Pasal 53

(1) Pialang Berjangka dapat membuka kantor cabang setelah

memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.

(2) Persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

• penambahan modal disetor sebagaimana diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti;
• memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan;
• memiliki Wakil Pialang Berjangka yang akan ditempatkan pada kantor cabang paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satunya menjadi kepala kantor; dan
• memiliki sarana serta prasarana yang cukup untuk kantor cabang.

(3) Permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti dengan mengisi formulir yang formatnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.