Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

2. Rencana … www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.

4. Pulau Sulawesi adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara menurut UNDANG-UNDANG pembentukannya.

5. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

6. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

7. Koridor ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.

8. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

9. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Alur Laut Kepulauan INDONESIA adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.

11. Pusat … www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

15. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

16. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

17. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

18. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

19. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

20. Bandar … www.djpp.kemenkumham.go.id

21. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

22. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

23. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

24. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

25. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Sulawesi.

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian … www.djpp.kemenkumham.go.id

Lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi: a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi; b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Sulawesi; c. rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Sulawesi; d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Pulau Sulawesi; e. arahan pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi; f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi; g. koordinasi dan pengawasan; dan h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Sulawesi.

(1) Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Sulawesi. (2) Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi berfungsi sebagai pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Sulawesi; b. perwujudan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Sulawesi; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Sulawesi; d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Sulawesi; dan e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sulawesi.

Penataan Ruang Pulau Sulawesi bertujuan untuk mewujudkan: a. pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut; b. lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi; c. pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi; d. pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi; e. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE); f. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

f. kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup; g. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah; h. kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan i. kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global; b. pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan potensi lestari; dan c. pelestarian kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. (2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan. (3) Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan potensi lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan budi daya perikanan yang berdaya saing; dan b. mengembangkan sentra-sentra perikanan tangkap dan budidaya yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. (4) Strategi untuk pelestarian kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati laut di wilayah segitiga terumbu karang (coral triangle); b. mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang; c. mengkonservasi kawasan yang merupakan jalur migrasi bagi biota laut yang dilindungi; d. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan; dan e. mengendalikan penangkapan ikan sesuai dengan daya dukung kawasan konservasi melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; b. pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung; dan c. pemertahanan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung di kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan; b. mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung; dan c. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi dan jagung. (3) Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. membangun waduk dan jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung; dan b. mencegah … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mencegah pendangkalan danau dan waduk untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku. (4) Strategi untuk pemertahanan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. MENETAPKAN dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. membatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan c. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; dan b. pengembangan sentra-sentra perkebunan kakao dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. (2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan kakao yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perkebunan kakao; dan c. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao. (3) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Strategi untuk pengembangan sentra-sentra perkebunan kakao dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan sentra-sentra produksi perkebunan kakao pada kawasan peruntukan perkebunan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati di kawasan sekitarnya.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; dan b. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi dan produksi pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi dari kawasan peruntukan pertambangan ke pasar nasional dan internasional. (3) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan b. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. (2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan nasional; dan b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan kawasan-kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. (3) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan b. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang terdegradasi.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi: a. pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup; dan b. pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan INDONESIA. (2) Strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia; b. mengembangkan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara berbasis sumber daya alam yang produktif dengan memperhatikan kelestarian segitiga terumbu karang; dan c. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara. (3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan; b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke pulau-pulau kecil terluar di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan; c. membangun bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis di Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Miangas, dan Pulau Marampit; d. menyediakan … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. menyediakan kebutuhan air baku di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan; e. mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL), dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan; dan f. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi: a. pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah; dan b. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil. (2) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengembangkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Sulawesi; b. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat meliputi jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan, dan bandar udara; c. mengembangkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul di sepanjang jalur Alur Laut Kepulauan INDONESIA II dan Alur Laut Kepulauan INDONESIA III yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia untuk mendukung pelayaran internasional; d. memantapkan fungsi bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan e. mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan lindung. (3) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan b. mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau- pulau kecil.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi: a. pengendalian … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang rawan bencana; dan b. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan pada kawasan rawan bencana. (2) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. MENETAPKAN zona-zona rawan bencana di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir, sesuai karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana; dan b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya bencana. (3) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana; b. membangun sarana pemantauan bencana; dan c. MENETAPKAN standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi: a. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; b. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan c. pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi. (2) Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. MENETAPKAN kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS); c. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada kawasan berfungsi lindung; dan d. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau. (3) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. menata kembali permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung; b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi; dan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan kelerengan terjal. (4) Strategi untuk pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. MENETAPKAN koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam; b. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi; c. membatasi pengembangan kawasan permukiman pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi; dan d. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Sulawesi, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Sulawesi merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Sulawesi yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang. (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Sulawesi.

BAB … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. sistem perkotaan nasional; b. sistem jaringan transportasi nasional; c. sistem jaringan energi nasional; d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan e. sistem jaringan sumber daya air. (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. kawasan lindung nasional; dan b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi: a. mengendalikan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luas lahan pertanian; b. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (urban sprawl); c. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; d. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung, serta sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; e. mengembangkan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi dan jagung serta perkebunan kakao; f. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; g. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; h. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara; i. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan j. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan nasional. (2) Pengendalian … Comment [R1]: Masukan pkw promosi mjd pkn www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata), PKN Kendari, PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tomohon, PKW Tondano, PKW Poso, PKW Buol, PKW Kolonedale, PKW Toli-toli, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Palopo, PKW Watampone, PKW Bulukumba, PKW Barru, PKW Pare-pare, dan PKW Majene. (3) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (urban sprawl) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Palu, PKN Kendari, PKW Donggala, PKW Pare-pare, dan PKW Mamuju. (4) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang berorientasi ekspor di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, dan PKN Kendari; dan b. pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di PKN Gorontalo, PKN Palu, PKN Kendari, PKW Tilamuta, PKW Poso, PKW Luwuk, PKW Buol, PKW Toli-toli, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Watampone, PKW Bulukumba, PKW Barru, PKW Pare-pare, PKW Majene, dan PKW Raha. (5) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung, serta sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pusat … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan padi di PKW Kotamobagu dan PKW Pare-pare; b. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan jagung yang berorientasi ekspor di PKN Gorontalo; c. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan jagung di PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tilamuta, dan PKW Jeneponto; d. pusat pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang berorientasi ekspor di PKW Mamuju; dan e. pusat industri pengolahan hasil perkebunan dan industri jasa hasil perkebunan kakao di PKN Palu, PKW Kotamobagu, PKW Poso, PKW Buol, PKW Kolonedale, PKW Palopo, PKW Majene, PKW Pasangkayu, PKW Unaaha, dan PKW Lasolo. (6) Pengembangan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi dan jagung serta perkebunan kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi di PKW Kotamobagu dan PKW Pare-pare; b. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan jagung di PKN Gorontalo; dan c. pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao di PKW Mamuju. (7) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. pusat industri pengolahan hasil pertambangan nikel di PKN Kendari, PKW Kolonedale, PKW Lasolo, dan PKW Kolaka; dan b. pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Luwuk, dan PKW Mamuju. (8) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Tondano, PKW Bulukumba, PKW Palopo, PKW Mamuju, dan PKW Bau-bau; b. pusat pariwisata bahari di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Kendari, PKW Tilamuta, PKW Luwuk, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Majene, PKW Lasolo, dan PKW Bau-Bau; dan c. pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado- Bitung, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, dan PKN Kendari. (9) Pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna. (10) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi: a. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tilamuta, PKW Poso, PKW Luwuk, PKW Toli-toli, PKW Donggala, PKW Palopo, PKW Mamuju, PKW Majene, dan PKW Pasangkayu; b. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKW Tondano, PKW Tomohon, PKW Kotamobagu, PKSN Melonguane, dan PKSN Tahuna; c. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di kawasan perkotaan PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado- Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Kuandang, PKW Tondano, PKW Toli-toli, PKW Luwuk, PKW Donggala, PKW Jeneponto, PKW Majene, PKW Bulukumba, PKW Mamuju, PKSN Melonguane, dan PKSN Tahuna; dan d. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Kawasan Perkotaan Manado Bitung, PKW Palopo, PKW Pangkajene, dan PKW Bau-bau. (11) Peningkatan fungsi kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan pada peningkatan fungsi PKW Mamuju menjadi PKN Mamuju. (12) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; dan c. sistem jaringan transportasi udara. (2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. jaringan jalan nasional; b. jaringan jalur kereta api nasional; dan c. jaringan transportasi danau dan penyeberangan. (3) Strategi … Comment [R2]: Peningkatan fungsi www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. tatanan kepelabuhan; dan b. alur pelayaran. (4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi: a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sulawesi; b. meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk mendukung kegiatan ekonomi; c. mengembangkan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara; d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian; e. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. mengembangkan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan f. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan bebas hambatan serta mengendalikan pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa koleksi dan distribusi. (2) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan:

1. Mapanget-Kairagi-Manado-Tomohon-Kawangkoan-Worocitan- Poigar-Kaiya-Maelang-Biontong-Atinggola-Kuandang;
2. Mamuju-Tameroddo-Majene-Polewali-Pinrang-Pare-pare- Barru-Pakae-Pangkajene-Maros-Makassar-Sungguminasa; dan
3. Pantoloan-Palu. b. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
4. Malingkaputo-Tolango-Bulontio-Tolinggula-Umu-Paleleh-Bodi- Buol-Lakuan-Laulalang-Lingadan-Toli-toli-Silondou-Malala- Ogotua-Ogoamas-Siboang-Sabang-Tambu-Tompe-Pantoloan; dan
5. Palu-Donggala-Surumana-Pasang Kayu-Baras-Karossa-Topoyo- Barakang-Kaluku-Mamuju. c. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi yang menghubungkan Gorontalo-Limboto-Isimu-Paguyaman -Tabulo-Marisa-Lemito-Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo- Kasimbar-Ampibabo-Toboli-Parigi-Tolai-Sausu-Tumora-Tambarana- Poso; d. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi yang menghubungkan:

1. Bitung-Girian-Kema-Rumbia-Buyat-Molobog-Onggunoi- Pinolosian-Molibagu-Mamalia-Taludaa-Gorontalo;

2. Poso-Talogu-Malei-Uekuli-Marowo-Ampana-Balingara-Bunta- Pagimana-Biak-Luwuk; dan

3. Kolonodale-Tompira-Wosu-Bungku-Bahodopi-Lamonae- Landawe-Kota Maju-Asera-Andowia-Belalo/Lasolo-Taipa- Pohara. e. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi yang menghubungkan Tarumpakae-Pareman-Palopo- Masamba-Wotu-Tarengge-Malili-Tolala-Lelewawo-Batu Putih-Lapai- Lasusua-Wolo-Kolaka-Unaaha-Pohara-Kendari; f. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi yang menghubungkan Sungguminasa-Takalar- Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Tanete-Tondong-Sinjai-Bajo-Arasoe- Watampone-Pompanua-Ulugalung-Sengkang-Impa Impa - Tarumpakae; g. jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi yang menghubungkan:

4. Bitung-Kauditan-Airmadidi-Kariagi;

5. Malingkaputo-Isimu;

6. Toboli-Kebon Kopi-Nupabomba-Tawaeli;

7. Tagolu-Tentena-Taripa-Pape-Tidantana-Kayulangi-Tarengge;

8. Pare-pare … www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Pare-pare-Bangkae-Pangkajene Sidrap-Kalalo-Anabanua- Tarumpakae; dan

10. Maros-Ujung Lamuru-Watampone. h. jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi yang menghubungkan:

11. Bitung-Likupang-Wori-Manado;

12. Tumpaan-Manado;

13. Airmadidi-Tondano-Tomohon;

14. Worocitan-Poopo-Sinisir-Kotamobagu-Doloduo-Malibagu;

15. Tolango-Paguyaman;

16. Taripa-Tomata-Tompira;

17. Kaluku-Salubatu;

18. Simpang Kampung Baru-Pomalaa-Wolulu-Boepinang-Bambaea- Simpang Kasipute-Tinanggea-Torobulu-Ambesia-Lainea- Awunio-Lapuko-Tobimeta-Wuawua;

19. Palopo-Makale-Enrekang-Rappang-Bangkae; dan

20. Bulukumba-Tanaberu-Bira; i. jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi yang menghubungkan:

21. Pinogaluman-Dulodua;

22. Tolinggula-Marisa;

23. Sabubatu-Mamasa-Makale; dan

24. Basi-Mepanga; (3) Peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk mendukung kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Palu-Donggala- Pasangkayu-Mamuju menjadi jaringan jalan arteri primer; dan b. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Baturube- Luwuk menjadi jaringan jalan kolektor primer, sebagai bagian dari jalan lintas timur. (4) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pengembangan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi; b. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Gorontalo dengan Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin; c. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Palu dengan Pelabuhan Pantoloan dan Bandar Udara Mutiara; d. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Donggala dengan Pelabuhan Donggala; e. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Toli-toli dengan Pelabuhan Toli-toli; f. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Luwuk dengan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung); g. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Mamuju dengan Bandar Udara Tampa Padang dan Pelabuhan Belang-belang; h. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kendari dengan Bandar Udara Wolter Monginsidi; i. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Sultan Hassanuddin; dan j. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Pare-pare dengan Pelabuhan Pare-pare. (5) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jaringan jalan nasional yang terpadu dengan:

a. Jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat; b. jaringan penyeberangan sabuk utara, lintas penyeberangan sabuk tengah, lintas penyeberangan sabuk selatan, dan lintas penyeberangan penghubung sabuk; c. Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Belang-belang, Pelabuhan Toli-toli, dan Pelabuhan Pare-pare; dan d. Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung). (6) Pengembangan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Karakelang yang menghubungkan Melonguane-Beo-Esang dan Melonguane-Bandar Udara Melonguane; b. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Sangir Besar yang menghubungkan Tamako-Tahuna-Naha-Enemawira-Tahuna; c. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Buton yang menghubungkan Labuan-Tadanga-Bau-bau-Pelabuhan Wajo-Losalimu; d. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Selayar yang menghubungkan Potari-Benteng-Ampatama; dan e. jaringan jalan strategis nasional di Pulau Muna yang menghubungkan Tampo-Raha. (7) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa koleksi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:

1. Manado-Bitung;
2. Manado-Tomohon;
3. Maros-Mandai-Makassar;
4. Makassar-Sungguminasa;
5. Sungguminasa-Takalar;
6. Limboto-Gorontalo;
7. Tomohon-Amurang;
8. Pangkajene-Maros;
9. Makassar-Mandai;
10. Isimu-Gorontalo;
11. Pantoloan-Palu;
12. Amurang-Kaiya;
13. Atingola-Isimu;
14. Isimu-Marisa;
15. Marisa-Molosipat;
16. Molosipat-Kasimbar;
17. Kasimbar-Tobali;
18. Tobali-Poso;
19. Poso-Tindantana;
20. Tindantana-Palopo;
21. Palopo-Pare-pare;
22. Pare-pare-Pangkajene;
23. Kairagi-Mapanget;
24. Toboli-Pantoloan; dan
25. Maros-Watampone. b. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. jaringan jalan bebas hambatan dalam kota yang meliputi jaringan jalan bebas hambatan dalam kota Ujung Pandang I dan Makassar Seksi IV. (8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi: a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan; b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah; dan c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien. (2) Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara yang menghubungkan Bitung-Gorontalo-Tilamuta-Marisa-Kasimbar- Tobali-Palu; b. Jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Palu-Donggala-Pasangkayu-Mamuju-Majene- Pare-pare-Barru-Pangkajene-Maros-Makassar-Sungguminasa- Takalar-Bulukumba-Watampone-Pare-pare; dan c. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang menghubungkan Palu-Poso-Malili-Kolaka-Unaaha-Kendari dan Malili-Masamba-Palopo-Belopa-Pare-pare. (3) Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang terpadu dengan: a. Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi; b. pelabuhan penyeberangan yang melayani jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan lintas penghubung sabuk; c. Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang-belang; dan d. Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Mutiara, dan Bandar Udara Tampa Padang. (4) Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung; dan b. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata. (5) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi: a. mengembangkan jaringan transportasi danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya; dan b. mengembangkan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi, antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi, dan antarnegara. (2) Pengembangan jaringan transportasi danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan transportasi danau di Danau Tempe (Kabupaten Wajo), Danau Limboto (Kabupaten Gorontalo), Danau Tondano (Kabupaten Minahasa Selatan), Danau Poso (Kabupaten Poso), dan Danau Matano (Kabupaten Luwu Timur). (3) Pengembangan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi, antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi, dan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi:

a. Lintas … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah yang menghubungkan:

1. Bira-Pamatata di Pulau Selayar;

2. Wara di Pulau Muna-Bau-bau di Pulau Buton;

3. Bitung-Pulau Lembeh.

4. Bitung-Melonguane di Pulau Karakelang;

5. Melonguane di Pulau Karakelang-Pulau Miangas;

6. Bitung-Pananaro di Pulau Sangihe;

7. Pananarodi Pulau Sangihe-Pulau Marore; dan

8. Tondoyono-Baturube sebagai bagian dari Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi. b. Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sulawesi yang menghubungkan:

9. Gorontalo-Pagimana, Kolaka-Bau-bau-Kendari-Luwuk- Gorontalo-Bitung/Manado-Siau-Tahuna-Melonguane, yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

10. Lasusua-Siwa;

11. Bau-bau-Bulukumba;

12. Bau-bau-Bira;

13. Tondasi-Bulukumba;

14. Pagimana-Poso-Parigi-Moutong-Marisa-Tilamuta-Gorontalo- Molibagu-Bitung;

15. Bajoe-Kolaka; dan

16. Gorontalo-Wakai-Ampana. c. lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi yang menghubungkan:

17. Bitung-Ternate di Kepulauan Maluku dan Tarakan di Pulau Kalimantan-Toli-toli, yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara;

18. Batulicin … www.djpp.kemenkumham.go.id

19. Batulicin di Pulau Kalimantan-Barru, Kendari-Luwuk-Sanana di Kepulauan Maluku, yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk tengah;

20. Mamuju-Balikpapan di Pulau Kalimantan;

21. Selayar-Reo di Kepulauan Nusa Tenggara;

22. Takalar-Bima di Kepulauan Nusa Tenggara-Gresik di Pulau Jawa;

23. Barru-Lamongan di Pulau Jawa;

24. Bau-bau-Buru di Kepulauan Maluku;

25. Melonguane-Morotai di Kepulauan Maluku;

26. Taipa-Balikpapan di Pulau Kalimantan;

27. Bira-Patumbukan-Jampea-Labuan Bajo di Kepulauan Nusa Tenggara;

28. Banggai-Pulau Taliabu di Kepulauan Maluku; dan

29. Toli-toli-Kariangau di Pulau Kalimantan; d. Lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan:

30. Tahuna-Davao di Filipina;

31. Melonguane-Davao di Filipina; dan

32. Tahuna-Glan di Filipina. (4) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi danau dan penyeberangan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi: a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya; b. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya; c. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan INDONESIA; dan d. memanfaatkan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan, baik ke kawasan sub- regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di: a. Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow), Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya; b. Pelabuhan Pantoloan sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Palu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya; c. Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Makassar, Maros, Sungguminasa (Mamminasata) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Laut Selat Makassar, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Laut Singkarang-Taka Bonerate dan Sekitarnya; d. Pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Pelabuhan Gorontalo sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Gorontalo sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Gorontalo, Kawasan Andalan Marisa, dan Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya; e. Pelabuhan Donggala sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Donggala sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya; f. Pelabuhan Toli-toli sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Toli-toli sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya; g. Pelabuhan Pare-pare sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Pare-pare sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Makassar; dan h. Pelabuhan Belang-belang sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Mamuju sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya. (3) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelabuhan yang terpadu dengan: a. Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi; b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat; c. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung dan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan d. jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan penghubung sabuk yang ada di Pulau Sulawesi. (4) Pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Toli-toli, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang-belang. (5) Pemanfaatan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno- Hatta (Makassar), Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Toli-toli, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang- belang. (6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi: a. mengoptimalkan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagai alur pelayaran internasional; b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan; c. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan d. memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (2) Pengoptimalan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengoptimalan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Alur Laut Kepulauan INDONESIA II yang melintasi Laut Sulawesi dan Selat Makassar serta Alur Laut Kepulauan INDONESIA III E yang melintasi Laut Banda dan Laut Maluku. (3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Toli-toli, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang-belang. (4) Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di: a. Suaka Alam Laut Sidat (Laut Sulawesi) dan Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung (Laut Maluku); b. Taman Nasional Laut Bunaken (Laut Sulawesi), Taman Nasional Laut Kepulauan Banggai (Laut Maluku), Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi (Laut Banda), dan Taman Nasional Laut Taka Bonerate (Laut Flores); dan c. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean dan Pulau Batudaka (Teluk Tomini), Taman Wisata Alam Laut Telok Lasolo Laut Banda), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang (Teluk Bone), Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo (Laut Banda), Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi Buton (Laut Banda), Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang/Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang (Selat Makassar). (5) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di seluruh alur pelayaran di Pulau Sulawesi. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a meliputi: a. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat; b. mengembangkan bandar udara untuk mendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; c. memantapkan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan negara; dan d. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (2) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Bandar Udara Hassanuddin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan jaringan jalur kereta api perkotaan Mamminasata; b. Bandar Udara Sam Ratulangi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, dan jaringan jalur kereta api perkotaan Manado-Bitung; c. Bandar … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Bandar Udara Djalaluddin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Timur Pulau Sulawesi dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara; d. Bandar Udara Mutiara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat; e. Bandar Udara Wolter Monginsidi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Timur, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan; f. Bandar Udara Tampa Padang sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat; g. Bandar Udara Melonguane sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Karakelang; dan h. Bandar Udara Sukran Amir (Bubung) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Timur Pulau Sulawesi. (3) Pengembangan bandar udara untuk mendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Wolter Monginsidi, dan Bandar Udara Tampa Padang. (4) Pemantapan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pemantapan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Melonguane. (5) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung). (6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf b meliputi: a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung). (3) Pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung).

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. pembangkit tenaga listrik; dan c. jaringan transmisi tenaga listrik.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi: a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju konsumen dalam mendukung sistem pasokan energi nasional; dan b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan dan sistem perkotaan nasional. (2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju konsumen dalam mendukung sistem pasokan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala; (3) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan dan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang- Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala untuk melayani Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Mamminasata, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Mowedang/Kolaka; dan b. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang- Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Kolonedale, PKW Pangkajene, PKW Palopo, PKW Pare-pare, PKW Barru, PKW Luwuk, dan PKW Kolaka.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi: a. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan; dan b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas rendah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil. (2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Bili-Bili (Kabupaten Sungguminasa), PLTA Bonto-batu (Kabupaten Enrekang), PLTA Sulewana 1 (Kabupaten Poso), PLTA Sulewana 2 (Kabupaten Poso), dan PLTA Sulewana 3 (Kabupaten Poso); b. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Barru (Kabupaten Barru), PLTG Palu (Kota Palu), PLTG Batusitanduk (Kabupaten Luwu), dan PLTG Lobong (Kabupaten Bolaang Mongondow); c. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Barru (Kabupaten Barru), PLTU Tello (Kota Makassar), PLTU Palu (Kota Palu), PLTU Bone (Kabupaten Bone) dan PLTU Anggrek (Kabupaten Gorontalo Utara); d. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Lahendong 4-6 (Kota Tomohon), PLTP Gunung Ambang (Kota Kotamobagu), PLTP Tompaso (Kota Tomohon), PLTP Sulili (Kabupaten Enrekang), PLTP Bora (Kabupaten Parigi Moutong), PLTP Merana/Masaingi (Kabupaten Donggala), PLTP Kotamobagu 1-4 (Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan), PLTP Pulu (Kabupaten Donggala), PLTP Lompio (Kabupaten Banggai Kepulauan), PLTP Pararra (Kabupaten Luwu Utara), PLTP Bituang (Kabupaten Tana Toraja), PLTP Sangalla (Kabupaten Tana Toraja), PLTP Mangolo (Kabupaten Kolaka), PLTP Laenia (Kabupaten Konawe Selatan), dan PLTP Kabungka-Wening (Kabupaten Buton); dan

e. pembangkit … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Hangahanga I (Kota Palu), PLTM Kalumpang (Kabupaten Banggai), PLTM Lobong (Kabupaten Bolaang Mongondow), PLTM Sansarino 1 (Kabupaten Tojo Una-una), PLTM Batusitanduk (Kabupaten Luwu), PLTM Kadundung 1 (Kabupaten Tana Toraja), PLTM Palangka 1, PLTM Rante Bala 1 (Kabupaten Luwu), PLTM Sambilando 1, PLTM Usu Malili 1 (Kabupaten Luwu Timur), dan PLTM Mongango 1 (Kabupaten Gorontalo). (3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas rendah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL), dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi: a. mengembangkan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Selatan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian selatan Pulau Sulawesi; b. mengembangkan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Utara untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian utara Pulau Sulawesi; dan c. mengembangkan Jaringan Transmisi Pedalaman dan Pulau-pulau Sulawesi (2) Pengembangan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Selatan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian selatan Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Wotu-Palopo-Watampone-Bulukumba-Jeneponto- Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar-Pangkajene-Barru-Pare- pare-Majene-Mamuju; dan b. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bau-bau-Raha dan SUTT Lasolo-Kendari-Unaaha- Kolaka-Kolonedale-Poso. (3) Pengembangan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Utara untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian utara Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTT Poso-Palu-Donggala-Pasangkayu, SUTT Wotu-Poso-Balingara-Luwuk, SUTT Palu-Toli-toli-Buol-Tilamuta- Isimu-Kuandang, dan SUTT Isimu-Kotamobagu-Lolak-Piogar-Tomohon- Bitung-Manado. (4) Pengembangan Jaringan Transmisi Pedalaman dan Pulau-pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan transmisi di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Paragraf … www.djpp.kemenkumham.go.id

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. jaringan terestrial; dan b. jaringan satelit.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi: a. mengembangkan jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional; dan b. mengembangkan Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) dan Pulau- pulau di Sulawesi. (2) Pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi yang menghubungkan PKW Buol-PKW Toli-toli-PKN Palu-PKW Donggala- PKW Pasang Kayu dan PKW Mamuju-PKW Majene-PKW Pare-pare- PKW Barru-PKW Maros-PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata-PKW Jeneponto-PKW Bulukumba, serta Kawasan Andalan Toli-toli dan sekitarnya, serta Kawasan Andalan Palu dan sekitarnya, Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamminasata, dan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone; b. Jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Sulawesi Bagian Utara yang menghubungkan PKSN Melonguane-PKSN Tahuna-PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung-PKW Tomohon-PKW Tondano- PKW Kotamobagu-PKN Gorontalo-PKW Kuandang-PKW Tilamuta, serta Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow), Kawasan Andalan Gorontalo, dan Kawasan Andalan Marisa; c. Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara yang menghubungkan PKN Palu-PKW Poso-PKW Luwuk- PKW Kolonedale-PKW Kolaka-PKN Kendari-PKW Lasolo, serta Kawasan Andalan Toli-toli dan sekitarnya, serta Kawasan Andalan Palu dan sekitarnya, Kawasan Andalan Poso dan sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan sekitarnya, Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, dan Kawasan Andalan Mowedang/Kolaka; dan d. Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang melayani Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Banggai, dan Pulau Togean. (3) Pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (feeder) dan Pulau-pulau di Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melayani Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Banggai, Pulau Bunaken, dan Pulau Togean.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi: a. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis satelit untuk membuka kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan b. mengendalikan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi. (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis satelit untuk membuka kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Banggai, Pulau Bunaken, dan Pulau Togean. (3) Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di sekitar Stasiun Bumi Sumber Alam Pare-pare (Kota Pare-pare).

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. sumber air; dan b. prasarana sumber daya air.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi: a. mendayagunakan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mendayagunakan sumber air berbasis pada wilayah sungai (WS); b. merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) kritis; c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah cekungan air tanah (CAT); (2) Pendayagunaan sumber air berbasis pada WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sumber air pada WS strategis nasional yang terdiri atas:

1. WS Sangihe-Talaud (Provinsi Sulawesi Utara) yang melayani PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane;

2. WS Tondano-Likupang (Provinsi Sulawesi Utara) yang melayani PKN Manado-Bitung, PKW Tomohon, PKW Tondano, serta Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya;

3. WS Paguyaman (Provinsi Gorontalo) yang melayani PKW Tilamuta dan Kawasan Andalan Marisa;

4. WS Parigi-Poso (Provinsi Sulawesi Tengah) yang melayani PKW Poso dan Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya;

5. WS Laa-Tambalako (Provinsi Sulawesi Tengah) yang melayani PKW Kolonedale;

6. WS Walanae-Cenranae (Provinsi Sulawesi Selatan) yang melayani PKW Pare-pare dan PKW Barru, serta Kawasan Andalan Kolonedale dan sekitarnya;

7. WS Jeneberang (Provinsi Sulawesi Selatan) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Jeneponto, PKW Bulukumba, dan PKW Watampone, serta Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone; dan

8. WS Lambunu-Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) yang melayani PKW Buol dan Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya. b. sumber air pada WS lintas provinsi yang terdiri atas:

9. WS … www.djpp.kemenkumham.go.id

10. WS Dumoga-Sangkup (Provinsi Sulawesi Utara-Provinsi Gorontalo) yang melayani PKW Kotamobagu serta Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu;

11. WS Limboto-Bulango-Bone (Provinsi Sulawesi Utara-Provinsi Gorontalo) yang melayani PKN Gorontalo, PKW Isimu, dan PKW Kuandang, serta Kawasan Andalan Gorontalo;

12. WS Randangan (Provinsi Gorontalo-Provinsi Sulawesi Tengah) yang melayani Kawasan Andalan Marisa;

13. WS Palu-Lariang (Provinsi Sulawesi Tengah-Provinsi Sulawesi Selatan) yang melayani PKN Palu, PKW Donggala, dan PKW Pasangkayu, serta Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya;

14. WS Kaluku-Karama (Provinsi Sulawesi Barat-Provinsi Sulawesi Tengah) yang melayani PKW Mamuju dan PKW Majene, serta Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya;

15. WS Pompengan-Lorena dan WS Sadang (Provinsi Sulawesi Selatan-Provinsi Sulawesi Tengah-Provinsi Sulawesi Tenggara) yang melayani PKW Palopo serta Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya; dan

16. WS Lasolo-Sampara (Provinsi Sulawesi Tenggara-Provinsi Sulawesi Selatan-Provinsi Sulawesi Tengah) yang melayani PKN Kendari dan PKW Lasolo, serta Kawasan Andalan Asesolo/Kendari. (3) Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di: a. DAS Paguyaman dan DAS Sumalata di WS Paguyaman; b. DAS Bone dan DAS Bolango di WS Limboto-Bulango-Bone, c. DAS Popayate dan DAS Randangan di WS Randangan; d. DAS Barru di WS Sadang; e. DAS Poso dan DAS Kwandang di WS Parigi-Poso; f. DAS … www.djpp.kemenkumham.go.id

f. DAS Jeneberang, DAS Jeneponto, DAS Maros, DAS Aparang, DAS Tangka, DAS Pamukulu, DAS Tallo, DAS Pappa, dan DAS Gamati di WS Jeneberang; g. DAS Mapili di WS Pompengan-Larona; h. DAS Naling di WS Walanae; i. DAS Karama, DAS Budong-budong, dan DAS Camba di WS Kaluku- Karama; j. DAS Lariang dan DAS Palu di WS Palu-Lariang; k. DAS Maraja dan DAS Taipa di WS Lambunu-Buol; l. DAS Dumoga di WS Dumoga-Sangkup; dan m. DAS Tondano, DAS Sangkuplangi, DAS Tumpaan, DAS Molibago, dan DAS Rantahan Pantai di WS Tondano-Likupang. (4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada CAT Lintas Provinsi di: a. CAT Bone yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bone Bolango; b. CAT Papajato yang berada di Kabupaten Pohuwotu dan Kabupaten Parigi Moutong; c. CAT Pasangkayu yang berada di Kabupaten Dongala dan Kabupaten Mamuju Utara; d. CAT Wasopote yang berada di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Luwu Timur; dan e. CAT Lelewolo yang berada di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Kolaka Utara.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi: a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan; b. memelihara … Comment [R3]: Lokasi cat bukan pelayanannya www.djpp.kemenkumham.go.id

b. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan; dan c. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau- pulau kecil. (2) Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di: a. Waduk Bili-bili yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata serta Kawasan Andalan Mamminasata dan sekitarnya; b. Waduk Larona (Batu Besi) dan Waduk Balambano yang melayani PKW Palopo serta Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya; c. Waduk Ponre-ponre dan Waduk Salomekko yang melayani PKW Watampone dan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone; dan d. Waduk Bakaru dan Waduk Kalola yang melayani PKW Pare-pare serta Kawasan Andalan Pare-pare dan sekitarnya. (3) Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknis pada DI untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di: a. DI Padang Sappa, DI Bajo, DI Kalaera Kiri, DI Kalaera Kanan, DI Kalaena Kiri/Kanan, DI Kalaena, DI Kalaera Kanan II, DI Rongkong/Melangke, DI Baliase, dan DI Bungadidi yang melayani Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya; b. DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI Paddange, DI Lamo, DI Walanae, DI Wajo, DI Gelirang, DI Sungai Baranti, dan DI Sungai Sindenrang yang melayani Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya; c. DI … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. DI Bonto Manai, DI Bayang-bayang, DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka, dan DI Ponre-ponre yang melayani Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone; d. DI Gumbasa, DI Mentawa, DI Singkoyo, DI Sinorang Ombolu, DI Lambunu, dan DI Sausu Atas yang melayani Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya; e. DI Mambu Besar/Kecil yang melayani Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya; f. DI Kosinggolan, DI Toraut, dan DI Sangkub yang melayani Kawasan Andalan Gorontalo; g. DI Wawotobi yang melayani Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna; h. DI Bantimurung, DI Pammukulu, dan DI Bili-bili yang melayani Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya; i. DI Bulucenrana dan DI Bulutimorang yang melayani Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya; dan j. DI Wundulako yang melayani Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka. (4) Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Kakarutan, Pulau Intata, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Banggai, Pulau Bunaken, dan Pulau Togean.

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Bagian … www.djpp.kemenkumham.go.id

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya; d. kawasan rawan bencana alam; e. kawasan lindung geologi; dan f. kawasan lindung lainnya.

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas: a. kawasan hutan lindung; dan b. kawasan resapan air. (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi: a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi, serta mempertahankan dan meningkatkan luasan kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap; dan b. merehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta mempertahankan fungsi lahan dan mengendalikan alih fungsi lahan kawasan resapan air. (3) Rehabilitasi … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Rehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami degradasi, serta pemertahanan dan peningkatan luasan kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojounauna, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morewali, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenrengrapang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Kepulauan Maros, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Konawe Selatan. (4) Rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di CAT Bone (Kabupaten Bolaang Mongondow-Kabupaten Gorontalo), CAT Papajato (Kabupaten Pohuwato-Kabupaten Toli-toli), CAT Pasangkayu (Kabupaten Mamuju Utara-Kabupaten Donggala), CAT Wasopote (Kabupaten Morowali-Kabupaten Luwu Timur), dan CAT Lelewolo (Kabupaten Luwu Timur-Kabupaten Kolaka Utara).

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas: a. sempadan pantai; b. sempadan sungai; dan c. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kawasan sekitar danau atau waduk. (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi: a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di kawasan perkotaan nasional yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai; b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai; dan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak kawasan sekitar danau atau waduk. (3) Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di kawasan perkotaan nasional yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada sempadan pantai di PKN Gorontalo, PKN Perkotaan Manado-Bitung, PKN Perkotaan Mamminasata, PKN Kendari, PKW Tilamuta, PKW Jeneponto, PKW Watampone, PKW Pare-pare, PKW Luwuk, PKW Bulukumba, PKW Raha, dan PKW Bau-bau. (4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada: a. sempadan sungai-sungai pada WS Sangihe-Talaud (Provinsi Sulawesi Utara); b. sempadan Sungai Ranowangko, Sungai Ranopaso, Sungai Nimanga, Sungai Tondano, dan Sungai Likupang pada WS Tondano-Likupang (Provinsi Sulawesi Utara); c. sempadan Sungai Paguyaman, Sungai Bolia, Sungai Dulupi, Sungai Buntaya, dan Sungai Marisa pada WS Paguyaman (Provinsi Gorontalo); d. sempadan … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. sempadan Sungai Parigi, Sungai Poso, Sungai Tompis, Sungai Bambalemo, Sungai Podi, Sungai Dolago, dan Sungai Tindaki WS Parigi-Poso (Provinsi Sulawesi Tengah); e. sempadanSungai Laa, Sungai Salato, Sungai Morowali, dan Sungai Bahonbelu pada WS Laa-Tambalako (Provinsi Sulawesi Tengah); f. sempadan Sungai Walanae, Sungai Cenranae, Sungai Paremang, Sungai Bajo, Sungai Awo, Sungai Paneki, Sungai Larompong, Sungai Gilirang, Sungai Noling, dan Sungai Suli pada WS Walanae-Cenranae (Provinsi Sulawesi Selatan); g. sempadan Sungai Janeberang, Sungai Janeponto, Sungai Maros, Sungai Matulu, Sungai Salangketo, Sungai Tangka, Sungai Aparang, dan Sungai Pamukulu pada WS Jeneberang (Provinsi Sulawesi Selatan); h. sempadan Sungai Lambunu, Sungai Buol, Sungai Lobu, Sungai Salumpaga, Sungai Ogoamas, dan Sungai Sioyong pada WS Lambunu- Buol (Provinsi Sulawesi Tengah); i. sempadan Sungai Dumoga, Sungai Sangkub, Sungai Hanga, Sungai Ongkau Mongondow, Sungai Tuadaan, Sungai Ayong, Sungai Nuangan, Sungai Lobong, Sungai Milanggodaa, Sungai Moayat, Sungai Pusian, Sungai Tobayagan, Sungai Kotulidan, Sungai Potule, Sungai Moyosiboi, Sungai Sonduk, Sungai Matabulu, dan Sungai Salongo pada WS Dumoga-Sangkup (Provinsi Sulawesi Utara-Provinsi Gorontalo); j. sempadan Sungai Dulukapo dan Sungai Monano pada WS Limboto- Bulango-Bone (Provinsi Gorontalo-Provinsi Sulawesi Utara); k. sempadan Sungai Moutong, Sungai Molosipat, Sungai Papayato, Sungai Milango, Sungai Vatadaa, Sungai Luguse, Sungai Lemito, Sungai Dunga, Sungai Tialudi, Sungai Randangan, dan Sungai Malongo pada WS Randangan (Provinsi Gorontalo-Provinsi Sulawesi Tengah); l. sempadan … www.djpp.kemenkumham.go.id

l. sempadan Sungai Palu, Sungai Lariang, Sungai Pasangkayu, Sungai Waku, Sungai Mesanga, dan Sungai Surumanaai Vatadaa pada WS Palu-Lariang (Provinsi Sulawesi Tengah-Provinsi Sulawesi Selatan); m. sempadanSungai Karama, Sungai Budong-budong, dan Sungai Camba pada WS Kaluku-Karama (Provinsi Sulawesi Barat-Provinsi Sulawesi Tengah); n. sempadan Sungai Pompengan, Sungai Larona, Sungai Kalaena, Sungai Latuppa, Sungai Bua, Sungai Lamasi, Sungai Makawa, Sungai Bungadidi, Sungai Kebo, Sungai Rongkong, dan Sungai Balease pada WS Pompengan-Lorena (Provinsi Sulawesi Selatan-Provinsi Sulawesi Tengah-Provinsi Sulawesi Tenggara); o. sempadan Sungai Sadang, Sungai Mamasa, Sungai Rapang, Sungai Libukasi, Sungai Galang-galang, Sungai Lissu, Sungai Barru, Sungai Lakepo, Sungai Lampoko, Sungai Kariango, Sungai Pangkajene, Sungai Bone-bone, Sungai Segeri Sungai Karajae, dan Sungai Malipi pada WS Sadang (Provinsi Sulawesi Selatan-Provinsi Sulawesi Tengah- Provinsi Sulawesi Tenggara); dan p. sempadan Sungai Lasolo, Sungai Sampara, Sungai Lalindu, Sungai Aopa, Sungai Tinobu, Sungai Luhumbuti, Sungai Landawe, dan Sungai Amesiu pada WS Lasolo-Sampara (Provinsi Sulawesi Tenggara- Provinsi Sulawesi Selatan-Provinsi Sulawesi Tengah). (5) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak kawasan sekitar dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada: a. kawasan sekitar Danau Tempe (Kabupaten Wajo), Danau Limboto (Kabupaten Gorontalo), Danau Tondano (Kabupaten Minahasa Selatan), Danau Poso (Kabupaten Poso), dan Danau Matano (Kabupaten Luwu Timur); dan b. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kawasan sekitar Waduk Bili-bili (Kabupaten Gowa), Waduk Ponre- ponre (Kabupaten Bone), Waduk Kalola (Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Wajo), Waduk Larona (Kabupaten Luwu), Waduk Bakaru (Kabupaten Pinrang), Waduk Salomekko (Kabupaten Bone), dan Waduk Balambano (Kabupaten Soroako).

(1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri atas: a. kawasan suaka alam laut; b. suaka margasatwa; c. cagar alam; d. kawasan pantai berhutan bakau; e. taman nasional dan taman nasional laut; f. taman hutan raya; g. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan h. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi: a. memantapkan dan merehabilitasi fungsi taman nasional, taman nasional laut, dan taman wisata alam laut; b. mengembangkan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan dan satwa pada suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional laut, taman hutan raya, dan taman wisata alam; c. mengembangkan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut pada kawasan suaka alam laut dan taman wisata alam laut/taman wisata perairan; d. mempertahankan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut; dan e. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. mengembangkan dan melestarikan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. (3) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi taman nasional, taman nasional laut, taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di: a. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (Kabupaten Bolaang Mongondow-Kabupaten Gorontalo), Taman Nasional Lore Lindu (Kabupaten Donggala-Kabupaten Poso), Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Kabupaten Kendari-Kabupaten Kolaka), dan Taman Nasional Bantimurung-Bulusarawung (Kabupaten Maros-Kabupaten Pangkajene Kepulauan); b. Taman Nasional Laut Bunaken (Laut Sulawesi), Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi (Laut Banda), dan Taman Nasional Laut Taka Bonerate (Laut Flores); dan c. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean dan Pulau Batudaka (Teluk Tomini). (4) Pengembangan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan dan satwa pada suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional laut, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di: a. Suaka … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Suaka Margasatwa Gunung Manembo-nembo (Kabupaten Minahasa Selatan), Suaka Margasatwa Karakelang Utara-Selatan (Kabupaten Talaud), Suaka Margasatwa Buton Utara (Kabupaten Buton), Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo (Kabupaten Konawe Selatan), Suaka Margasatwa Tanjung Peropa (Kabupaten Konawe Selatan), Suaka Margasatwa Lambusango (Kabupaten Buton), Suaka Margasatwa Tanjung Santigi (Kabupaten Parigi Mountong), Suaka Margasatwa Mampie Lampoko (Kabupaten Poliwali Mamasa), Suaka Margasatwa Komara (Kabupaten Gowa), Suaka Margasatwa Pati Pati (Kabupaten Banggai), Suaka Margasatwa Lombuyan I/II (Kabupaten Banggai), Suaka Margasatwa Bangkiriang (Kabupaten Banggai), Suaka Margasatwa Pinjan/Tanjung Matop (Kabupaten Toli-toli), dan Suaka Margasatwa Nantu (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo); dan b. Cagar Alam Gunung Ambang (Kabupaten Bolaang Mongondow), Cagar Alam Dua Saudara (Kabupaten Minahasa Utara), Cagar Alam Tangkoko Batuangus (Kabupaten Minahasa Utara), Cagar Alam Morowali (Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali), Cagar Alam Pangi Binangga (Kabupaten Parigi Moutong), Cagar Alam Pamona (Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli, dan Kabupaten Donggala), Cagar Alam Gunung Tinombala (Kabupaten Toli-toli), Cagar Alam Gunung Sojol (Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong), Cagar Alam Gunung Dako (Kabupaten Toli-toli), Cagar Alam Tanjung Api (Kabupaten Tojo Una-una), Cagar Alam Faruhumpenai (Kabupaten Luwu Timur), Cagar Alam Kalaena (Kabupaten Luwu Timur), Cagar Alam Panua (Kabupaten Pohuwato), dan Cagar Alam Tanjung Panjang (Kabupaten Pohuwato); c. Taman Nasional Laut Kepulauan Banggai (Kabupaten Banggai Kepulauan); d. Taman … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Taman Hutan Raya Murhum (Kabupaten Konawe), Taman Hutan Raya Poboya Paneki (Palu) (Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi), dan Taman Hutan Raya Bontobahari (Kabupaten Bulukumba); dan e. Taman Wisata Alam Bancea (Kabupaten Poso), Taman Wisata Alam Mangolo (Kabupaten Kolaka), Taman Wisata Alam Danau Matano (Kabupaten Luwu Timur), Taman Wisata Alam Danau Mahalona (Kabupaten Luwu Timur), Taman Wisata Alam Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), Taman Wisata Alam Malino (Kabupaten Gowa), Taman Wisata Alam Cani Sirenrang (Kabupaten Maros), dan Taman Wisata Alam Lejja (Kabupaten Soppeng). (5) Pengembangan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut pada kawasan suaka alam laut dan taman wisata alam laut/taman wisata perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di: a. Suaka Alam Laut Sidat (Laut Sulawesi) dan Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung (Selat Lembeh); dan b. Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo (Laut Banda), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang (Teluk Bone), Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo (Selat Tiworo), Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi (Buton) (Kabupaten Buton), dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang (Selat Makassar). (6) Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di wilayah pesisir Teluk Tolo, Teluk Bone, Teluk Donggala, Teluk Tomini, wilayah pesisir selatan dan utara Sulawesi Utara, wilayah pesisir barat dan timur Sulawesi Selatan, wilayah pesisir barat Sulawesi Tengah, dan wilayah pesisir utara dan timur Sulawesi Tenggara. (7) Pelestarian … www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Pelestarian dan pengembangan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada Kawasan Keraton Buton (Kota Bau Bau), Kawasan Tana Toraja (Kabupaten Tana Toraja), Kawasan Mamasa (Kabupaten Mamasa), Kawasan Suku Kajang (Kabupaten Bulukumba), Kawasan Pinabetengan/Bukit Kasih Kanonang Minahasa (Kabupaten Minahasa), Kawasan Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu (Kota Makassar), Kawasan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam (Kota Makassar), dan Kawasan Benteng Balla Lampoa Sungguminasa (Kabupaten Gowa).

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdiri atas: a. kawasan rawan gelombang pasang; dan b. kawasan rawan banjir. (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pengendalian kawasan rawan bencana alam meliputi: a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam; dan b. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana. (3) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada: a. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kawasan rawan gelombang pasang di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan serta wilayah pesisir utara dan selatan Sulawesi Utara; dan b. kawasan rawan banjir di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Podi, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Wajo, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton, dan Kota Bau- bau.

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e terdiri atas: a. kawasan cagar alam geologi; b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan keunikan batuan dan fosil; b. kawasan keunikan bentang alam; dan c. kawasan keunikan proses geologi. (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan rawan letusan gunung berapi; b. kawasan rawan gempa bumi; c. kawasan rawan gerakan tanah; d. kawasan rawan tsunami; dan e. kawasan rawan abrasi. (4) Kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan imbuhan air tanah. (5) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. merehabilitasi dan melestarikan kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil; b. mempertahankan fungsi kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan bentang alam; dan c. melestarikan kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan proses geologi. (6) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa pengendalian kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan b. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung untuk mengurangi dampak akibat bencana alam geologi. (7) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah. (8) Rehabilitasi … www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) Rehabilitasi dan pelestarian kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan pada kawasan Situs Geologi Bantimala (Kabupaten Pangkajene), kawasan pelapisan batuan fosil moluska (Kabupaten Barru), kawasan batuan berfosil vertebrata di Cabenge (Kabupaten Soppeng), dan kawasan batu gamping oolit yang mengandung fosil foraminifera besar di Pulau Labengke (Kabupaten Konawe Utara). (9) Pemertahanan fungsi kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan pada kawasan karst Maros-Pangkep (Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan), Wawolesea (Kabupaten Konawe Utara), Soppeng- Bulukumba (Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba), Wakatobi (Kabupaten Wakatobi), Pulau Buton (Kabupaten Buton), Kendari (Kabupaten Kendari), Kolaka-Kolaka Utara (Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara), Malili (Luwu Timur), Bangai-Bangai Kepulauan (Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan), Tojo Una-una (Kabupaten Tojo Una-una), Majene (Kabupaten Majene), Pulau Selayar (Kabupaten Selayar), Tana Toraja (Kabupaten Tana Toraja), Morowali (Kabupaten Morowali), Luwu Timur-Poso (Kabupaten Luwu Timur-Poso), Jeneponto (Kabupaten Jeneponto), dan Gorontalo (Kabupaten Gorontalo). (10) Pelestarian kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumaroia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan di Gunung Awu (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Banua Wuhu (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Karakelang (Kabupaten Kepulauan Talaud), Gunung Ruang (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Tangkoko (Kota Bitung), Gunung Mahawu (Kota Tomohon), Gunung Lokon-Empung (Kota Tomohon), Gunung Soputan (Kabupaten Minahasa Selatan), dan Gunung Colo (Kabupaten Tojo Una-una). (11) Pengendalian … www.djpp.kemenkumham.go.id

(11) Pengendalian pengembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana alam geologi dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung untuk mengurangi dampak akibat bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dilakukan pada: a. kawasan rawan letusan gunung berapi di Gunung Awu (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Banua Wuhu (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Karakelang (Kabupaten Kepulauan Talaud), Gunung Ruang (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Tangkoko (Kota Bitung), Gunung Mahawu (Kota Tomohon), Gunung Lokon- Empung (Kota Tomohon), Gunung Soputan (Kabupaten Minahasa Selatan), dan Gunung Colo (Kabupaten Tojo Una-una); b. kawasan rawan gempa bumi di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Manado, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, Kota Poso, Kabupaten Poso, Buol, Kota Toli-toli, Kabupaten Toli-toli, Kota Donggala, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Luwu Timur; c. kawasan rawan gerakan tanah di:

1. Gunung Lompobattang Bagian Utara (Kabupaten Gowa), Gunung Lokon (Kota Tomohon), Gunung Api Klabat (Kabupaten Minahasa Utara), dan Gunung Soputan (Kabupaten Minahasa Selatan);

2. kawasan sekitar Danau Tondano (Kabupaten Minahasa Selatan); dan

3. Kabupaten … www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Kabupaten Luwu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Polewali, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Sidenreng-Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Utara. d. kawasan rawan tsunami di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Bitung, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, Kabupaten Luwuk, Kota Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-una, Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kota Bau-bau, Kota Kendari, dan Teluk Tomini; dan e. kawasan rawan abrasi di sepanjang wilayah pesisir Pulau Sulawesi. (12) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada kawasan imbuhan air tanah di CAT Bone (Kabupaten Bolaang Mongondow- Kabupaten Gorontalo), CAT Papajato (Kabupaten Pohuwato-Kabupaten Toli-toli), CAT Pasangkayu (Kabupaten Mamuju Utara-Kabupaten Donggala), CAT Wasopote (Kabupaten Morowali-Kabupaten Luwu Timur), dan CAT Lelewolo (Kabupaten Luwu Timur-Kabupaten Kolaka Utara).

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f terdiri atas: a. ramsar; b. taman buru; c. terumbu karang; dan d. koridor ekosistem. (2) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pengelolaan kawasan lindung lainnya meliputi: a. mempertahankan dan melestarikan sistem tata air dan ekosistem alamiah pada kawasan ramsar; b. mengembangkan dan mengelola kawasan taman buru untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendali; c. mempertahankan dan melestarikan terumbu karang serta mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem di wilayah segitiga terumbu karang; dan d. mempertahankan dan melestarikan koridor ekosistem, serta meningkatkan fungsi koridor ekosistem. (3) Pemertahanan dan pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah pada kawasan ramsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Taman Nasional Rawa Aopa-Watumohai (Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe). (4) Pengembangan dan pengelolaan kawasan taman buru untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di Taman Buru Landusa Tomata (Kabupaten Morowali), Taman Buru Padang Mata Osu (Kabupaten Kolaka), Taman Buru Komara (Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto), dan Taman Buru Bangkala (Kabupaten Jeneponto). (5) Pemertahanan dan pelestarian terumbu karang serta pencegahan sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem di wilayah segitiga terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di perairan Teluk Tomini, Kepulauan Banggai, Teluk Tolo, Teluk Bone, Kepulauan Tukangbesi (Wakatobi), Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. (6) Pemertahanan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Pemertahanan dan pelestarian koridor ekosistem, serta peningkatan fungsi koridor ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di perairan Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Kepulauan Banggai, dan Laut Banda.

Strategi operasionalisasi perwujudan pelestarian kawasan lindung nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. kawasan peruntukan hutan; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f. kawasan peruntukan pariwisata; dan g. kawasan peruntukan permukiman.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi: a. mengendalikan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya; b. mengembangkan kawasan peruntukan hutan untuk memproduksi hasil hutan dengan menjamin keberlangsungan fungsi produksi, ekologi, dan sosial; c. meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan hutan dan kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan; dan d. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan hutan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan konservasi. (2) Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara. (3) Pengembagan … (3) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pengembangan kawasan peruntukan hutan untuk memproduksi hasil hutan dengan menjamin keberlangsungan fungsi produksi, ekologi, dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara. (4) Peningkatan keterkaitan antara kawasan peruntukan hutan dan kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato dengan PKN Gorontalo; b. kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung; c. kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso dengan PKN Palu; d. kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PKW Luwuk; e. kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata; f. kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali dengan PKW Mamuju; dan g. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

g. kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan PKN Kendari. (5) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan hutan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi: a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertanian yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi; c. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa yang ramah lingkungan; d. mengembangkan kawasan pertanian hortikultura untuk meningkatkan daya saing pertanian hortikultura; dan e. mengembangkan kawasan peruntukan peternakan berbasis agrobisnis. (2) Pemertahanan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemertahanan dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Marisa, Kabupaten Bone Bolango, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Montong, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Talabosa, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Palopo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Parepare, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sabo, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Unahaa, Kabupaten Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bau-bau, dan Kabupaten Wakatobi.

(3) Pengendalian … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertanian yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Marisa, Kabupaten Bone Bolango, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Montong, Kabupaten Talabosa, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Palopo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Parepare, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Sabo, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Unahaa, Kabupaten Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bau-bau, dan Kabupaten Wakatobi. (4) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Palopo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Lasusua, Kabupaten Wajo, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Muna. (5) Pengembangan kawasan pertanian hortikultura untuk meningkatkan daya saing hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Palopo, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara. (6) Pengembangan kawasan peruntukan peternakan berbasis agrobisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Majene, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Konawe.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi: a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap sesuai potensi lestari;

b. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mengembangkan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan c. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat. (2) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap sesuai potensi lestarinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di wilayah perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Teluk Tolo, Laut Banda, Teluk Tomini, Laut Maluku, dan Laut Sulawesi. (3) Pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Marisa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Parepare, Kabupaten Pinrang Kabupaten Buton, Kabupaten Luwu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wajo. (4) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una- una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna, dan Kota Bau-bau.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi: a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dengan komoditas unggulan nikel, emas, dan mineral lainnya yang didukung oleh industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; b. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dengan komoditas unggulan aspal yang didukung oleh industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; c. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan. (2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dengan komoditas unggulan nikel, emas, dan mineral lainnya yang didukung oleh industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada: a. kawasan pertambangan nikel di Kabupaten Soroako, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Kendari, Kabupaten Pomalaa, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara; b. kawasan pertambangan emas di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Luwu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong; dan c. kawasan pertambangan mineral lainnya di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan. (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dengan komoditas unggulan aspal yang didukung oleh industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Buton. (4) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Lahendong (Kota Tomohon), Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara), Kota Kotamobagu, Gunung Ambang (Kabupaten Bolaang Mongondow), Tompaso (Kabupaten Minahasa), Bora (Kabupaten Donggala), Sulili (Kabupaten Pinrang), Merana/Masaingi (Kabupaten Donggala), Pulu (Kabupaten Sidenreng Rappang), Lompio (Kabupaten Donggala), Pararra (Kabupaten Luwu Utara), Bituang, Sanggala (Kabupaten Tana Toraja), Mangollo (Kabupaten Kolaka), Lainea (Kabupaten Konawe Selatan), serta Kabungka-Wening (Kabupaten Buton). (5) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Selat Makassar, Teluk Tomini, Teluk Tolo, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una- una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Donggala, Kabupaten Bulukumba,Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Morowali, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Teluk Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Polewali-Mamasa, Kabupaten Buton, Kabupaten Raha, dan Kabupaten Wakatobi.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi: a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan yang ramah lingkungan; b. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ramah lingkungan; dan c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu. (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kota Kendari, Kota Kolonedale, Kota Lasolo, dan Kota Kolaka, Kota Makassar, Kota Luwuk, dan Kota Mamuju. (3) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas unggulan kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Gorontalo, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Palu, Kota Makassar, Kota Kendari, Kota Isimu, Kota Kuandang, Kota Tilamuta, Kota Tomohon, Kota Tondano, Kota Poso, Kota Luwuk, Kota Buol, Kota Kolonedale, Kota Toli-toli, Kota Pangkajene, Kota Jeneponto, Kota Palopo, Kota Watampone, Kota Bulukumba, Kota Barru, Kota Pare-pare, Kota Mamuju, Kota Majene, Kota Lasolo, Kota Lasolo, Kota Unaaha, Kota Bau-Bau, Kota Raha, dan Kota Kolaka. (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kota Gorontalo, Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, Kota Palu, Kawasan Perkotaan Mamminasata, Kota Kendari, dan Kota Mamuju.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f meliputi: a. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata; b. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; c. mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata; dan d. mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata. (2) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Keraton Buton (Kota Bau Bau), Kawasan Tana Toraja (Kabupaten Tana Toraja), Kawasan Mamasa di (Kabupaten Mamasa), Kawasan Suku Kajang (Kabupaten Bulukumba), Kawasan Pinabetengan/Bukit Kasih Kanonang Minahasa (Kabupaten Minahasa), Kawasan Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu (Kota Makassar), Kawasan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam (Kota Makassar), dan Kawasan Benteng Balla Lampoa Sungguminasa (Kabupaten Gowa). (3) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Suaka Alam Laut Sidat (Laut Sulawesi), Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung (Selat Lembeh), Taman Nasional Laut Bunaken (Laut Sulawesi), Taman Nasional Laut Kepulauan Banggai (Kabupaten Banggai Kepulauan), Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi (Laut Banda), Taman Nasional Laut Taka Bonerate (Laut Flores), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean dan Pulau Batudaka (Teluk Tomini), Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo (Laut Banda), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang (Teluk Bone), Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo (Selat Tiworo), Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi (Buton) (Kabupaten Buton), dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang (Selat Makassar). (4) Pengembangan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada: a. Suaka Margasatwa Gunung Manembo-nembo (Kabupaten Minahasa Selatan), Suaka Margasatwa Karakelang Utara-Selatan (Kabupaten Talaud), Suaka Margasatwa Buton Utara (Kabupaten Buton), Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo (Kabupaten Konawe Selatan), Suaka Margasatwa Tanjung Peropa (Kabupaten Konawe Selatan), Suaka Margasatwa Lambusango (Kabupaten Buton), Suaka Margasatwa Tanjung Santigi (Kabupaten Parigi Mountong), Suaka Margasatwa Mampie Lampoko (Kabupaten Poliwali Mamasa), Suaka Margasatwa Komara (Kabupaten Gowa), Suaka Margasatwa Pati Pati (Kabupaten Banggai), Suaka Margasatwa Lombuyan I/II (Kabupaten Banggai), Suaka Margasatwa Bangkiriang (Kabupaten Banggai), Suaka Margasatwa Pinjan/Tanjung Matop (Kabupaten Toli-toli), dan Suaka Margasatwa Nantu (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo); b. Taman … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (Kabupaten Bolaang Mongondow-Kabupaten Gorontalo), Taman Nasional Lore Lindu (Kabupaten Donggala-Kabupaten Poso), Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Kabupaten Kendari-Kabupaten Kolaka), dan Taman Nasional Bantimurung-Bulusarawung (Kabupaten Maros-Kabupaten Pangkajene Kepulauan); c. Taman Hutan Raya Murhum (Kabupaten Konawe), Taman Hutan Raya Poboya Paneki Palu (Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi), dan Taman Hutan Raya Bontobahari (Kabupaten Bulukumba); d. Taman Wisata Alam Bancea (Kabupaten Poso), Taman Wisata Alam Mangolo (Kabupaten Kolaka), Taman Wisata Alam Danau Matano (Kabupaten Luwu Timur), Taman Wisata Alam Danau Mahalona (Kabupaten Luwu Timur), Taman Wisata Alam Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), Taman Wisata Alam Malino (Kabupaten Gowa), Taman Wisata Alam Cani Sirenrang (Kabupaten Maros), dan Taman Wisata Alam Lejja (Kabupaten Soppeng); dan e. kawasan karst Maros-Pangkep (Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan). (5) Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kota Gorontalo, Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, Kota Palu, Kawasan Perkotaan Mamminasata, Kota Kendari, dan Kota Mamuju.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g meliputi: a. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl); b. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan; c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana; d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk mendukung kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara. (2) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kota Gorontalo, Perkotaan Manado-Bitung, Kota Palu, Kota Donggala, Perkotaan Mamminasata, Kota Pare-pare, Kota Mamuju, dan Kota Kendari. (3) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Isimu, Kota Kuandang, Kota Tilamuta, Kota Tondano, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kota Poso, Kota Luwuk, Kota Buol, Kota Kolonedale, Kota Toli-toli, Kota Donggala, Kota Pangkajene, Kota Jeneponto, Kota Palopo, Kota Watampone, Kota Bulukumba, Kota Barru, Kota Pare-pare, Kota Mamuju, Kota Majene, Kota Pasangkayu, Kota Unaaha, Kota Lasolo, Kota Bau-bau, Kota Raha, dan Kota Kolaka. (4) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di: a. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan gelombang pasang di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan serta wilayah pesisir utara dan selatan Sulawesi Utara; b. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan banjir di Kota Manado, Kabupaten Boalemo, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Buton, Kabupaten Podi, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Wajo, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Bau-bau; c. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan letusan gunung berapi di Gunung Awu (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Banua Wuhu (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Karakelang (Kabupaten Kepulauan Talaud), Gunung Ruang (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Tangkoko (Kota Bitung), Gunung Mahawu (Kota Tomohon), Gunung Lokon-Empung (Kota Tomohon), Gunung Soputan (Kabupaten Minahasa Selatan), dan Gunung Colo (Kabupaten Tojo Una-una); d. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan gempa bumi di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Manado, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, Kota Poso, Kabupaten Poso, Buol, Kota Toli-toli, Kabupaten Toli-toli, Kota Donggala, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Luwu Timur; e. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lompobattang Bagian Utara (Kabupaten Gowa), Kabupaten Luwu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Polewali, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Sidenreng-Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kota Tomohon, Gunung Lokon (Kota Tomohon), Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara), Gunung Api Klabat (Kabupaten Minahasa Utara), Gunung Soputan (Kabupaten Minahasa Selatan), dan Danau Tondano (Kabupaten Minahasa Selatan); f. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan tsunami di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, Kabupaten Luwuk, Kota Toli-toli, Kabupaten Toli-toli, Kota Donggala, Kabupaten Donggala, Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kota Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Tojo Una-una, Kota Kendari, Kota Bau-bau, dan perairan Teluk Tomini; dan g. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan abrasi di sepanjang wilayah pesisir Pulau Sulawesi. (5) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk mendukung kawasan perbatasan negara termasuk pulau- pulau kecil terluar sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Tahuna di Kepulauan Sangihe, Melonguane di Pulau Karakelang, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Makalehi di Kabupaten Sangihe, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan di Kabupaten Talaud, Pulau Lingian di Kabupaten Toli-toli, dan Pulau Mantewaru di Kabupaten Minahasa. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini

(1) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional, serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah merupakan kawasan andalan. (2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata. (3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: a. kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan; b. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian; c. kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan; d. kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan; e. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan; f. kawasan andalan dengan sektor unggulan industri; dan g. kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a meliputi: a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan hasil hutan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan b. meningkatkan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

b. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terlayani dengan pelabuhan. (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan hasil hutan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna-Buton. (3) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya dengan PKW Mamuju yang terhubung dengan Pelabuhan Belang-belang; dan b. Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna-Buton dengan PKW Bau- bau.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi: a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan b. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terlayani dengan pelabuhan. (2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada: a. sentra pertanian tanaman pangan padi untuk ketahanan pangan nasional di Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow), Kawasan Andalan Toli-toli, Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamuju, Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, dan Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka; dan b. sentra pertanian tanaman jagung untuk ketahanan pangan nasional di Kawasan Andalan Gorontalo, Kawasan Andalan Marisa, Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, serta Kawasan Andalan Kapolimu- Patikala Muna-Buton. (3) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada: a. Kawasan Andalan Gorontalo dan Kawasan Andalan Marisa dengan PKN Gorontalo, PKW Isimu, PKW Kuandang, dan PKW Tilamuta, yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo; b. Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow) dengan PKW Kotamobagu, yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung; c. Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya dengan PKW Toli-toli, yang terhubung dengan Pelabuhan Toli-toli; d. Kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya dengan PKN Palu, PKW Poso, dan PKW Kolonedale, yang terhubung dengan Pelabuhan Pantoloan; e. Kawasan Andalan Mamminasata dan sekitarnya, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, serta Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Palopo, PKW Watampone, PKW Bulukumba, dan PKW Pare-pare, yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Pelabuhan Pare-pare; f. Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya dengan PKW Mamuju, yang terhubung dengan Pelabuhan Belang-belang; dan g. Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Andalan Kapolimu- Patikala Muna-Buton, dan Kawasan Andalan Mowedang/Kolaka dengan PKN Kendari, PKW Raha, dan PKW Kolaka.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c meliputi: a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan b. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan. (2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Kawasan Andalan Gorontalo, Kawasan Andalan Marisa, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow), Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna-Buton, dan Kawasan Andalan Mowedang/Kolaka. (3) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada: a. Kawasan Andalan Gorontalo dan Kawasan Andalan Marisa dengan PKN Gorontalo, yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo; b. Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow) dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung dan PKW Kotamobagu, yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung; c. Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, dengan PKN Palu, PKW Poso, dan PKW Kolonedale, yang terhubung dengan Pelabuhan Pantoloan; d. Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya dengan PKW Toli-toli, yang terhubung dengan Pelabuhan Toli-toli;

e. Kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, serta Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya dengan PKW Palopo, PKW Watampone, dan PKW Pare- pare, yang terhubung dengan Pelabuhan Pare-pare dan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar); f. Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya dengan PKW Mamuju, yang terhubung dengan Pelabuhan Belang-belang; dan g. Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Andalan Kapolimu- Patikala Muna-Buton, serta Kawasan Andalan Mowedang/Kolaka dengan PKN Kendari, PKW Raha, dan PKW Kolaka.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d meliputi: a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan perikanan, permukiman, dan jaringan prasarana dan sarana; dan b. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan dan/atau bandar udara. (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan perikanan, permukiman, dan jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada: a. Kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kawasan Andalan di Kawasan Andalan Gorontalo, Kawasan Andalan Marisa, Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow), Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna-Buton, serta Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka; dan b. Kawasan Andalan Laut di Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Singkarang-Taka Bonerate dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Selat Makassar, Kawasan Andalan Laut Asera Lasolo, Kawasan Andalan Laut Kapontori-Lasalimu dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Tiworo dan Sekitarnya. (3) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan Andalan Gorontalo dan Kawasan Andalan Marisa dengan PKN Gorontalo dan PKW Tilamuta, yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo dan/atau Bandar Udara Djalaludin; b. Kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow), Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung dan/atau Bandar Udara Sam Ratulangi; c. Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai dan Sekitarnya dengan PKN Palu, PKW Poso, PKW Luwuk, PKW Donggala, dan PKW Toli-toli, yang terhubung dengan Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Toli-toli, Bandar Udara Mutiara, dan/atau Bandar Udara Bubung; d. Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Singkarang-Taka Bonerate dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Selat Makassar, dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Jeneponto, PKW Watampone, PKW Bulukumba, dan PKW Pare-pare, yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Pare-pare, dan/atau Bandar Udara Hasanudin; e. Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya dengan PKW Mamuju, yang terhubung dengan Pelabuhan Belang-belang dan/atau Bandar Udara Tampa Padang; dan

f. Kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Andalan Kapolimu- Patikala Muna-Buton, Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka, Kawasan Andalan Laut Asera Lasolo, Kawasan Andalan Laut Kapontori-Lasalimu dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Tiworo dan Sekitarnya dengan PKN Kendari dan PKW Raha, yang terhubung dengan Bandar udara Woltermongisidi.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e meliputi: a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan industri pengolahan, lokasi pembuangan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta jaringan prasarana dan sarana; dan b. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan. (2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan industri pengolahan, lokasi pembuangan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Gorontalo, Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Bone, Kawasan Andalan Andalan Laut Singkarang-Taka Bonerate dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Andalan Kapolimo-Patikala Muna- Buton, Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka, Kawasan Andalan Laut Kapontori-Lasalimu dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Laut Tiworo dan Sekitarnya. (3) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan Andalan Gorontalo dengan PKN Gorontalo yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo; b. Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung; c. Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung; d. Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya dengan PKW Toli-toli, yang terhubung dengan Pelabuhan Toli-toli; e. Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya dengan PKW Palopo, yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar); f. Kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya dengan PKW Bulukumba dan PKW Watampone, yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar). g. Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya dengan PKW Mamuju yang terhubung dengan Pelabuhan Belang-belang; h. Kawasan Andalan Asesolo/Kendari dengan PKN Kendari; i. Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna-Buton dengan PKW Bau- bau, yang terhubung dengan Pelabuhan Bau-bau; dan j. Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka dengan PKW Kolaka.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf f meliputi: a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan b. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan industri dan keterkaitan pusat kegiatan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan dan/atau bandar udara. (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna-Buton, serta Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka.

(3) Peningkatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Peningkatan keterkaitan antarpusat kegiatan industri dan keterkaitan pusat kegiatan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung dan/atau Bandar Udara Sam Ratulangi; b. Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya dengan PKN Palu, PKW Poso, dan PKW Kolonedale, yang terhubung dengan Pelabuhan Pantoloan dan/atau Bandar Udara Mutiara; c. Kawasan Andalan Perkotaan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, serta Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Watampone, PKW Bulukumba, dan PKW Pare-pare, yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Pare-pare, dan/atau Bandar Udara Hassanuddin; d. Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya dengan PKW Mamuju, yang terhubung Pelabuhan Belang-belang dan/atau Bandar Udara Tampa Padang; e. Kawasan Andalan Asesolo/Kendari dan Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka dengan PKN Kendari, PKW Unahaa, PKW Lasolo, dan PKW Kolaka, yang terhubung dengan Bandar Udara Woltermongisidi; dan f. Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna-Buton dengan PKW Bau- bau, yang terhubung dengan Bandar Udara Woltermongisidi.

Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf g meliputi: a. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan b. meningkatkan keterkaitan pusat pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terlayani pelabuhan dan/atau bandar udara. (2) Pengembangan dan rehabilitasi kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan kawasan andalan di Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Selat Makassar, Kawasan Andalan Laut Singkarang-Taka Bonerate dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna-Buton, Kawasan Andalan Laut Asera Lasolo, serta Kawasan Andalan Laut Kapontori- Lasalimu dan Sekitarnya; dan b. Rehabilitasi kawasan andalan di Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya (3) Peningkatan … Comment [R4]: Pengembangan jadi rehabilitasi www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Peningkatan keterkaitan pusat pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terlayani pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. keterkaitan antara Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya, dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung yang terlayani Pelabuhan Bitung dan/atau Bandar udara Sam Ratulangi; b. keterkaitan antara Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya, dengan PKN Palu yang terlayani Pelabuhan Pantoloan dan/atau Bandar Udara Mutiara; c. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai dan Sekitarnya, dengan PKW Luwuk dan PKW Kolonedale yang terlayani Bandar Udara Sukran Amir (Bubung); d. keterkaitan antara Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Selat Makassar, serta Kawasan Andalan Laut Singkarang-Taka Bonerate dan Sekitarnya, dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terlayani Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan/atau Bandar Udara Sultan Hassanuddin; dan e. keterkaitan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. keterkaitan antara Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Andalan Kapolimu-Patikala Muna-Buton, Kawasan Andalan Laut Asera Lasolo, serta Kawasan Andalan Laut Kapontori-Lasalimu dan Sekitarnya, dengan PKN Kendari yang terlayani Bandar Udara Wolter Monginsidi.

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Pulau Sulawesi sebagai perangkat operasional RTRWN di Pulau Sulawesi. (2) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi terdiri atas: a. indikasi program utama; b. sumber pendanaan; c. instansi pelaksana; dan d. waktu pelaksanaan. (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan b. indikasi program utama perwujudan pola ruang. (4) Sumber … www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam MENETAPKAN prioritas pembangunan di Pulau Sulawesi, meliputi: a. tahap pertama pada periode tahun 2011-2014; b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019; c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2027. (7) Indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi. (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi terdiri atas: a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional; b. arahan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. arahan perizinan; c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi.

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyusun arahan peraturan zonasi dan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi. (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional; c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional; d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air. Paragraf … www.djpp.kemenkumham.go.id

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW; dan c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN.

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang kegiatan perkotaan PKN untuk mempertahankan luas lahan pertanian; b. pengendalian perkembangan PKN yang menjalar (urban sprawl); c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan berskala internasional, nasional dan/atau regional yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berskala internasional dan nasional yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; e. pengembangan PKN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;

f. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi; g. fungsi … www.djpp.kemenkumham.go.id

g. fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; h. fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional; i. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN; dan j. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN. (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang kegiatan perkotaan PKW untuk mempertahankan luas lahan pertanian; b. pengendalian perkembangan PKW yang menjalar (urban sprawl); c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan berskala provinsi yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berskala provinsi yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; e. perkembangan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;

f. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah; g. fungsi atau potensi PKW sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi; h. fungsi atau potensi PKW sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten; i. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW; dan j. ketentuan … www.djpp.kemenkumham.go.id

j. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW. (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berdaya saing, pusat promosi investasi, dan pemasaran; b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat. d. pengembangan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;

e. pengembangan fungsi PKSN sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah; f. pengembangan fungsi atau potensi PKSN sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; g. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKSN; dan h. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSN.

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat; b. indikasi … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara. (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional; dan c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi danau dan penyeberangan. (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan; dan b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran. (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sulawesi; b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk mendukung kegiatan ekonomi; c. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara; d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian; e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; f. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa koleksi dan distribusi. g. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; h. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan i. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api perkotaan; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya; c. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang pengembangan ruangnya dibatasi; d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan guna mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien; e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; f. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; g. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, serta bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan h. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi danau yang dilakukan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya; dan b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan yang dilakukan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan … www.djpp.kemenkumham.go.id

keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi, antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi, dan antarnegara; dan c. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau dan penyeberangan. (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan danau dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan. (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan serta pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan dan jaringan jalur kereta api; c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan INDONESIA; d. pemanfaatan ruang bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; e. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan

f. pembatasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

f. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagai alur pelayaran internasional; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan; c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan; d. pemanfaatan ruang bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; e. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional serta pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat;

b. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara untuk mendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; c. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan negara; d. pemanfaatan ruang bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan e. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan. (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b meliputi pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan dalam mendukung sistem pasokan energi nasional; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan dan sistem perkotaan nasional; dan c. penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya. (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas rendah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan c. penerapan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain. (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Selatan, Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Utara, pedalaman dan Pulau-pulau Sulawesi; dan b. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf … www.djpp.kemenkumham.go.id

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelayanan pengumpan (feeder) dan Pulau-pulau Sulawesi; dan c. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

(2) Indikasi … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis satelit untuk kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan serta membuka kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan b. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air berbasis pada WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung WS; b. pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT dengan tetap menjaga fungsi kawasan; dan c. pemanfaatan ruang di WS lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di provinsi yang berbatasan.

Pasal … Comment [R5]: Satelit ada di smua wilayah www.djpp.kemenkumham.go.id

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan; b. pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknis pada DI yang dilakukan untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan; dan c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana air baku yang dilakukan untuk melayani kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional; dan b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional. Paragraf … www.djpp.kemenkumham.go.id

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya; d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya; b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; c. penerapan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan; dan d. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH; b. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jenis dan kerapatan tanaman pantai atau struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi atau daya rusak air; c. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana; d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH; b. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi dan pemantauan bencana; c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air; d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai; dan e. penetapan lebar sempadan sesuai karakteristik sungai dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH; b. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi; c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk; dan e. penetapan lebar sempadan sesuai karateristik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam laut; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar alam; c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau; d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut; e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya; f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a meliputi: a. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut pada kawasan suaka alam laut; b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam secara terbatas pada zona bahari, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan bahari; c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan habitat biota yang dilindungi dan alur migrasi biota laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk suaka margasatwa dan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan dan satwa; b. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati; c. pemanfaatan ruang terbatas selain huruf b untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam; d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c dan kegiatan yang mengubah bentuk kawasan; e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c; f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; g. penerapan … www.djpp.kemenkumham.go.id

g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan; dan h. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona penyangga.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut; b. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati; c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam; d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi taman nasional dan taman nasional laut; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan dan satwa; c. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan habitat keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; d. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian, dan pengembangan tanpa mengubah bentang alam; e. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi taman hutan raya; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan dan satwa; c. pemanfaatan ruang untuk pelestarian koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami serta asli maupun bukan asli; d. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d; f. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f.

Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut/taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi taman wisata alam dan taman wisata alam laut; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; c. pemanfaatan ruang untuk pelestarian tumbuhan dan/atau terumbu karang sebagai habitat ikan; d. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam; e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d; f. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian dan pengembangan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan; dan c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan, pendirian bangunan, dan prasarana baik di kawasan maupun di sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal … Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang; dan b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; b. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; c. penerapan ketentuan mengenai penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan/atau konsentrasi kegiatan masyarakat; dan d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; b. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; c. pemanfaatan ruang untuk RTH, pembangunan fasilitas umum, dan perumahan dengan kepadatan rendah; d. penerapan ketentuan mengenai penetapan dataran banjir; dan e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam; dan c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi. (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. indikasi … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi; c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah; d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami; dan e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi. (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan keunikan batuan dan fosil; b. pemanfaatan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam; c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi; dan d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi kawasan keunikan bentang alam; dan b. pemanfaatan ruang untuk pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan keunikan proses geologi; b. pemanfaatan ruang untuk pelindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terbangun dilakukan secara terkendali; b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; c. pemanfaatan ruang berbasis adaptasi dan mitigasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; d. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan e. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) meliputi: a. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terbangun dilakukan secara terkendali; b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan d. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ramsar; b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru; c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah; dan b. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b meliputi: a. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendali; b. pemanfaatan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan; c. pemanfaatan ruang untuk penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya; dan d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pelestarian terumbu karang; b. pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari; c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang dan penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang; dan d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c yang dapat menimbulkan pencemaran air.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pelestarian koridor ekosistem, serta peningkatan fungsi koridor ekosistem; b. pemanfaatan ruang untuk pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi; dan c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan. Paragraf … www.djpp.kemenkumham.go.id

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas: a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan; b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian; c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan; d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan; e. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri; f. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan g. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi kawasan peruntukan hutan melalui pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan hutan guna memproduksi hasil hutan dengan menjamin keberlangsungan fungsi produksi, ekologi, dan sosial; c. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antara kawasan peruntukan hutan dan kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan; d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan hutan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan konservasi secara terkendali; e. penerapan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; f. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertanian yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi dilakukan secara terkendali; c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan perkebunan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa yang ramah lingkungan; d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan pertanian hortikultura untuk meningkatkan daya saing pertanian hortikultura; e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan peternakan berbasis agrobisnis; f. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani terbatas dengan kepadatan rendah; dan g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan untuk kepentingan umum atau sistem jaringan prasarana utama.

Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap sesuai potensi lestari; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat; d. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; dan e. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dengan komoditas unggulan nikel, emas, dan mineral lainnya; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dengan komoditas unggulan aspal; c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang- undangan; f. pengaturan … www.djpp.kemenkumham.go.id

f. pengaturan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan yang ramah lingkungan; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ramah lingkungan; c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu; dan d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya di sekitar kawasan peruntukan industri.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata; b. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; e. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; f. pemanfaatan ruang untuk perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau; g. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g melalui: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar secara terkendali; b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh sistem jaringan prasarana perkotaan; c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana; dan d. pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk mendukung kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara e. penerapan ketentuan mengenai RTH; f. penerapan ketentuan mengenai penetapan amplop bangunan; g. penerapan ketentuan mengenai penetapan tema arsitektur bangunan; h. penerapan ketentuan mengenai penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan i. penerapan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b yang merupakan kawasan andalan meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata termasuk kegiatan industri pengolahan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan pusat kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan pelabuhan; c. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata; d. penerapan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor; e. penerapan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang; dan f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan.

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini. (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Arahan Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diberikan oleh: a. Pemerintah kepada pemerintah daerah; b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf a dapat berupa: a. subsidi silang; b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; d. pemberian kompensasi; e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau f. publikasi atau promosi daerah. (2) Pemberian insentif dari pemerintan daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf b dapat berupa: a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat; b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana; c. kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf c dapat berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pemberian … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pemberian kompensasi; c. pengurangan retribusi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau h. kemudahan perizinan.

(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dapat diberikan dalam bentuk: a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau c. pemberian status tertentu dari Pemerintah. (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b dapat berupa: a. pengenaan kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada pemerintah daerah penerima manfaat; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat. (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c dapat berupa: a. pengenaan kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah; c. kewajiban mendapatkan imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau e. persyaratan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. pensyaratan khusus dalam perizinan.

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.

BAB … www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Sulawesi dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang Pulau Sulawesi.

(1) Koordinasi penataan ruang Pulau Sulawesi dilakukan oleh Menteri. (2) Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Pulau Sulawesi dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antar badan koordinasi penataan ruang daerah.

(1) Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Sulawesi dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. (3) Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh seluruh Gubernur di Pulau Sulawesi dilaporkan kepada Menteri.

BAB … www.djpp.kemenkumham.go.id

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Sulawesi dilakukan pada tahap: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa: a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Sulawesi dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada: a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang; b. gubernur … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. gubernur; dan/atau c. bupati/walikota. (2) Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Sulawesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Pulau Sulawesi membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini maka: a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini; dan b. peraturan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan.

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi adalah sejak ditetapkannya Peraturan PRESIDEN ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun: a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG; dan/atau c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar… www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 128

www.djpp.kemenkumham.go.id