Pasal 35

(1) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:

• memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
• memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan;
• melaksanakan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki;
• menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;
• menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
• menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
• menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur-pelayaran;
• menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan
• melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan. Perundang-undangan

(2) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah LingkunganPeraturan Kepentingan pelabuhan sebagaimana

dimaksudditjendalam Pasal 32 ayat (1), pada Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:

• menjaga keamanan dan ketertiban;
• menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
• menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
• memelihara kelestarian lingkungan; dan
• melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.