Pasal 6

(1) Menteri menyusun perencanaan Wilayah Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan nasional.

(2) Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Bagian Ketiga Penyiapan Wilayah Kerja

Paragraf 1 Umum