PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018

(1) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu

sebesar Rp42.0OO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan. (21 Besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2O19.

(3) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Pusat.

(4) Untuk

SK No 025289 A

FRESIDEN

(4) Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan

keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kapasitas fiskal daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontribusi

pembayaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 3 Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5o/o (lima

persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

• 4o/o (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
• 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada l2l Iuran bagi ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.

(3) Dalam hal Pemberi Kerja merupakan penyelenggara

negara, luran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa.

4 Pasal 31 dihapus 5 Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang

digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah).

(2) Batas. . .

SK No 025290 A

PRESIDEN

(21 Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan .besaran Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum

kabupaten/kota.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan

upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar upah minimum provinsi.

(4) Ketentuan batas paling rendah sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pemberi Keda selain penyelenggara negara yang mendapatkan penangguhan dari kewajiban membayarkan Gaji atau Upah sesuai upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

6 Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Resaran Iuran bagi Pescrta PBPU dan Peserta BP

dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sarna dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1 ) dengan ketentuan sebagai berikut:

• untuk tahun 202O:

1. sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP

2. sebesar Rp16.50t),00 (enam belas ribu lima ratus rupiatr) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan

3. Iuran

SK No 037319 A

PRESIDEN

1. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.50O,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;

• untuk tahun 202l dan tahun berikutnya:

1. sebesar Rp35.000,0O (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
2. sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.0OO,OO (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya. (21 Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp100.O00,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

(3) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan

Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

(4) Bantuan [uran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP

dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (t) diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif.

(5) Ketentuan

SK No 025330 A

PRESIDEN

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Iuran

kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2O2O. (71 Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2O2O,luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

• Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
• Rp11O.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
• Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(8) Untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2O2O,

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

• Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
• Rp51.000,O0 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
• Rp80.00O,0O (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(9) Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta

PBPU dan Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran luran bulan berikutnya. 7 Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan I (satu) pasal, yaitu Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A. .

SK No 025331 A

PRESIDEN

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi:

• penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d; dan janda, b. Veteran dan Perintis Kemerdekaan, termasuk duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan.

8 Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk tahun 202O, Iuran bagi penduduk yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a. bagi l2l Untuk tahun 202l dan tahun berikutnya, Iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

• penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Iuran- nya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
• penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dan Iuran-nya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.

1. Di antara . . . SK No 025291 A

PRESIDEN

9 Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Peserta warga negara Indonesia yang tinggal di luar

negeri sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara. Peserta menghentikan kepesertaannya l2l Dalam hal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta yang bersangkutan tidak mendapatkan Manfaat.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi Peserta PPU yang masih mendapatkan Gaji atau Upah di Indonesia,

(4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

kembali ke Indonesia wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar Iuran paling lambat 1 (satu) bulan setelah kembali serta berhak mendapat Manfaat.

1 1. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Besaran luran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun

sekali, dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum dan sekurang-kurangnya memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan Jaminan Kesehatan, dan kemampuan membayar Iuran.

(2) Besaran .

SK No 025333 A

PRESIDEN

(21 Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada Presiden dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam Peraturan Presiden.

1. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (71, ayat (8), dan ayat (9)

Pasal 42 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal

42 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak

membayar luran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. (21 Dalam hal pemberi kerja belum melunasi tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan.

(3) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:

• telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan; dan
• membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. (3a) Untuk tahun 202O, pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:
• telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan;
• membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan; dan
• dengan. . . SK No 025284 A

PRESIDEN

• dengan sisa Iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a masih menjadi kewajiban Peserta. (3b) Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, Peserta wajib melunasi sisa Iuran bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf c selurrrhnya paling lambat pada tahun 2021. (41 Pembayaran Iuran tertunggak dapat dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.

(5) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status

kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b), Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.

(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu

sebesar 5olo (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:

• jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
• besar denda paling tinggi Rp3O.0O0.000,O0 (tiga puluh juta rupiah). (6a) Untuk tahun 202O, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
• jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
• besar denda paling tinggi Rp30.O00.000,OO (tiga puluh juta rupiah).

(7) Bagi Peserta PPU, pembayaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat

(4)', serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), ayat (6), dan ayat (6a) ditanggung oleh Pemberi

Kerja.

(8) Ketentuan

SK No 025335 A

PRESIDEN

(8) Ketentuan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4), serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (6a) dikecualikan untuk:

• Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
• Peserta PBPU dan Peserta BP yang luran-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), ayat (4), ayat (7lr, dan ayat (8), serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (6a), ayat l7l, dan ayat (8) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait.

1. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 54A dan Pasal 54B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, Menteri bersama kementerian/ lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2O2O.

Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022 dan pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola Jaminan Kesehatan.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar SK No 025336 A

PRES IDEN REPUBLIK-t2-INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan -undangan,

a Djaman

SK No 037316 A