JAMINAN KESEHATAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah Jamman berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 2 . Peserta...

PRESIDEN

1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asmg

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di

Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan

Kesehatan.

1. luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara

teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk

program Jaminan Kesehatan.

1. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi

hak Peserta dan/ atau anggota keluarganya.

1. Penerima Bantuan Iuran Jarninan Kesehatan yang

selanjutnya disebut PSI Jaminan Kesehatan adalah

fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta

program Jaminan Kesehatan.

1. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan

menenma Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk

lain.

1. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat

PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi

Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.

1. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya

disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja

atau berusaha atas risiko sendiri.

1. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah

setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU,

PBPU, PSI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

1. Pejabat Negara adalah p1mpman dan anggota

lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan pejabat lainnya yang ditentukan

oleh Undang-Undang.

1. Pegawai...

PRE SIDEN

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerin tahan.

1. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Anggota

Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

yang mengatur mengena1 Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

1. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai Veteran Republik Indonesia.

1. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai Perintis Kemerdekaan atau

pemberian penghargaan/tunjangan kepada Perintis

Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.

1. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,

pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang

mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara

negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil

Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan

dalam bentuk lainnya.

1. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan

dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan

dan dibayar menurut suatu perJanJian kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya

atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau

akan dilakukan.

1. Pemutusan...

PRESIDEN

1. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya

disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan

berakhirnya hak dan kewajiban antara

Pekerja/ buruh dan Pemberi Kerja berdasarkan

per aturan perundang-undangan.

1. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik

promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan/ atau masyarakat.

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang

selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas

Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan

perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk

keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis,

perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan

kesehatan lainnya.

21 . Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang

selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas

Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan

perorangan yang bersifat spesialistik atau sub

spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat

lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat

inap di ruang perawatan khusus.

1. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan

ketidakmampuan seseorang untuk melakukan

pekerjaan.

1. Kecelakaan ...

PRE SI DEN

1. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaaan yang terjadi

dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang

terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat

kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan

oleh lingkungan kerja.

1. Kecurangan (fraud) adalah tindakan yang dilakukan

dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan

finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam

Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan

curang yang tidak sesua1 dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Urun Biaya adalah tambahan biaya yang dibayar

Peserta pada saat memperoleh Manfaat pelayanan

kesehatan yang dapat menimbulkan

penyalahgunaan pelayanan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah

bad an hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Daerah...

PRE SI DEN

30 . Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah

adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kesatu

Peserta Jaminan Kesehatan

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

• PBI Jaminan Kesehatan; dan

• Bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

( 1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

• PPU dan anggota keluarganya;

• PBPU dan anggota keluarganya; dan

• BP dan anggota keluarganya.

(2) PPU ...

PRESIDEN

(2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

• Pejabat Negara;

• p1mpman dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

• PNS;

• Prajurit;

• Anggota Polri;

• kepala desa dan perangkat desa;

• pegawai swasta; dan

• Pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a

sampai dengan huruf g yang menerima Gaji

atau Upah.

(3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b

terdiri atas:

• Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja

mandiri; dan

• Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang

bukan penerima Gaji atau Upah.

( 4) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri atas:

• investor;

• Pemberi Kerja;

• penerima pensiun;

• Veteran;

• Perintis Kemerdekaan;

• janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu

dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan

• BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan

huruf f yang mampu membayar Iuran.

(5) Penerima...

PRESIDEN

(5) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf c terdiri atas:

• Pejabat Negara yang berhenti dengan hak

pens1un;

• PNS yang berhenti dengan hak pensiun;

• Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan

hak pensiun;

• janda, duda, atau anak yatim dan/ atau piatu

dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang

mendapat hak pensiun;

• penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan

huruf c; dan

• janda, duda, atau anak yatim dan/ atau piatu

dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud

pada huruf e yang mendapat hak pensiun.

(1) Anggota keluarga dari Peserta PPU meliputi

istri/ suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari

perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah,

paling banyak 4 (empat) orang.

(2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah,

dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dengan kriteria:

• tidak atau belum pernah menikah atau tidak

mempunyai penghasilan sendiri; dan

• belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau

belum berusia 2 5 (dua puluh lima) tahun bagi

yang masih menempuh pendidikan formal.

(3) Selain...

PRE SI DEN

(3) Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk Peserta PPU dapat

mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.

(4) Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi anak ke-4 (empat) dan

seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

Bagian Kedua

Administrasi Kepesertaan

Jaminan Kesehatan

Paragraf 1

Pendaftaran Peserta

(1) Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam

program J aminan Kesehatan.

(2) Ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS

Kesehatan.

(3) Pada saat mendaftar atau didaftarkan pada BPJS

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

calon Peserta berhak menentukan FKTP yang

diinginkannya.

(1) Peserta dapat mengganti FKTP tempat Peserta

terdaftar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(2) Penggantian FKTP oleh Peserta sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan dalam

jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dengan

kondisi sebagai berikut:

• Peserta ...

• 1 1 -

  • Peserta pindah domisili dalam jangka waktu

kurang dari 3 (tiga) bulan setelah terdaftar di

FKTP awal, yang dibuktikan dengan surat

keterangan domisili; atau

• Peserta dalam penugasan dinas atau pelatihan

dalam jangka waktu kurang dari 3 ( tiga) bulan,

yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan atau pelatihan.

(3 ) Penggantian FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal 1 pada

bulan berikutnya.

( 4) Dalam hal kondisi Peserta yang terdaftar di FKTP

belum merata, BPJS Kesehatan dapat melakukan

pemindahan Peserta ke FKTP lain.

( 5) Pemindahan Peserta ke FKTP lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan

jumlah Peserta yang terdaftar, ketersediaan dokter,

tenaga kesehatan selain dokter, dan sarana

prasarana di FKTP.

(6) Dalam hal Peserta yang dipindahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) keberatan maka Peserta

dapat meminta untuk dipindahkan ke FKTP yang

diinginkan.

(7) Pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilakukan setelah berkoordinasi dengan:

• dinas kesehatan kabupaten/kota untuk

pemindahan antar FKTP milik pemerintah;

• asosiasi fasilitas kesehatan untuk pemindahan

antar FKTP bukan milik pemerintah; atau

• dinas kesehatan kabupaten/ kota dan asosiasi

fasilitas kesehatan untuk pemindahan antara

FKTP milik pemerintah dengan FKTP bukan

milik pemerintah.

( 8) Dalam . . .

PRE SIDEN

(8) Dalam hal terjadi perpindahan Peserta yang berasal

dari Prajurit atau Anggota Polri, BPJS Kesehatan

harus berkoordinasi dengan Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengena1 pemindahan

Peserta diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan

setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(1) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS

Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.

(2) Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1 ) berupa Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit

memuat nama dan nomor identitas Peserta yang

terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan,

kecuali untuk bayi baru lahir.

(3) Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan kepada Peserta secara bertahap.

(4) Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal

yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.

PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

sosial se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didaftarkan

oleh Menteri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 10 ...

P RESI DEN

• 1 3 -

Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar

sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis

ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Pasal 1 1

( 1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang

mengalami Cacat Total Tetap dan tidak mampu,

berhak menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan.

(2) Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilakukan oleh dokter yang berwenang.

(3) Penetapan orang dengan Cacat Total Tetap dan tidak

mampu sebagai Peserta PSI Jaminan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Pasal 1 2

Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan

Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

Pasal 1 3

( 1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan

Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan

kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Juran.

(2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak

mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan,

Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan

dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

(3) Pendaftaran . . .

PRESIDEN

(3) Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan

dokumen yang membuktikan status

ke tenagakerjaannya.

(4) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta

Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), lurannya dibayar sesuai dengan ketentuan

Peraturan Presiden ini.

(5) Dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan dan

membayar luran bagi Pekerjanya kepada BPJS

Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab

pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan

kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan

oleh BPJS Kesehatan.

(6) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;

• denda; dan/atau

• tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(7) Tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(1) Dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing

merupakan Pekerja maka keduanya wajib

didaftarkan sebagai Peserta PPU oleh masing-masing

Pemberi Kerja dan membayar Iuran.

(2) Suami ...

PRE SI DEN

• 1 5 -

(2) Suami, istri, dan anak dari Peserta PPU

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berhak

memilih kelas perawatan tertinggi.

Pasal 1 5

( 1 ) Setiap PBPU dan BP wajib mendaftarkan dirinya dan

anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau

kolektif sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada

BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.

(2) BPJS Kesehatan harus melakukan verifikasi

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak

pendaftaran.

(3) Pendaftaran bagi Peserta PBPU atau Peserta BP yang

dilakukan secara sendiri-sendiri, pembayaran

Iurannya dapat dilakukan setelah 14 (empat belas)

hari sejak dinyatakan layak berdasarkan verifikasi

pendaftaran.

(1) Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan

wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling

lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

(2) Peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bayi

baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan setelah

berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 17 ...

PRESIDEN

(1) Kev.rajiban melakukan pendaftaran sebagai Peserta

Jaminan Kesehatan yang telah ditentukan sest.1ai

dengan batas waktunya namun belum dilakukan

maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban melakukan pendaftaran sebagai Peserta

Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP dilaksanakan

paling lambat tanggal 1 Januari 2019.

Dalam rangka pendaftaran Peserta, BPJS Kesehatan

wajib mengembangkan sistem untuk mempermudah

akses pendaftaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran

dan administrasi kepesertaan diatur dengan Peraturan

BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan

kementerian/ lembaga terkait.

Paragraf 2

Perubahan Status Kepesertaan

(1) Status kepesertaan dapat berubah untuk menjamin

keberlanjutan kepesertaan.

(2) Perubahan status kepesertaan se bagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan

kewajiban Peserta, Pemberi Kerja, atau Pemerintah

Daerah untuk melunasi tunggakan Iuran.

(3) Kewajiban ...

PRESIDEN

(3) Kewajiban Peserta, Pemberi Kerja, atau Pemerintah

Daerah untuk melunasi tunggakan Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

paling lama 6 (enam) bulan sejak status kepesertaan

berubah.

(4) Perubahan status kepesertaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tetap mewajibkan Peserta

untuk mendaftarkan diri dan/ atau anggota

keluarganya ke jenis kepesertaan yang baru.

(5) Kewajiban membayar tunggakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan

terputusnya Manfaat Jaminan Kesehatan.

( 1 ) Perubahan status kepesertaan dari Peserta PBl

Jaminan Kesehatan menjadi bukan Peserta PBI

Jaminan Kesehatan dilakukan melalui pendaftaran

ke BPJS Kesehatan dengan membayar luran

pertama.

(2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan

terputusnya Manfaat Jaminan Kesehatan.

(3) Perubahan status kepesertaan dari bukan Peserta

PBI Jaminan Kesehatan menjadi Peserta PBI

Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data

kepesertaan kepada Pem beri Kerja termasuk

perubahan status kepesertaan dan seluruh

tunggakan Iuran.

(2) Pemberi...

P RESI DEN

• 1 8 -

(2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data

kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari

sejak terjadinya perubahan data oleh Pekerja.

(3) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak

melaporkan perubahan data kepesertaan kepada

BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan dapat

melaporkan perubahan data kepesertaan secara

langsung kepada BPJS Kesehatan.

Peserta PBPU dan Peserta BP wajib menyampaikan

perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan.

Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data

kepesertaannya dan identitas Pemberi Kerja yang baru

kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas

Peserta.

Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan PPU untuk

kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara kolektif

melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan

status kepesertaan diatur dengan Peraturan BPJS

Kesehatan setelah berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga terkait.

Bagian . . .

PRESIDEN

Bagian Ketiga

Peserta yang Mengalami

Pemutusan Hubungan Kerja

(1) Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh

hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6

(enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar Iuran.

(2) PHK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus

memenuhi kriteria:

• PHK yang sudah ada putusan pengadilan

hubungan industrial, dibuktikan dengan

putusan/ akta pengadilan hubungan industrial;

• PHK karena penggabungan perusahaan,

dibuktikan dengan akta notaris;

• PHK karena perusahaan pailit atau mengalami

kerugian, dibuktikan dengan putusan

kepailitan dari pengadilan; atau

• PHK karena Pekerja mengalami sakit yang

berkepanjangan dan tidak mampu bekerja,

dibuktikan dengan surat dokter.

(3) Dalam hal terjadi sengketa atas PHK yang diajukan

melalui lembaga penyelesaian perselisihan

hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun

Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban

membayar Iuran sampai dengan adanya putusan

yang berkekuatan hukum tetap.

(4) Manfaat J aminan Kesehatan se bagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) diberikan berupa Manfaat pelayanan di

ruang perawatan kelas III.

(5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

telah bekerja kembali wajib memperpanjang status

kepesertaannya dengan membayar Iuran.

(6) Dalam ...

(6) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dan ayat (2) tidak bekerja kembali clan tidak

mampu, didaftarkan menjadi Peserta PBI Jaminan

Kesehatan.

I URAN

Bagian Kesatu

Besaran Juran

( 1 ) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar

oleh Pemerintah Pusat.

(2) Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh

Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.

(3) Juran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja

dan Pekerja.

(4) Juran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dibayar oleh

Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.

( 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak berlaku bagi:

• penerima pensiun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat ( 5) huruf a, huruf b, huruf c,

dan huruf d; dan

• Veteran dan Perintis Kemerdekaan.

(6) Juran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta

atau pihak lain atas nama Peserta pada saat

mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari

sejak dilahirkan.

Pasal 29 . . .

• 2 1 -

Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan

penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

yaitu sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)

per orang per bulan.

( 1) Iuran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Pejabat

Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala

desa dan perangkat desa, dan Pekerja/ pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf

h yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah

per bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayar

dengan ketentuan sebagai berikut:

• 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja;

dan

• 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

(3) Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

dilaksanakan oleh:

• Pemerintah Pusat untuk Iuran bagi Pejabat

Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri, dan

Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h instansi pusat; dan

• Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala

daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS

daerah, kepala desa dan perangkat desa, dan

Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h instansi daerah.

(4) Iuran ...

PRESIDEN

(4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja

kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali

bagi kepala desa dan perangkat desa.

(1) Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar 5%

(lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan

ketentuan:

• 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja;

dan

• 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja

kepada BPJS Kesehatan.

(1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang

digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran

bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 1 ayat (1), kepala desa dan perangkat desa,

dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(2) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang

digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran

bagi Peserta PPU selain penyelenggara negara,

kepala desa dan perangkat desa, dan

Pekerja/ pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar upah

minimum kabupaten/ kota.

(3) Dalam...

PRESIDEN

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan

upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi

dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar upah

mm1mum provinsi.

(4) Ketentuan batas paling rendah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pemberi

Kerja yang mendapatkan penangguhan dari

kewajiban membayarkan Gaji atau Upah minimum

provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah setempat.

( 1 ) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat

Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan

keluarga.

(2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala

desa dan perangkat desa serta Pekerja/ pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf

h dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

(3) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan

tetap.

(4) Tunjangan ...

PRE SI DEN

(4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada

Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja.

Pasal34

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

• Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di

ruang perawatan Kelas III;

• Rp5 l.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang

per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang

perawatan Kelas II; atau

• Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang

per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang

perawatan Kelas I.

Pasal35

(1) Iuran bagi penerima pensiun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d yaitu sebesar 5% (lima persen) dari besaran

pensiun pokok dan tunjangan keluarga yang

diterima per bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar

oleh Pemerintah Pusat dan penerima pensiun

dengan ketentuan sebagai berikut:

• 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Pusat;

dan

• 2% (dua persen) dibayar oleh penerima pensiun.

(3) luran bagi penerima pensiun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e dan huruf f mengikuti

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(4) Iuran...

PRESIDEN

(4) Iuran bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, janda,

duda, atau anak yatim dan/ atau piatu dari Veteran

atau Perintis Kemerdekaan yaitu sebesar 5% (lima

persen) dari 45% (empat puluh lima persen) Gaji

pokok PNS golongan ruang III/ a dengan masa kerja

14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh

Pemerintah Pusat.

(1) I uran bagi anggota keluarga yang lain dari Peserta

PPU dibayar oleh Peserta.

(2) Besaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar

1 % (satu persen) dari Gaji atau Upah Peserta PPU

per orang per bulan.

(3) Besaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta

PBPU dan Peserta BP ditetapkan sesuai Manfaat

ruang perawatan yang dipilih mengacu pada

keten tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(4) Pembayaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan

pemberian surat kuasa dari Pekerja kepada Pemberi

Kerja untuk melakukan pemotongan tambahan

Iuran dan membayarkan kepada BPJS Kesehatan.

( 1) Peserta warga negara Indonesia yang tinggal di luar

negeri selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat

menghen tikan kepesertaannya semen tara.

(2) Dalam...

PRESIDEN

(2) Dalarn hal Peserta rnenghentikan kepesertaannya

sernentara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),

Peserta yang bersangkutan tidak rnendapatkan

Manfaat.

(3) Ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi Peserta PPU yang rnasih

rnendapatkan Gaji atau Upah di Indonesia.

(4) Peserta sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) yang

kernbali ke Indonesia wajib rnelapor ke BPJS

Kesehatan dan rnembayar luran paling larnbat 1

( satu) bulan setelah kernbali serta berhak rnendapat

Manfaat.

Pasal38

(1) Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 ( dua) tahun

sekali.

(2) Ketentuan rnengenai besaran luran sebagairnana

dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal39

(1) Pemberi Kerja wajib rnemungut Iuran dari

Pekerjanya, rnembayar Iuran yang rnenjadi tanggung

jawabnya, dan menyetor Iuran tersebut kepada BPJS

Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

(2) Jika ...

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(2) Jika Pemberi Kerja merupakan Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah, penyetoran Juran kepada

BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) d ilakukan melalui rekening kas negara paling

lambat tanggal 10 setiap bulan.

(3) Juran bagi Peserta PPU untuk kepala desa dan

perangkat desa dipungut dan dibayarkan oleh

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Pemberi

Kerja langsung kepada BPJS Kesehatan paling

lambat tanggal 10 setiap bulan.

(4) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) jatuh pada hari libur maka Iuran dibayarkan

pada hari kerja berikutnya.

(5) Ketentuan mengenai penerusan Juran Pemberi Kerja

Pemerintah Daerah dari rekening kas negara kepada

BPJS Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengena1 tata cara

pembayaran Juran bagi Peserta PPU diatur dengan

Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi

dengan kementerian/lembaga terkait.

(1) Peserta PBPU dan Peserta BP wajib membayar luran

kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 0

setiap bulan.

(2) Juran dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu)

bulan yang dilakukan di awal.

(3) BPJS ...

PRE SIDEN

(3) BPJS Kesehatan wajib mengembangkan mekanisme

penarikan Iuran yang efektif dan efisien bagi Peserta

PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena1 tata cara

pembayaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP

diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

( 1 ) Pembayaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP

dilakukan secara kolektif atas total tagihan untuk

seluruh anggota keluarga sesuai data yang

tercan tum dalam kartu keluarga.

(2 ) Ketentuan lebih lanjut mengena1 tata cara

pembayaran Iuran yang dilakukan secara kolektif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi

dengan kementerian/lembaga terkait.

( 1) Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak

membayar Iuran sampa1 dengan akhir bulan

berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan

sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.

(2 ) Dalam hal pemberi kerja belum melunasi tunggakan

Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung

jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan

pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang

diberikan.

(3) Pemberhentian...

. - 29 -

(3) Pemberhentian sementara penJamman Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan

status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:

• telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling

banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat)

bulan; dan

• membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin

mengakhiri pemberhentian sementara

jaminan.

(4) Pembayaran Iuran tertunggak dapat dibayar oleh

Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.

(5) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak

status kepesertaan aktif kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Peserta sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) wajib membayar denda

kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan

kesehatan rawat map tingkat lanjutan yang

diperolehnya.

(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu

sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan

biaya paket Indonesian Case Based Groups

berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk

setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:

• jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua

belas) bulan; dan

• besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga

puluh ju ta rupiah) .

(7) Bagi Peserta PPU, pembayaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditanggung oleh Pemberi

Kerja.

(8) Ketentuan . . .

(8) Ketentuan pembayaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk Peserta

PBI Jaminan Kesehatan, Peserta yang didaftarkan

oleh Pemerintah Daerah, dan Peserta yang tidak

mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan

dari instansi yang berwenang.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan

Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi

dengan kementerian/ lembaga terkait.

BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan

Iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak

untuk 24 (dua puluh empat) bulan.

( 1) Keten tuan mengenai penyediaan, pencairan, dan

pertanggungjawaban Iuran yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur

dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Ketentuan mengenai penyetoran Iuran dari PNS,

Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h, dan Pemerintah Daerah

diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan a tau Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan . . .

PRESIDEN

• • 3 1

(3) Ketentuan lebih lanjut mengena1 pemotongan,

penyetoran, dan pembayaran Iuran bagi kepala desa

dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri.

Bagian Ketiga

Kelebihan dan Kekurangan Iuran

(1) BPJS Kesehatan harus menghitung setiap kelebihan

atau kekurangan Iuran sesuai dengan Gaji atau

Upah Pekerja.

(2) Perhitungan setiap kelebihan atau kekurangan Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

pada daftar Gaji atau Upah Pekerja dan perubahan

status kepesertaan atau data kepesertaan.

(3) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan

pembayaran Iuran yang disebabkan oleh perubahan

data kepesertaan maka BPJS Kesehatan harus

memberitahukan kepada Pemberi Kerja dan/atau

Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sejak diterimanya Iuran.

(4) Kelebihan atau kekurangan pembayaran Juran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan

dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.

BAB IV ...

PRESIDEN

• • 32

Bagian Kesatu

Manfaat yang Dijamin

(1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan

Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan

perorangan, mencakup pelayanan promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk

pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang

diperlukan.

(2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat

nonmedis.

(3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar

pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan

besaran Iuran Peserta.

(4) Manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan berdasarkan besaran luran Peserta.

(5) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari

Peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari

sejak dilahirkan.

Pasal 47 ...

PRESIDEN

(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

• pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi

pelayanan kesehatan nonspesialistik yang

mencakup:

1. administrasi pelayanan;

2. pelayanan promotif dan preventif;

3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi

medis;

1. tindakan medis nonspesialistik, baik

operatif maupun nonoperatif;

1. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai;

1. pemeriksaan penUnJang diagnostik

laboratorium tingkat pratama; dan

1. rawat inap tingkat pertama sesua1 dengan

indikasi medis;

• pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan,

meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:

1. administrasi pelayanan;

2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi

medis dasar;

1. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi

spesialistik;

1. tindakan medis spesialistik, baik bedah

maupun nonbedah sesuai dengan indikasi

med is;

1. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai;

1. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan

sesuai dengan indikasi medis;

1. rehabilitasi ...

P RESI DEN

1. rehabilitasi medis;

2. pelayanan darah;

3. pemulasaran jenazah Peserta yang

meninggal di Fasilitas Kesehatan;

1 0. pelayanan keluarga berencana;

1 1 . perawatan inap nonintensif; dan

1 2. perawatan inap di ruang intensif;

• pelayanan ambulans darat atau air.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf b angka 2 hanya berlaku untuk

pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat.

(3) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

huruf b angka 5 merupakan seluruh alat kesehatan

yang digunakan dalam rangka penyembuhan,

termasuk alat bantu kesehatan.

(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf b angka 1 0, tidak termasuk pelayanan

keluarga berencana yang telah dibiayai Pemerintah

Pu sat.

(5) Pelayanan ambulans darat a tau air sebagaimana

dimaksud pad a ayat ( 1) huruf c merupakan

pelayanan transportasi pas1en rujukan dengan

kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai

dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien

untuk kepentingan keselamatan pasien.

( 1 ) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi

pemberian pelayanan:

• penyuluhan kesehatan perorangan;

• imunisasi rutin;

• keluarga ...

PRESIDEN

• keluarga berencana;

• skrining riwayat kesehatan dan pelayanan

penap1san atau skrining kesehatan tertentu;

dan

• peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita

penyakit kronis.

(2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling

sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor

risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

(3) Pelayanan imunisasi rutin sebagaimana dimaksud

pacla ayat (1) huruf b meliputi pemberian jenis

imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling

dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan

tubektomi bekerja sama dengan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

(5) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat

dan obat kontrasepsi bagi Peserta Jaminan

Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional.

(6) Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat clan obat

kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

clan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah Pusat

dan/ atau Pemerintah Daerah sesua1 dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelayanan skrining riwayat kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara

selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko

penyakit dengan menggunakan metode tertentu.

(8) Pelayanan ...

PRESIDEN

(8) Pelayanan penapisan atau skrining kesehatan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk

mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak

lanjutan risiko penyakit tertentu.

(9) Jenis pelayanan penapisan atau skrining kesehatan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

ditetapkan oleh Menteri.

( 10) Peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita

penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e ditujukan kepada Peserta penderita

penyakit kronis tertentu untuk mengurang1 risiko

akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

skrining riwayat kesehatan dan pelayanan

penap1san atau skrining kesehatan tertentu serta

peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita

penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat

(7), ayat (8), dan ayat (10) diatur dengan Pera tu ran

BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga terkait.

Menteri dapat menetapkan pelayanan kesehatan lain

yang dijamin berdasarkan penilaian teknologi kesehatan

dengan memperhitungkan kecukupan Juran setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 50 ...

PRESIDEN

Manfaat nonmedis sebagaimana dimaksucl dalam Pasal

46 ayat (4) berupa akomodasi layanan rawat inap sebagai

berikut:

• ruang perawatan kelas III bagi:

1 . Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk

yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

1. Peserta PBPU dan Peserta BP yang membayar

Iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang

perawatan kelas III; dan

1. Peserta PPU yang mengalami PHK beserta

keluarganya.

• ruang Perawatan kelas II bagi:

1. PNS dan penerima pensiun PNS golongan ruang

dan golongan ruang II beserta anggota

keluarganya;

1. Prajurit dan penenma pens1un Prajurit yang

setara PNS golongan ruang I dan golongan

ruang lI beserta anggota keluarganya;

1. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota

Polri yang setara PNS golongan ruang I dan

golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

1. Peserta PPU selain angka 1 sampai dengan

angka 3, kepala desa dan perangkat desa, clan

Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h, dengan Gaji atau Upah

sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta

rupiah); dan

1. Peserta PBPU dan Peserta BP yang membayar

Iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang

perawatan kelas II.

• ruang ...

• ruang perawatan kelas I bagi:

1 . Pejabat Negara dan anggota keluarganya;

2 . Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah beserta anggota keluarganya;

1. PNS dan penerima pensiun PNS golongan ruang

III dan golongan ruang IV beserta anggota

keluarganya;

1. Prajurit dan penerima pensiun Prajurit yang

setara PNS golongan ruang III dan golongan

ruang IV beserta anggota keluarganya;

1. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota

Polri yang setara PNS golongan ruang III dan

golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;

1. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta

anggota keluarganya;

1. janda, duda, atau anak yatirn dan/ atau piatu

dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;

1. Peserta PPU selain angka 1 sampai dengan

angka 5, kepala desa dan perangkat desa, dan

Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h, dengan Gaji atau Upah

lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

dan

1. Peserta PBPU dan Peserta BP yang membayar

Iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang

perawatan kelas I.

Pasal 5 1

( 1) Peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih

tinggi dari haknya termasuk rawat jalan eksekutif

dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan

atau membayar selisih antara biaya yang dijamin

oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus

dibayar akibat peningkatan pelayanan.

(2) Selisih ...

' .

PRESIDEN

(2) Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS

Kesehatan dengan biaya akibat peningkatan

pelayanan dapat dibayar oleh:

• Peserta yang bersangkutan;

• Pemberi Kerja; atau

• asuransi kesehatan tambahan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dikecualikan bagi:

• PBI Jaminan Kesehatan;

• Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

clan

• Peserta PPU yang mengalami PHK dan anggota

keluarganya.

Bagian Kedua

Manfaat yang Tidak Dijamin

(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

• pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

• pelayanan kesehatan yang dilakukan di

Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama

dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam

keadaan darurat;

• pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau

cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan

kerja yang telah dijamin oleh program jaminan

Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan

Pemberi Kerja;

• pelayanan ...

P RESI DEN

• pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program

jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat

wajib sampai nilai yang ditanggung oleh

program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai

hak kelas rawat Peserta;

• pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar

negeri;

• pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;

• pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

• pelayanan mei:-atakan gigi atau ortodonsi;

• gangguan kesehatan/ penyakit akibat

ketergantungan obat dan/ atau alkohol;

J . gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti

diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang

membahayakan diri sendiri;

• pengobatan komplementer, alternatif, dan

tradisional, yang belum dinyatakan efektif

berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;

1. pengobatan dan tindakan medis yang

dikategorikan sebagai percobaan a tau

eksperimen;

• alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;

• perbekalan kesehatan rumah tangga;

• pelayanan kesehatan akibat bencana pada

masa tanggap darurat, kejadian luar

biasa/wabah;

• pelayanan kesehatan pada kejadian tak

diharapkan yang dapat dicegah;

• pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

dalam rangka bakti sosial;

• pelayanan ...

PRESIDEN

• pelayanan kesehatan akibat tindak pidana

penganiayaan, kekerasan seksual, korban

terorisme, dan tindak pidana perdagangan

orang sesua1 dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

• pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan

dengan Kementerian Pertahanan, Tentara

Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

• pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan

dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang

diberikan; atau

• pelayanan yang sudah ditanggung dalam

program lain.

(2) Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan

pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri

sendiri atau akibat melakukan hobi yang

membahayakan diri sendiri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf j, pengobatan dan tindakan

medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau

eksperimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf 1, dan kejadian tak diharapkan yang dapat

dicegah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

p ditetapkan oleh Menteri.

Bagian...

PRESIDEN

Bagian Ketiga

Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan

( 1) BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan

penyelenggara jaminan lainnya yang memberikan

Manfaat pelayanan kesehatan.

( 2) Penyelenggara jaminan lainnya se bagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:

• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan, PT. Dana Tabungan dan

Asuransi Pegawai Negeri ( Persero), dan PT.

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia ( Persero) untuk program Jamman

Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;

• PT. J asa Raharj a ( Persero) untuk program

jaminan kecelakaan lalu lintas; atau

• penyelenggara jaminan lain yang memberikan

Manfaat pelayanan kesehatan.

(3) Dalam hal BPJS Kesehatan membayarkan terlebih

dahulu biaya pelayanan kesehatan yang seharusnya

dijamin oleh penyelenggara jaminan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) maka

penyelenggara jaminan lainnya wajib membayar

biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengena1 koordinasi antar

penyelenggara jaminan diatur dengan Peraturan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

BAB V...

PRE SI DEN

Bagian Kesatu

Prosedur Pelayanan Kesehatan

(1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan

secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan

kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari FKTP

Peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan

kegawatdaruratan medis.

(2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi Peserta

dilaksanakan di FKTP tempat Peserta terdaftar,

kecuali bagi Peserta yang:

• berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta

terdaftar; atau

• dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

(3) Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat

Peserta terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dapat mengakses pelayanan rawat jalan

tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak

3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1

(satu) bulan di FKTP yang sama.

(4) Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan, FKTP wajib merujuk ke FKRTL

sesuai dengan kasus dan kompetensi Fasilitas

Kesehatan serta sistem rujukan.

(5) Pelayanan yang diberikan kepada Peserta yang

dirujuk ke FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.

(6) FKRTL...

PRESIDEN

( 6) FKRTL yang melakukan pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 5) wajib melakukan rujuk balik

ke FKTP dimana Peserta terdaftar.

( 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)

dikecualikan untuk kasus tertentu.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan

kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan

rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan rujuk balik

diatur dengan Peraturan Menteri.

( 1) Fasilitas Kesehatan wajib menjamin Peserta

mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi

med is.

( 2) Fasilitas Kesehatan yang tidak memiliki sarana

penunjang, wajib membangun JeJanng dengan

Fasilitas Kesehatan penunjang untuk menjamin

ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, dan

pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan.

( 1 ) BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem

pelayanan kesehatan.

( 2) Pengembangan sis tern pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan

kepada Menteri.

(3) Menteri menetapkan sistem pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2).

Bagian...

PRESIDEN

Bagian Ked ua

Pelayanan Obat, Alat Kesehatan,

dan Bahan Medis Habis Pakai

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas

Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan

obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

yang digunakan dalam program pemerintah selain

program Jaminan Kesehatan disediakan oleh

Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(1) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada

Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar obat,

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang

ditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri dalam menetapkan daftar obat, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk

komite nasional.

(3) Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, Sadan

Pengawas Obat dan Makanan, Sadan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

BPJS Kesehatan, organisasi profesi, perguruan

tinggi, dan tenaga ahli.

(4) Daftar...

PRE SI DEN

REPUBLIK INDO NESIA

(4) Daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)

dituangkan dalam formularium nasional atau

kompendium alat kesehatan.

(5) Komite nasional dalam menyusun formularium

nasional dan kompendium alat kesehatan harus

mengutamakan obat, alat kesehatan, clan bahan

medis habis pakai produksi dalam negeri.

( 1) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan/ atau bahan

medis habis pakai oleh Fasilitas Kesehatan milik

pemerintah maupun swasta untuk program Jaminan

Kesehatan dilakukan melalui e-purchasing

berdasarkan katalog elektronik.

(2) Dalam hal pengadaan obat, alat kesehatan,

dan/ atau bahan medis ha bis pakai belum dapat

dilakukan melalui e-purchasing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka pengadaan clapat

clilakukan secara manual berdasarkan katalog

elektronik.

(3) Dalam hal obat, alat kesehatan, dan/ atau bahan

medis habis pakai yang dibutuhkan oleh Fasilitas

Kesehatan tidak terdapat dalam katalog elektronik

maka Fasilitas Kesehatan dalam mengadakan obat,

alat kesehatan, dan/ atau bahan medis habis pakai

tetap mengacu pada formularium nasional atau

kompendium alat kesehatan.

(4) Dalam...

PRESIDEN

• • 47

(4) Dalam hal obat, alat kesehatan, dan/ atau bahan

medis habis pakai yang dibutuhkan tidak terdapat

dalam formularium nasional dan kompendium alat

kesehatan maka Fasilitas Kesehatan dapat

mengadakan obat, alat kesehatan, dan/ atau bahan

medis habis pakai atas persetujuan kepala atau

direktur rumah sakit.

(5) Dalam hal obat, alat kesehatan, dan/ atau bahan

medis habis pakai diklaim tersendiri oleh Fasilitas

Kesehatan kepada BPJS Kesehatan maka harga

berpedoman pada katalog elektronik atau harga yang

ditetapkan oleh Menteri.

(6) Dalam hal terjadi kegagalan pengadaan obat dengan

katalog elektronik sehingga terjadi kekosongan obat

maka Fasilitas Kesehatan dapat mengadakan obat

dengan zat aktif yang sama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(7) Pembayaran obat sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) yang dapat diklaim tersendiri oleh Fasilitas

Kesehatan kepada BPJS Kesehatan, berpedoman

pada harga katalog elektronik atau harga yang

ditetapkan oleh Menteri.

Dalarn hal terjadi permasalahan pengadaan obat, alat

kesehatan, dan/ atau bahan medis ha bis pakai yang

dapat berpotensi terjadinya kekosongan obat maka

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Fasilitas

Kesehatan melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan

permasalahan dan kewenangannya.

Pasal 62 ...

P RESIDEN

Fasilitas Kesehatan dalam memberikan pelayanan

kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan

mengutamakan penggunaan alat kesehatan produksi

dalam negeri.

Bagian Ketiga

Pelayanan dalam Keadaan

Gawat Darurat

( 1) Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat

dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap

Fasilitas Kesehatan baik yang bekerja sama maupun

yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

(2 ) Kriteria gawat darurat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu:

• mengancam nyawa, membahayakan diri dan

orang lain/lingkungan;

• adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan,

dan sirkulasi;

• adanya penurunan kesadaran;

• adanya gangguan hemodinamik; dan/ atau

• memerlukan tindakan segera.

(3) Menteri dapat menetapkan kriteria gawat darurat

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dokter Penanggung Jawab Pasien berwenang

menetapkan terpenuhinya kriteria gawat darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ).

(5) Dalam...

PRESIDEN

(5) Dalam hal Peserta memperoleh pelayanan gawat

darurat di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan maka pasien harus

segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan

gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi

dapat dipindahkan.

Bagian Keempat

Pelayanan dalam Keadaan

Tidak Ada Fasilitas Kesehatan

yang Memenuhi Syarat

(1) Dalam hal di suatu Daerah belum tersedia Fasilitas

Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi

kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan

wajib memberikan kompensasi.

(2 ) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dapat berupa penggantian uang tunai.

(3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan

pihak lain untuk menyediakan Fasilitas Kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena1 pemberian

kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 65 ...

( 1 ) Dalam rangka pemberian kompensasi dan

pemenuhan pelayanan pada Daerah belum tersedia

Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat, BPJS

Kesehatan dapat mengembangkan pola pembiayaan

pelayanan kesehatan.

(2) Pengembangan po la pembiayaan pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

meliputi pola pembiayaan untuk pelayanan

kesehatan bergerak, pelayanan kesehatan berbasis

telemedicine, dan/atau pengembangan pelayanan

kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

( 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas

Kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan

kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan

Kesehatan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus

memberikan kesempatan kepada swasta untuk

berperan serta memenuhi ketersediaan Fasilitas

Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan

kesehatan.

Pasal 67 ...

PRESIDEN

• • 51

(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan untuk

pelaksanaan program Jaminan Kesehatan meliputi

semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerja sama

dengan BPJS Kesehatan.

(2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan

wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

(3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi

persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS

Kesehatan.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dilaksanakan dengan membuat

perjanjian tertulis.

(5) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan

Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan berkoordinasi

dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.

(6) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2 ) dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Menteri.

(1) Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan

kesehatan kepada Peserta selama Peserta

mendapatkan Manfaat pelayanan kesehatan sesuai

dengan haknya.

(2 ) Dalam hal pemberian pelayanan gawat darurat,

Fasilitas Kesehatan baik yang bekerja sama maupun

yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada

Peserta.

(3) Biaya ...

PRESIDEN

(3) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh BPJS

Kesehatan sesua1 dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

S tandar Tarif dan Mekanisme

Pembayaran ke Fasilitas Kesehatan

(1) Standar tarif pelayanan kesehatan di FKTP dan

FKRTL ditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri menetapkan standar tarif sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1) setelah:

• mendapatkan masukan dari BPJS Kesehatan

bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan;

clan

• mempertimbangkan ketersediaan Fasilitas

Kesehatan, indeks harga konsumen, dan indeks

kemahalan Daerah.

Standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 digunakan oleh BPJS

Kesehatan sebagai besaran pembayaran ke Fasilitas

Kesehatan.

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada:

• FKTP secara praupaya atau kapitasi

berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar di

FKTP; dan

• FKRTL secara Indonesian Case Based Groups.

(2) Dalam...

(2) Dalam kondisi tertentu dan/atau di suatu Daerah

FKTP tidak memungkinkan pembayaran secara

praupaya atau kapitasi, BPJS Kesehatan dapat

mengembangkan sistem pembayaran lain.

(3) BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem

pembayaran di FKRTL yang lebih berhasil guna

dengan tetap mengacu pada Indonesian Case Based

Groups.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPJS

Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari

Menteri.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal penyampaian dari BPJS Kesehatan kepada

Menteri.

(6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak diperoleh maka Peraturan BPJS Kesehatan

mengena1 pengembangan sistem pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

berlaku.

( 1) Cara pembayaran dengan Indonesian Case Based

Groups sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 1 ayat

( 1 ) huruf b untuk FKRTL ditetapkan sesuai kelas

rumah sakit.

(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah

sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan pada saat kredensial atau re-kredensial

maka BPJS Kesehatan harus melaporkan kepada

Menteri untuk dilakukan reviu.

(3) Reviu . . .

PRESI DEN

(3) Reviu kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)

bulan dengan melibatkan unsur Kementerian

Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan asosiasi rumah

sakit.

(4) Hasil reviu kelas rumah sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyesuaian

kontrak oleh BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.

( 1) Standar tarif se bagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ditinjau paling cepat setiap 2 (dua) tahun sekali oleh

Menteri.

(2) Menteri dalam meninjau standar tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan

memperhitungkan kecukupan Iuran dan

kesinambungan program yang dilakukan bersama

dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial

Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Asosiasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

( 1) BPJS Kesehatan wajib membayar kapitasi kepada

FKTP paling lambat tanggal 1 5 setiap bulan berjalan.

(2) FKTP mengajukan klaim nonkapitasi kepada BPJS

Kesehatan secara periodik dan lengkap.

(3) BPJS . . .

PRESIDEN

(3) BPJS Kesehatan wajib membayar kepada FKTP

berdasarkan klaim yang diajukan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 2) dan telah diverifikasi paling

lambat 1 5 (lima belas) hari kerja sejak berkas klaim

dinyatakan lengkap.

(4) Dalam ha! pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) jatuh pada hari libur maka

pembayaran pada FKTP dilakukan pada hari kerja

berikutnya.

(5) Dalam ha! BPJS Kesehatan tidak melakukan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada

FKTP yaitu sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah

yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan

keterlambatan.

(1) FKRTL mengajukan klaim kolektif kepada BPJS

Kesehatan secara periodik dan lengkap.

(2) BPJS Kesehatan harus mengeluarkan berita acara

kelengkapan berkas klaim paling lambat 1 0

(sepuluh) hari sejak klaim diajukan oleh FKRTL dan

diterima oleh BPJS Kesehatan.

(3) Dalam hal BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan

berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu

10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) maka berkas klaim dinyatakan lengkap.

(4) BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran

kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan dan

telah:

• diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling lambat 1 5 (lima belas) hari sejak

diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas

klaim; atau

• memenuhi ...

PRESIDEN

• memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari

sejak terpenuhinya ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal pembayaran kepada FKRTL sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur maka

pembayaran pada FKRTL dilakukan pada hari kerja

berikutnya.

(6) Dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada

FKRTL yaitu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah

yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan

keterlambatan.

( 1 ) Pengajuan klaim pembiayaan pelayanan kesehatan

oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan

diberikan jangka waktu paling lambat 6 (enam)

bulan sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh Fasilitas Kesehatan sebelum

berlakunya Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal jangka waktu pengaJuan klaim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui,

klaim tidak dapat diajukan kembali.

(4) Dalam hal terdapat pembayaran atas pelayanan

kesehatan yang disebabkan karena penyalahgunaan

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan harus

mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan

setelah dilakukan verifikasi pascaklaim kepada BPJS

Kesehatan.

( 5) Dalam...

(5) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran atas

biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh

BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan harus

membayarkan kekurangan atas biaya pelayanan

kesehatan.

( 1) Untuk kepentingan pembayaran biaya pelayanan

kesehatan, BPJS Kesehatan dapat meminta rekam

medis Peserta berupa ringkasan rekam medis

kepada Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) paling sedikit memuat identitas pasien,

diagnosis, dan riwayat pemeriksaan dan pengobatan

yang ditagihkan biayanya.

(3) Dalam hal dibutuhkan untuk kepentingan audit

administrasi klaim, BPJS Kesehatan dapat melihat

rekam medis Peserta dari Fasilitas Kesehatan

dengan tetap menjaga kerahasiaan isi rekam medis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(4) BPJS Kesehatan dalam melihat rekam medis Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui

tim yang ditunjuk oleh Fasilitas Kesehatan.

( 1) Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh

Fasilitas Kesehatan yang tidak menjalin kerja sama

dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan

penggan tian biaya.

(2) Biaya . . .

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

ditagihkan langsung oleh Fasilitas Kesehatan kepada

BPJS Kesehatan.

(3) BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepada

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) setara dengan tarif yang berlaku di wilayah

terse but.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur

penggantian biaya pelayanan gawat darurat dan

pelayanan ambulans diatur dengan Peraturan BPJS

Kesehatan setelah berkoordinasi dengan

kementerian/ lembaga terkait.

( 1) Untuk jenis pelayanan tertentu yang dapat

menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, Peserta

dikenai Urun Biaya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dikecualikan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan

dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah

Daerah.

(3) Pelayanan yang dapat menimbulkan

penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) merupakan pelayanan yang

dipengaruhi selera dan perilaku Peserta.

(4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8 1

( 1) Urun Biaya terhadap jenis pelayanan yang dapat

menimbulkan penyalahgunaan pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 yaitu

sebesar:

• nilai...

PRESIDEN

• nilai nominal tertentu setiap kali melakukan

kunjungan untuk rawat jalan atau nilai nominal

maksimal atas biaya pelayanan kesehatan

untuk kurun waktu tertentu; dan

• 10% (sepuluh persen) atau paling tinggi dengan

nominal tertentu untuk rawat inap dari biaya

pelayanan,

yang dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan saat

mendapatkan pelayanan.

(2) BPJS Kesehataan membayarkan biaya pelayanan

kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan setelah

dikurangi besaran Urun Biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Fasilitas Kesehatan harus menginformasikan

pelayanan yang dikenai Urun Biaya kepada Peserta

sebelum melaksanakan pemberian pelayanan yang

dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena1 penetapan

pelayanan yang dapat menimbulkan

penyalahgunaan pelayanan, besaran dan tata cara

pengenaan Urun Biaya diatur dengan Peraturan

Menteri.

KESEHATAN

Dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya

penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Menteri

menetapkan kebijakan penyelenggaraan:

• penilaian ...

PRESIDEN

• penilaian teknologi kesehatan;

• pertimbangan klinis;

• penghitungan standar tarif; dan

• monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan

Jaminan Kesehatan.

(1) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82, Menteri dan menteri

terkait serta Dewan Jaminan Sosial Nasional

berwenang mengakses dan meminta data dan

informasi dari BPJS Kesehatan.

(2) BPJS Kesehatan wajib memberikan akses dan

menyediakan data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Menteri dan menteri

terkait serta Dewan Jaminan Sosial Nasional.

(1) Dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang

kesehatan di Daerah, BPJS Kesehatan wajib

memberikan data dan informasi kepada Kepala

Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Kepala Dinas

Kesehatan provinsi setempat secara berkala setiap 3

( tiga) bulan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• jumlah Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama

dengan BPJS Kesehatan;

• kepesertaan;

• jumlah kunjungan ke Fasilitas Kesehatan;

• jenis penyakit; dan

• jumlah pembayaran dan/atau klaim.

Pasal 85 ...

PRESI DEN

• 6 1 -

( 1) Penilaian teknologi kesehatan se bagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan untuk

menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan

teknologi atau produk teknologi berupa metode,

obat, atau alat kesehatan dalam pelayanan

kesehatan program Jaminan Kesehatan.

(2) Penggunaan hasil penilaian teknologi kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh

Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Komite

Penilaian Teknologi Kesehatan.

(3) Komite Penilaian Teknologi Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknologi

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

( 1) Dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, BPJS

Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi

sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu

pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan

kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas dalam penyelenggaraan program Jaminan

Kesehatan.

(2) Pengembangan teknis operasionalisasi se bagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui:

• kredensial Fasilitas Kesehatan;

• survei kepuasan Peserta; dan

• pemantauan dan pengawasan pemanfaatan.

(3) Dalam . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESJA

(3) Dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

(1) Fasilitas Kesehatan dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus

menerapkan kendali mutu dan kendali biaya dengan

tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan

pasien serta mutu pelayanan.

( 2) Penerapan kendali mutu dan kendali biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan

secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar

mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan proses

pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang

ditetapkan, dan pemantauan terhadap luaran

kesehatan Peserta, serta efisiensi biaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kendali mutu dan

kendali biaya pelayanan Jaminan Kesehatan diatur

dengan Peraturan Menteri.

(1) Peserta berhak untuk mendapatkan informasi

mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

secara menyeluruh menyangkut hak dan kewajiban

Peserta/Fasilitas Kesehatan/BPJS Kesehatan, dan

mekanisme pelayanan di Fasilitas Kesehatan dan

BPJS Kesehatan.

(2) Peserta...

PRESIDEN

( 2) Peserta berhak untuk mengadukan ketidakpuasan

terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan yang

diberikan oleh Fasilitas Kesehatan, dan terhadap

pelayanan BPJS Kesehatan kepada unit pengaduan,

baik yang terdapat di Fasilitas Kesehatan, BPJS

Kesehatan, dinas kesehatan, maupun Kementerian

Kesehatan.

(3) Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan wajib

menyediakan unit pengaduan yang dikelola secara

bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Fasilitas

Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

(4) Unit pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berupa:

• unit pengendali mutu pelayanan dan

penanganan pengaduan untuk BPJS

Kesehatan;

• unit pengaduan masyarakat terpadu/ tim

monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan

untuk dinas kesehatan dan Kementerian

Kesehatan; dan/ a tau

• unit pengaduan masyarakat untuk Fasilitas

Kesehatan.

(5) Pengaduan ketidakpuasan yang disampaikan

Peserta harus memperoleh penanganan dan

penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang

singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang

menyampaikan.

Fasilitas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan

kesehatan wajib menginformasikan ketersediaan ruang

rawat inap kepada masyarakat.

BAB IX...

PRESIDEN

Pasal 9 1

(1) Dalam hal terjadi sengketa terkait penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan antara:

• Peserta dengan Fasilitas Kesehatan;

• Peserta dengan BPJS Kesehatan;

• BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan;

atau

• BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas

kesehatan,

penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pengaduan yang belum dapat diselesaikan

oleh unit pengaduan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89.

(3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan

Kepala Dinas Kesehatan provinsi, Kepala Dinas

Kesehatan kabupaten/kota, dan/atau Sadan

Penga was Rumah Saki t.

(4) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah, sengketa diselesaikan melalui Dewan

Pertimbangan Klinis, dengan cara mediasi, atau

pengadilan.

(5) Cara penyelesaian sengketa melalui mediasi atau

melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pad a

ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penyelesaian

sengketa melalui Dewan Pertimbangan Klinis diatur

dengan Peraturan Menteri.

BAB X...

PRESIDEN

( 1) Kecurangan (fraud) dapat dilakukan oleh:

• Peserta;

• BPJS Kesehatan;

• Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan

kesehatan;

• penyedia obat dan alat kesehatan; dan

• pemangku kepentingan lainnya.

(2) Kecurangan (fraud) sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) termasuk penyalahgunaan pelayanan

kesehatan yang disebabkan karena perilaku pemberi

pelayanan kesehatan.

(3) BPJS Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota,

dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan harus membangun sistem pencegahan

Kecurangan (fraud) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melalui:

• penyusunan kebijakan dan pedoman

pencegahan Kecurangan (fraud) ;

• pengembangan budaya pencegahan Kecurangan

(fraud);

• pengembangan pelayanan kesehatan yang

berorientasi kepada kendali mutu dan kendali

biaya; dan

• pembentukan tim pencegahan Kecurangan

(fraud) .

(4) Sistem ...

PRESIDEN

(4) Sistem pencegahan Kecurangan (fraud) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis,

terstruktur, dan komprehensif dengan melibatkan

seluruh sumber daya manusia di BPJS Kesehatan,

Fasilitas Kesehatan, dinas kesehatan

kabupaten/kota, dinas kesehatan provms1,

Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan

lainnya.

(1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan provinsi, Kepala

Dinas Kesehatan kabupaten/ kota dapat memberikan

sanksi administratif bagi setiap orang atau korporasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) yang

melakukan Kecurangan (fraud) .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• teguran lisan;

• teguran tertulis; dan/ atau

• perintah pengembalian kerugian akibat

Kecurangan (fraud) pada pihak yang dirugikan.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pad a ayat (2), terhadap petugas BPJS Kesehatan,

pemberi pelayanan kesehatan, dan penyedia obat

dan alat kesehatan dapat dikenai sanksi tambahan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak menghapus sanksi pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 ...

Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan

Kecurangan (fraud) dibentuk tim yang terdiri atas unsur

Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga, BPJS

Kesehatan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta

kementerian/ lembaga terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan dan

penanganan Kecurangan (fraud) dan pengenaan sanksi

administrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

( 1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan provinsi, dan

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan program

Jaminan Kesehatan sesuai dengan kewenangan

masing-masing.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dapat melibatkan Badan Pengawas

Rumah Sakit, Dewan Pengawas Rumah Sakit,

asosiasi fasilitas kesehatan, dan/ atau organisasi

profesi sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) dilakukan secara terkoordinasi dengan

instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 97 ...

( 1) Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 3 yang pelaksanaannya dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(2) BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dan

pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi

Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan

pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi

Kerja dapat bekerja sama dengan pengawas

ketenagakerjaan dan Jaksa Pengacara Negara.

( 1 ) Untuk kesinambungan penyelenggaraan program

Jaminan Kesehatan dilakukan monitoring dan

evaluasi.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan pada aspek:

• kepesertaan;

• pelayanan kesehatan;

• Iuran;

• pembayaran ke Fasilitas Kesehatan;

• keuangan;

• organisasi dan kelembagaan; dan

• regulasi.

(3) Monitoring . . .

PRESIDEN

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilakukan oleh Kementerian

Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian

Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan

Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan, Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah Oaerah

sesuai kewenangan masing-masing.

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) dilaksanakan secara terpadu.

( 1 ) Pemerintah Daerah wajib mendukung

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

(2) Dukungan Pemerintah Daer ah sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui:

• peningkatan pencapa1an kepesertaan di

wilayahnya;

• kepatuhan pembayaran Iuran;

• peningkatan pelayanan kesehatan; dan

• dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dalam rangka

menjamin kesinambungan program Jaminan

Kesehatan.

(3) Dukungan...

PRESIDEN

(3) Dukungan peningkatan pencapaian kepesertaan di

wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2 )

huruf a dilaksanakan melalui penerbitan regulasi

yang mempersyaratkan kepersertaan program

Jaminan Kesehatan dalam memperoleh pelayanan

publik.

(4) Dukungan kepatuhan pembayaran Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf b

dilaksanakan melalui pelaksanaan pembayaran

Iuran secara tepat jumlah dan tepat waktu.

( 5) Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf c

dilaksanakan melalui penyediaan Fasilitas

Kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal,

dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

(6) Dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2 ) huruf d dilaksanakan melalui kontribusi dari

pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah

provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 1 00

(1) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 ayat (6) ditetapkan 75% (tujuh puluh lima

persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi

penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing

Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(2 ) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke

dalam rekening BPJS Kesehatan.

(3) Ketentuan ...

PRESI DEN

• 7 1 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontribusi dan

mekanisme pemotongan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 1 0 1

( 1 ) Kontribusi Daerah untuk mendanai program

Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 ayat (6) dianggarkan sebagai belanja

bantuan sosial fungsi kesehatan pada anggaran

pendapatan dan belanja daerah

provinsi/ kabupaten/ kota.

(2) Perencanaan, penganggaran, dan

pertanggungj a waban kontribusi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri yang mengatur mengenai pedoman

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

Pasal 1 02

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan

kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam

program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh

BPJS Kesehatan.

BAB XIII . . .

Pada saat Peraturan Presiden m1 mulai berlaku,

ketentuan mengenai Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Negeri termasuk dalam PPU sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengena1

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 1 04

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

( 1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat ( 1 )

sampai dengan ayat (6) , dan Pasal 8 0 ayat (4) mulai

berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan

Presiden ini diundangkan.

Pasal 1 05

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak

Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 1 06 . . .

PRESIDEN

Pasal 1 06

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanJang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan

Presiden ini.

Pasal 1 07

Pada saat Peraturan Presiden 1111 mulai berlaku,

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 13

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1 08

Peraturan Presiden 1111 mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden lnl dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 7 September 2 018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Septern ber 2 018

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Pembangunan