Pasal 76

(1) Pedagang Berjangka yang berbentuk badan usaha dilarang

untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

• tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
• pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
• pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
• pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
• tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
• tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.

(2) Pedagang Berjangka wajib melaporkan pihak yang

mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Bappebti.