Pasal 42

(1) Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak

membayar luran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. (21 Dalam hal pemberi kerja belum melunasi tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan.

(3) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:

• telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan; dan
• membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. (3a) Untuk tahun 202O, pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:
• telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan;
• membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan; dan
• dengan. . . SK No 025284 A

PRESIDEN

• dengan sisa Iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a masih menjadi kewajiban Peserta. (3b) Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, Peserta wajib melunasi sisa Iuran bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf c selurrrhnya paling lambat pada tahun 2021. (41 Pembayaran Iuran tertunggak dapat dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.

(5) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status

kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b), Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.

(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu

sebesar 5olo (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:

• jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
• besar denda paling tinggi Rp3O.0O0.000,O0 (tiga puluh juta rupiah). (6a) Untuk tahun 202O, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
• jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
• besar denda paling tinggi Rp30.O00.000,OO (tiga puluh juta rupiah).

(7) Bagi Peserta PPU, pembayaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat

(4)', serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), ayat (6), dan ayat (6a) ditanggung oleh Pemberi

Kerja.

(8) Ketentuan

SK No 025335 A

PRESIDEN

(8) Ketentuan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4), serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (6a) dikecualikan untuk:

• Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
• Peserta PBPU dan Peserta BP yang luran-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), ayat (4), ayat (7lr, dan ayat (8), serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (6a), ayat l7l, dan ayat (8) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait.

1. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 54A dan Pasal 54B sehingga berbunyi sebagai berikut: