUBLIK INDONESIA

• melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pe-uliha., iungsi lingkungan hidup;
• melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;
• mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
• memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Panas Bumi; memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi; ob. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
• menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadian atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
• menyampaikan laporan tertulis pengusahaan panas Bumi kepada Menteri secara berkala atas:

1. RKAB; dan
2. realisasi pelaksanaan RKAB;

• memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan ;
• mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia; dan
• mendorong pengembangan pemanfaatan Langsung panas Bumi pada Wilayah Kerjanya.

Paragraf 2 ...

PRES I DEN

REPUBLII( INDONESIA

45-

Paragraf 2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(1) Pemegang IPB wajib memenuhi ketentuan keselamatan

dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf a paling sedikit meliputi:

• tersedianya organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja;
• terselenggaranya administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
• terpenuhinya jaminan keselamatan personil, keselamatan umum, keselamatan instalasi dan peralatan, dan keselamatan lingkungan kerja;
• terpenuhinya metode dan proses kerja yang aman, andal, dan ramah lingkungan; dan
• tersedianya prosedur penanganan dan analisis kecelakaan dan kesehatan kerja.

(2) Pelaksanaan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengin ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9 1

Pemegang IPB wajib memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana- dimaksud dalam

Pasal 89 huruf a dan huruf b paling sedikit meliputi:

• terpenuhinya kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan izin lingkungan;

• terpenuhinya baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

• tersedianya ...

PRES IDEN

REPUELII( INDONESIA

• tersedianya laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau -upaya pengelolaan lingkurrg"., dan upaya pemantauan lingkungan;
• terlaksananya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
• terlaksananya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
• terlaksananya penataan, pemulihan, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan ekosistem dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya."g..

Paragraf 4

Keteknikan Panas Bumi

(1) Kaidah teknis yang baik dan benar daram melaksanakan

Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c paling sedikit rneliputi:

• terlaksananya kaidah keteknikan panas Bumi; dan
• terpenuhinya standar nasional atau standar lain dalam pelaksanaan kegiatan pengusahaan panas Bumi. (21 Keteknikan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas keteknikan hulu dan keteknikan hilir.

(3) Keteknikan hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi keteknikan pelaksanaan kegiatan pengambilan uap dari reseruoir sampai dengan pengaliran fluida ke pembangkit listrik.

(4) Keteknikan hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi keteknikan pelaksanaan proses p.rrgrb"hr., energi panas bumi dan/atau fluida menjadi listrik. "r".gi(5) Pengaturan mengenai keteknikan hilir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di biiang ketenagalistrikan.

Pasal 93 ...

t,'S, R E P rr J,-TF S|* r., o 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengeloraan lingkungan hidup, dan kaidah teknis panas Bumi diatur dalam peratuian Menteri.

Paragraf 5 Pemanfaatan Barang, Jasa, Teknologi, serta Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri

(1) Pemegang IPB wajib mengutamakan pemanfaatan

barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d.

(2) Dalam hal barang, jasa, teknologi, serta kemampuan

rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diproduksi di dalam negeri, pemegang IPB dapat memperoleh fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa.

(3) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi persyaratan standar atau mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan, dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian

fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Paragraf 6 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf e dapat berupa:

• pengalokasian...

ffiPRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

48

• pengalokasian sebagian pendapatan pemegang IpB untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• pemberian fasilitas penelitian dan pengembangan kepada lembaga penelitian dan pendidikan; dan
• studi banding.

Paragraf 7

Penciptaan, Pengembangan Kompetensi, dan Pembinaan sumber Daya Manusia di Bidang panas Bumi

(1) Pemegang IPB wajib mendukung kegiatan penciptaan,

pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa: panas a. penyelenggaraan pelatihan kerja di bidang Bumi;

• pemenuhan kompetensi pekerja di bidang panas Bumi; dan
• dukungan pendanaan untuk penciptaan dan pengembangan kompetensi di bidang panas Bumi.

(3) Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 8 ...

PRES IDEN

REFUBLIK INDONESIA

Paragraf 8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat

(1) Pemegang IPB wajib men5rusun program pengembangan

dan pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar g9 wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasar huruf g.

(2) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) dapat mengajukan usulan program kegiaian

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/wali kota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IPB.

(3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritasria., untuk masyarakat disekitar wilayah Kerja yang terkena dampak langsung akibat pengusahaan panas Bumi.

(4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara:

• menggunakan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jasa serta produk lokal sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan;
• membantu pelayanan sosial masyarakat;
• membantu peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan masyarakat; dan/atau
• membantu pengembangan sarana dan prasarana.

(5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib dilaksanakan pada tahap Eksploitasi dan pemanfaatan.

(6) Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IpB berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota setempat.

(7) Program...

FRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(7) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IpB.

(8) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (T) dikelola oleh pemegang IPB.

Paragraf 9

Laporan

(1) Laporan RKAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 89

huruf i angka 1 meliputi RKAB tahap Eksplorasi dan RKAB tahap Eksploitasi dan pemanfaatan.

(2) Laporan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun takwim.

Laporan realisasi pelaksanaan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a- laporan kegiatan Eksplorasi disampaikan secara triwuran dan tahunan; dan

• laporan kegiatan Eksploitasi dan pemanfaatan disampaikan secara bulanan, triwulan, dan tahunan.

Paragraf 10 Penerimaan Negara

pasal(1) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam 89 huruf j terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

(2) Pendapatan ...

PRES I DEN

REPUELIK INDONESIA

(21 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud daram pasal 89 hurufj terdiri atas:

• pajak daerah;
• retribusi daerah; dan
• pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• iuran tetap;
• iuran produksi; dan
• pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (s) Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pendapalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 1 Rencana Jangka Panjang Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pemanfaatan

(1) Rencana jangka panjang Eksplorasi disusun untuk

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (2\ Rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan disusun untuk jangka waktu paling lama 3O (tiga puluh) tahun.

(3) Pemegang IPB menyampaikan rencana jangka panjang

Eksplorasi paling lambat 3 (tiga) bulan ietelah IpB diterbitkan.

(4) Pemegang ...

REpuJtT,:t,',YS|*u'o

(41 Pemegang IPB menyampaikan rencana jangka panjang - Eksploitasi dan pemanfaatan paling lambat 6 (enamJ bulan setelah studi Kelayakan disetujui oreh Menteri.

(5) Rencana jangka panjang Eksplorasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:

• tahapan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
• rencana anggaran dan biaya Eksplorasi;
• rencana lokasi dan jumlah sumur eksplorasi; dan
• rencana penyiapan infrastrrrktur penunjang kegiatan Eksplorasi.

(6) Rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan besarnya cadangan hasil Eksplorasi. (71 Rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

• rencana lokasi dan jumlah sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
• rencana pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya;
• rencana pembiayaan proyek;
• rencana pembangunan fasilitas serta operasi produksi Panas Bumi; dan
• rencana operasi secara komersial panas Bumi.

Paragraf 12 Pengutamaan Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

(1) Pemegang IPB wajib mengutamakan penggunaan tenaga

kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasar g9 huruf 1 pada kegiatan pengusahaan panas Bumi.

(2) Dalam hal akan mempekerjakan tenaga kerja asing,

pemegang IPB wajib menyampaikan permohonan rzin penggunaan tenaga kerja asing kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Untuk ...

FRES I DEN

REPU*r": JIDoNESTA

(3) Untuk setiap penggunaan tenaga kerja asing, pemegang

IPB wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia p."a"-pi"[ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_ undangan.

(1) Untuk mendukung pengusahaan panas Bumi, pihak Lain

yang diberikan PSP dan PSPE serta pemegang IpB dapat melibatkan perusahaan usaha penunjang.

(2) Perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas Bumi.

(3) Perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari perusahaan jlsa penunjang dan perusahaan industri penunjang. (41 Perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar yang berlaku di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan keteknikan Panas Bumi;
• mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing; dan
• mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal lO4 Perusahaan jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1o3 ayat (3) wajib mernenuhi ketentuan klasifikasi dan

kualifikasi usaha jasa panas Bumi.

Pasal 105 ...

REpuJSott,',?5|*=.,o

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha penunjang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ro4 diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Harga energi Panas Bumi untuk pemanfaatan Tidak

Langsung ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan harga keekonomian panas Bumi dan manfaat bagi kepentingan nasional. (21 Harga energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harga uap dan harga listrik. (s) Menteri dalam menetapkan harga energi panas Bumi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Harga keekonomian Panas Bumi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

• biaya produksi uap dan/atau listrik; dan
• daya tarik investasi. (s) Harga energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (41 menjadi acuan dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja dan pengembangan kapasitas pembangkitan tenaga listrik.

Untuk menjamin ketersediaan listrik bagi kepentingan umum, Menteri dapat menugasi BUMN pemegang izin usaha penyediaan tenaga tistrik terintegrasi untuk membeli uap Panas Bumi dan tenaga listrik yang berasal dari pLTpdengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "."rr.i

(1) Data dan Informasi panas Bumi hasit Survei

Pendahuluan atau survei pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasar 9, hasil PSP dan PSPE sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hasil penambahan data sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, dan hasil pelaksanaan pengusahaan panas

Bumi oleh pemegang IPB merupakan milik negara yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Menteri. (2t Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan atau karakter, angka atau digital, gambar atau analog, media magnetik, dokumen, percontobatuan, dan fluida.

(3) Pengelolaan Data dan Informasi panas Bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.

(4) Pemanfaatan Data dan Informasi panas Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:

• pen5rusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas Bumi;
• pen5rusunan rencana tata ruang wilayah; dan
• pemanfaatan lainnya dengan izin Menteri.

Pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksproitasi wajib mendapat izin Menteri.

Pasal 110 ...

FRES I DEN

REPUELII( INDONESIA

56

Pasal 1 10

(1) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan pSp atau

PSPE dapat mengelola dan memanfaatkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Wilayah Kerja atau Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 selama jangka waktu berlakunya IPB atau penugasan pSp atau pSpE, kecuali pemusnahan data.

(2) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan pSp atau

PSPE wajib menyimpan Data dan Informasi panas Bumi yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah hukum Indonesia.

Pasal 1 1 1

Apabila IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 86, pemegang IPB wajib menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri.

Pasal 1 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dalam Peraturan Menteri.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11g ayat (2) huruf a dan Pasal ll9 ayat (21 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing I (satu) bulan.

Pasal l2l ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam hal Pihak Lain yang diberikan pSp atau pspE atau

pemegang IPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal l2o belum melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (2) huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf b.

(2) sanksi administratif berupa penghentian sementara

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 ltiga) bulan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE atau pemegang IpB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

Dalam hal Pihak Lain yang diberikan psp atau pspE atau pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal r2l ayat (2],, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan PSP atau PSPE atau pencabutan IpB.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Badan Usaha yang telah melaksanakan psp dan Wilayah Penugasannya telah ditetapkan menjadi peraturan Wilayah Kerja sebelum berlakunya Pemerintah ini diberikan hak menyamakan penawaran terbaik (nght to matchl pada pelaksanaan pelelangan.

• Badan ...

t,lootf; R E P u JrT,[ * o = =, -61 -

• Badan Usaha yang mendapatkan psp dan Wilayah Penugasannya belum ditetapkan menjadi Wilayah Kerja sebelum berlakunya Peraturan pemerintah ini dapat ditawarkan untuk melaksanakan pSpE di Wilayah Penugasannya.
• Badan Usaha yang telah melaksanakan psp dan Wilayah Penugasannya telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini dan akan dilakukan penambahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan pembatalan Wilayah Kerjanya, dapat ditawarkan untuk melaksanakan PSPE di Wilayah Penugasan yang telah dilakukan PSP oleh yang bersangkutan.

(2) Hak menyamakan penawaran terbaik (right to matchl

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) dari peserta lelang lain lebih baik dari penawaran Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP.

Terhadap Pelelangan yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20l4 tentang Panas Bumi, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20l4 tentang Panas Bumi;

• semua kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2l Tahun 20l4 tentang Panas Bumi, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak; dan

• semua ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• semua izin pengusahaan sumber daya panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20l4 tentang Panas Bumi dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin. (21 Dalam hal kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi masa berlakunya kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi maka kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi diperpanjang sebagai IpB sampai dengan berakhirnya kontrak oplr"Ji bersama.

(3) Ketentuan yang tercantum dalam kontrak operasi

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak operasi bersama.

(1) Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak

operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi setelah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang menjadi IPB oleh Menteri dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. {2t Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya panas Bumi dapat mengajukan perpanjangan menjadi IpB paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas bumi, atau izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi berakhir.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini murai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooz Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor TS Tahun 20l4 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2oor tentang Kegiatan usaha panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559s), dinyatakan masih tetap berraku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berraku,

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2oor tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4TTTI yang telah peraturan beberapa kali diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2oL4 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2oo7 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 26L, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSgS), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

{D

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2Ol7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2Ol7

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20T7 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Bidang Perekonomian, dan Perundang-undangan, .ukum ffi vanna Djaman

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

I. UMUM Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung merupakan amanat dari ketentuan pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), pasat 22 ayat (2), pasal 39, pasal

pasal 40 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), pasal 56 ayat (3), pasal sg, dan 64

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2ot4 tentang panas Bumi. Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja. Dalam rangka penetapan Wilayah Kerja, Menteri dapat melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, yang dalam pelaksanaannya dapat menugasi Pihak Lain. Penugasan melakukan Survei Pendahuluan dibeiikan t<eplaa perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk kepentingan penelitian- dan pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik, sedangkin penugasan melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi diberikan kepada Badan Usaha untuk kepentingan pengusahaan panas Bumi. Penetapan Wilayah Kerja memperhatikan sistem Panas Bumi serta pertimbangan kelayakan secara teknis dan ekonomi pada suatu area prospek Panas Bumi. Dalam rangka meningkatkan kualitas data pada Wilayah Terbuka Panas Bumi atau Wilayah Kerja, Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau BUMN yang berusaha di bidang panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi. Dalam rangka pemberian IPB pada suatu Wilayah Kerja kepada Badan Usaha, Menteri melakukan penawaran Wilayah Xe4a dengan t^ra lelang. Pelelangan dilakukan secara terbuka dengan kapasita-s -e*p.rtimbangkan teknis dan keuangan Peserta Lelang. Untuk memberikan jami-nan pemenang lelang akan melaksanakan Eksplorasi setelah IPB di6erikan, pemenang lelang wajib menyetorkan Komitmen Eksplorasi dalam bentuh rekeninf bersama (escrou account) sebelum diberikan IpB.

Untuk ...

REPUJS,it,lr=|*==,o

Untuk Pelelangan yang merupakan hasil PSPE, Peserta Lelang adalah Badan Usaha yang diberikan PSPE dan BUMN yang berusaha ai biaang Panas Bumi. Badan Usaha yang diberikan PSPE *..td"p"tkan kesempatai pertama untuk melakukan penawaran. panas Menteri juga dapat menugasi BUMN yang berusaha di bidang Bumi untuk melakukan kegiatan pengusahaan Panas Bumi pada suatu wilayah Kerja dan penugasan tersebut berlaku sebagai IpB. Harga energi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan harga keekonomian dan manfaat bagi kepentingan nasional. Harga energi Panas Bumi tersebut menjadi ,"r.-r, dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja dan pengembangan kapasitas pembangkitan tenaga listrik. IPB memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan dapat diperpanjang20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan. Jangka waktu pemegang IPB untuk melaksanakan Eksplorasi paling lima 5 (lima) tahun termasuk untuk kegiatan Studi Kelayakan dan dapat diperpanj ang 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Sedangkan etsptoitasi dan pemanfaatan memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluhf tahun sejak Studi Kelayakan disetujui Menteri. IPB berakhir karena habis masa berlakunya, dikembalikan, dicabut, atau dibatalkan. Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP dan PSPE memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IpB dan Pihak Lain yang diberikan PSp dan pSpE. pembinam d", pengawasan pSpEdilakukan untuk menjaga pemegang IpB dan pelaksana pSp dan memperoleh hak dan memenuhi segala kewajibannya. Untuk mendukung pengusahaan Panas Bumi, pemegang IpB, pelaksana pSp dan pSpE dapat melibatkan perusahaan usaha penunjang panas Bumi. Data dan Informasi panas Bumi merupakan milik negara yang pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Menteri. Pemegang tPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP dan PSPE dapat mengelola dan memanfaatkan data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatannya selama jangka waktu IpB atau penugasan. Peraturan Pemerintah ini memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi uniuk-pemanfaatan Tidak Langsung, wilayah Kerja, penawaran wilayah Kerja, kegiatan pengusahaan Panas Bumi, hak dan kewajiban pemegang IpB, usaha penunjang Panas Bumi, harga energi Panas Bumi, Oata aan tnformasi panas Bumi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif.

II. PASAL ...

REPUJS,:=",3S|*=r,o

II. PASAL DEMI PASAL