Pasal 44

( 1) Keten tuan mengenai penyediaan, pencairan, dan

pertanggungjawaban Iuran yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur

dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Ketentuan mengenai penyetoran Iuran dari PNS,

Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h, dan Pemerintah Daerah

diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan a tau Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan . . .

PRESIDEN

• • 3 1

(3) Ketentuan lebih lanjut mengena1 pemotongan,

penyetoran, dan pembayaran Iuran bagi kepala desa

dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri.

Bagian Ketiga

Kelebihan dan Kekurangan Iuran