Pasal 30

( 1) Iuran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Pejabat

Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala

desa dan perangkat desa, dan Pekerja/ pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf

h yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah

per bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayar

dengan ketentuan sebagai berikut:

• 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja;

dan

• 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

(3) Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

dilaksanakan oleh:

• Pemerintah Pusat untuk Iuran bagi Pejabat

Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri, dan

Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h instansi pusat; dan

• Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala

daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS

daerah, kepala desa dan perangkat desa, dan

Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h instansi daerah.

(4) Iuran ...

PRESIDEN

(4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja

kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali

bagi kepala desa dan perangkat desa.