Pasal 9

(1) Menteri melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi

pada Wilayah Terbuka Panas Bumi. (21 Dalam pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3) Sebelum melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang berupa pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...

Et{?^ Si, qy -r*qyrq4g

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA