Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Penugasan Kepada Pihak Lain

Pasal 1 1

(1) Dalam melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1), Menteri dapat menugasi Pihak Lain.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• PSP; atau
• PSPE.

(3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

diberikan kepada perguruan tinggi atau lembaga penelitian.

(4) PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b

diberikan kepada Badan Usaha.