Pasal 37

( 1) Peserta warga negara Indonesia yang tinggal di luar

negeri selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat

menghen tikan kepesertaannya semen tara.

(2) Dalam...

PRESIDEN

(2) Dalarn hal Peserta rnenghentikan kepesertaannya

sernentara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),

Peserta yang bersangkutan tidak rnendapatkan

Manfaat.

(3) Ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi Peserta PPU yang rnasih

rnendapatkan Gaji atau Upah di Indonesia.

(4) Peserta sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) yang

kernbali ke Indonesia wajib rnelapor ke BPJS

Kesehatan dan rnembayar luran paling larnbat 1

( satu) bulan setelah kernbali serta berhak rnendapat

Manfaat.

Pasal38

(1) Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 ( dua) tahun

sekali.

(2) Ketentuan rnengenai besaran luran sebagairnana

dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal39

(1) Pemberi Kerja wajib rnemungut Iuran dari

Pekerjanya, rnembayar Iuran yang rnenjadi tanggung

jawabnya, dan menyetor Iuran tersebut kepada BPJS

Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

(2) Jika ...

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(2) Jika Pemberi Kerja merupakan Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah, penyetoran Juran kepada

BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) d ilakukan melalui rekening kas negara paling

lambat tanggal 10 setiap bulan.

(3) Juran bagi Peserta PPU untuk kepala desa dan

perangkat desa dipungut dan dibayarkan oleh

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Pemberi

Kerja langsung kepada BPJS Kesehatan paling

lambat tanggal 10 setiap bulan.

(4) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) jatuh pada hari libur maka Iuran dibayarkan

pada hari kerja berikutnya.

(5) Ketentuan mengenai penerusan Juran Pemberi Kerja

Pemerintah Daerah dari rekening kas negara kepada

BPJS Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengena1 tata cara

pembayaran Juran bagi Peserta PPU diatur dengan

Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi

dengan kementerian/lembaga terkait.