Pasal 30

(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27, Lembaga Kliring Berjangka mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen berupa:

• salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
• daftar pemegang saham;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;
• rencana kegiatan 3 (tiga) tahun;
• neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
• daftar nama calon komisaris dan direksi;
• rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka;
• perjanjian kerjasama antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka; dan
• pernyataan tertulis kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bappebti.