PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh Anggota, yang telah ada pada saat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 20l4 tentang Perasuransian diundarrgkan. 2.Anggaran...

SK No 024110 A

PRESIDEN

2 Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Usaha Bersama 3 Anggota adalah pemegang polis pada Usaha Bersama. 4 Organ Usaha Bersama adalah Rapat Umum Anggota, Direksi, dan Dewan Komisaris. 5 Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah Organ Usaha Bersama yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar. 6 Peserta RUA adalah Anggota yang berhak hadir dalam RUA, yang dipilih oleh Panitia Pemilihan dengan mekanisme tertentu. 7 Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA. 8 Direksi adalah Organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar. 9 Dewan Komisaris adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 10 Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

1. Proposal Perubahan Bentuk Badan Hukum yang selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang memuat data dan informasi berkaitan dengan rencana perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama menjadi perseroan terbatas atau koperasi. t2 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal

SK No 024lll A

trRESIDEN

Usaha Bersama mempunyai ruang lingkup di bidang usaha asuransi jiwa.

Dalam menjalankan usahanya, Usaha Bersama:

• tidak menerbitkan saham;
• tidak memiliki modal disetor;
• memiliki ekuitas;
• dimiliki oleh Anggota;
• menerbitkan produk asuransi yang menimbulkan pembagian keuntungan dan kerugian atas kegiatan Usaha Bersama bagi Anggota; dan
• memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Anggota.

Bagian Kesatu Anggaran Dasar

(1) Anggaran Dasar paling sedikit memuat:

• nama dan tempat kedudukan;
• maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha;
• jangka waktu berdirinya;
• hak dan kewajiban bagi Anggota;
• karakteristik produk asuransi dan porsi pembagian keuntungan atau kerugian atas kegiatan Usaha Bersama bagi Anggota;
• tata cara pemanfaatan keuntungan oleh Anggota dan pembebanan kerugian di antara Anggota;
• wewenang ...

SK No 024112 A

trR.ESIDEN

• wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan, masa tugas, dan pemberhentian Peserta RUA;
• tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
• tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
• perubahan bentuk badan hukum; dan
• pembubaran Usaha Bersama.

(2) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Anggaran Dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUA.

(2) Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan RUA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 7 (tu.;uh) hari kerja setelah ditetapkan RUA untuk mendapatkan persetujuan.

(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas

perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan

persetujuan OJK wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia paling lama 7 (tuluh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan OJK.

(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. (21 Pengumuman perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Pasal...

SK No 024113 A

PRES IDEN

(1) Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. (21 OJK dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Usaha Bersama wajib menjalankan perintah dari OJK

untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Keanggotaan

(1) Anggota terdiri atas:

• pemegang polis perorangan berkewarganegaraan Indonesia; atau
• pemegang polis badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia. (21 Dalam hal pemegang polis merupakan badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, keanggotaan dalam Usaha Bersama diwakili

oleh pengurus atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang polis.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Dewan Komisaris berwenang untuk:

• secara bersama-sama atau sendiri-sendiri meminta Direksi untuk menyediakan informasi, data, dan dokumen Usaha Bersama;
• memberikan rekomendasi pemberhentian dan/atau pengangkatan Direksi kepada RUA;
• memberhentikan sementara waktu anggota Direksi;
• menyampaikan usulan calon akuntan publik kepada RUA;
• mengangkat Panitia Pemilihan; dan

f.melaksanakan...

SK No 024148 A

trRESIDEN

40- f melaksanakan kewenangan lain dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar.

Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir apabila:

• Anggota meninggal dunia;
• Anggota...

SK No 024114 A

PREs IDEN

b Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, keanggotaan harus berakhir.

Anggota berhak:

• dipilih menjadi Peserta RUA sesuai dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 1 I

Anggota wajib:

• mematuhi Anggaran Dasar dan keputusan yang telah disepakati dalam RUA; dan
• menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan mengenai pemanfaatan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Usaha Bersama harus menyatakan secara jelas hak dan kewajiban Anggota di dalam polis.

BAB

SK No 024115 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Rapat Umum Anggota

Paragraf 1 Wewenang

RUA mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.

RUA berwenang:

• menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, tata kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis;
• menetapkan Anggaran Dasar dan perubahannya;
• mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
• meminta keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
• menetapkan gaji, tunjangan, danlatau honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
• menetapkan pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian di antara Anggota;
• menetapkan pengalihan aset atau portofolio pertanggungan;
• menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris;
• mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran;
• menilai ...

SK No 024116 A

PRESIDEN

• menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling sedikit memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris;
• menetapkan persetujuan langkah lanjutan dalam rangka penyehatan keuangan;
• menyetujui Proposal;
• memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan
• membentuk tim likuidasi dalam rangka pembubaran Usaha Bersama.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota

( 1) RUA diadakan di tempat kedudukan Usaha Bersama atau di tempat Usaha Bersama melakukan kegiatan usahanya.

(2) Tempat pelaksanaan RUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

(1) RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA luar biasa

(2) RUA tahunan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang

terdiri atas:

• RUA tahunan pertama untuk menilai dan menyetujui laporan tahunan; dan
• RUA tahunan kedua untuk mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran.

(3) RUA tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a wajib diselenggarakan oleh Direksi dalam

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

(4) RUA ...

SK No 024117 A

FRES IDEN

(41 RUA tahunan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b wajib diselenggarakan oleh Direksi paling lambat sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

(5) RUA luar biasa dapat dilakukan setiap waktu

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Usaha Bersama.

(6) RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dapat dilakukan berdasarkan:

• permintaan paling sedikit 213 (dua pertiga) jumlah Peserta RUA dalam masa kepesertaannya;
• permintaan Dewan Komisaris;
• usulan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris; atau
• perintah OJK.

(1) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Peserta

RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a dan perintah penyelenggaraan RUA luar biasa oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf d disampaikan kepada Direksi dengan surat tertulis disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. (21 Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b disampaikan kepada Direksi dengan surat tertulis disertai alasannya.

(1) Direksi menyampaikan agenda RUA kepada OJK untuk

mendapatkan persetujuan. (21 OJK memberikan jawaban atas permohonan persetujuan agenda RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan. Pasal. . .

SK No 024118 A

}rRES IDEN

(1) Direksi melakukan pemanggilan Peserta RUA sebelum

penyelenggaraan RUA.

(2) Pemanggilan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan melalui surat tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUA.

(3) Dalam pemanggilan Peserta RUA dicantumkan tanggal,

waktu, tempat, dan agenda rapat yang telah disetujui OJK disertai pemberitahuan bahwa bahan RUA dapat diakses secara elektronik sejak tanggal pemanggilan Peserta RUA sampai dengan tanggal RUA diselenggarakan.

(4) Direksi menyediakan bahan cetak RUA sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUA.

(5) Dalam hal pemanggilan Peserta RUA tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3), keputusan RUA tetap sah jika semua peserta RUA

hadir dan keputusan tersebut disetujui oleh semua Peserta RUA.

(6) RUA dilarang membahas agenda yang berbeda dari

agenda yang dicantumkan dalam surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(1) Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan:

a RUA tahunan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUA tahunan pertama dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); atau b RUA tahunan kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)l, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUA tahunan kedua dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (41.

(2) Penyelenggaraan ...

SK No 024119 A

FRESIDEN

(21 Penyelenggaraan RUA tahunan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

(3) Dalam hal Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan

RUA tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan perintah yang disampaikan secara tertulis kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUA tahunan. (41 Direksi wajib menyelenggarakan RUA tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dari OJK.

Pasal22 Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya belum ditetapkan melalui RUA tahunan kedua, berlaku rencana kerja dan anggaran tahun buku sebelumnya sampai dengan ditetapkannya rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya.

(1) Dalam hal terdapat permintaan atau perintah RUA luar

biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf d, Direksi wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan atau perintah dimaksud. (21 Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(3) Penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

(4) Dalam ...

SK No 024120 A

TIRESIDEN

-t2-

(4) Dalam hal Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan

RUA luar biasa yang merupakan usulan Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Peserta RUA mengajukan permohonan izin penyelenggaraan RUA dan menyampaikan agenda RUA kepada OJK untuk memperoleh persetujuan.

(5) OJK dapat memberikan izin atas penyelenggaraan RUA

luar biasa dan persetujuan agenda RUA yang diajukan oleh Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (41.

(6) Dalam hal OJK memberikan izin atas penyelenggaraan

RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat persetujuan OJK tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

• tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya RUA; dan
• agenda RUA.

(1) RUA dinyatakan sah jika memenuhi kuorum

(21 RUA dinyatakan memenuhi kuorum jika Peserta RUA yang hadir telah mencapai 2l 3 (dua pertiga) dari Peserta RUA.

(3) Pemenuhan kuorum dapat dihitung berdasarkan

kehadiran secara langsung dan/atau keikutsertaan Peserta RUA melalui konferensi video atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat.

(4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak tercapai, RUA kedua dengan agenda RUA yang sama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan RUA sebelumnya yang tidak memenuhi kuorum. (s) Dalam pemanggilan kembali Peserta RUA untuk RUA kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan bahwa RUA pertama telah dilaksanakan namun tidak tercapai kuorum.

(6) Dalam . .

SK No 024121 A

PRES IDEN

(6) Dalam hal RUA kedua tidak memenuhi kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, OJK menetapkan batasan kuorum untuk RUA ketiga berdasarkan permohonan Usaha Bersama.

(7) Pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan kuorum oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus

disebutkan bahwa RUA kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum dan RUA ketiga akan dilaksanakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK.

(1) Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat.

(2) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Peserta RUA yang hadir.

(3) Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara

terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', satu Peserta RUA mempunyai satu hak suara.

(1) Dalam setiap penyelenggaraan RUA, Peserta RUA

menunjuk seorang pimpinan rapat yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUA.

(2) Pimpinan rapat wajib membuat risalah RUA yang

disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Peserta RUA yang hadir.

(3) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat:

• waktu penyelenggaraan RUA;

• agenda RUA;

• peserta RUA;

• pendapat yang berkembang dalam RUA; dan

• keputusan SK No 024122 A

trRESIDEN

• keputusan RUA.

(4) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

dinyatakan dalam akta notaris.

(5) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelenggaraan RUA.

(1) Dalam mengambil keputusan, RUA harus berupaya

menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. (21 Keputusan RUA dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) OJK berwenang membatalkan keputusan RUA dalam hal:

• dinilai berpotensi membahayakan kepentingan Usaha Bersama;
• dinilai berpotensi membahayakan industri perasuransian; dan/ atau
• tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peserta RUA menjalankan wewenangnya sebagai RUA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.

(2) Peserta RUA bertanggung jawab penuh secara pribadi

dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan Anggaran Dasar.

(3) Peserta RUA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban

atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b.teIah...

SK No 024123 A

FRES IDEN

b telah melakukan wewenang dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; dan/atau c tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan wewenang yang mengakibatkan kerugian.

Paragraf 3 Kepesertaan Rapat Umum Anggota

(1) Peserta RUA berhak:

• menghadiri atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam RUA;
• memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Usaha Bersama dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda RUA dan tidak bertentangan dengan kepentingan Usaha Bersama; dan
• memperoleh hanya penggantian biaya dan honorarium yang wajar untuk kehadiran atau keikutsertaannya dalam RUA.

(2) Peserta RUA dilarang:

• meminta dan/atau menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi selain biaya dan/atau honorarium untuk menghadiri RUA;
• mempengaruhi Direksi atau Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya selain melalui mekanisme RUA; dan/atau
• memberikan kuasa kepada sesama Peserta RUA atau pihak lain untuk hadir atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam RUA.

(1) Peserta RUA berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas)

orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Peserta

SK No 024124 A

FRESIDEN

(21 Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan Anggota dari setiap wilayah pemilihan.

(3) Jumlah wilayah pemilihan disesuaikan dengan jumlah

Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 4 Pemilihan Peserta Rapat Umum Anggota

(1) Setiap Anggota di setiap wilayah pemilihan berhak dipilih

menjadi Peserta RUA. (21 Penentuan Anggota di setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data domisili terakhir yang tercatat pada sistem Usaha Bersama.

(3) Untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA, Anggota harus

memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;
• sehat jasmani dan rohani;
• memilikipengalamanorganisasi;
• tidak menjadi anggota/pengurlrs partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah;
• tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

(4) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Anggota juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

• memiliki polis asuransi yang masih aktif dan berlaku serta yang memiliki nilai tunai;
• polis . .

SK No 024125 A

trRESIDEN

-t7-

• polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah berjalan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pembentukan Panitia Pemilihan;
• polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun setelah tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; dan
• tidak menjadi Peserta RUA untuk 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya.

(5) Dalam hal Anggota merupakan perorangan yang memiliki

polis lebih dari 1 (satu), perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan.

(6) Dalam hal Anggota merupakan pengurus yang mewakili

badan hukum, lembaga, perkumpulan, atau kelompok, perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan peserta.

(1) Pemilihan Peserta RUA dilakukan oleh Panitia Pemilihan

yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

(2) Panitia Pemilihan dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa

kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir.

(3) Masa kerja Panitia Pemilihan berakhir pada saat

pengesahan Peserta RUA.

(4) Anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit

5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

(5) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur:

jasa a. akademisi di bidang perasuransian dan/atau keuangan; dan jasa b. profesional di bidang perasuransian dan/atau keuangan.

(6) Unsur akademisi dan profesional dalam anggota Panitia

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki komposisi yang berimbang.

Pasal. . .

SK No 024126 A

PRES IDEN

(1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya harus

menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalitas.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

(3) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil kerja

pemilihan Peserta RUA kepada Dewan Komisaris dan OJK.

(1) Panitia Pemilihan bertugas untuk melakukan

penjaringan dan seleksi terhadap bakal calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan. (21 Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan dapat membentuk sekretariat.

(3) Panitia Pemilihan menetapkan urutan 5 (lima) orang

calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

• kemampuan dan kecakapan dalam mewakili kepentingan Anggota; jangka waktu menjadi Anggota; dan b.
• jumlah nilai tunai yang dimiliki. (41 Penetapan 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta urutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Panitia Pemilihan dibentuk.

(5) Panitia Pemilihan menyampaikan 5 (lima) orang calon

Peserta RUA terpilih kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Panitia Pemilihan menetapkan tata cara pemilihan

Peserta RUA setelah mendapat persetujuan OJK.

Pasal

SK No 024198 A

FRES IDEN

(1) Direksi menyampaikan 1 (satu) orang calon Peserta RUA

urutan pertama dari setiap wilayah pemilihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Dalam hal calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan OJK, Direksi menyampaikan kembali kepada OJK 1 (satu) orang calon Peserta RUA urutan berikutnya dari wilayah pemilihan yang sama untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Persetujuan oleh OJK diberikan setelah dilakukan

penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Peserta RUA. (41 Dalam hal seluruh calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan telah disetujui oleh OJK, Direksi menyelenggarakan RUA untuk mengesahkan Peserta RUA.

(5) Direksi mengumumkan Peserta RUA yang telah disahkan

dalam RUA melalui media elektronik dan cetak nasional yang beredar di setiap wilayah pemilihan.

(6) Tata cara mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan

serta pemberian persetujuan OJK terhadap calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa keuangan.

Paragraf 5 Masa Tugas dan Pemberhentian Peserta RUA

Peserta RUA memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

(1) Status sebagai Peserta RUA berakhir apabila

• meninggal dunia;

• masa tugas berakhir; atau

• diberhentikan

SK No 024128 A

PRESIDEN

• diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir berdasarkan keputusan RUA.

(2) Peserta RUA statusnya berakhir karena diberhentikan

berdasarkan keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
• tidak lagi menjadi Anggota;
• mengundurkan diri;
• tidak menghadiri atau ikut serta RUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
• ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun.

(3) Pemberhentian Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (21dilakukan oleh RUA. (41 Dalam hal status Peserta RUA berakhir sebelum masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, kedudukannya digantikan oleh calon Peserta RUA dari wilayah pemilihan yang sama, sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).

(5) Calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(6) Penggantian Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilakukan apabila sisa masa tugas Peserta RUA yang digantikan lebih dari 6 (enam) bulan.

(7) Peserta RUA pengganti melanjutkan sisa masa tugas dari

Peserta RUA yang digantikan.

OJK dapat melakukan verifikasi atas pelaksanaan proses pemilihan Peserta RUA. Bagian . . .

SK No 024129 A

PRESIDEN

-2t- Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengurusan Usaha Bersama

Pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama dilaksanakan oleh Direksi.

(1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling

sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Direksi yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama berdasarkan keputusan RUA. (21 Paling sedikit % (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha dari Usaha Bersama.

(1) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara

anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUA.

(2) Dalam hal RUA tidak menetapkan pembagian tugas dan

wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Paragraf 2 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUA.

Pasal

SK No 024130 A

FRES IDEN

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;
• cakap melakukan perbuatan hukum;
• mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur, dan profesional;
• tidak terafiliasi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris, dan/atau Peserta RUA;
• bebas dari hubungan keuangan atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata- mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Anggota;
• memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya; ob mampu bertindak untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; h bersedia mendahulukan kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan latau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;

1. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; J mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Usaha Bersama; k telah berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun terakhir di bidang perasuransian dan/atau bidang lain yang relevan serta memiliki latar belakang pendidikan/ pelatihan terkait; dan I persyaratan lain yang disyaratkan oleh OJK.

(2) Pemenuhan

SK No 024209 A

FRES IDEN

(21 Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf I dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Usaha Bersama.

(1) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun.

(2) Anggota Direksi hanya dapat menjabat selama 2 (dua)

periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah paling singkat 1 (satu) periode berikutnya.

(3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Direksi ditetapkan dalam keputusan RUA. (41 Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Anggota Direksi yang telah diangkat oleh RUA hanya

dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah memperoleh persetujuan dari OJK. (21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa keuangan.

Anggota Direksi dilarang merangkap sebagai Peserta RUA

Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi yang pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; b.suatu...

SK No 024210 A

FRESIDEN

24- h suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau c suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

(1) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi

yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK.

(2) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi

yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari OJK kurang dari 1 (satu) tahun.

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• berakhir masa jabatannya; atau
• diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan RUA. (21 Anggota Direksi yang jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tetap bertanggungjawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUA.

(1) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Direksi:

• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( 1);

• tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

• tidak

SK No 024133 A

PRES IDEN

• tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melakukan tindakan yang merugikan Usaha Bersama;
• melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan Usaha Bersama;
• dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
• mengundurkan diri.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diusulkan oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari total Peserta RUA dalam masa kepesertaan yang ditujukan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

(3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA.

(4) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

• tanggal keputusan RUA; atau
• tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA.

(5) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUA dapat mengangkat anggota Direksi pengganti sesuai dengan syarat dan tata cara pemilihan anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.

(1) Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi

untuk sementara waktu apabila:

• tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
• tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
• terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan Usaha Bersama;
• melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan Usaha Bersama; atau e.ditetapkan...

SK No 024134 A

FRESIDEN

e ditetapkan menjadi tersangka.

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara waktu

tidak berwenang melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari

setelah tanggal pemberhentian sementara waktu harus diselenggarakan RUA berdasarkan permintaan anggota Dewan Komisaris. (41 Dalam RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(5) RUA mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara waktu.

(6) Dalam hal RUA menguatkan keputusan pemberhentian

sementara waktu, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. (71 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RUA tidak diselenggarakan atau RUA tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara waktu menjadi batal.

Paragraf 3 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

(1) Direksi bertugas untuk menjalankan pengurusan Usaha

Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

(3) Direksi bertanggung jawab kepada RUA dalam

menjalankan pengurusan Usaha Bersama.

(1) Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.

(2) Anggota...

SK No 024135 A

FRES IDEN

(21 Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

(3) Anggota Direksi tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
• telah melakukan tugas dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;
• tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan tugas yang mengakibatkan kerugian; dan
• telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(1) Direksi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-

sama berwenang mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Kewenangan Direksi untuk mewakili Usaha Bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, atau keputusan RUA.

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Usaha

Bersama apabila:

• terjadi perkara di pengadilan antara Usaha Bersama dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
• anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Usaha Bersama.

(2) Dalam.,.

SK No 024136 A

PRESIDEN

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yang berhak mewakili Usaha Bersama:

• anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Usaha Bersama;
• Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Usaha Bersama; atau
• pihak lain yang ditunjuk oleh RUA dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Usaha Bersama.

Paragraf 4 Kewajiban, Hak, dan Larangan Direksi

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direksi wajib:

• membuat daftar Anggota;
• membuat risalah rapat Direksi;
• membuat dan menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j kepada RUA setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
• membuat dan menyampaikan laporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
• memelihara seluruh daftar Anggota, risalah rapat, laporan tahunan, laporan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen Usaha Bersama lainnya;
• menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
• mematuhi Anggaran Dasar, peraturan internal dari Usaha Bersama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• memastikan . .

SK No 024137 A

PRESIDEN

• memastikan pelaksanaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
• memastikan agar Usaha Bersama memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
• memastikan agar informasi mengenai Usaha Bersama diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap;
• men)rusun rencana kerja dan anggaran sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; dan
• menetapkan besaran biaya dan honorarium yang wajar bagi Peserta RUA. (21 Seluruh daftar Anggota, risalah rapat, laporan tahunan, laporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan dan dokumen Usaha Bersama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disimpan di tempat kedudukan Usaha Bersama.

(1) Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara

berkala paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

(3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat

Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

(4) Anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir

dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.

(5) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan

jumlah kehadiran dnggota Direksi harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal

SK No 024138 A

PRES IDEN

(1) Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai:

• kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri; dan
• hubungan keuangan danf atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Peserta RUA, kepada Usaha Bersama, Peserta RUA, dan OJK. (21 Pengungkapan kepemilikan oleh anggota Direksi kepada OJK disampaikan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perasuransian.

(1) Dalam menjalankan tugas pengurusan Usaha Bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Direksi wajib membentuk:

• komite investasi; dan
• komite atau satuan kerja pengembangan produk asuransi. (21 Pembentukan komite dan/atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Komite dan/atau satuan kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direksi.

(1) Direksi wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris

atau RUA untuk:

• mengalihkan kekayaan Usaha Bersama; atau
• menjadikan kekayaan Usaha Bersama sebagai jaminan utang. (21 Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atau RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk transaksi yang melebihi nilai tertentu.

(3) Nilai...

SK No 024139 A

PRESIDEN

(3) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6 1

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha, serta fasilitas Usaha Bersama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama Usaha Bersama dengan memberikan kuasa khusus yang ditetapkan dalam surat kuasa.

(1) Dalam melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Direksi berhak menerima gaji, tunjangan, danf atau honorarium. (21 Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUA.

(3) Kewenangan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

(4) Dalam hal kewenangan RUA dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya gaji, tunjangan, danf atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dilarang:

• melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Usaha Bersama;

• memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Usaha Bersama;

• mengambil .

SK No 024140 A

PRESIDEN

• mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Usaha Bersama, selain gaji, tunjangan, dan/atau honorarium yang ditetapkan; dan/atau
• memenuhi permintaan Peserta RUA selain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUA.

(1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada

perusahaan lain kecuali sebagai anggota dewan komisaris pada 1 (satu) perusahaan perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda.

(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Usaha Bersama, sepanjang anggota Direksi yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Direksi pada Usaha Bersama.

(3) Direktur utama Usaha Bersama dilarang merangkap

jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Usaha Bersama.

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau

kelalaian anggota Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan dan kekayaan Usaha Bersama tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Usaha Bersama akibat kepailitan tersebut, anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dilunasi. (21 Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(3) Anggota...

SK No 024141 A

PRESIDEN

(3) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan

Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

• kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
• telah melaksanakan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;
• tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
• telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 batal demi hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud dan anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris menyampaikan kepada anggota Direksi yang bersangkutan. (21 Tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertanggungj awabkan.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tu:uh) hari kerja

terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam surat kabar harian nasional dan memberitahukannya kepada OJK.

(4) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas

nama Usaha Bersama oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Usaha Bersama.

(5) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama

Usaha Bersama oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

(6) Ketentuan...

SK No 024142 A

PRESIDEN

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1).

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Paragraf 1 Pengawasan Usaha Bersama

Pengawasan Usaha Bersama dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

(1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUA.

(2) Paling sedikit % (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan

Komisaris merupakan komisaris independen.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-

sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Paragraf 2 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUA. Pasal. . .

SK No 024211 A

FRES IDEN

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;
• cakap melakukan perbuatan hukum;
• mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur, dan profesional;
• tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Peserta RUA;
• bebas dari hubungan keuangan atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata- mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Anggota;
• memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya;
• mampu bertindak untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan latau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
• bersedia mendahulukan kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan latau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
• mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
• mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Usaha Bersama; dan
• persyaratan lain yang disyaratkan oleh OJK. (21 Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris independen harus memenuhi persyaratan:
• bukan merupakan Anggota;
• bebas. . .

SK No 024212 A

PRESIDEN

REPUBLIK INEONESIA

36

• bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain yang dapat diinterprestasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berfikir independen demi kepentingan Usaha Bersama;
• tidak menduduki jabatan Direksi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan
• persyaratan lain yang disyaratkan oleh OJK.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kecuali huruf k dan ayat (21 kecuali huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Usaha Bersama.

Pasal T2

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu

paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjabat selama

2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah paling singkat 1 (satu) periode berikutnya.

(3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Dewan Komisaris ditetapkan dalam keputusan RUA. (41 Anggota Dewan Komisaris diangkat dengan mempertimbangkan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan masa jabatannya.

(5) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan

pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat oleh RUA

hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah memperoleh persetujuan dari OJK. (21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

(3) Penilaian

SK No 024213 A

PRESIDEN

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon

anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa keuangan.

Pasal74 Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap sebagai Peserta RUA.

Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; h suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau c suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang nonjasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

(1) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan

Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK. (21 Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari OJK kurang dari 6 (enam) bulan. Pasal. . .

SK No 024214 A

FRESIDEN

(1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

• meninggal dunia; jabatannya; atau b. berakhir masa
• diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan RUA.

(2) Anggota Dewan Komisaris yang jabatannya berakhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tetap bertanggungjawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUA.

(1) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris:

• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7l ayat (1) dan ayat (2);

• tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
• tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melakukan tindakan yang merugikan Usaha Bersama;
• melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan Usaha Bersama;
• dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
• mengundurkan diri.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diusulkan oleh paling sedikit 2l 3 (dua pertiga) dari total Peserta RUA dalam masa kepesertaan yang ditujukan kepada Direksi ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf e diambil setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA.

(4) Pemberhentian

SK No 024215 A

PRESIDEN

(4) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak:

• tanggal keputusan RUA; atau
• tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA.

(5) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUA dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris pengganti sesuai dengan syarat dan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.

Paragraf 3 T\rgas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas:

• melakukan pengawasan terhadap pengurusan Usaha Bersama yang dilakukan oleh Direksi;
• memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Usaha Bersama; dan
• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Peserta RUA oleh Panitia Pemilihan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUA atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80.

(1) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama. (21 Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (21apabila dapat membuktikan:

• telah melakukan pengawasan terhadap pengurLlsan Usaha Bersama yang dilakukan oleh Direksi dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;
• telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Peserta RUA oleh Panitia Pemilihan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;
• tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan d.telah...

SK No 024149 A

PRESIDEN

d telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. (21 Dalam hal Anggaran Dasar menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, perbuatan hukum Direksi tanpa persetujuan Dewan Komisaris tetap mengikat Usaha Bersama sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beriktikad baik.

(1) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUA,

Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas pengurusan Usaha Bersama dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. (2\ Dewan Komisaris yang melaksanakan tugas pengurusan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan OJK; dan
• berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Usaha Bersama dan pihak ketiga.

Paragraf 4 Kewajiban, Hak, dan Larangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Dewan Komisaris wajib:

• menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis; b. mengawasi . . .

SK No 024150 A

PRESIDEN

• mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
• menyampaikan laporan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya kepada RUA;
• men5rusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perasuransian;
• memantau efektifitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan
• memelihara dokumen atau catatan hasil kerja Panitia Pemilihan.

(1) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan

Komisaris secara berkala paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (21 Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan: a paling sedikit 4 (empat) kali rapat, diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi; dan h paling sedikit 1 (satu) kali rapat, diantaranya dilakukan dengan mengundang akuntan publik.

(3) Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan

Komisaris paling sedikit 8O% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

(4) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

(6) Perbedaan

SK No 024151 A

PRESIDEN

(6) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat

Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. (71 Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.

(8) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah

diselenggarakan dan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(1) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan

mengenai:

• kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri; dan
• hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau Peserta RUA, kepada Usaha Bersama, Peserta RUA, dan OJK.

(2) Pengungkapan kepemilikan oleh anggota Dewan

Komisaris kepada OJK disampaikan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Dewan Komisaris wajib membentuk komite

audit dan komite pemantau risiko. (21 Selain membentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

(3) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21 dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pasal. . .

SK No 024152 A

FRES IDEN

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79, Dewan Komisaris berhak menerima gaji, tunjangan, danf atau honorarium.

(2) Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, dan/atau

honorarium anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUA.

(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang:

• merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sejenis;
• melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Usaha Bersama;
• memanfaatkan jabatannya pada Usaha Bersama untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Usaha Bersama;
• mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Usaha Bersama, selain gaji, tunjangan, dan/atau honorarium yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUA; dan/atau
• mencampuri kegiatan operasional Usaha Bersama yang menjadi tanggung jawab Direksi.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

komisaris independen dilarang merangkap jabatan sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan Usaha Bersama.

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau

kelalaian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dan kekayaan Usaha Bersama tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Usaha Bersama akibat kepailitan tersebut, anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

(2) Tanggung

SK No 024216 A

PRESIDEN

45

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernya taan pailit diucapkan.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban atas kepaiiitan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

• kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
• telah melaksarrdKan tugasnya dengan iktlkad baik Can kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Rersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;
• tioak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
• telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(1) Pengangkaten anggota Dewan Komisaris yang tidak

memcnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 batal demi hukum sejak anggota Dewan

Komisaris lainnya atau Direksi *e.rgetahui tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud dan anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi menyampaikan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

(2) Tidak terpenuhinya, pe.rsyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertan ggungj awabkan.

(3) Dalarn jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak diketahui, Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersa-ngkutan dalam surat kabar harian nasional dan memberitahukannya kepada OJK.

(4) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota

Dewan Komisaris untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Usaha Bersama.

(5) Ketentuan

SK No 011431 A

PRESIDEN

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1).

Paragraf 5 Fungsi Kepatuhan

(1) Usaha Bersama wajib memiliki anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan. (21 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

(1) Usaha Bersama wajib memiliki satuan kerja atau pegawai

yang melaksanakan fungsi kepatuhan. (21 Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

(1) RUA menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan

Dewan Komisaris.

(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus terdaftar pada OJK.

(3) Penyampaian...

SK No 024155 A

PRESIDEN

(3) Penyampaian usulan akuntan publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disertai: a- alasan pengusulan dan besaran honorarium atau imbal jasa untuk akuntan publik tersebut;

• pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh akuntan publik, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di Usaha Bersama; dan
• pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh akuntan publik untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada OJK.

Usaha Bersama wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi akuntan publik.

(1) Usaha Bersama wajib menerapkan kebijakan remunerasi

bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai, yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Usaha Bersama, serta perlakuan adil terhadap Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. (21 Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memperhatikan paling sedikit:

a kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Usaha Bersama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

• prestasi kerja individual;
• kewajaran dengan perusahaan asuransi jiwa yang setara; dan d sasaran dan strategi jangka panjang Usaha Bersama. BAB...

SK No 024156 A

FRESIDEN

48

(1) Usaha Bersama wajib memenuhi ketentuan mengenai

kesehatan keuangan. (21 Ketentuan mengenai kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(1) Usaha Bersama dapat melakukan perubahan bentuk

badan hukum menjadi perseroan terbatas atau koperasi. (21 Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

• wajar dan adil bagi seluruh Anggota;
• memperhatikan hak dan kewajiban Anggota; dan
• transparan.

(3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh:

• lebih dari Yz (satu perdua) dari seluruh Peserta RUA;
• Dewan Komisaris; atau
• Direksi.

(4) Dalam hal usulan perubahan bentuk badan hukum

diajukan oleh Peserta RUA atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b, usulan perubahan bentuk badan hukum disampaikan kepada Direksi.

(5) Dalam...

SK No 024157 A

FRESIDEN

49

(5) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum diusulkan

oleh Peserta RUA atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b, Direksi wajib menyusun Proposal dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya usulan perubahan bentuk badan hukum.

(6) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum diusulkan

oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Direksi wajib menyusun Proposal dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak pengambilan keputusan Direksi mengenai usulan perubahan bentuk badan hukum.

Proposal paling sedikit harus memuat informasi mengenai:

• bentuk badan hukum yang dipilih dan dasar pertimbangannya;
• keuntungan dan kerugian bagi Anggota;
• nilai dan/atau manfaat asuransi yang akan diterima pemegang polis setelah perubahan bentuk badan hukum;
• tata cara dan perhitungan konversi hak dan kewajiban Anggota;
• hasil konversi hak dan kewajiban Anggota pada badan hukum baru;
• profil dan/atau informasi mengenai pihak yang menanamkan modal jika terdapat pemodal pada badan hukum baru;
• ikhtisar data keuangan penting;
• laporan pihak independen yang terlibat dalam pen5rusunan Proposal;
• surat pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kebenaran dan kecukupan informasi yang diungkapkan dalam Proposal;
• calon pengurus pada badan hukum baru;
• perkiraan modal pada badan hukum baru;
• calon pendiri pada badan hukum baru;
• rancangan perubahan Anggaran Dasar bentuk badan hukurrr baru; dan
• kebijakan . .

SK No 024199 A

PRES IDEN

50- n kebijakan terkait status karyawan.

(1) Proposal harus dapat diakses oleh seluruh Anggota

secara elektronik dan ringkasan Proposal harus dipublikasikan melalui paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Proposal selesai disusun.

(2) Atas Proposal yang telah dipublikasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai hak menyampaikan pendapat atau tanggapan atas Proposal dimaksud kepada Direksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Proposal dipublikasikan.

(3) Direksi melakukan penyesuaian Proposal dengan

mempertimbangkan pendapat atau tanggapan dari Anggota paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir penyampaian pendapat atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(1) Direksi mengajukan Proposal yang telah disesuaikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) kepada RUA untuk mendapatkan keputusan. (21 Keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak selesainya penyesuaian Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3).

(3) Dalam hal RUA menyetujui Proposal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)', Direksi menyampaikan Proposal kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui RUA untuk mendapatkan persetujuan.

(1) Dalam melakukan penelaahan Proposal, OJK dapat

meminta:

• Dewan Komisaris dan Direksi untuk melengkapi dan/atau melakukan perubahan pada Proposal; dan/atau
• pendapat. .

SK No 024159 A

FRESIDEN

• pendapat dari profesi penunjang atau pihak independen lainnya.

(2) OJK dapat menyetdui atau tidak menyetujui Proposal

yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3).

(3) Dalam hal OJK menyetujui Proposal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melaksanakan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Proposal yang telah disetujui OJK.

(4) Dalam hal OJK tidak menyetujui Proposal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), OJK menyampaikan secara tertulis tidak diberikannya persetujuan disertai alasannya.

(1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan proses

perubahan bentuk badan hukum yang dilakukan oleh Direksi.

(2) Direksi wajib melaporkan:

• proses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3); dan
• proses pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada OJK.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian persetujuan Proposal, serta tata cara pelaporan pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(1) Perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama

mengakibatkan:

• seluruh aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum Usaha Bersama menjadi aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum badan hukum baru; dan b.semua...

SK No 024218 A

PRESIDEN

• semua pegawai IJsaha Bersama beralih menjadi pegawai badan hukum baru.

(2) Pada saat Usaha Bersama berubah menjadi badan

hukum baru, Usaha Bersama dinyatakan bubar tanpa likuidasi.

(3) Proses pendirian badan hukum baru dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1O7

(1) Pembubaran Usaha Bersama dilakukan apabila izin

usaha dari Usaha Bersama dicabut.

(2) Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal Usaha

Bersama:

• menghentikan kegiatan usaha;
• melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
• dinyatakan pailit dan telah dilakukan pemberesan harta Usaha Bersama, serta kepailitan dinyatakan berakhir berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagian Kedua Pencabutan lzin Usaha Dalam Hal Usaha Bersama Menghentikan Kegiatan Usaha

(1) Dalam hal Usaha Bersama berencana menghentikan

kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat (2) huruf a, Usaha Bersama wajib mendapatkan persetujuan RUA terlebih dahulu.

(2) Rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

• lebih dari Vz (satu perdua) dari seluruh Peserta RUA dalam masa kepesertaannya;
• Dewan .

SK No 024161 A

FREsIDEN

• Dewan Komisaris; atau
• Direksi.

(3) Dalam hal RUA menyetujui penghentian kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib menyampaikan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas rencana

penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Usaha Bersama wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

(5) Setelah Usaha Bersama menyelesaikan seluruh

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib menyampaikan laporan penyelesaian kewajiban kepada OJK.

(6) Dalam hal OJK menyetujui isi laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), OJK mencabut izin usaha dari Usaha Bersama. (71 Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Usaha Bersama menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama, OJK:

• memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama; dan
• mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian nasional yang mempunyai peredaran yang luas.

(9) Ketentuan mengenai rencana penghentian kegiatan

usaha dan penyelesaian kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Bagian . . .

SK No 024219 A

PRES IDEN

Bagian Ketiga Pencabutanlzin Usaha Dalam Hal Usaha Bersama Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

(1) Dalam hal Usaha Bersama dicabut izin usahanya karena

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat (2) huruf b, Usaha Bersama wajib menghentikan kegiatan usaha.

(2) Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai

Usaha Bersama dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Usaha Bersama sejak izin usaha Usaha Bersama dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat (2) huruf b.

Pasal 1 10

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya

izin usaha karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat (2) huruf b, Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk tim likuidasi. (21 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, OJK:

• memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk tim likuidasi;
• mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian nasional yang mempunyai peredaran yang luas;
• memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• memerintahkan

SK No 024163 A

FRES IDEN

• memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan tim likuidasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan hasil pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 1 1 i

(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (21 huruf a, tanggung jawab dan kepengurusan Usaha Bersama dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi. (21 Direksi dan Dewan Komisaris dalam likuidasi tidak lagi berwenang sebagai Direksi dan Dewan Komisaris.

(3) Tim likuidasi berwenang mewakili Usaha Bersama dalam

likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Usaha Bersama. (41 Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, pegawai Usaha Bersama dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi.

(5) Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai

Usaha Bersama dalam likuidasi dilarang menghambat proses likuidasi.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan likuidasi Usaha

Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelesaian hak dan kewajiban Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perasuransian.

Pasal 1 12

(1) Dalam hal Usaha Bersama dilikuidasi, hak pemegang

polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

(2) Dalam

SK No 024164 A

PR.ESIPEN

(21 Dalam hal Usaha Bersama dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi.

(3) Dalam hal terdapat kelebihan dana asuransi setelah

pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan

untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi.

(4) Dalam hal dana asuransi tidak mencukupi untuk

membayar seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional.

(5) Dana investasi pemegang polis asuransi produk asuransi

yang dikaitkan dengan investasi hanya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat dari polis asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

(6) Ketentuan mengenai pembayaran hak kepada pemegang

polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 13

(1) Pemenuhan kewajiban Usaha Bersama dalam likuidasi

terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi dapat dilakukan dengan cara:

• pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa lain;
• pembayaran klaim manfaat asuransi; dan/atau
• pengembalian premi atas risiko yang belum dijalani. (21 Ketentuan mengenai pemenuhan hak pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Pasal. . .

SK No 024165 A

FRES IDEN

Pasal 1 14

(1) Seluruh biaya pelaksanaan likuidasi yang tercantum

dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Usaha Bersama dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya. (21 Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Usaha Bersama, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hak Anggota.

Bagian Keempat Pencabutanlzin Usaha Dalam Hal Usaha Bersama Dinyatakan Pailit

Pasal 1 15

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya

izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat

(2) huruf c, Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA

untuk memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama, OJK:

• memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama; dan
• mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian nasional yang mempunyai peredaran yang luas.

Pasal 1 16

Ketentuan mengenai likuidasi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberesan harta Usaha Bersama yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO7 ayat (2) huruf c. BAB...

SK No 024166 A

PRES IDEN REPUBLTK tNDoNESIA

KEPAILITAN

Pasal 1 17

(1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Usaha Bersama

kepada pengadilan niaga hanya dapat diajukan oleh OJK.

(2) Kreditor menyampaikan permohonan kepada OJK untuk

mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan

permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 1 18

(1) OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 17 ayat (3) dan ayat(41, Pasal 20 ayat (6), Pasal 2l ayat (1) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27 ayat

(2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal

53 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3),

Pasal 67 ayat (3), Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 82

ayat (1), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), ayat (3), ayat (41, ayat

(5), dan ayat (6), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal

90, Pasal92 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (L),

Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99

ayat (5) dan ayat (6), Pasal 103 ayat (3), Pasal 104, Pasal 1O8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 1O9,

Pasal 110 ayat (1), Pasal lil ayat (4) dan ayat (5), Pasal

115 ayat (1), dan Pasal l2l ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi...

SK No 024220 A

PRES IDEN

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (21berupa:

• peringatan tertulis;
• pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
• larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
• pencabutan rzin usaha;
• denda administratif; dan/atau
• larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, pada perusahaan perasuransian. (41 Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 1 19

(1) Polis asuransi yang dimiliki oleh pemegang polis sebelum

Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. (21 Perpanjangan atas polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Anggaran Dasar yang telah ada sebelum diundangkannya

Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Anggaran Dasar yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Izin .

SK No 024221 A

PRES IDEN

(2) Izin usaha dari Usaha Bersama yang telah ada sebelum

diundangkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

(3) Badan Perwakilan Anggota Usaha Bersama yang telah

ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan sebagai RUA dan memiliki tugas serta kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(4) Anggota Badan Perwakilan Anggota Usaha Bersama yang

telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan sebagai Peserta RUA. (41 (5) Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat memiliki masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

(6) Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(1) RUA wajib menetapkan perubahan Anggaran Dasar

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (21 Direksi wajib menyampaikan perubahan Anggaran Dasar kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Kewajiban RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

(4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dilaksanakan, ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku dan berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .

SK No 024169 A

PRESIDEN

-6t- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangankan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Hukum dan g-undangan, {

1a S Djaman

SK No 024222 A

FREs IDEN