Pasal 69

(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang,

dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas:

• penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
• penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
• penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
• penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
• penyediaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
• penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
• penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
• penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
• penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Paragraf 3 Kegiatan Jasa Terkait Dengan Kepelabuhanan

Pasal 70 Perundang-undangan

(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan

kepelabuhananPeraturansebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi: ditjen

• penyediaan fasilitas penampungan limbah;
• penyediaan depo peti kemas;
• penyediaan pergudangan;
• jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
• instalasi air bersih dan listrik;
• pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
• penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
• penyediaan fasilitas gudang pendingin;
• perawatan dan perbaikan kapal;
• pengemasan dan pelabelan;
• fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
• angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
• tempat tunggu kendaraan bermotor;
• kegiatan industri tertentu;
• kegiatan perdagangan;
• kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
• jasa periklanan; dan/atau
• perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

(2) Kegiatan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Paragraf 4 Badan Usaha Pelabuhan