Pasal 48

( 1 ) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi

pemberian pelayanan:

• penyuluhan kesehatan perorangan;

• imunisasi rutin;

• keluarga ...

PRESIDEN

• keluarga berencana;

• skrining riwayat kesehatan dan pelayanan

penap1san atau skrining kesehatan tertentu;

dan

• peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita

penyakit kronis.

(2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling

sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor

risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

(3) Pelayanan imunisasi rutin sebagaimana dimaksud

pacla ayat (1) huruf b meliputi pemberian jenis

imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling

dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan

tubektomi bekerja sama dengan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

(5) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat

dan obat kontrasepsi bagi Peserta Jaminan

Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional.

(6) Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat clan obat

kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

clan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah Pusat

dan/ atau Pemerintah Daerah sesua1 dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelayanan skrining riwayat kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara

selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko

penyakit dengan menggunakan metode tertentu.

(8) Pelayanan ...

PRESIDEN

(8) Pelayanan penapisan atau skrining kesehatan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk

mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak

lanjutan risiko penyakit tertentu.

(9) Jenis pelayanan penapisan atau skrining kesehatan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

ditetapkan oleh Menteri.

( 10) Peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita

penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e ditujukan kepada Peserta penderita

penyakit kronis tertentu untuk mengurang1 risiko

akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

skrining riwayat kesehatan dan pelayanan

penap1san atau skrining kesehatan tertentu serta

peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita

penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat

(7), ayat (8), dan ayat (10) diatur dengan Pera tu ran

BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga terkait.