Peraturan Badan Nomor 1-pojk-05-2017 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin

pasal.id

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

2. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

4. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

5. Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

6. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

7. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

8. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

9. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

10. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

11. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

12. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

13. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

15. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

16. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.

17. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

18. Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank.

19. Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjamin yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat atau UUS.

20. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

21. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

22. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Setiap Orang yang: a. memiliki secara langsung saham atau modal Lembaga Penjamin sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki secara langsung saham atau modal Lembaga Penjamin kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Lembaga Penjamin, baik secara langsung maupun tidak langsung.

23. Modal Disetor: a. bagi Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; b. bagi Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib; atau c. bagi Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah penyertaan modal negara.

24. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan

hukum perusahaan umum atau koperasi. 25. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi. 26. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 27. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi. 28. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Lembaga Penjamin atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Lembaga Penjamin baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Lembaga Penjamin yang meleburkan diri dan status badan hukum Lembaga Penjamin yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Lembaga Penjamin atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Lembaga Penjamin lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Lembaga Penjamin yang menerima

penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 30. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Lembaga Penjamin yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Lembaga Penjamin tersebut. 31. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih, atau sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum atau lebih. 32. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di INDONESIA. 33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

pasal.id

Badan hukum Lembaga Penjamin berbentuk: a. perusahaan umum; b. perseroan terbatas; atau c. koperasi.

pasal.id

Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dapat dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai badan usaha milik negara.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b hanya dapat dimiliki oleh: a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA; b. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing; c. pemerintah pusat; dan/atau d. pemerintah daerah. (2) Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Modal Disetor. (3) Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetor dalam bentuk uang yang ditempatkan di rekening bank dalam negeri atas nama Lembaga Penjamin. (4) Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus merupakan lembaga jasa keuangan di negara asalnya.

pasal.id

Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c hanya dapat dimiliki oleh anggota koperasi sesuai dengan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perkoperasian.

pasal.id

Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang melakukan kegiatan penjaminan tidak dapat bertindak sebagai Penerima Jaminan dan/atau Terjamin.

pasal.id

(1) Modal Disetor pada Lembaga Penjamin ditetapkan sesuai dengan lingkup wilayah operasional. (2) Jumlah Modal Disetor Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah ditetapkan paling sedikit: a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup wilayah nasional; b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup wilayah provinsi; atau c. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), untuk lingkup wilayah kabupaten atau kota. (3) Jumlah Modal Disetor Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah untuk seluruh lingkup wilayah operasional ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di INDONESIA. (5) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA.

pasal.id

(1) Lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin terdiri atas wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin harus dituangkan secara jelas dalam anggaran dasar Lembaga Penjamin.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin dilarang membuka Kantor Cabang di luar lingkup wilayah operasional. (2) Lembaga Penjamin lingkup wilayah provinsi atau kabupaten/kota dilarang melaksanakan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Syariah langsung terhadap Terjamin di luar wilayah operasionalnya. (3) Lembaga Penjamin lingkup wilayah provinsi atau kabupaten/kota dilarang melaksanakan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Syariah tidak langsung terhadap Terjamin di luar wilayah operasionalnya, kecuali memenuhi ketentuan: a. Lembaga Penjamin bekerja sama dengan Lembaga Penjamin lain di luar lingkup wilayah operasionalnya melalui mekanisme Penjaminan atau Penjaminan Syariah bersama; atau b. Terjamin merupakan debitur Penerima Jaminan yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama dengan Lembaga Penjamin.

pasal.id

(1) Dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum INDONESIA, jumlah penyertaan modal pada Lembaga Penjamin ditetapkan paling banyak sebesar: a. ekuitas badan hukum yang bersangkutan apabila tidak terdapat penyertaan lain; atau b. ekuitas badan hukum yang bersangkutan dikurangi jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila terdapat penyertaan lain. (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. penjumlahan dari Modal Disetor, cadangan, dan laba ditahan jika badan hukum pemilik berbentuk perseroan terbatas dan perusahaan umum; atau b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha jika badan hukum pemilik berbentuk koperasi.

pasal.id

(1) Setiap Orang hanya dapat menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan Penjaminan, 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Syariah, 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Ulang, dan/atau 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila PSP adalah pemerintah dan/atau pemerintah daerah. BAN IV IZIN USAHA

pasal.id

(1) Setiap Orang yang melakukan usaha Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan

Ulang Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

pasal.id

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen: a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:

1. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. permodalan;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS, dan perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; b. susunan organisasi yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;

c. data pemegang saham atau anggota selain PSP:

1. dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah: a) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm; b) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; c) daftar riwayat hidup; d) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); e) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir; f) surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:

1. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;

2. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;

3. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

4. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;

5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

7. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

2. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah: a) fotokopi akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir; c) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung; d) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);

dan e) data direksi badan hukum tersebut meliputi:

1. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
2. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
3. daftar riwayat hidup;
4. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan 5) surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa: (a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; (b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; (c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; (d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; (e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan (f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; 3. dalam hal pemegang saham adalah negara Republik INDONESIA, dilampiri dengan fotokopi PERATURAN PEMERINTAH mengenai penyertaan modal negara

untuk pendirian Lembaga Penjamin; dan 4. dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Lembaga Penjamin; d. sistem dan prosedur kerja usaha Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, atau Penjaminan Ulang Syariah berupa:

1. prosedur operasi standar (standard operating procedure);

2. contoh perjanjian kerja sama; dan

3. contoh Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang akan digunakan oleh Lembaga Penjamin; e. bukti mempekerjakan tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah berupa:

4. bukti pengangkatan tenaga ahli; dan

5. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahli; f. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjamin yang bersangkutan pada:

6. salah satu bank umum atau bank umum syariah di INDONESIA bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang; atau

7. salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha; g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

8. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

9. rencana kegiatan usaha Lembaga Penjamin dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

10. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak Lembaga Penjamin melakukan kegiatan operasional; h. bukti kesiapan infrastruktur paling sedikit berupa:

11. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;

12. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan

13. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); i. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan j. dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi:

14. fotokopi akta RUPS yang menyatakan pengangkatan DPS, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan

Penjaminan Ulang Syariah; 2. laporan posisi keuangan awal/pembukaan Lembaga Penjamin; 3. rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk paling singkat 3 (tiga) tahun mendatang; 4. fotokopi pedoman tata kelola yang baik bagi Lembaga Penjamin; 5. fotokopi perjanjian kerjasama antara pihak asing dan pihak INDONESIA, bagi Lembaga Penjamin yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing atau warga negara asing yang dibuat dalam bahasa INDONESIA dan paling sedikit memuat: a) komposisi permodalan, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan b) kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahliannya; dan 6. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha. (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Lembaga Penjamin. (4) Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Lembaga Penjamin dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; b. pemeriksaan setoran modal; c. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g; d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Lembaga Penjamin; dan e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Lembaga Penjamin untuk memastikan kesiapan operasional Lembaga Penjamin. (4) Direksi Lembaga Penjamin harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal Direksi Lembaga Penjamin telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, pemohon dianggap

membatalkan permohonan izin usaha. (7) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian izin usaha. (8) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan: a. fotokopi perjanjian kerjasama (jika ada); b. Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang telah dilakukan; dan c. fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

pasal.id

(1) Nama Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 harus dicantumkan

secara jelas dalam anggaran dasar yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata: a. Penjaminan atau jaminan, bagi Perusahaan Penjaminan; b. Penjaminan Ulang atau jaminan ulang, bagi Perusahaan Penjaminan Ulang; c. Penjaminan atau jaminan serta kata syariah, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah; atau d. Penjaminan Ulang atau jaminan ulang serta kata syariah, bagi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. (2) Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

pasal.id

(1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah dengan membentuk UUS. (2) Perusahaan Penjaminan yang membentuk UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan: a. memuat maksud dan tujuan Perusahaan Penjaminan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah dalam anggaran dasarnya; dan b. mempunyai pembukuan terpisah dari Perusahaan Penjaminan.

pasal.id

(1) UUS wajib mempunyai modal kerja sebesar: a. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah nasional; b. Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah provinsi; atau c. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah kabupaten/kota. (2) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA dalam bentuk deposito berjangka dan telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran serta masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin UUS.

pasal.id

(1) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Penjaminan harus mengajukan permohonan izin UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Pengajuan permohonan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan: a. perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:

1. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan Penjaminan yaitu melakukan kegiatan usaha Penjaminan Syariah; dan
2. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; b. fotokopi bukti setoran modal kerja minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses perizinan UUS; c. surat keputusan Direksi Perusahaan Penjaminan yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya; d. risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS; e. data pimpinan UUS, meliputi:
3. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
4. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
5. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
6. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
7. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah; dan
8. surat pernyataan yang menyatakan: a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Penjaminan yang sama, kecuali pimpinan UUS adalah Direksi; f. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan;

g. susunan organisasi yang menggambarkan kedudukan UUS dan struktur UUS yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan jumlah dan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; h. rencana kerja UUS yang akan dibuka untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. target Penjaminan Syariah dan langkah- langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
3. sistem dan prosedur kerja; dan
4. proyeksi arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. (4) Permohonan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Perusahaan Penjaminan. (5) Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Perusahaan Penjaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dokumen; b. pemeriksaan setoran modal kerja UUS; c. analisis kelayakan atas rencana kerja UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h; d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS; dan e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. (3) Direksi Perusahaan Penjaminan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Direksi Perusahaan Penjaminan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Penjaminan dianggap membatalkan permohonan izin UUS. (6) Dalam hal permohonan izin UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian izin UUS kepada Perusahaan Penjaminan bersangkutan. (7) Penolakan atas permohonan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

pasal.id

(1) UUS wajib melakukan kegiatan usaha Penjaminan Syariah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak

tanggal izin UUS ditetapkan. (2) UUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha Penjaminan Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha UUS. (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh Direksi Perusahaan Penjaminan dengan menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilampiri dokumen: a. fotokopi perjanjian kerja sama Penjaminan Syariah yang telah dilakukan (jika ada); dan b. fotokopi Sertifikat Kafalah yang telah dilakukan.

pasal.id

(1) UUS wajib dipimpin oleh seorang pimpinan UUS. (2) Pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan: a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; b. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Penjaminan yang sama, kecuali pimpinan UUS adalah Direksi; dan c. mempunyai keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

pasal.id

(1) Perusahaan Penjaminan wajib melaporkan perubahan pimpinan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan pimpinan UUS. (2) Pelaporan perubahan pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi

Perusahaan Penjaminan dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e.

pasal.id

(1) UUS dapat membuka Kantor Cabang UUS di wilayah negara

sesuai lingkup wilayah operasionalnya. (2) Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. MEMUTUSKAN dan menandatangani Sertifikat Kafalah; dan b. MENETAPKAN untuk membayar atau menolak klaim. (3) Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) UUS yang membuka Kantor Cabang UUS harus memenuhi persyaratan: a. tidak melanggar ketentuan tingkat kesehatan keuangan syariah; b. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan c. memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau telah mengikuti pelatihan mengenai keuangan syariah.

pasal.id

(1) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Direksi Perusahaan Penjaminan harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen: a. data pimpinan Kantor Cabang UUS, meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
2. daftar riwayat hidup; b. data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah, disertai bukti pengalaman dan/atau pelatihan yang telah diikuti; c. data alamat lengkap Kantor Cabang UUS disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan d. rencana kerja Kantor Cabang UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
3. target Penjaminan Syariah dan langkah- langkah untuk mewujudkan target dimaksud disertai asumsi pendukungnya;
4. sistem dan prosedur kerja;
5. struktur organisasi; dan
6. jumlah dan susunan personalia.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memproses permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);

b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. (3) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Penjaminan dianggap membatalkan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS. (4) Dalam hal permohonan izin pembukaan pembentukan Kantor Cabang UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian izin pembukaan pembentukan Kantor Cabang UUS kepada Perusahaan Penjaminan bersangkutan. (5) Penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.

pasal.id

(1) UUS yang akan menutup Kantor Cabang UUS wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Terjamin dan/atau Penerima Jaminan mengenai: a. rencana penutupan Kantor Cabang UUS; dan b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban. (2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan dan memperhatikan kepentingan Terjamin dan/atau Penerima Jaminan.

pasal.id

(1) UUS wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor

Cabang UUS. (2) Pelaporan penutupan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Penjaminan dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilampiri: a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a; dan b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin dan/atau Penerima Jaminan. (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin pembukaan Kantor Cabang UUS.

pasal.id

Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin pembukaan Kantor Cabang UUS apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus, Kantor Cabang UUS dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.

pasal.id

(1) Perusahaan Penjaminan dapat menghentikan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan izin UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penghentian kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah yang dijalankan oleh UUS wajib memenuhi ketentuan: a. tidak merugikan kepentingan Terjamin dan Penerima Jaminan; b. memberitahukan kepada Penerima Jaminan; c. mengalihkan portofolio Penjaminan Syariah ke Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS lainnya;

dan d. menyelesaikan kewajiban yang dimiliki. (3) Prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

pasal.id

(1) Permohonan pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Permohonan pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin UUS; b. alasan penutupan; dan c. bukti pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Dalam memproses permohonan pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan b. analisis pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. (4) Pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

pasal.id

(1) Perusahaan Penjaminan wajib memisahkan UUS menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dengan ketentuan: a. apabila nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total nilai aset Perusahaan Penjaminan induknya berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau b. paling lama 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. (2) Pemisahan UUS menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dikarenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib selesai dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak terpenuhinya kondisi dimaksud. (3) Dalam hal selama proses pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aset UUS menurun dan tidak lagi mencapai paling rendah 50% (lima puluh per seratus) dari total nilai aset Perusahaan Penjaminan induknya, kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Penjaminan untuk melakukan pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

(1) Perusahaan Penjaminan Syariah hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) dikecualikan dari ketentuan Modal Disetor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pada saat pendiriannya. (2) Modal Disetor Perusahaan Penjaminan Syariah hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan paling sedikit: a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), untuk Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup wilayah nasional; b. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), untuk Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup wilayah provinsi; atau c. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup wilayah kabupaten/kota. (3) Pemenuhan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA, atau dalam bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi keuangan syariah. (4) Perusahaan Penjaminan Syariah hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) wajib meningkatkan Modal Disetor menjadi paling sedikit sebesar ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah hasil pemisahan ditetapkan.

pasal.id

Pelaksanaan pemisahan UUS wajib dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan. (2) Lembaga Penjamin wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi: a. pemasaran; b. teknik Penjaminan atau Penjaminan Syariah; c. penyelesaian administrasi klaim; d. keuangan termasuk pengelolaan investasi; e. manajemen risiko; f. audit internal; g. administrasi dan akuntansi; h. kepatuhan; i. pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan j. pengembangan informasi/database Terjamin. (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi. (4) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik. (5) Lembaga Penjamin wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

pasal.id

(1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin wajib mempekerjakan tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah. (2) Tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keahlian di bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah dengan kualifikasi ahli dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 1 (satu) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi Lembaga Penjamin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli. (2) Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilampiri: a. fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah; b. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan d. surat keterangan dari asosiasi Lembaga Penjamin bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja untuk setiap tahun. (2) Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin dapat melakukan perubahan lingkup wilayah operasional. (2) Perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan lingkup wilayah operasional; atau b. penurunan lingkup wilayah operasional. (3) Perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi ketentuan Modal Disetor lingkup wilayah yang dituju; dan b. telah mendapatkan persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari PSP. (4) Lembaga Penjamin yang melakukan penurunan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang melakukan pengurangan Modal Disetor. (5) Untuk melakukan perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: a. rencana perubahan anggaran dasar; b. bukti persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari PSP; dan c. rencana kerja yang paling sedikit memuat:

1. rencana kegiatan usaha Lembaga Penjamin dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
2. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan yang dimulai sejak Lembaga Penjamin melakukan

kegiatan operasional dengan lingkup wilayah operasional yang baru. (6) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten/kota, Lembaga Penjamin dapat MENETAPKAN pilihan untuk: a. melakukan peningkatan lingkup wilayah operasional; atau b. memilih salah satu wilayah provinsi atau kabupaten/kota hasil pemekaran sebagai lingkup wilayah operasionalnya. (7) Lembaga Penjamin wajib MENETAPKAN pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya pemekaran wilayah. (8) Ketentuan mengenai perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), mutatis mutandis berlaku terhadap peningkatan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a. (9) Lembaga Penjamin yang MENETAPKAN untuk memilih salah satu wilayah provinsi atau kabupaten/kota hasil pemekaran sebagai lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan: a. bukti persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari PSP; dan b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari pemekaran wilayah.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dinyatakan secara lengkap.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5); b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf c; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. (3) Dalam hal permohonan perubahan lingkup wilayah operasional yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau dokumen yang harus dilengkapi kepada Lembaga Penjamin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima. (4) Dalam hal permohonan perubahan lingkup wilayah operasional disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional kepada Lembaga Penjamin. (5) Penolakan atas permohonan perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak

persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang. (2) Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum koperasi dan/atau perusahaan umum yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berlakunya perubahan anggaran dasar. (3) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) meliputi perubahan: a. nama Lembaga Penjamin; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Lembaga Penjamin; c. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Lembaga Penjamin; d. pengurangan Modal Disetor bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; e. penambahan Modal Disetor bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan/atau f. status Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya.

pasal.id

(1) Pelaporan perubahan nama Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen berupa fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Lembaga Penjamin dan: a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum

perseroan terbatas; b. fotokopi akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi; atau c. PERATURAN PEMERINTAH yang mendasari perubahan nama bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum. (2) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilampiri dokumen berupa perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan atau persetujuan dari instansi berwenang. (3) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen berupa fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas alamat baru dari Lembaga Penjamin dan: a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. fotokopi akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi; atau c. PERATURAN PEMERINTAH yang mendasari perubahan tempat kedudukan bagi Lembaga Penjamin yang

berbentuk badan hukum perusahaan umum. (4) Pengurangan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan Modal Disetor minimum dan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum. (5) Pelaporan pengurangan Modal Disetor bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilampiri dokumen berupa perubahan anggaran dasar serta bukti persetujuan dari instansi berwenang. (6) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e yang dilakukan oleh pemegang saham badan hukum asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk uang yang ditempatkan di rekening bank dalam negeri atas nama Lembaga Penjamin. (7) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e hanya dapat dilakukan dalam bentuk: a. setoran tunai; b. konversi saldo laba; c. konversi pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi; d. dividen saham; dan/atau e. tanah dan bangunan. (8) Penambahan Modal Disetor dalam bentuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham yang merupakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (9) Pelaporan penambahan Modal Disetor Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e,

harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen: a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; b. bukti penambahan Modal Disetor, yaitu:

1. fotokopi bukti setoran pelunasan Modal Disetor dari pemegang saham dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor atas nama Lembaga Penjamin pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di INDONESIA dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai;
2. laporan keuangan Lembaga Penjamin yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk konversi saldo laba, konversi pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi, dan/atau dividen saham; dan
3. laporan penilai independen atas nilai tanah dan bangunan, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk tanah dan bangunan; c. surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai; d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam

hal pemegang saham berupa badan usaha, lembaga atau badan hukum koperasi; dan e. rencana bisnis (business plan) dan langkah-langkah Lembaga Penjamin dalam penggunaan penambahan Modal Disetor. (10) Pelaporan perubahan status Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f, harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang melakukan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak: a. tanggal pencatatan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham dalam daftar perseroan; b. disetujui rapat anggota; atau c. tanggal pengangkatan anggota DPS. (2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa

Keuangan dengan menggunakan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen: a. fotokopi akta risalah RUPS bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. fotokopi akta risalah rapat anggota bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi; dan c. bukti pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum. (3) Pelaporan perubahan pemegang saham Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen: a. fotokopi akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham; b. data pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dalam hal terdapat pemegang saham baru; dan c. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Lembaga Penjamin tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan, dalam hal terjadi jual beli saham. (4) Dalam hal Lembaga Penjamin memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban pelaporan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila:

a. terdapat perubahan pemegang saham dari saham yang diperoleh bukan dari perdagangan bursa efek; dan/atau b. terdapat perubahan PSP.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang melakukan perubahan bentuk badan hukum wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diperolehnya surat persetujuan perubahan bentuk badan hukum dari instansi berwenang. (2) Pelaporan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan dilampiri dokumen: a. risalah RUPS atau PERATURAN PEMERINTAH mengenai perubahan bentuk badan hukum Lembaga Penjamin; b. bukti perubahan bentuk badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; c. berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama bentuk badan hukum Lembaga Penjamin yang baru.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang melakukan perubahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan. (2) Perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan lingkup wilayah operasionalnya. (3) Pelaporan perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Lembaga Penjamin dengan menggunakan format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilampiri: a. data alamat lengkap kantor pusat dan/atau kantor cabang; dan b. bukti penguasaan gedung kantor.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin dapat melakukan: a. Penggabungan; atau b. Peleburan. (2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum yang sama.

(3) Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan Lembaga Penjamin yang juga berdasarkan Prinsip Syariah.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan; b. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan; c. rencana daftar kepemilikan dari Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan; d. data pemegang saham atau anggota selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dari Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan; e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; f. laporan keuangan proforma dari Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan; g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dari Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan;

h. susunan organisasi dari Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dari Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan; i. rancangan akta pendirian dari Lembaga Penjamin hasil Peleburan; dan j. dokumen sebagaimana Pasal 13 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf h, huruf i dan huruf j dari Lembaga Penjamin hasil Peleburan. (3) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan. (4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);

b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan; c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan; dan d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. (3) Direksi Lembaga Penjamin harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Direksi Lembaga Penjamin telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Lembaga Penjamin dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan. (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Direksi Lembaga Penjamin. (7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan: a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan; b. fotokopi akta Penggabungan; dan c. dokumen yang menyatakan bahwa Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang. (3) Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin yang menerima

Penggabungan dapat mengajukan permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya. (4) Permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan: a. izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri; dan b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang. (5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4); b. mencabut izin usaha, izin UUS, dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) kepada Lembaga Penjamin yang merupakan hasil Penggabungan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

(6) Pemberian persetujuan atau penolakan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) Lembaga Penjamin yang merupakan hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterima secara lengkap. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk MENETAPKAN izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

pasal.id

Lembaga Penjamin hasil Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan:

a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Peleburan; b. fotokopi akta Peleburan; c. fotokopi akta risalah RUPS mengenai pendirian perusahaan hasil Peleburan; dan d. dokumen yang menyatakan bahwa Lembaga Penjamin yang melakukan Peleburan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang. (3) Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Penjamin hasil Peleburan dapat mengajukan permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang meleburkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya. (4) Permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan: a. izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) terdahulu yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang meleburkan diri; dan b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang. (5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4); b. mencabut izin usaha, izin pembentukan UUS, dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada)

Lembaga Penjamin yang meleburkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; c. memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepada Lembaga Penjamin yang merupakan hasil Peleburan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan d. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) Lembaga Penjamin yang merupakan hasil Peleburan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. (6) Pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha, izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterima secara lengkap. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk MENETAPKAN izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang Lembaga Penjamin yang merupakan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

pasal.id

Lembaga Penjamin hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan, persetujuan, atau pemberitahuan dengan menggunakan format 26 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

pasal.id

(1) Pengambilalihan Lembaga Penjamin wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan rencana Pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan format 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Pengambilalihan; b. rancangan akta Pengambilalihan; c. rancangan akta pemindahan hak atas saham, dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham; d. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Lembaga Penjamin tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; e. data pemegang saham atau anggota selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c setelah Pengambilalihan; dan f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin. (3) Permohonan persetujuan rencana Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan

dan kepatutan bagi calon PSP Lembaga Penjamin. (4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 2); b. analisis kelayakan atas rencana Pengambilalihan; c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP; dan d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. (3) Direksi Lembaga Penjamin harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Direksi Lembaga Penjamin telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Lembaga Penjamin dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana Pengambilalihan. (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan persetujuan rencana Pengambilalihan kepada Direksi Lembaga Penjamin. (7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan persetujuan rencana Pengambilalihan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pengambilalihan tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana Pengambilalihan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan kepada instansi yang berwenang. (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

dilampiri dengan: a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pengambilalihan; b. fotokopi akta Pengambilalihan; dan c. bukti pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin dapat melakukan Pemisahan, dengan cara: a. Pemisahan murni; atau b. Pemisahan tidak murni. (2) Terhadap Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan: a. seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan; dan b. Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum. (3) Terhadap Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan: a. sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih badan hukum lain yang menerima peralihan; dan b. Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin dapat melakukan Pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, dengan cara mendirikan badan hukum baru.

(2) Salah satu badan hukum baru hasil Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan Lembaga Penjamin. (3) Portofolio penjaminan yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan kepada badan hukum baru hasil Pemisahan murni yang merupakan Lembaga Penjamin.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Pemisahan murni kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan murni kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen: a. rancangan akta Pemisahan; b. rancangan akta pendirian Lembaga Penjamin baru dan/atau badan hukum baru yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas; c. rancangan penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin dan Penerima Jaminan bagi Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni; d. rencana daftar kepemilikan dari Lembaga Penjamin baru dan/atau badan hukum baru yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas; e. data pemegang saham atau anggota selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dari Lembaga Penjamin baru hasil Pemisahan murni; f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan

murni; g. laporan keuangan proforma dari Lembaga Penjamin hasil Pemisahan murni; h. rencana kerja yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha dari badan hukum baru yang merupakan Lembaga Penjamin, yang paling sedikit memuat:

1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. rencana kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
3. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Lembaga Penjamin melakukan kegiatan operasional; dan i. susunan organisasi dari Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dari Lembaga Penjamin baru hasil Pemisahan murni. (3) Permohonan persetujuan rencana Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Lembaga Penjamin hasil Pemisahan murni. (4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2); b. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan murni; c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Lembaga Penjamin hasil Pemisahan murni; dan d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. (3) Direksi Lembaga Penjamin harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Direksi Lembaga Penjamin telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Lembaga Penjamin dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana Pemisahan murni.

(6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana Pemisahan murni kepada Lembaga Penjamin. (7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Pemisahan murni dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin hasil Pemisahan murni wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan: a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan murni; b. fotokopi akta Pemisahan murni;

c. dokumen yang menyatakan bahwa Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang; d. fotokopi akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; e. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjamin yang bersangkutan, dalam hal terdapat pemegang saham baru atau anggota baru (jika ada); f. laporan posisi keuangan awal/pembukaan dari badan hukum baru hasil Pemisahan murni; dan g. bukti kesiapan operasional dari badan hukum baru hasil Pemisahan murni yang merupakan Lembaga Penjamin paling sedikit berupa:

1. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;
2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP). (3) Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin hasil Pemisahan murni dapat mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya. (4) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

dilampiri dengan: a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni; dan b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang. (5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4); b. mencabut izin usaha dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni (jika ada) yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dan izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) kepada badan hukum baru yang merupakan Lembaga Penjamin hasil Pemisahan murni yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. (6) Pemberian persetujuan izin usaha dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterima secara lengkap. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk MENETAPKAN izin usaha dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, penolakan harus dilakukan secara tertulis

dengan disertai alasannya.

pasal.id

Lembaga Penjamin hasil Pemisahan murni wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan murni kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan format 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

pasal.id

Lembaga Penjamin dapat melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, dengan cara: a. mendirikan Lembaga Penjamin baru; b. mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Lembaga Penjamin; c. mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin kepada Lembaga Penjamin lain; atau d. mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Lembaga Penjamin.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Pemisahan tidak murni kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan tidak murni kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan

format 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen: a. bagi Pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan Lembaga Penjamin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi:

1. rancangan akta Pemisahan;
2. rancangan akta pendirian Lembaga Penjamin baru;
3. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin, Penerima Jaminan, dan pihak terkait lainnya;
4. rencana daftar kepemilikan dari Lembaga Penjamin baru;
5. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni;
6. laporan keuangan proforma dari Lembaga Penjamin baru;
7. rencana kerja yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha Lembaga Penjamin baru, yang paling sedikit memuat: a) studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi; b) rencana kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan c) proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Lembaga Penjamin baru melakukan kegiatan operasional;
8. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3

(tiga) tahun dari Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan terhitung sejak Pemisahan selesai dilakukan; dan 9. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c, bagi Lembaga Penjamin baru hasil Pemisahan tidak murni; b. bagi Pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:

1. rancangan akta Pemisahan;
2. rancangan akta pendirian badan hukum baru;
3. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni; dan
4. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan terhitung sejak Pemisahan selesai dilakukan; c. bagi Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin kepada Lembaga Penjamin lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:
5. rancangan akta Pemisahan;
6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni;
7. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin, Penerima Jaminan, dan pihak terkait lainnya;
8. rencana daftar kepemilikan dari Lembaga Penjamin lain;
9. dokumen Lembaga Penjamin yang akan menerima pengalihan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas, meliputi:

a) fotokopi izin usaha sebagai Lembaga Penjamin; b) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan c) laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulan terakhir sebelum menerima pengalihan aset, liabilitas, dan ekuitas; 6. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan terhitung sejak Pemisahan selesai dilakukan; d. bagi Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi:

1. rancangan akta Pemisahan;
2. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni; dan
3. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan terhitung sejak Pemisahan selesai dilakukan. (3) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Lembaga Penjamin baru.

(4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; b. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan tidak murni; c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Lembaga Penjamin baru; dan d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. (3) Direksi Lembaga Penjamin harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Direksi Lembaga Penjamin telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Lembaga Penjamin dianggap membatalkan permohonan persetujuan Pemisahan tidak murni. (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan persetujuan rencana Pemisahan tidak murni kepada Direksi Lembaga Penjamin. (7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Pemisahan tidak murni dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 34 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan: a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni; b. fotokopi akta Pemisahan tidak murni; c. fotokopi akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris; d. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjamin yang bersangkutan, dalam hal terdapat pemegang saham atau anggota baru (jika ada); e. laporan keuangan pembukaan dari badan hukum baru hasil Pemisahan tidak murni; dan f. bukti kesiapan operasional dari badan hukum baru hasil Pemisahan tidak murni yang merupakan Lembaga Penjamin paling sedikit berupa:

1. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;
2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP). (3) Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin yang menerima Pemisahan tidak murni dapat mengajukan permohonan penetapan izin pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS (jika ada) yang sebelumnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni menjadi Kantor Cabang atas nama Lembaga Penjamin hasil Pemisahan tidak murni kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Permohonan penetapan izin pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 35 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan: a. izin pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS (jika ada) terdahulu yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni; dan b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS (jika ada). (5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan penetapan izin pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4); b. mencabut izin pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni (jika ada) yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; c. mencabut izin UUS, untuk Pemisahan tidak murni yang dilakukan terhadap UUS; d. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada Lembaga Penjamin baru hasil Pemisahan tidak murni yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan

e. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan izin pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS (jika ada) kepada Lembaga Penjamin yang menerima Pemisahan tidak murni yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. (6) Pemberian persetujuan izin usaha dan/atau penetapan izin pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterima secara lengkap. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk MENETAPKAN izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

pasal.id

Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan tidak murni kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan format 36 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

pasal.id

(1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pengambilalihan Lembaga Penjamin tidak mengurangi hak Penerima Jaminan dan kewajiban Terjamin.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin dapat membuka Kantor Cabang di wilayah negara

sesuai dengan lingkup wilayah operasionalnya. (2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menandatangani Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah; dan b. MENETAPKAN untuk membayar atau menolak klaim. (3) Untuk dapat membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan harus dilampiri dengan: a. bukti penguasaan gedung kantor; b. struktur organisasi dan nama calon kepala Kantor Cabang serta jumlah karyawan; dan c. rencana bisnis yang memuat rencana pembukaan Kantor Cabang Lembaga Penjamin.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4); b. analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4); dan c. verifikasi langsung ke Kantor Cabang yang akan dibuka, apabila diperlukan. (3) Direksi Lembaga Penjamin harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Direksi Lembaga Penjamin telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Lembaga Penjamin dianggap membatalkan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang. (6) Dalam hal permohonan izin pembukaan Kantor Cabang disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian izin pembukaan Kantor Cabang kepada Lembaga Penjamin. (7) Penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

pasal.id

Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin pembukaan Kantor Cabang apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus Kantor Cabang dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang akan menutup Kantor Cabang wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang terikat dalam Penjaminan atau Penjaminan Syariah mengenai: a. rencana penutupan Kantor Cabang; dan b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban. (2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memperhatikan kepentingan pihak yang terikat dalam Penjaminan atau Penjaminan Syariah. (3) Lembaga Penjamin wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang. (4) Pelaporan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan oleh Direksi Lembaga Penjamin dengan menggunakan format 38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilampiri: a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan c. bukti penyelesaian hak dan kewajiban debitur.

(5) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin pembukaan Kantor Cabang terhitung sejak tanggal penutupan.

pasal.id

(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan melakukan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan melakukan konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan format 39 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen: a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; b. rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:

1. nama, salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha Penjaminan Syariah atau Penjaminan Ulang Syariah; dan

2. wewenang dan tanggung jawab DPS; c. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; d. daftar Kantor Cabang yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahan Penjaminan Ulang; e. susunan organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; f. rencana kerja terkait kegiatan Penjaminan Syariah atau Penjaminan Ulang Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang paling sedikit memuat:

3. prosedur operasi standar (standard operating procedure);

4. contoh perjanjian kerja sama; dan

5. contoh Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang akan digunakan oleh Lembaga Penjamin; g. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin, Penerima Jaminan, dan pihak terkait lainnya; h. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi; i. rencana kegiatan usaha Penjaminan Syariah atau Penjaminan Ulang Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; j. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah melakukan kegiatan operasional; dan k. bukti mempekerjakan tenaga ahli di bidang Penjaminan Syariah. (4) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan

dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP Lembaga Penjamin. (5) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3); b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan konversi; c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan PSP; dan d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. (3) Direksi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Direksi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang telah menyampaikan

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konversi. (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan persetujuan rencana pelaksanaan konversi kepada Direksi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang. (7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

pasal.id

(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan konversi tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

pasal.id

(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang

menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 40 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan: a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; b. fotokopi akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; c. fotokopi perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:

1. nama, salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha Penjaminan Syariah atau Penjaminan Ulang Syariah; dan
2. wewenang dan tanggung jawab DPS; dan d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil konversi. (3) Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan konversi dapat mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang dikonversi kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya.

(4) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 41 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan: a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang dikonversi; dan b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang. (5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (jika ada), Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4); b. memberikan persetujuan atau penolakan perubahan izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan c. memberikan persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang (jika ada). (6) Pemberian persetujuan izin usaha dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dalam konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima secara lengkap. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk MENETAPKAN izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

pasal.id

Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil konversi wajib melaporkan pelaksanaan konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan format 42 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

pasal.id

Konversi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah tidak mengurangi hak Penerima Jaminan dan kewajiban Terjamin.

pasal.id

(1) Pencabutan izin usaha Lembaga Penjamin atau izin UUS dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pencabutan izin usaha Lembaga Penjamin atau izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha; c. tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin; d. bubar sebagai akibat melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; e. belum melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); atau f. belum melakukan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin UUS ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada Terjamin dan/atau Penerima Jaminan. (4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Terjamin dan/atau Penerima Jaminan.

pasal.id

Lembaga Penjamin bubar karena: a. keputusan RUPS; b. jangka waktu berdirinya Lembaga Penjamin yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; c. putusan pengadilan; atau d. keputusan pemerintah.

pasal.id

(1) Dalam hal Lembaga Penjamin bubar karena keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, likuidator atau kuasa rapat anggota harus melaporkan hasil RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah RUPS dilaksanakan. (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari

libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan format 43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan harus dilampiri dengan: a. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran; dan b. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Lembaga Penjamin. (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Lembaga Penjamin.

pasal.id

(1) Dalam hal Lembaga Penjamin bubar karena jangka waktu berdirinya Lembaga Penjamin yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, likuidator atau penyelesai harus melaporkan pengakhiran Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah jangka waktu berdirinya Lembaga Penjamin yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan format 43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan harus dilampiri dengan: a. dokumen yang menjadi dasar pengakhiran Lembaga Penjamin; dan

b. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Lembaga Penjamin. (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Lembaga Penjamin.

pasal.id

(1) Dalam hal Lembaga Penjamin bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c atau huruf d, likuidator atau penyelesai harus melaporkan pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak keputusan pemerintah diterima. (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan format 43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan harus dilampiri dengan asli

keputusan mengenai pemberian izin usaha Lembaga Penjamin serta: a. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau b. keputusan pemerintah. (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Lembaga Penjamin.

pasal.id

(1) Dalam hal Lembaga Penjamin dipailitkan atau dilikuidasi, cadangan klaim dan cadangan umum harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban

kepada Penerima Jaminan. (2) Dalam hal terdapat kelebihan cadangan klaim dan cadangan umum setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan cadangan klaim dan cadangan umum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang akan menghentikan kegiatan usahanya sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut: a. alasan penghentian kegiatan usaha; b. uraian mengenai kondisi Lembaga Penjamin, termasuk data mengenai jumlah Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang masih berlaku, jumlah Terjamin dan/atau Penerima Jaminan, dan jumlah kewajiban Lembaga Penjamin kepada Terjamin dan/atau Penerima Jaminan; c. rencana penyelesaian kewajiban Lembaga Penjamin kepada seluruh kreditor; dan d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Lembaga Penjamin menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Lembaga Penjamin telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 44 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilampiri dengan dokumen

sebagai berikut: a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Lembaga Penjamin; b. keputusan RUPS mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Lembaga Penjamin; c. laporan keuangan terakhir Lembaga Pejamin; d. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; dan e. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2). (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha diterima. (3) Direksi Lembaga Penjamin harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Direksi Lembaga Penjamin telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, pemohon dianggap membatalkan permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha. (6) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan penghentian kegiatan usaha kepada Lembaga Penjamin. (7) Penolakan atas permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. (8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin wajib untuk: a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Lembaga Penjamin; b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Lembaga Penjamin dalam surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; c. menyelesaikan seluruh kewajiban Lembaga Penjamin dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan d. menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Lembaga Penjamin.

pasal.id

Setelah seluruh kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (8) huruf c diselesaikan, Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dengan menggunakan format 45 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang paling sedikit memuat: a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Lembaga Penjamin; b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (8) huruf b; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Lembaga Penjamin; d. neraca akhir Lembaga Penjamin yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan e. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Lembaga Penjamin telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Lembaga Penjamin. (3) Lembaga Penjamin yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya.

pasal.id

Sejak tanggal pencabutan izin usaha Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), apabila di kemudian hari muncul kewajiban Lembaga Penjamin yang belum diselesaikan, pemegang saham bertanggung jawab atas kewajiban dimaksud.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota asosiasi Lembaga Penjamin. (2) Lembaga Penjamin yang baru mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan menjadi anggota asosiasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan izin usaha. (3) Asosiasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), asosiasi Lembaga Penjamin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dilampiri dengan: a. akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; dan b. struktur kepengurusan.

pasal.id

(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa lembaga penunjang penjaminan. (2) Lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; b. agen penjamin; dan c. broker.

(3) Lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan. (4) Lembaga Penjamin wajib menggunakan lembaga penunjang penjaminan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

pasal.id

(1) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan b. bersifat independen. (2) Untuk dapat terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a harus menyampaikan permohonan pendaftaran dengan melampirkan dokumen: a. akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian masing-masing besarnya kepemilikan pemegang saham; c. daftar susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; d. susunan organisasi dan sumber daya manusia; e. sistem teknologi informasi yang digunakan; dan f. kebijakan dan prosedur operasional.

pasal.id

(1) Agen penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Lembaga Penjamin untuk memasarkan usaha penjaminan.

(2) Agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penjaminan; b. terdaftar sebagai anggota asosiasi Lembaga Penjamin; dan c. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (3) Untuk dapat terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan harus menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen: a. sertifikat keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penjaminan; b. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; c. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan d. surat keterangan dari asosiasi Lembaga Penjamin bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi. (4) Agen penjamin yang berbentuk badan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. terdaftar sebagai anggota asosiasi Lembaga Penjamin; dan c. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (5) Untuk dapat terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, agen penjamin yang berbentuk badan hukum harus menyampaikan permohonan pendaftaran dengan melampirkan dokumen: a. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian masing-masing besarnya kepemilikan pemegang saham; c. struktur kepengurusan; d. susunan organisasi dan sumber daya manusia; e. sistem teknologi informasi yang digunakan; dan

f. kebijakan dan prosedur operasional.

pasal.id

(1) Broker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. broker penjaminan; dan b. broker penjaminan ulang. (2) Broker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas. (3) Broker harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kepialangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang penjaminan. (4) Broker harus terdaftar sebagai anggota asosiasi Lembaga Penjamin. (5) Untuk dapat terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, broker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan pendaftaran dengan melampirkan dokumen: a. akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian masing-masing besarnya kepemilikan pemegang saham; c. struktur kepengurusan; d. susunan organisasi dan sumber daya manusia; e. sistem teknologi informasi yang digunakan; dan f. kebijakan dan prosedur operasional.

pasal.id

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bukti tanda terdaftar, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 98 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, pemohon dianggap membatalkan permohonan pendaftaran. (3) Dalam hal permohonan pendaftaran disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 77 ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 92 ayat (3), dan/atau Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan. (2) Bagi Lembaga Penjamin yang mempunyai UUS dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan. (3) Lembaga Penjamin wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan/atau ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan/atau Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran. (2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Lembaga Penjamin untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas; b. penambahan modal disetor; c. pengalihan sebagian atau seluruh aset; d. pembatasan pembagian laba; e. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan; f. pembatasan pembukaan kantor cabang baru; g. Penggabungan badan usaha; dan/atau h. hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana pelaksanaan Penggabungan usaha. (6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. (7) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Lembaga Penjamin wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut. (8) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Lembaga Penjamin dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap. (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Lembaga Penjamin dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (10) Lembaga Penjamin wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

pasal.id

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2), Lembaga Penjamin dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis;

b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS; atau c. pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; c. pembatalan persetujuan; dan/atau d. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. (3) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya. (4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. (6) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS. (7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan. (8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. (9) Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melakukan kegiatan usaha. (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS. (11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS. (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan/atau izin UUS yang bersangkutan. (13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 73 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), Pasal 81, Pasal 90 ayat (8), Pasal 91, Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4), dan/atau Pasal 101 ayat (1), ayat (7), dan ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin usaha. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; c. pembatalan persetujuan tertentu; dan/atau d. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. (3) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya. (4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. (6) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. (7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. (9) Selama masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga Penjamin: a. dilarang melakukan Penjaminan atau Penjaminan Ulang baru; dan b. tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk kewajiban Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Penjaminan dan/atau perjanjian kerja sama. (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. (11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan

dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha. (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Lembaga Penjamin yang bersangkutan. (13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

pasal.id

(1) Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan/atau Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha UUS; atau c. pencabutan izin UUS. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; c. pembatalan persetujuan; dan/atau d. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. (3) Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan,

tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya. (4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing- masing paling lama 2 (dua) bulan. (5) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. (6) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir serta Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS. (7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (8) Selama masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS: a. dilarang melakukan Penjaminan Syariah; dan b. tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk kewajiban Penjaminan Syariah yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kafalah dan/atau perjanjian kerja sama. (9) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

(10) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS dimaksud. (11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin UUS. (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perusahaan Penjaminan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin UUS dimaksud. (13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

pasal.id

Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau izin UUS.

pasal.id

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelayanan secara elektronik (e-licensing), permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (9), dan ayat (10), Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 52, Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 65, Pasal 67 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (4), Pasal 76 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 81, Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91, Pasal 94 ayat (4), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 98 ayat (5) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan secara elektronik (e-licensing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.

pasal.id

(1) Lembaga Sertifikasi Profesi harus tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk dapat tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dengan: a. bukti sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi dari instansi lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. fotokopi akta.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan izin usaha sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan wajib menyesuaikan dengan ketentuan kepemilikan asing pada lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan diundangkan. (2) Badan hukum asing yang telah menjadi pemegang saham Lembaga Penjamin pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

pasal.id

(1) Izin usaha Lembaga Penjamin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Dalam hal terdapat permohonan izin usaha yang belum mendapatkan persetujuan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, terhadap permohonan dimaksud berlaku ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Profesi belum terbentuk, persyaratan mengenai bukti mempekerjakan tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dipenuhi dengan keterangan mengenai pegawai yang memiliki pengalaman di bidang penjaminan atau analisis kredit paling singkat 2 (dua) tahun.

pasal.id

(1) Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai sertifikasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (2) Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan untuk memiliki tenaga ahli Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

pasal.id

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Lembaga Penjamin berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Penjaminan, dinyatakan tetap sah dan berlaku. (2) Lembaga Penjamin yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

pasal.id

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Lembaga Penjamin tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

pasal.id

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Penjaminan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd. MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY