Pasal 106

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105 ayat (2), Menteri dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan melakukan penelitian terhadap:

• ketersediaan jalur yang menghubungkan ke pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
• potensi wilayah di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan; dan
• kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Menteri menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

(3) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Menteri menetapkan wilayah tertentu di daratan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan.