KEPELABUHANAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran . . .

www.djpp.depkumham.go.id

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

1. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

2. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

3. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alihPerundang-undanganmuat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpangPeraturan dan/atau barang, serta angkutan penyeberanganditjen dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

4. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

5. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

6. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

7. Pelabuhan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

2. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.

3. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

4. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

5. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut Perundang-undangan kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. Peraturan 13. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatanditjen yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

6. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

7. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.

8. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

9. Daerah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

2. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

3. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

4. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 21. Terminal untuk KepentinganPerundang-undangan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan PeraturanKepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dariditjen pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

5. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.

6. Kolam Sandar adalah perairan yang merupakan bagian dari kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional menyandarkan/menambatkan kapal di dermaga.

7. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.

8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Hak . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.

2. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

3. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

4. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Perundang-undangan 31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Peraturan 32. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republikditjen Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pelayaran.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan.

BAB II . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kesatu Umum

(1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam

rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.

(2) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi,Perundang-undangandan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam. Peraturan

(3) Tatanan ditjenKepelabuhanan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:

• peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
• Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
• lokasi pelabuhan.

Bagian Kedua Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

• simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
• pintu gerbang kegiatan perekonomian;
• tempat kegiatan alih moda transportasi;
• penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
• tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
• mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 5 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

• pemerintahan; dan
• pengusahaan.

(1) Jenis pelabuhan terdiri atas:

• pelabuhan laut; dan
• pelabuhan sungai dan danau.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a digunakan untuk melayani:

• angkutan laut; dan/atau
• angkutan penyeberangan.

(3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a secara hierarki terdiri atas:

• pelabuhan utama; b. pelabuhan pengumpul;Perundang-undangan dan
• pelabuhan pengumpan. Peraturan ditjen Bagian Ketiga Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Paragraf 1 Umum

(1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang merupakan

perwujudan dari Tatanan Kepelabuhanan Nasional digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

(2) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan pengembangan pelabuhan secara nasional untuk jangka panjang.

Pasal 8 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:

• kebijakan pelabuhan nasional; dan
• rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

(2) Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(3) Dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri yang terkait dengan kepelabuhanan.

(4) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(5) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana Perundang-undanganyang ditetapkan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, Rencana Induk Pelabuhan NasionalPeraturan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kaliditjendalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2 Kebijakan Pelabuhan Nasional

Kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat arah pengembangan

pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya.

Paragraf 3 Rencana Lokasi dan Hierarki Pelabuhan

(1) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun

dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.

(2) Rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus

sesuai dengan:

• rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
• potensi sumber daya alam; dan
• perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

(1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk

pelabuhan utama yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

• kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
• kedekatan dengan jalur pelayaran internasional; c. memiliki jarakPerundang-undangantertentu dengan pelabuhan utama lainnya; d. memiliki Peraturanluas daratan dan perairan tertentu serta terlindungditjen dari gelombang;
• mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
• berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional; dan
• volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.

(2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk

pelabuhan utama yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2) juga harus berpedoman pada:

• jaringan jalan nasional; dan/atau
• jaringan jalur kereta api nasional.

(1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk

pelabuhan pengumpul yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

• kebijakan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah;
• mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan pengumpul lainnya;
• mempunyai jarak tertentu terhadap jalur/rute angkutan laut dalam negeri;
• memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
• berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;
• mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu; dan
• volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.

(2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk

pelabuhan pengumpul yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudPerundang-undangandalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada: a. jaringan Peraturanjalan nasional; dan/atau

• jaringanditjenjalur kereta api nasional.

(1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk

pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2) juga harus berpedoman pada:

• tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi;
• tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
• pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
• jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
• luas daratan dan perairan;
• pelayanan penumpang dan barang antarkabupaten/kota dan/atau antarkecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
• kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk

pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2) juga harus berpedoman pada:

• jaringan jalan provinsi; dan/atau
• jaringan jalur kereta api provinsi.

(1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk

pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2) juga harus berpedoman pada:

• tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
• pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
• jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya; d. luas daratan danPerundang-undanganperairan;
• pelayanan penumpang dan barang antarkabupaten/kotaPeraturan dan/atau antarkecamatan dalam ditjen1 (satu) kabupaten/kota; dan
• kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.

(2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk

pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten/kota selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

• jaringan jalan kabupaten/kota; dan/atau
• jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b secara hierarki pelayanan angkutan sungai dan danau terdiri atas:

• pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau; dan/atau
• pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan penyeberangan:

1. antarprovinsi dan/atau antarnegara;
2. antarkabupaten/kota . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
2. dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dengan berpedoman pada:

• kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan/atau internasional;
• memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;
• memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
• mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
• berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
• volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
• jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau h. jaringan jalur keretaPerundang-undanganapi yang dihubungkan. Peraturan ditjenBagian Keempat Lokasi Pelabuhan

(1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu

sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

(2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

(3) Dalam penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• titik koordinat geografis lokasi pelabuhan;
• nama lokasi pelabuhan; dan
• letak wilayah administratif.

Pasal 18 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan

usulan dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:

• Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
• rencana tata ruang wilayah provinsi;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
• hasil studi kelayakan mengenai:

1. kelayakan teknis;
2. kelayakan ekonomi;
3. kelayakan lingkungan;
4. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;
5. keterpaduan intra-dan antarmoda;
6. adanya aksesibilitas terhadap hinterland;
7. keamanan dan keselamatan pelayaran; dan 8. pertahananPerundang-undangandan keamanan.

• rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota. Peraturan

(3) Berdasarkanditjen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan penelitian terhadap

persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan,

Menteri menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Rencana Induk Pelabuhan

(1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk

Pelabuhan.

(2) Rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:

• Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
• rencana tata ruang wilayah provinsi;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
• kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
• keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

(3) Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk

Pelabuhan meliputi:

• jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
• jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
• jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. PasalPerundang-undangan21

(1) Rencana IndukPeraturan Pelabuhan laut dan Rencana Induk

Pelabuhanditjen sungai dan danau meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.

(2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

• fasilitas pokok; dan
• fasilitas penunjang.

(3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

• fasilitas pokok; dan
• fasilitas penunjang.

(1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana

Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria

kebutuhan:

• fasilitas pokok; dan
• fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

• dermaga;
• gudang lini 1;
• lapangan penumpukan lini 1;
• terminal penumpang;
• terminal peti kemas;
• terminal ro-ro;
• fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
• fasilitas bunker;
• fasilitas pemadam kebakaran;
• fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan
• fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP).

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• kawasan perkantoran;
• fasilitas pos dan telekomunikasi; c. fasilitas pariwisataPerundang-undangandan perhotelan;
• instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; e. jaringan Peraturanjalan dan rel kereta api;
• jaringanditjenair limbah, drainase, dan sampah;
• areal pengembangan pelabuhan;
• tempat tunggu kendaraan bermotor;
• kawasan perdagangan;
• kawasan industri; dan
• fasilitas umum lainnya.

(1) Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana

Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria

kebutuhan:

• fasilitas pokok; dan
• fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

• alur-pelayaran;

• perairan tempat labuh;

• kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;

• perairan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• perairan tempat alih muat kapal;
• perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
• perairan untuk kegiatan karantina;
• perairan alur penghubung intrapelabuhan;
• perairan pandu; dan
• perairan untuk kapal pemerintah.

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
• perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
• perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
• perairan tempat kapal mati;
• perairan untuk keperluan darurat; dan
• perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan. PasalPerundang-undangan24

(1) Rencana peruntukanPeraturan wilayah daratan untuk Rencana

Induk Pelabuhanditjen sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

• fasilitas pokok; dan
• fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

• dermaga;
• lapangan penumpukan;
• terminal penumpang;
• fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
• fasilitas bunker;
• fasilitas pemadam kebakaran; dan
• fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3).

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• perkantoran;

• fasilitas pos dan telekomunikasi;

• fasilitas pariwisata;

• instalasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
• jaringan jalan dan rel kereta api;
• jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
• areal pengembangan pelabuhan;
• tempat tunggu kendaraan bermotor;
• kawasan perdagangan;
• kawasan industri; dan
• fasilitas umum lainnya.

(1) Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana

Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

• fasilitas pokok; dan
• fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi: a. alur-pelayaran;Perundang-undangan

• areal tempat labuh; c. areal untukPeraturankebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
• areal untukditjen kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan
• areal untuk kapal pemerintah.

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• areal untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
• areal untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
• areal untuk keperluan darurat.

(1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana

Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

• fasilitas pokok; dan
• fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

• terminal penumpang;
• penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang);
• jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way);
• perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
• fasilitas bunker;
• instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
• akses jalan dan/atau jalur kereta api;
• fasilitas pemadam kebakaran; dan
• tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan; b. tempat penampunganPerundang-undanganlimbah;
• fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;Peraturan
• areal pengembanganditjen pelabuhan; dan
• fasilitas umum lainnya.

(1) Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana

Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

• fasilitas pokok;
• fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

• alur-pelayaran;
• fasilitas sandar kapal;
• perairan tempat labuh; dan
• kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.

(3) Fasilitas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
• perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
• perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
• perairan untuk keperluan darurat; dan
• perairan untuk kapal pemerintah.

(1) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh:

• Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
• gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; atau
• bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.

(2) Menteri dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus Perundang-undangan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata Peraturan ruang wilayahditjen provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Gubernur dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penilaian Rencana Induk Pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

(1) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan terdiri atas:

• wilayah daratan;
• wilayah perairan.

(2) Wilayah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

(3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

(1) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan

perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja perairan.

(2) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

• alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan; b. keperluan keadaanPerundang-undangandarurat;
• penempatan kapal mati; d. percobaanPeraturanberlayar;
• kegiatanditjenpemanduan kapal;
• fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
• pengembangan pelabuhan jangka panjang.

(1) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan pelabuhan ditetapkan oleh:

• Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
• gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; atau
• bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.

(2) Menteri dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja

dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Gubernur . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Gubernur dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja

dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

• luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja;
• luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
• titik koordinat geografis sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Pasal 34 Perundang-undangan

(1) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah LingkunganPeraturan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentinganditjen pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh

penyelenggara pelabuhan.

(2) Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah

ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:

• memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
• memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan;
• melaksanakan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki;
• menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;
• menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
• menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
• menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur-pelayaran;
• menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan
• melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan. Perundang-undangan

(2) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah LingkunganPeraturan Kepentingan pelabuhan sebagaimana

dimaksudditjendalam Pasal 32 ayat (1), pada Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:

• menjaga keamanan dan ketertiban;
• menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
• menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
• memelihara kelestarian lingkungan; dan
• melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penilaian Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Paragraf 1 Umum

(1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:

• pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
• keselamatan dan keamanan pelayaran.

(2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) padaPerundang-undanganpelabuhan dapat dilakukan fungsi:

• kepabeanan; b. keimigrasian;Peraturan
• kekarantinaan;ditjen dan/atau
• kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

(1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.

(2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
• Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

(3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

Pasal 39 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.

(2) Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan

dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

(3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 (1) Untuk melaksanakanPerundang-undanganfungsi keselamatan dan keamanan

pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) dibentukPeraturan kelembagaan Syahbandar. ditjen

(2) Kelembagaan Syahbandar terdiri atas:

• Kepala Syahbandar;
• unsur kelaiklautan kapal;
• unsur kepelautan dan laik layar; dan
• unsur ketertiban dan patroli.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan

tata kerja kelembagaan Syahbandar diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 2 Otoritas Pelabuhan

(1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

(2) Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung

jawab:

• menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
• menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
• menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
• menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
• menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan; f. menyusun RencanaPerundang-undanganInduk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan KepentinganPeraturanpelabuhan;
• mengusulkanditjen tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• menjamin kelancaran arus barang.

(3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(4) Dalam kondisi tertentu pemeliharan penahan gelombang,

kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Pasal 43 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Otoritas Pelabuhan membiayai kegiatan operasional pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3 Unit Penyelenggara Pelabuhan

(1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada:

• Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan Perundang-undangan b. gubernur atau bupati/walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah. Peraturan ditjen (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
• menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
• menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
• menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
• menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
• menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
• menjamin kelancaran arus barang; dan
• menyediakan fasilitas pelabuhan.

(4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan

gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Pasal 45 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa

kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa

kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 4 Aparat Penyelenggara Pelabuhan

Aparat penyelenggara pelabuhan terdiri atas:

• aparat Otoritas Pelabuhan; dan b. aparat Unit PenyelenggaraPerundang-undanganPelabuhan. Peraturan Pasal 47 ditjen

(1) Aparat Otoritas Pelabuhan dan aparat Unit

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 merupakan Pegawai Negeri Sipil.

(2) Aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

(3) Kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

• manajemen kepelabuhanan di bidang:

1. perencanaan kepelabuhanan;
2. operasional pelabuhan; dan/atau
3. pemanduan.

• manajemen angkutan laut di bidang:

1. bongkar muat;
2. trayek kapal; dan/atau
3. operasional kapal.

• pengetahuan kontraktual/perjanjian.

(4) Kemampuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Kemampuan dan kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) wajib dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepelabuhanan.

Paragraf 5 Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Pelabuhan

(1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur, yaitu:

• unsur perencanaan dan pembangunan;
• unsur usaha kepelabuhanan; dan
• unsur operasi dan pengawasan.

(2) Otoritas Pelabuhan dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.Perundang-undangan

PeraturanPasal 49 ditjen

(1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur, yaitu:

• unsur perencanaan dan pembangunan;
• unsur usaha kepelabuhanan; dan
• unsur operasi dan pengawasan.

(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk untuk 1 (satu)

atau beberapa pelabuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 6 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 6 Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan

(1) Penyediaan lahan di daratan dan di perairan dalam

pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(2) huruf a dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan.

(2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai

oleh negara.

(3) Dalam hal di atas lahan yang diperlukan untuk

pelabuhan terdapat hak atas tanah, penyediaannya dilakukan dengan cara pengadaan tanah.

(4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan

Pasal 52 Peraturan

Penyediaan lahanditjen di perairan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan

operasional pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

(1) Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang yang

dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf a

dilakukan agar arus dan ketinggian gelombang tidak mengganggu kegiatan di pelabuhan.

(2) Penyediaan penahan gelombang dilakukan sesuai dengan

kondisi perairan.

(3) Pemeliharaan penahan gelombang dilakukan secara

berkala agar tetap berfungsi.

Pasal 54 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Penyediaan dan pemeliharaan kolam pelabuhan yang

dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf a

dilakukan untuk kelancaran operasional atau olah gerak kapal.

(2) Penyediaan kolam pelabuhan dilakukan melalui

pembangunan kolam pelabuhan.

(3) Pemeliharaan kolam pelabuhan dilakukan secara berkala

agar tetap berfungsi.

(1) Penyediaan dan pemeliharaan alur-pelayaran yang

dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan

Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan agarPeraturanperjalanan kapal keluar dari atau masuk

ke pelabuhanditjen berlangsung dengan lancar.

(2) Penyediaan alur-pelayaran di pelabuhan dilakukan

melalui pembangunan alur-pelayaran.

(3) Pemeliharaan alur-pelayaran di pelabuhan dilakukan

secara berkala agar tetap berfungsi.

(1) Selain menyediakan penahan gelombang, kolam

pelabuhan, dan alur-pelayaran, Otoritas Pelabuhan wajib menyediakan dan memelihara jaringan jalan di dalam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(2) huruf b.

(2) Penyediaan dan pemeliharaan jaringan jalan di dalam

pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) huruf c dan Pasal 44 ayat (3) huruf b diatur

dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

(1) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

bertanggung jawab menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dan Pasal 44 ayat (3) huruf c.

(2) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

dapat membentuk unit keamanan dan ketertiban di pelabuhan. PasalPerundang-undangan59 Untuk menjaminPeraturandan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan sebagaimanaditjen dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dan Pasal 44 ayat (3) huruf d, Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dan Pasal 44 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk setiap lokasi pelabuhan yang menjadi tanggung jawabnya.

(1) Pengusulan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (2) huruf g dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Menteri untuk setiap pelayanan jasa kepelabuhanan yang diselenggarakannya.

(2) Pengusulan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pengusulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h dan

Pasal 44 ayat (3) huruf f, Otoritas Pelabuhan dan Unit

Penyelenggara Pelabuhan diwajibkan:

• menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
• memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
• melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang; Perundang-undangan
• menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untukPeraturankelancaran arus barang; dan
• melakukanditjenkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.

(1) Penyediaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (3) huruf g pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(2) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan

dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.

(3) Dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan,

penerapannya didasarkan pada rencana desain konstruksi untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

(4) Fasilitas pelabuhan dirancang sesuai dengan kapasitas

kemampuan pelayanan sandar dan tambat di pelabuhan termasuk penggunaan jenis peralatan yang akan digunakan di pelabuhan.

Pasal 64 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (2), Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pelayanan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat, pelayaran-perintis, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

(1) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. Perundang-undangan

(2) Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan sebagaimanaPeraturandimaksud pada ayat (1) merupakan

pendapatanditjennegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

(1) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang:

• mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
• mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
• mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; dan
• menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

(2) Penetapan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa

kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi setiap tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pemeliharaan, standar, dan spesifikasi teknis penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, jaringan jalan, dan tata cara penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Paragraf 1 Umum

Pasal 68 Perundang-undangan

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas: a. penyediaan dan/atauPeraturan pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;ditjendan

• jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Paragraf 2 Penyediaan Pelayanan Jasa Kapal, Penumpang, dan Barang

(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang,

dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas:

• penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
• penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
• penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
• penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
• penyediaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
• penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
• penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
• penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
• penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Paragraf 3 Kegiatan Jasa Terkait Dengan Kepelabuhanan

Pasal 70 Perundang-undangan

(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan

kepelabuhananPeraturansebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi: ditjen

• penyediaan fasilitas penampungan limbah;
• penyediaan depo peti kemas;
• penyediaan pergudangan;
• jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
• instalasi air bersih dan listrik;
• pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
• penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
• penyediaan fasilitas gudang pendingin;
• perawatan dan perbaikan kapal;
• pengemasan dan pelabelan;
• fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
• angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
• tempat tunggu kendaraan bermotor;
• kegiatan industri tertentu;
• kegiatan perdagangan;
• kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
• jasa periklanan; dan/atau
• perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

(2) Kegiatan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Paragraf 4 Badan Usaha Pelabuhan

(1) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (2) dapat melakukan kegiatan pengusahaan

pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.

(2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan

usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:

• Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
• gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di Perundang-undangan pelabuhan pengumpan regional; dan
• bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di Peraturan pelabuhanditjen pengumpan lokal.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan setelah memenuhi persyaratan:

• memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
• berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
• memiliki akte pendirian perusahaan; dan
• memiliki keterangan domisili perusahaan.

Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari Otoritas Pelabuhan.

Pasal 73 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan wajib:

• menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
• memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
• menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
• ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
• memelihara kelestarian lingkungan;
• memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
• mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional. Perundang-undangan Paragraf 5 Konsesi atauPeraturanBentuk Lainnya ditjen

(1) Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk

kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk

perjanjian.

(2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan

keuntungan yang wajar.

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

• lingkup pengusahaan;
• masa konsesi pengusahaan;
• tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
• hak . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
• standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
• sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan;
• penyelesaian sengketa;
• pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;
• sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia;
• keadaan kahar; dan
• perubahan-perubahan.

(1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas

pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan. Perundang-undangan

(2) Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada Peraturan penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pengelolaannyaditjen diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan.

(3) Badan Usaha Pelabuhan yang telah ditetapkan melalui

mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya di

pelabuhan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani.

(1) Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa

terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) penyelenggara pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan/atau orang perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Kerjasama . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dalam bentuk:

• penyewaan lahan;
• penyewaan gudang; dan/atau
• penyewaan penumpukan.

(3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh Otoritas Pelabuhan merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan pencabutanPerundang-undangankonsesi serta kerjasama diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan ditjen

Bagian Kesatu Izin Pembangunan Pelabuhan

Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

(1) Pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara

pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

penyelenggara pelabuhan kepada:

• Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
• gubernur . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
• bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.

(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

(1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau oleh

penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

penyelenggara pelabuhan kepada bupati/walikota.

(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan. Perundang-undangan

Pasal 82 Peraturan

(1) Persyaratanditjen teknis kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) meliputi:

• studi kelayakan; dan
• desain teknis.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a paling sedikit memuat:

• kelayakan teknis; dan
• kelayakan ekonomis dan finansial.

(3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b paling sedikit memuat mengenai:

• kondisi tanah;
• konstruksi;
• kondisi hidrooceanografi;
• topografi; dan
• penempatan dan konstruksi Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

Pasal 83 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) harus disertai dokumen yang terdiri atas:

• Rencana Induk Pelabuhan;
• dokumen kelayakan;
• dokumen desain teknis; dan
• dokumen lingkungan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan

Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2), Menteri, gubernur, Peraturanatau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannyaditjen melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 belum terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan izin pembangunan pelabuhan.

Pasal 86 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

(1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh:

• Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
• Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

(2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan. Perundang-undangan (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Peraturan Pelabuhanditjensebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib:

• melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
• melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
• melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
• bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

(1) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang

dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembangunan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pembangunan fasilitas di sisi perairan yang dilakukan

berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh izin pembangunan dari Menteri.

Bagian Ketiga Pengembangan Pelabuhan

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

(1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan

dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

penyelenggara pelabuhan kepada: Perundang-undangan a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; Peraturan

• gubernurditjen untuk pelabuhan pengumpan regional; dan c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2)

diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 belum terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan izin pengembangan pelabuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengembangan pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri. Perundang-undangan

Bagian Keempat Peraturan Pengoperasianditjen Pelabuhan

(1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan

dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

penyelenggara pelabuhan kepada:

• Menteri untuk pelabuhan utama dan pengumpul;
• gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
• bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi persyaratan:

• pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4);
• keselamatan dan keamanan pelayaran;
• tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
• memiliki . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
• tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
• memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
• tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diberikan

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat

(3).

Pasal 96 (1) Berdasarkan permohonanPerundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikotaPeraturan sesuai dengan kewenangannya

melakukanditjenpenelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) belum terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.

Pasal 97 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan

frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.

(2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.

(3) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

• adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
• tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.

(1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan Pasal

(2) Izin sebagaimana 97 ayatPeraturan(2) dilakukandimaksudsetelahpada ayatmendapat(1) diajukanizin. oleh

penyelenggaraditjen pelabuhan kepada:

• Menteri untuk pelabuhan utama dan pengumpul;
• gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
• bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi persyaratan:

• kesiapan kondisi alur;
• kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
• kesiapan fasilitas pelabuhan;
• kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
• kesiapan keamanan dan ketertiban;
• kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
• kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
• kesiapan sarana transportasi darat; dan
• rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Pasal 99 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pelabuhan laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan/atau angkutan curah cair atau curah kering.

(1) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian

fasilitas pelabuhan untuk melayani peti kemas dan/atau angkutan curah atau curah kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan untuk melayani angkutan peti kemas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
• memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai; Perundang-undangan
• kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal generasi Peraturanpertama;
• tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti ditjen kemas yang terpasang dan yang bergerak (container crane);
• lapangan penumpukan (container yard) dan gudang container freight station sesuai kebutuhan;
• keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal; dan
• volume cargo yang memadai.

(3) Persyaratan untuk melayani angkutan curah cair

dan/atau curah kering sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• memiliki sistem dan prosedur pelayanan
• memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
• kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal;
• tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah;
• kedalaman perairan yang memadai; dan
• keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal;

Pasal 101 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat

(1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan

oleh penyelenggara pelabuhan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3).

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101 ayat (2), Menteri melakukan penelitian atas

persyaratan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) belumPerundang-undanganterpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk Peraturan melengkapi persyaratan. ditjen

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri setelah persyaratan dilengkapi.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri menetapkan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan.

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:

• bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;

• melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan

• menaati . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian izin pengoperasian, penetapan peningkatan pengoperasian pelabuhan, dan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Penetapan Lokasi, Pembangunan dan Pengoperasian Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan

(1) Suatu wilayah tertentu di daratan dapat ditetapkan

sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan berdasarkan permohonan.Perundang-undangan

(2) PermohonanPeraturanpenetapan wilayah tertentu di daratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ditjen penyelenggara pelabuhan utama yang akan menjadi pelabuhan induknya kepada Menteri.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105 ayat (2), Menteri dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan melakukan penelitian terhadap:

• ketersediaan jalur yang menghubungkan ke pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
• potensi wilayah di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan; dan
• kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Menteri menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

(3) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Menteri menetapkan wilayah tertentu di daratan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan.

(1) Pembangunan wilayah tertentu di daratan yang telah

ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(3) dapat dilakukan setelah mendapat izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

penyelenggara pelabuhan utama yang menjadi pelabuhan induknya kepada Menteri.

(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi persyaratan:

• memiliki izin penetapan wilayah tertentu di daratan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan dari Menteri; b. menguasai tanahPerundang-undangandengan luas tertentu sebagai Daerah Lingkungan Kerja; dan c. memiliki Peraturanprasarana dan sarana sehingga dapat berfungsiditjen sebagai pelabuhan yang berlokasi di daratan.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima permohonan secara lengkap.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Menteri setelah persyaratan dilengkapi.

(7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) telah terpenuhi, Menteri memberikan izin kepada penyelenggara pelabuhan utama yang menjadi pelabuhan induknya untuk melaksanakan pembangunan wilayah tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan.

Pasal 108 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 107 ayat (7) dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

penyelenggara pelabuhan utama yang menjadi pelabuhan induknya kepada Menteri.

(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi persyaratan:

• pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (7);
• keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
• tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
• memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
• tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat. Perundang-undangan (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan Peraturan permohonanditjen pengoperasian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima permohonan secara lengkap.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Menteri setelah persyaratan dilengkapi.

(7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) telah terpenuhi, Menteri menetapkan pengoperasian wilayah tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi, pemberian izin pembangunan dan pemberian izin operasi wilayah tertentu yang berfungsi sebagai pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kesatu Terminal Khusus

(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.

(2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
• wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan
• ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatanPerundang-undangandan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan Peraturan sesuai dengan kebutuhan. ditjen

Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

• pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
• berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Lokasi terminal khusus yang akan di bangun ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pengelolaan terminal khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan usaha sebagai pengelola.

Pasal 114 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pengelolaan terminal khusus dikenai jasa di bidang kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Terminal khusus wajib memiliki Daerah Lingkungan

Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu.

(2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan untuk:

• lapangan penumpukan;
• tempat kegiatan bongkar muat;
• alur-pelayaran dan perlintasan kapal;
• olah gerak kapal;
• keperluan darurat; dan
• tempat labuh kapal. Perundang-undangan PeraturanPasal 116 Pengelola terminalditjen khusus wajib menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, fasilitas tambat dan fasilitas pelabuhan lainnya serta fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pemerintahan di terminal khusus.

(1) Pembangunan terminal khusus dilakukan oleh pengelola

berdasarkan izin dari Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

berdasarkan permohonan yang harus dilengkapi dengan persyaratan:

• administrasi;
• teknis kepelabuhanan;
• keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
• kelestarian lingkungan.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi:

• akte pendirian perusahaan;

• izin usaha pokok dari instansi terkait;

• Nomor . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Nomor Pokok Wajib Pajak;
• bukti penguasaan tanah;
• bukti kemampuan finansial;
• proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
• rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat.

(4) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

• gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
• tata letak dermaga;
• perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
• hasil survei kondisi tanah;
• hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur- pelayaran dan kolam pelabuhan;
• batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminalPerundang-undangankhusus yang akan ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan KepentinganPeraturantertentu; dan
• kajian ditjenlingkungan.

(5) Persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

• alur-pelayaran;
• kolam pelabuhan;
• rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;
• rencana arus kunjungan kapal.

(6) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana

dimaksud ayat (2) huruf d berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 117 ayat (2), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan Terminal Khusus dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan kepada pengelola untuk melengkapi persyaratan.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri setelah persyaratan dilengkapi.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri menetapkan izin pembangunan terminal khusus.

Dalam melaksanakan pembangunan terminal khusus, pengelola wajib:

• melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b. bertanggung jawabPerundang-undanganterhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang bersangkutan;Peraturan
• melaksanakanditjen pekerjaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;
• melaporkan kegiatan pembangunan terminal khusus secara berkala kepada penyelenggara pelabuhan terdekat; dan
• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengoperasian terminal khusus dilakukan setelah

diperolehnya izin dari Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

berdasarkan permohonan dari pengelola setelah memenuhi persyaratan:

• pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1);

• keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;

• laporan pelaksanaan kajian lingkungan;

• memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan

• tersedianya . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi.

(1) Izin pengoperasian terminal khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111.

(2) Permohonan perpanjangan izin pengoperasian terminal

khusus diajukan oleh pengelola kepada Menteri dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Menteri dapat memberikan atau menolak permohonan

perpanjangan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 122 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pengelola yang telah mendapatkan izin pengoperasian wajib:

• bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan;
• melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin;
• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

(1) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum

tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Perundang-undangan

• terjadi bencana alam atau pe