Pasal 71

(1) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (2) dapat melakukan kegiatan pengusahaan

pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.

(2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan

usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:

• Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
• gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di Perundang-undangan pelabuhan pengumpan regional; dan
• bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di Peraturan pelabuhanditjen pengumpan lokal.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan setelah memenuhi persyaratan:

• memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
• berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
• memiliki akte pendirian perusahaan; dan
• memiliki keterangan domisili perusahaan.