Pasal 117

(1) Pembangunan terminal khusus dilakukan oleh pengelola

berdasarkan izin dari Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

berdasarkan permohonan yang harus dilengkapi dengan persyaratan:

• administrasi;
• teknis kepelabuhanan;
• keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
• kelestarian lingkungan.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi:

• akte pendirian perusahaan;

• izin usaha pokok dari instansi terkait;

• Nomor . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Nomor Pokok Wajib Pajak;
• bukti penguasaan tanah;
• bukti kemampuan finansial;
• proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
• rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat.

(4) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

• gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
• tata letak dermaga;
• perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
• hasil survei kondisi tanah;
• hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur- pelayaran dan kolam pelabuhan;
• batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminalPerundang-undangankhusus yang akan ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan KepentinganPeraturantertentu; dan
• kajian ditjenlingkungan.

(5) Persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

• alur-pelayaran;
• kolam pelabuhan;
• rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;
• rencana arus kunjungan kapal.

(6) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana

dimaksud ayat (2) huruf d berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.