Pasal 10

Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar

sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis

ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Pasal 1 1

( 1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang

mengalami Cacat Total Tetap dan tidak mampu,

berhak menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan.

(2) Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilakukan oleh dokter yang berwenang.

(3) Penetapan orang dengan Cacat Total Tetap dan tidak

mampu sebagai Peserta PSI Jaminan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Pasal 1 2

Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan

Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

Pasal 1 3

( 1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan

Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan

kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Juran.

(2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak

mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan,

Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan

dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

(3) Pendaftaran . . .

PRESIDEN

(3) Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan

dokumen yang membuktikan status

ke tenagakerjaannya.

(4) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta

Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), lurannya dibayar sesuai dengan ketentuan

Peraturan Presiden ini.

(5) Dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan dan

membayar luran bagi Pekerjanya kepada BPJS

Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab

pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan

kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan

oleh BPJS Kesehatan.

(6) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;

• denda; dan/atau

• tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(7) Tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.