Pasal 103

Pada saat Peraturan Presiden m1 mulai berlaku,

ketentuan mengenai Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Negeri termasuk dalam PPU sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengena1

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 1 04

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

( 1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat ( 1 )

sampai dengan ayat (6) , dan Pasal 8 0 ayat (4) mulai

berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan

Presiden ini diundangkan.

Pasal 1 05

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak

Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 1 06 . . .

---

PRESIDEN

Pasal 1 06

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanJang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan

Presiden ini.

Pasal 1 07

Pada saat Peraturan Presiden 1111 mulai berlaku,

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 13

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1 08

Peraturan Presiden 1111 mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden lnl dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 7 September 2 018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Septern ber 2 018

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Pembangunan