Pasal 42

(1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

(2) Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung

jawab:

• menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
• menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
• menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
• menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
• menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan; f. menyusun RencanaPerundang-undanganInduk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan KepentinganPeraturanpelabuhan;
• mengusulkanditjen tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• menjamin kelancaran arus barang.

(3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(4) Dalam kondisi tertentu pemeliharan penahan gelombang,

kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Pasal 43 . . .

www.djpp.depkumham.go.id