PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
4. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
5. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
6. Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi.
7. Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
8. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.
9. Lembaga ...

1. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.

2. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

3. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

4. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

5. Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi.

6. Anggota Bursa Berjangka adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.

7. Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Anggota Kliring Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Lembaga Kliring Berjangka dan mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

8. Pialang ...

1. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.

2. Penasihat Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.

3. Sentra Dana Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Sentra Dana Berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

4. Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

5. Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.

6. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

7. Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.

8. Margin ...

1. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kesatu Izin Usaha

(1) Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh 11

(sebelas) badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mayoritas harus yang melakukan kegiatan usaha di bidang Komoditi dan/atau keuangan yang layak diperdagangkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

(3) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti.

(1) Modal disetor Bursa Berjangka paling sedikit berjumlah

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan

usaha Bursa Berjangka dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal ...

(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3), Bursa Berjangka mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen berupa:

• salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
• daftar pendiri Bursa Berjangka;
• profil perusahaan pendiri Bursa Berjangka;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;
• pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;
• rencana usaha 3 (tiga) tahun;
• proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun;
• neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
• daftar calon komisaris dan direksi;
• rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
• perjanjian kerja sama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan;
• rancangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya dan/atau perdagangan fisik Komoditi;
• pernyataan tertulis kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka; dan
• fotokopi akta pendirian Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan apabila Lembaga Kliring Berjangka tersebut merupakan bagian dari Bursa Berjangka.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Pasal ...

Dalam memberikan izin usaha Bursa Berjangka, Kepala Bappebti:

• memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
• melakukan penilaian rencana kegiatan 3 (tiga) tahun;
• melakukan penilaian dan persetujuan rancangan peraturan dan tata tertib;
• melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon komisaris dan direksi; dan
• memeriksa sarana dan prasarana fisik, sistem bursa, dan transaksi yang aman dan efisien.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin usaha Bursa Berjangka berlaku selama Bursa

Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua Organ Perusahaan

(1) Saham Bursa Berjangka hanya dapat dimiliki oleh:

• para pendiri;
• Anggota Bursa Berjangka;
• badan hukum Indonesia; dan/atau
• orang perseorangan.

(2) Saham Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa saham atas nama yang mempunyai nilai

nominal dan hak suara yang sama.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat modal asing, masing-masing badan hukum Indonesia tersebut hanya diperkenankan memiliki saham Bursa Berjangka paling banyak 10% (sepuluh perseratus).

(4) Jumlah seluruh saham badan hukum Indonesia yang

terdapat modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh saham Bursa Berjangka.

(1) Jumlah anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka

masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.

(2) Anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit 1 (satu) orang mewakili masyarakat.

(3) Anggota direksi Bursa Berjangka dilarang mempunyai

jabatan rangkap sebagai komisaris, direksi, atau pegawai pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.

(4) Calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka

wajib diajukan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Kepala Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap

calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila telah memenuhi persyaratan:

• cakap melakukan perbuatan hukum;
• tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
• tidak pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
• tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
• memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
• memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.

(6) Anggota ...

(6) Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa

jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Dalam hal akan dilakukan perubahan komisaris dan

direksi, calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

pencalonan anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Ketiga Peraturan dan Tata Tertib Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya

(1) Peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka, Kontrak

Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta perubahannya wajib mendapat persetujuan Kepala Bappebti.

(2) Dalam hal peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka,

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya ditolak, Kepala Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diberikan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Bappebti.

Bagian Keempat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan

(1) Rencana kegiatan dan anggaran tahunan Bursa Berjangka

wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

(2) Apabila ...

(2) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya

rencana kegiatan dan anggaran tahunan Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappebti tidak memberikan tanggapan, Bappebti dianggap menyetujui rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang diajukan.

Bagian Kelima Penghentian Kegiatan

(1) Dalam hal terjadi keadaan yang mengancam kegiatan

Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka, kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara waktu baik untuk Kontrak Berjangka tertentu, posisi tertentu dari Kontrak Berjangka, maupun seluruh Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

(2) Keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka atau

Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional Bursa Berjangka;
• terjadi krisis ekonomi atau keuangan di Indonesia atau di negara lain yang menyebabkan terganggunya transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
• bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, dan perang; atau
• terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka yang mengakibatkan mekanisme pasar tidak berjalan secara baik.

(3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh posisi

terbuka dari Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Pasal ...

(1) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dilakukan oleh Bursa Berjangka dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan yang mengancam.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Kepala Bappebti disertai dengan alasan penghentian dan langkah-langkah yang dilakukan serta kemungkinan dapat atau tidak dapat diselesaikannya permasalahan tersebut.

(3) Akibat penghentian sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bursa Berjangka menetapkan harga penyelesaian bagi posisi terbuka Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

(1) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat menyelesaikan

permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bappebti mengeluarkan keputusan penghentian sementara lanjutan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka.

(2) Keputusan Kepala Bappebti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diumumkan pada media cetak yang berskala nasional paling sedikit 2 (dua) media cetak.

Apabila permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara telah dapat diselesaikan, pelaksanaan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka harus dibuka kembali dan diumumkan paling sedikit di 2 (dua) media cetak yang berskala nasional.

(1) Selama penghentian sementara kegiatan transaksi Kontrak

Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepada Bursa Berjangka diberi kesempatan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan yang diperlukan.

(2) Apabila ...

(2) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat mengambil langkah-

langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappebti memerintahkan kepada Bursa Berjangka untuk melaksanakan tindakan tertentu yang ditetapkan.

(1) Apabila Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil

langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) guna melindungi kepentingan Nasabah dan Anggota Bursa Berjangka, Kepala Bappebti dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

(2) Dalam hal sebagian atau seluruh kegiatan transaksi

Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring Berjangka wajib menyelesaikan keuangan anggota Kliring Berjangka atas posisi terbuka.

(3) Penyelesaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dengan menggunakan harga penyelesaian

pada akhir hari perdagangan transaksi Kontrak Berjangka yang dihentikan kegiatan transaksinya di Bursa Berjangka.

Akibat yang timbul dari penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18 menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka.

(1) Kegiatan Bursa Berjangka dapat dihentikan secara tetap.

(2) Penghentian kegiatan Bursa Berjangka secara tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappebti dengan mencabut izin usaha Bursa Berjangka yang bersangkutan.

(3) Kepala Bappebti melaporkan pencabutan izin usaha Bursa

Berjangka kepada Menteri dan segera mengumumkan paling sedikit pada 2 (dua) media cetak yang berskala nasional.

Pasal ...

Ketentuan mengenai penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap kegiatan transaksi Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Keenam Pembubaran

(1) Bursa Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib segera

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan tim likuidasi.

(2) Keputusan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka

dan pembentukan tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak terpenuhi, Kepala Bappebti dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui Kejaksaan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:

• pembubaran badan hukum Bursa Berjangka;
• penunjukan tim likuidasi yang diusulkan oleh Kepala Bappebti; dan
• perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

(1) Likuidator Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 huruf b membayarkan hak

Pialang Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.

(2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak

menuntut dana miliknya yang berada pada Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti- bukti yang sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kesatu Izin Usaha

Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti.

(1) Modal disetor Lembaga Kliring Berjangka paling sedikit

berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Lembaga Kliring Berjangka dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Lembaga Kliring Berjangka dapat:

• terpisah dari Bursa Berjangka dan bersifat mandiri; atau
• merupakan bagian dari Bursa Berjangka.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Lembaga Kliring Berjangka merupakan bagian

dari Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, saham Lembaga Kliring Berjangka harus dimiliki oleh Bursa Berjangka lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27, Lembaga Kliring Berjangka mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen berupa:

• salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
• daftar pemegang saham;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;
• rencana kegiatan 3 (tiga) tahun;
• neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
• daftar nama calon komisaris dan direksi;
• rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka;
• perjanjian kerjasama antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka; dan
• pernyataan tertulis kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Dalam memberikan izin usaha Lembaga Kliring Berjangka, Bappebti:

• memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

• melakukan penilaian rencana kegiatan 3 (tiga) tahun;

• melakukan penilaian dan persetujuan rancangan peraturan dan tata tertib;

• melakukan ...

• melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon komisaris dan direksi; dan
• memeriksa sarana dan prasarana fisik, sistem kliring, penjaminan dan penyelesaian yang aman dan efisien.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin usaha Lembaga Kliring Berjangka berlaku selama

Lembaga Kliring Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua Organ Perusahaan

(1) Saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dimiliki

oleh:

• orang perseorangan;
• Anggota Bursa Berjangka;
• Anggota Kliring Berjangka;
• Bursa Berjangka;
• badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau
• Negara.

(2) Saham Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.

(3) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat modal asing, masing-masing badan hukum Indonesia tersebut hanya diperkenankan memiliki saham Lembaga Kliring Berjangka paling banyak 10% (sepuluh perseratus).

(4) Jumlah ...

(4) Jumlah seluruh saham badan hukum Indonesia yang

terdapat modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh saham Lembaga Kliring Berjangka.

(1) Jumlah anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring

Berjangka masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.

(2) Anggota direksi Lembaga Kliring Berjangka dilarang

mempunyai jabatan rangkap sebagai komisaris, direksi atau pegawai pada perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka.

(3) Calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring

Berjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Kepala Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap

calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila telah memenuhi persyaratan:

• cakap melakukan perbuatan hukum;
• tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
• tidak pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
• tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
• memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
• memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.

(4) Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa

jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Dalam hal akan dilakukan perubahan komisaris dan

direksi, calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

(6) Ketentuan ...

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

pencalonan anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Ketiga Peraturan dan Tata Tertib

(1) Peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka serta

perubahannya wajib mendapat persetujuan Kepala Bappebti.

(2) Dalam hal peraturan dan tata tertib ditolak, Kepala

Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib diberikan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Bappebti.

Bagian Keempat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan

(1) Rencana kegiatan dan anggaran tahunan Lembaga Kliring

Berjangka wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

(2) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya

rencana kegiatan dan anggaran tahunan Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappebti tidak memberikan tanggapan, Bappebti dianggap menyetujui rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang diajukan.

Bagian ...

Bagian Kelima Penghentian Kegiatan

(1) Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dapat dihentikan

secara tetap.

(2) Penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka secara

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

• semua Bursa Berjangka yang menggunakan jasanya dicabut izin usahanya;
• Bursa Berjangka yang merupakan induk dari Lembaga Kliring Berjangka dicabut izin usahanya;
• semua Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama; atau
• Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka yang mengganggu integritas Bursa Berjangka dan kepentingan Nasabah.

(3) Penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka secara

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappebti dengan mencabut izin usaha Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan.

(4) Kepala Bappebti melaporkan pencabutan izin usaha

Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan segera mengumumkan paling sedikit pada 2 (dua) media cetak yang berskala nasional.

(5) Dalam hal Lembaga Kliring Berjangka dihentikan

kegiatannya secara tetap, Lembaga Kliring Berjangka wajib menutup seluruh posisi terbuka Anggota Kliring Berjangka.

(6) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan menggunakan harga penyelesaian pada sesi perdagangan terakhir dari seluruh posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Keenam Pembubaran

(1) Lembaga Kliring Berjangka yang dicabut izin usahanya

wajib segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka dan pembentukan tim likuidasi.

(2) Keputusan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring

Berjangka dan pembentukan tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak terpenuhi, Kepala Bappebti dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui Kejaksaan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:

• pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka;
• penunjukan tim likuidasi yang diusulkan oleh Kepala Bappebti; dan
• perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Likuidator Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 huruf b wajib membayarkan hak Pialang Berjangka Anggota Kliring Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.

(2) Nasabah ...

(2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak

menuntut dana miliknya yang berada pada Pialang Berjangka yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti- bukti yang sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Lembaga Kliring Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kesatu Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka

Paragraf 1 Pialang Berjangka

Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Kepala Bappebti.

(1) Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan

permodalan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal ...

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pialang

Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:

• salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
• daftar nama pemegang saham dan/atau pengendali perusahaan;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;
• rencana kegiatan usaha;
• neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
• daftar nama calon komisaris dan direksi yang telah mendapat persetujuan dari Bursa Berjangka;
• tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah;
• bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan setoran Dana Kompensasi; dan
• daftar nama calon Wakil Pialang Berjangka.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

(3) Izin usaha Pialang Berjangka diberikan setelah memenuhi

semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Kepala Bappebti.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Pialang Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin usaha Pialang Berjangka berlaku selama Bursa

Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Pialang Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pialang Berjangka wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur.

(1) Pialang Berjangka wajib memiliki 1 (satu) orang direktur

kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai Wakil Pialang Berjangka.

(2) Direktur kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus lulus ujian profesi Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappebti.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan, tugas, wewenang, dan

kewajiban direktur kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Pialang Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik

langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

• tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
• pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
• pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
• pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
• tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan/atau
• tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.

(2) Pialang ...

(2) Pialang Berjangka wajib melaporkan pihak yang

mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Bappebti.

(1) Pialang Berjangka dapat membuka kantor cabang setelah

memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.

(2) Persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

• penambahan modal disetor sebagaimana diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti;
• memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan;
• memiliki Wakil Pialang Berjangka yang akan ditempatkan pada kantor cabang paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satunya menjadi kepala kantor; dan
• memiliki sarana serta prasarana yang cukup untuk kantor cabang.

(3) Permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti dengan mengisi formulir yang formatnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Pialang Berjangka dapat menjadi anggota di lebih dari 1

(satu) Bursa Berjangka.

(2) Dalam hal Pialang Berjangka memiliki keanggotaan di

lebih dari 1 (satu) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka yang bersangkutan wajib melaporkan perihal keanggotaan tersebut kepada Kepala Bappebti.

Paragraf ...

Paragraf 2 Wakil Pialang Berjangka

Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Bappebti.

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantaraan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

(1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang

Berjangka, diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:

• ijazah pendidikan formal;
• tanda lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh Kepala Bappebti; dan
• rekomendasi dari Pialang Berjangka yang bersangkutan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Wakil Pialang Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin Wakil Pialang Berjangka berlaku selama Wakil Pialang

Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Wakil Pialang Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka

Paragraf 1 Penasihat Berjangka

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka hanya

dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka dari Kepala Bappebti.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat diberikan kepada pihak-pihak berikut:

• bank, pegawai bank, reporter berita, surat kabar, pengacara, akuntan, guru, Pialang Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, atau Bursa Berjangka yang secara tidak tetap melakukan kegiatan atau profesi tersebut;
• pihak yang memberikan nasihat kepada kelompok investasi kolektif dalam satu kelompok usaha yang dikendalikannya, selain Sentra Dana Berjangka; atau
• pihak lainnya yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

(3) Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan kegiatan memberikan nasihat secara langsung, melalui penerbitan publikasi khusus, atau laporan melalui media elektronik.

(4) Nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat

analisis mengenai harga atau kegiatan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

(5) Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai Pialang

Berjangka dapat melaksanakan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka.

Pasal ...

(1) Penasihat Berjangka berhak mendapatkan pembayaran

atas Nasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(4) dari Nasabah.

(2) Dalam hal nasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

ayat (4) diberikan oleh Penasihat Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka tersebut tidak berhak mendapat pembayaran.

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai

Penasihat Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:

• bukti legalitas usaha, akta pendirian badan usaha, atau akta pendirian perseroan terbatas;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan; dan
• daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka dari Kepala Bappebti.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(3) Izin usaha Penasihat Berjangka diberikan setelah

memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Kepala Bappebti.

Penasihat Berjangka wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Penasihat Berjangka.

(1) Penasihat Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik

langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

• tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
• pernah ...

• pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
• pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
• pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
• tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
• tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.

(2) Penasihat Berjangka wajib melaporkan pihak yang

mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya kepada Kepala Bappebti.

(1) Penasihat Berjangka dapat membuka kantor cabang.

(2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

• memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan;
• memiliki Wakil Penasihat Berjangka; dan
• memiliki sarana dan prasarana yang cukup.

(2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin usaha Penasihat Berjangka berlaku selama Penasihat

Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Penasihat Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Paragraf 2 Wakil Penasihat Berjangka

Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Penasihat Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Bappebti.

Izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka.

(1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil

Penasihat Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:

• ijazah pendidikan formal; dan
• tanda lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh Bappebti.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin usaha Penasihat Berjangka berlaku selama Penasihat

Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Wakil Penasihat Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti

Bagian Ketiga Pedagang Berjangka

(1) Kegiatan usaha sebagai Pedagang Berjangka hanya dapat

dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka, baik orang perseorangan maupun badan usaha, yang berdomisili di dalam atau di luar negeri, yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka dari Kepala Bappebti.

(2) Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan oleh Kepala Bappebti kepada Pihak yang

memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.

(1) Pedagang Berjangka wajib memenuhi persyaratan

permodalan.

(2) Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Permohonan untuk memperoleh sertifikat pendaftaran

sebagai Pedagang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh orang perseorangan

maka permohonan diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

• tanda keanggotaan Bursa Berjangka;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
• sertifikat keahlian.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha, maka

permohonan diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

• tanda keanggotaan Bursa Berjangka;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
• nama tenaga ahli yang dibuktikan telah memiliki sertifikat pelatihan di bidang Perdagangan Berjangka.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Pedagang Berjangka yang berbentuk badan usaha dilarang

untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

• tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
• pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
• pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
• pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
• tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
• tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.

(2) Pedagang Berjangka wajib melaporkan pihak yang

mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Bappebti.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin ...

(2) Izin usaha Penasihat Berjangka berlaku selama Penasihat

Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Keempat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Pelaksanaan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

(1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib

memenuhi persyaratan permodalan.

(2) Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Permohonan untuk memperoleh Persetujuan sebagai

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

• sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;

• tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;

• tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;

• laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;

• pernyataan ...

• pernyataan tertulis kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan; dan
• perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh persetujuan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

berlaku selama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kelima Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Pelaksanaan kegiatan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

(1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi

persyaratan permodalan.

(2) Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal ...

(1) Permohonan untuk memperoleh Persetujuan sebagai

Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• izin usaha Pialang Berjangka;
• tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
• tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
• laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
• pernyataan tertulis kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan; dan
• perjanjian kerjasama dengan Pedagang Berjangka Anggota Kliring Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh persetujuan bagi Peserta Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif berlaku

selama Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB ...

Bagian Kesatu Sentra Dana Berjangka

(1) Sentra Dana Berjangka dibentuk berdasarkan kontrak

antara Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka.

(2) Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

(3) Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat semua peserta Sentra Dana Berjangka.

Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 memuat hal-hal sebagai berikut:

• nama dan alamat Pengelola Sentra Dana Berjangka;

• nama dan alamat Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka;

• hak dan kewajiban Pengelola Sentra Dana Berjangka termasuk kewajiban untuk menyertakan sejumlah dananya pada Sentra Dana Berjangka;

• hak dan kewajiban Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka;

• hak dan kewajiban dari peserta Sentra Dana Berjangka;

• rencana usaha termasuk tujuan dan arah kebijakan investasi;

• jumlah imbalan yang dipungut;

• biaya-biaya yang dibebankan;

• pernyataan ...

• pernyataan itikad baik dan tanggung jawab Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka bahwa pelaksanaan tugasnya semata-mata untuk kepentingan peserta Sentra Dana Berjangka;
• keadaan yang memperbolehkan Pengelola Sentra Dana Berjangka menunda atau menolak pembelian kembali Sertifikat Penyertaan;
• penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pihak yang terkait dalam kegiatan Sentra Dana Berjangka; dan
• keadaan yang mengharuskan Pengelola Sentra Dana Berjangka menghentikan kegiatan Sentra Dana Berjangka.

(1) Permohonan persetujuan atas kontrak pembentukan

Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89 ayat (2) diajukan oleh Pengelola Sentra Dana

Berjangka kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:

• izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka;
• persetujuan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka yang diterbitkan oleh Kepala Bappebti;
• rencana usaha dan proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
• izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; dan
• prospektus yang digunakan dalam penawaran investasi Sentra Dana Berjangka.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian ...

Bagian Kedua Pengelola Sentra Dana Berjangka

Pelaksanaan kegiatan sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan oleh perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti.

(1) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memenuhi

persyaratan permodalan.

(2) Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Bappebti.

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai

Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:

• salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
• daftar nama pemegang saham;
• daftar nama pengendali perusahaan;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;
• daftar nama calon anggota komisaris dan direksi; dan
• nama-nama calon tenaga ahli yang akan bertindak sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka setelah mendapat izin dari Kepala Bappebti.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memiliki paling sedikit 5 (lima) orang Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur. Pasal ...

(1) Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang untuk

dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

• tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
• pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
• pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
• pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
• terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
• tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
• tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.

(2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib melaporkan Pihak

yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya kepada Kepala Bappebti.

(1) Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat menginvestasikan

dana yang dihimpun secara kolektif dari masyarakat dalam Kontrak Berjangka dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal ...

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka berlaku

selama Pengelola Sentra Dana Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

Izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka.

(1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil

Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:

• ijazah pendidikan formal;
• tanda lulus ujian profesi sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappebti; dan
• rekomendasi dari Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti. Pasal ...

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka berlaku

selama Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kesatu Penghimpunan Dana Kompensasi

(1) Dana Kompensasi dihimpun oleh Bursa Berjangka.

(2) Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari:

• kontribusi secara tunai dari setiap anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka; dan
• sumber sah lain yang disetujui oleh Kepala Bappebti.

(3) Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun

dan besar kontribusi Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Kepala Bappebti.

(4) Sumber sah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat dihimpun dari:

• sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;

• sebagian ...

• sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; atau
• sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk Dana Kompensasi dan/atau hasil yang diperoleh dari Dana Kompensasi tersebut.

(5) Besarnya biaya yang dikenakan terhadap kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bappebti.

(6) Dana Kompensasi wajib disetor kepada Bursa Berjangka

pada saat pengajuan permohonan menjadi Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka.

Bagian Kedua Penyimpanan Dana Kompensasi

(1) Dana Kompensasi wajib disimpan dalam rekening yang

dibuat khusus untuk menyimpan Dana Kompensasi pada Bank yang disetujui oleh Kepala Bappebti.

(2) Pembukuan Dana Kompensasi terpisah dengan

pembukuan Bursa Berjangka.

(3) Laporan keuangan Dana Kompensasi wajib diperiksa dan

diaudit oleh Akuntan Publik.

(4) Bursa Berjangka wajib menyampaikan laporan keuangan

Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Bappebti paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Kompensasi

(1) Dana Kompensasi digunakan untuk pembayaran ganti

rugi kepada Nasabah akibat cidera janji Pialang Berjangka.

(2) Ganti ...

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan sebesar nilai kerugian.

(1) Nasabah dapat melakukan tuntutan ganti rugi pada Bursa

Berjangka atas cidera janji Pialang Berjangka.

(2) Tuntutan ganti rugi pada Bursa Berjangka sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka yang melakukan cidera janji tersebut;
• memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cidera janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Nasabah yang bersangkutan; dan
• jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.

(1) Bursa Berjangka wajib mempertahankan jumlah minimum

Dana Kompensasi yang harus tersedia.

(2) Besarnya Dana Kompensasi yang harus tersedia untuk

membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Kepala Bappebti.

(1) Bursa Berjangka wajib membentuk suatu unit khusus

untuk menghimpun dan menggunakan Dana Kompensasi.

(2) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Bursa Berjangka.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Kompensasi diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB ...

(1) Setiap dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan,

dan dana Sentra Dana Berjangka wajib disimpan dalam rekening terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut pada bank umum yang berstatus bank devisa.

(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau dana Sentra Dana Berjangka setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), bank tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:

• anggaran dasar;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• izin usaha sebagai bank umum yang berstatus sebagai bank devisa;
• laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
• buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh bank tersebut; dan
• rekomendasi dari Bank Indonesia.

(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak

permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh persetujuan bagi bank yang dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau Sentra Dana Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Persetujuan ...

(2) Persetujuan bank yang dapat menjalankan kegiatan

penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau Sentra Dana Berjangka berlaku selama bank tersebut masih aktif melakukan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau Sentra Dana Berjangka.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi bank yang dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau Sentra Dana Berjangka dan tata cara penyimpanan dana pada rekening terpisah diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar

negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka.

(2) Pialang Berjangka yang dapat melakukan Penyaluran

amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pialang Berjangka harus:

• menyetorkan dana jaminan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Bappebti;
• mempunyai Wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka serta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan.
• melampirkan izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti;
• melampirkan surat kesepakatan antara pemohon dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring Berjangka luar negeri yang bersangkutan; dan
• melampirkan ...

• melampirkan daftar Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan diperdagangkan sesuai dengan daftar yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

(1) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116

ayat (3) huruf a digunakan untuk membayar kewajiban Pialang Berjangka kepada Nasabah yang tidak bisa atau lalai diselesaikan.

(2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116

ayat (3) huruf a dikembalikan kepada Pialang Berjangka, apabila yang bersangkutan menghentikan kegiatan penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri.

(1) Kepala Bappebti menetapkan daftar:

• Bursa Berjangka luar negeri; dan
• Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat disalurkan ke Bursa Berjangka luar negeri.

(2) Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bappebti melakukan penelitian terhadap Bursa Berjangka luar negeri serta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka luar negeri tersebut.

(3) Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bappebti mempertimbangkan:

• peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan memberi perlindungan yang sama kepada Nasabah dalam negerinya dan Nasabah dari luar negeri;

• persyaratan dan likuiditas Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka luar negeri tersebut; dan

• Kontrak ...

• Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh persetujuan bagi Pialang Berjangka yang dapat melakukan Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi Pialang Berjangka yang dapat melakukan Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, persyaratan dan tata cara penyaluran amanat Nasabah dan dana jaminan, serta penetapan daftar Bursa Berjangka beserta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat disalurkan ke Bursa Berjangka luar negeri diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pemegang izin usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka, izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka, dan persetujuan Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif serta persetujuan bank, wajib melaporkan tentang keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti. Pasal ...

(1) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang

Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai:

• organisasi, personil, dan dokumen tertulis menyangkut kebijaksanaan, prosedur, dan sistem kerja;
• keadaan keuangan, kekayaan, kewajiban keuangan, dan perhitungan rugi/laba;
• data keanggotaan, Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka; dan
• pelaksanaan kegiatan usahanya setiap hari secara lengkap dan sistematis.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data

transaksi harian di Bursa Berjangka dan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring Berjangka serta neraca dan laporan rugi/laba tahunan wajib dipublikasikan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaporkan kepada Kepala Bappebti.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk catatan,

publikasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Bursa Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan

memelihara catatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan Opsi di Bursa Berjangka.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat informasi:

• tanggal dan jam transaksi;
• jumlah transaksi;
• jenis Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atau Opsi;
• harga atau premi;
• bulan ...

• bulan penyerahan waktu jatuh tempo;
• transaksi Opsi jual atau beli;
• harga patokan; dan
• nama pelaku transaksi.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dilaporkan kepada Kepala Bappebti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Bursa Berjangka wajib mempublikasikan pada setiap hari

informasi mengenai:

• volume perdagangan, jumlah transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diselesaikan secara tunai, jumlah Kontrak Berjangka yang terbuka, jumlah Kontrak Berjangka terbuka yang telah diputuskan ditutup dengan penyerahan barang, dan jumlah Opsi yang telah dilaksanakan; dan
• harga pada periode pembukuan dan penutupan, harga jual atau penawaran yang terendah, harga beli atau permintaan yang tertinggi, harga transaksi tertinggi dan terendah, serta harga penyelesaian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk publikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

(1) Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, memelihara,

dan menyimpan catatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka dan/atau di Sistem Perdagangan Alternatif.

(2) Catatan ...

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat informasi:

• tanggal transaksi;
• waktu transaksi;
• jumlah transaksi;
• harga atau premi,
• bulan penyerahan atau tanggal jatuh tempo; dan
• transaksi Opsi.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dilaporkan kepada Kepala Bappebti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai:

• tanggal penerimaan dan pengembalian Margin yang berupa uang atau surat berharga;
• identitas lembaga tempat Margin disimpan secara terpisah; dan
• pencarian Margin yang berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan