Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

3. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

4. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

6. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

7. Evaluasi Uji Coba Siaran adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan uji coba siaran untuk memperoleh IPP.

8. Uji Laik Operasi adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional.

9. Penomoran Telekomunikasi adalah Kombinasi digit yang mencirikan identitas pelanggan, wilayah, elemen jaringan, penyelenggara, atau layanan telekomunikasi.

10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.

11. Daftar Hitam Penyelenggara adalah daftar yang memuat identitas direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

13. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

14. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.

15. Hak Labuh (Landing Right) Satelit adalah hak untuk menggunakan satelit asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran.

16. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

17. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

18. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.

19. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat.

20. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

21. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

22. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.

23. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem

Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas Risiko. 24. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi adalah lembaga yang menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. 25. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 26. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 27. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 28. Kementerian adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. 29. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(1) Perizinan berusaha, termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran, izin usaha, dan izin komersial atau operasional dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan perizinan dan layanan di lingkungan Kementerian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui OSS dan merupakan jenis izin komersial atau operasional. (3) Dalam hal dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui: a. pembukaan pengumuman peluang usaha; b. seleksi/lelang;

c. evaluasi; d. analisa teknis; dan/atau e. memperoleh rekomendasi.

Perizinan dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan dengan: a. transparan dan akuntabel; b. berorientasi pada proses yang mudah, cepat, dan sederhana; dan c. bersih dan bebas dari pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(1) Persetujuan atau penolakan permohonan perizinan dan layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan pada hari kerja yang sama setelah permohonan diterima secara lengkap paling lambat pukul 11.00 WIB. (2) Dalam hal permohonan perizinan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap setelah pukul 11.00 WIB, persetujuan atau penolakan ditetapkan paling lambat pukul 11.00 WIB pada hari kerja berikutnya. (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), persetujuan atau penolakan permohonan untuk ISR keperluan dinas tetap dan bergerak darat dan ISR satelit, ditetapkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap. (4) Permohonan perizinan dan layanan yang dapat diproses sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan permohonan yang disampaikan pada hari dan jam kerja pada Kementerian. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikecualikan dalam hal terjadi gangguan pada sistem atau keadaan kahar (force majeure).

(1) Perizinan dan layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merujuk pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (2) Jenis perizinan dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Izin penyelenggaraan pos; b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi; c. Izin penyelenggaraan penyiaran; dan d. Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penetapan Penomoran telekomunikasi; b. Hak Labuh (Landing Right) Satelit; c. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi d. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik; e. Pemberian Pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan f. Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. (4) Perizinan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan izin komersial atau operasional. (5) Permohonan perizinan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang bukan untuk kepentingan komersial diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; dan d. koperasi.

Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk wilayah: a. Nasional; b. Daerah Provinsi; dan/atau c. Daerah Kabupaten/kota.

Izin Penyelenggaraan Pos dapat mencakup layanan: a. Komunikasi tertulis dan/atau Surat Elektronik; b. Paket; c. Logistik; d. Transaksi Keuangan; dan/atau e. Keagenan Pos.

(1) Izin Penyelenggaraan Pos diberikan melalui tahapan sebagai berikut: a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Pelaku Usaha menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan Penyelenggaraan Pos. (2) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi komitmen: a. kesanggupan menyampaikan struktur permodalan; b. kesanggupan menyampaikan proposal rencana usaha; c. kesanggupan mematuhi ketentuan Penyelenggaraan Pos; d. kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran biaya Izin Penyelenggaraan Pos dalam waktu yang ditentukan; e. Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara; f. menyampaikan data yang valid dan benar; g. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen; h. kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan i. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Izin Penyelenggaraan Pos diterbitkan berdasarkan Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melalui OSS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Izin Penyelenggaraan Pos diterbitkan. (2) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pemenuhan pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan metode uji petik.

(4) Izin Penyelenggaraan Pos berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha memiliki kesempatan untuk menyampaikan kembali pemenuhan pernyataan komitmen sepanjang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Dalam hal pernyataan komitmen tidak dipenuhi sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Pos.

(1) Sebagai pemenuhan pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pelaku Usaha wajib memenuhi kewajiban pembayaran biaya izin berdasarkan surat perintah membayar dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah membayar ditetapkan. (2) Penerbitan surat perintah membayar biaya izin dan pembayaran biaya izin oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin Penyelenggaraan Pos yang telah berlaku efektif, wajib membayar kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pembayaran biaya izin dan pembayaran kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; b. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; dan c. Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum. (2) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi meliputi: a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched; b. penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched; c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; d. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; e. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; f. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; g. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan/atau h. penyelenggaraan jaringan bergerak Terestrial Radio Trunking.

(2) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g, dan huruf h diberikan melalui mekanisme evaluasi. (3) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f diberikan melalui mekanisme seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri.

Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi meliputi kategori: a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar; b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; dan/atau c. penyelenggaraan jasa multimedia.

Kategori Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar terdiri atas fitur utama, yaitu: a. teleponi; b. faksimile; c. pesan pendek (Short Message Service/SMS); dan/atau d. pesan multimedia (Multimedia Messaging Service/MMS).

Kategori Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi meliputi: a. Layanan Pusat Panggilan Informasi (Call Center); b. Layanan Panggilan Terkelola (Calling Card); c. Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP); dan/atau d. Layanan Konten (Content Provider dan/atau Premium Call).

Kategori Penyelenggaraan Jasa Multimedia meliputi: a. Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP);

b. Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP); c. Layanan Sistem Komunikasi Data; dan/atau d. Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV).

Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau izin penyelengaraan jasa telekomunikasi hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. badan usaha swasta; atau d. koperasi.

(1) Permohonan izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk layanan teleponi dasar hanya dapat diajukan: a. oleh pelaku usaha yang telah memperoleh izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang telah berlaku efektif untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched, jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, jaringan tetap sambungan internasional, jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, dan/atau jaringan bergerak terestrial radio trunking; atau b. Untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dengan layanan teleponi dasar melalui satelit yang memperoleh hak labuh (landing right). (2) Permohonan izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP) hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang telah berlaku efektif untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

(1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan/atau Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), melalui tahapan sebagai berikut: a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Pelaku Usaha menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan/atau telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum.

(2) Dalam hal izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi harus melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui pengumuman peluang penyelenggaraan dan dinyatakan sebagai pemenang seleksi yang dilakukan oleh Kementerian. (3) Pernyataan komitmen untuk Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi komitmen: a. kesanggupan menyampaikan rencana penyelenggaraan; b. untuk Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, menyediakan komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi pada tahun pertama (awal operasi) dan komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan standar Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, menyediakan komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi) dan komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan standar penyelenggaraan untuk layanan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang disediakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. melakukan Uji Laik Operasi terhadap kesiapan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi pada pemenuhan pernyataan komitmen tahun pertama (awal operasi) untuk memperoleh surat keterangan laik operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memperoleh hak labuh (landing right) dalam hal Penyelenggaraan Telekomunikasi menggunakan satelit asing dan/atau menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memperoleh penetapan penomoran telekomunikasi dalam hal Penyelenggaraan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi; g. memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. kesanggupan mengembalikan izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dalam hal tidak tersedia spektrum frekuensi radio; i. kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi; j. Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;

k. menyampaikan data yang valid dan benar; l. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen; m. kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan n. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pernyataan komitmen penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi: a. kesanggupan menyampaikan rencana penyelenggaraan meliputi:

1. maksud, tujuan, dan alasan membangun telekomunikasi khusus;
2. konfigurasi sistem dan teknologi jaringan yang akan dibangun;
3. diagram dan rute serta peta jaringan; dan
4. cakupan wilayah layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. dalam hal terdapat penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi di cakupan wilayah yang bersangkutan, Pelaku Usaha menyampaikan surat bukti ketidaksanggupan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan; c. memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan Uji Laik Operasi terhadap kesiapan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum untuk memperoleh surat

keterangan laik operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kesanggupan melaksanakan ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum; f. kesanggupan mengembalikan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, jika jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi; g. direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara; h. menyampaikan data yang valid dan benar; i. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen; j. kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan k. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum diterbitkan berdasarkan pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (6) Dalam hal Pelaku Usaha dinyatakan sebagai pemenang seleksi telah menyampaikan dalam pelaksanaan seleksi untuk permohonan izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak perlu disampaikan ulang. (7) Komitmen untuk Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat: a. disesuaikan setiap tahun dengan tidak mengubah komitmen kumulatif setiap 5 (lima) tahun; atau b. disesuaikan dengan usulan pemerintah.

(8) Penyesuaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan setelah periode tahun pertama dan diusulkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum periode tahun berjalan berakhir untuk periode tahun berikutnya. (9) Penyesuaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan jangkauan layanan dan peningkatan kapasitas layanan untuk menjaga kualitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat; b. perubahan parameter komitmen pembangunan atau penyediaan layanan akibat perkembangan teknologi; dan c. kemampuan pelaku usaha; (10) Penyampaian usulan penyesuaian komitmen untuk Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan lewat sistem dan mekanisme OSS.

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melalui OSS paling lambat: a. 1 (satu) tahun sejak izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi diterbitkan; b. 6 (enam) bulan sejak izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi diterbitkan; atau c. 1 (satu) tahun sejak izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum diterbitkan. (2) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan Uji Laik Operasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya waktu pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal pernyataan komitmen tidak dipenuhi sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi atau izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum. (4) Dalam hal penyelenggaraan menggunakan spektrum frekuensi radio, penomoran, dan/atau hak labuh, pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pencabutan penetapan penggunaan dimaksud.

(1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pemenuhan pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4). (2) Uji laik operasi dapat dilakukan dengan metode uji petik oleh Pelaku Usaha bersama Kementerian dan/atau penilaian mandiri oleh Pelaku Usaha. (3) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menerbitkan surat keterangan laik operasi yang merupakan hasil Uji Laik Operasi. (4) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, atau izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi. (5) Dalam hal Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha memiliki kesempatan untuk menyampaikan kembali pemenuhan pernyataan komitmen sepanjang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji petik dan penilaian mandiri ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

(1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum tidak berbatas waktu sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: a. periode tahun pertama penyelenggaraan terhitung sejak berlaku efektifnya izin sampai dengan akhir tahun buku; b. dalam hal izin berlaku efektif setelah tanggal 31 Oktober, periode tahun pertama penyelenggaraan terhitung sejak tanggal izin berlaku efektif sampai dengan akhir tahun buku berikutnya; dan c. periode tahun kedua dan seterusnya terhitung sesuai dengan tahun buku (1 Januari sampai dengan 31 Desember).

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang telah berlaku efektif, wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IPP Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio; b. IPP Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi; c. IPP Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio; d. IPP Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi; e. IPP Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio; f. IPP Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Televisi; dan g. IPP Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi.

(1) Permohonan IPP Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik INDONESIA (RRI) untuk radio dan Televisi Republik INDONESIA (TVRI) untuk televisi. (2) Permohonan IPP Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d hanya dapat dilakukan oleh badan hukum INDONESIA yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi dan bersifat komersial.

(3) Permohonan IPP Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan oleh badan hukum INDONESIA, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. (4) Permohonan IPP Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g hanya dapat dilakukan oleh badan hukum INDONESIA, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

(1) Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terrestrial; b. menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan penyelenggaraan penyiaran; d. Evaluasi Dengar Pendapat antara pelaku usaha dan Komisi Penyiaran INDONESIA; e. memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran INDONESIA; f. memperoleh persetujuan dalam Forum Rapat Bersama antara Pemerintah dan Komisi Penyiaran INDONESIA; dan g. dalam hal membutuhkan, memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berisi komitmen: a. kesanggupan mematuhi ketentuan penyelenggaraan penyiaran; b. kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran biaya Izin; c. kesanggupan pemenuhan persyaratan aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek program siaran sebagai syarat kelulusan dalam masa uji coba siaran dalam waktu yang ditentukan; d. direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara; e. menyampaikan data yang valid dan benar; f. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen; g. kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan h. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan proposal rencana usaha dan struktur permodalan. (4) Dalam hal pada satu wilayah siaran, jumlah permohonan yang telah memperoleh rekomendasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi jumlah kanal frekuensi radio yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran, dilakukan seleksi dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri. (5) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan ISR sementara untuk keperluan uji coba siaran. (6) ISR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku efektif setelah dilakukan pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk ISR sementara.

IPP diterbitkan berdasarkan pemenuhan tahapan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(1) Kewajiban pemenuhan pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. setelah IPP diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib memenuhi pembayaran biaya izin prinsip dan biaya IPP tetap pada tahun pertama sekaligus sebagai pemenuhan pernyataan komitmen; b. biaya IPP tahun kedua dan seterusnya dipenuhi setelah IPP berlaku efektif; dan c. biaya perpanjangan IPP. (2) Pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (3) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian. (4) Kewajiban pembayaran biaya IPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan seluruh pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c melalui OSS paling lambat 6 (enam) bulan sejak IPP diterbitkan untuk jasa penyiaran radio dan paling lambat 1 (satu) tahun sejak IPP diterbitkan untuk jasa penyiaran televisi. (2) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan Evaluasi Uji Coba Siaran operasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya waktu pemenuhan

atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal pernyataan komitmen tidak dipenuhi sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPP.

(1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pemenuhan pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Evaluasi Uji Coba Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat dilakukan dengan metode uji petik dan/atau penilaian mandiri. (3) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menerbitkan Surat Keterangan Evaluasi Uji Coba Siaran yang merupakan hasil Evaluasi Uji Coba Siaran dengan metode uji petik dan/atau penilaian mandiri. (4) IPP berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha memiliki kesempatan untuk menyampaikan kembali pemenuhan pernyataan komitmen sepanjang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). (6) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk jasa penyiaran radio dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun untuk jasa penyiaran televisi dan dapat diperpanjang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji petik dan penilaian mandiri pada Penyelenggaraan Penyiaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

(1) Lembaga Penyiaran yang akan memperpanjang IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) harus mengajukan permohonan perpanjangan IPP melalui OSS paling lambat 12 (dua belas) bulan dan paling cepat 13 (tiga belas) bulan sebelum berakhirnya IPP. (2) Penerbitan perpanjangan IPP dilakukan dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, huruf d sampai dengan huruf g, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) huruf c, Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berlaku secara mutatis mutandis. (3) Perpanjangan IPP terbit setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Lembaga Penyiaran wajib melakukan pembayaran biaya Perpanjangan IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai pemenuhan pernyataan komitmen. (5) Dalam hal tidak melakukan pembayaran biaya Perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penyiaran dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IPP Perpanjangan. (6) IPP Perpanjangan berlaku efektif setelah Lembaga Penyiaran dinyatakan memenuhi pernyataan komitmen. (7) Mulai berlaku efektifnya IPP perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling cepat pada saat IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) habis masa berlakunya. (8) Masa berlaku IPP Perpanjangan sesuai dengan masa berlaku IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6).

Pelayanan Penetapan Penomoran Telekomunikasi terdiri atas: a. Blok Nomor; b. National Destination Code (NDC); c. Signalling Point Code (SPC); d. International Signalling Point Code (ISPC); e. Public Land Mobile Network Identity (PLMNID); f. Kode Akses Intelligent Network (IN); g. Kode Akses Sambungan Internasional (SLI); h. Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ); i. Kode Akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP); j. Kode Akses Pusat Panggilan Informasi (Call Center); k. Kode Akses Layanan Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium); l. Kode Akses Kartu Panggil (Calling Card); m. Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat; n. Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat; dan o. Penomoran telekomunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Blok Nomor ditetapkan kepada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal berbasis Circuit Switched. (2) National Destination Code (NDC) ditetapkan kepada Penyelenggara: a. jaringan bergerak seluler; dan b. jaringan Bergerak Satelit. (3) Signalling Point Code (SPC) ditetapkan kepada Penyelenggara: a. jaringan Tetap Lokal berbasis Circuit Switched; b. jaringan bergerak seluler; dan c. jaringan bergerak satelit.

(4) International Signalling Point Code (ISPC) ditetapkan kepada Penyelenggara: a. jaringan Tetap Sambungan Internasional; b. jaringan bergerak seluler; dan c. jaringan bergerak satelit. (5) Public Land Mobile Network Identity (PLMNID) ditetapkan kepada Penyelenggara: a. jaringan Tetap Lokal Packet Switched; b. jaringan bergerak seluler; dan c. jaringan bergerak satelit. (6) Kode Akses Intelligent Network (IN) ditetapkan kepada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal berbasis Circuit Switched. (7) Kode Akses Sambungan Internasional ditetapkan kepada Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional. (8) Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) ditetapkan kepada Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh. (9) Kode Akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) ditetapkan kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP). (10) Kode Akses Pusat Panggilan Informasi (Call Center) ditetapkan kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (Call Center). (11) Kode Akses Layanan Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium) ditetapkan kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium). (12) Kode Akses Kartu Panggil (Calling Card) ditetapkan kepada Penyelenggara Jasa Kartu Panggil Terkelola. (13) Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat ditetapkan kepada Penyelenggara: a. jaringan Tetap Lokal berbasis Circuit Switched; b. jaringan Tetap Sambungan Internasional; c. jaringan Tetap Lokal Sambungan Langsung Jarak Jauh;

d. jaringan bergerak seluler; dan e. jaringan bergerak satelit. (14) Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat ditetapkan kepada Penyelenggara: a. jaringan Tetap Lokal berbasis Circuit Switched; b. jaringan Tetap Sambungan Internasional; c. jaringan Tetap Lokal Sambungan Langsung Jarak Jauh; d. jaringan bergerak seluler; dan e. jaringan bergerak satelit.

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penetapan penomoran telekomunikasi sesuai dengan ketentuan rencana dasar teknis telekomunikasi. (2) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penetapan penomoran telekomunikasi melalui OSS. (3) Permohonan Penetapan penomoran telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. permohonan baru penetapan penomoran telekomunkasi; dan b. permohonan tambahan penetapan penomoran telekomunikasi. (4) Permohonan baru penetapan penomoran telekomunkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 1 (satu) nomor. (5) Permohonan baru penetapan penomoran telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui tahapan sebagai berikut: a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan penetapan penomoran melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Pelaku Usaha menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan penetapan penomoran telekomunikasi.

(6) Permohonan tambahan penetapan penomoran telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui tahapan sebagai berikut: a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan penetapan tambahan penomoran melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. Pelaku Usaha menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan penetapan penomoran telekomunikasi; (7) Permohonan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dilakukan setelah: a. menyampaikan laporan penggunaan penetapan penomoran telekomunikasi yang telah diperolehnya; dan b. menyampaikan dokumen rencana penggunaan tambahan penomoran telekomunikasi. (8) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan metode uji petik. (10) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b, berisi komitmen: a. kesanggupan mematuhi ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi; b. bersedia dilakukan evaluasi terhadap laporan penggunaan penomoran telekomunikasi yang telah ditetapkan, untuk permohonan tambahan penetapan penomoran telekomunikasi; c. direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara; d. menyampaikan data yang valid dan benar; e. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen;

f. kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan g. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Penetapan penomoran telekomunikasi diterbitkan berdasarkan pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi: a. IPFR; dan b. ISR.

(1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diterbitkan melalui mekanisme: a. seleksi; b. perubahan ISR menjadi IPFR; atau c. evaluasi. (2) IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi dan mekanisme perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui OSS.

(3) IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atas nama Menteri.

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan IPFR setelah ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemenang seleksi IPFR atau Keputusan Menteri mengenai perubahan ISR menjadi IPFR. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum. (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pernyataan komitmen berupa: a. kesanggupan membayar BHP IPFR tahun pertama sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan; dan/atau b. jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (spectrum surety bond).

(1) Persetujuan atau penolakan permohonan IPFR ditetapkan berdasarkan evaluasi. (2) Dalam hal permohonan IPFR disetujui, diterbitkan: a. surat pemberitahuan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR; dan b. IPFR. (3) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum berlaku efektif. (4) Pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) melalui OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya IPFR. (5) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku efektif. (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), IPFR dan Keputusan Menteri mengenai pemenang seleksi IPFR atau Keputusan Menteri mengenai perubahan ISR menjadi IPFR dinyatakan tidak berlaku.

(1) Pemegang IPFR yang akan berakhir masa lakunya dapat mengajukan permohonan perpanjangan IPFR melalui OSS. (2) Permohonan perpanjangan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh OSS paling lambat 31 (tiga puluh satu) hari kalender sebelum masa laku IPFR berakhir. (3) Dalam hal permohonan perpanjangan IPFR diajukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perpanjangan IPFR ditolak. (4) Pemohon perpanjangan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pernyataan komitmen berupa kesanggupan membayar BHP IPFR sesuai jangka waktu yang ditentukan.

(1) Persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan IPFR ditetapkan berdasarkan evaluasi. (2) Dalam hal permohonan perpanjangan IPFR disetujui, diterbitkan: a. Keputusan Menteri tentang Perpanjangan IPFR; b. surat pemberitahuan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR; dan c. IPFR.

(3) Keputusan Menteri dan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c belum berlaku efektif. (4) Pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang perpanjangan IPFR dan IPFR. (5) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keputusan Menteri dan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c berlaku efektif. (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keputusan Menteri dan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dinyatakan tidak berlaku. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan IPFR ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

(1) Permohonan untuk mendapatkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang: a. telah memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi; b. tidak memiliki kewajiban BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang terhutang, bagi pemohon ISR yang telah memiliki ISR sebelumnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk permohonan ISR untuk keperluan dinas khusus, sistem komunikasi radio lingkup terbatas, sistem komunikasi radio dari titik ke titik, dan keperluan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Permohonan untuk mendapatkan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah: a. komitmen yang memuat pernyataan:

1. data yang disampaikan adalah benar;
2. kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
3. kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan; dan b. Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai untuk permohonan ISR keperluan Maritim dan/atau Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal untuk permohonan ISR keperluan maritim; c. izin berusaha Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan untuk permohonan ISR keperluan penerbangan untuk permohonan ISR keperluan penerbangan; dan/atau d. salinan perjanjian kerja sama sewa transponder untuk permohonan ISR satelit angkasa yang menggunakan satelit asing.

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas: a. badan hukum; b. badan usaha; c. badan publik; dan/atau d. perorangan.

(1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat dihentikan penggunaannya oleh pemegang ISR. (2) Permohonan penghentian penggunaan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum periode waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan. (3) Permohonan penghentian penggunaan ISR yang telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang ISR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR untuk tahun berikutnya.

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan perubahan data administrasi dan data parameter teknis ISR diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah: a. komitmen yang memuat pernyataan:

1. tidak memiliki kewajiban BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang terutang bagi pemohon ISR yang telah memiliki ISR sebelumnya;
2. kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
3. kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan; b. penetapan frekuensi marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai untuk permohonan ISR keperluan maritim dan/atau penetapan frekuensi marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal untuk permohonan ISR keperluan maritim; dan c. izin berusaha stasiun radio pesawat udara dan stasiun radio darat penerbangan untuk permohonan ISR keperluan penerbangan. (2) Permohonan perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling

lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan berakhir. (3) Dalam hal permohonan perubahan data parameter teknis ISR diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan perubahan parameter teknis ISR tidak dapat diterima.

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan melalui mekanisme evaluasi berdasarkan ketersediaan kanal frekuensi radio dan hasil analisis teknis. (2) Untuk setiap persetujuan permohonan untuk mendapatkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, atau perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diterbitkan: a. surat pemberitahuan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR; dan/atau b. ISR. (3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum berlaku efektif, kecuali untuk ISR dinas maritim, ISR dinas penerbangan, ISR penyesuian data administrasi, dan ISR penyesuaian data parameter teknis yang tidak menyebabkan perubahan besaran BHP Frekuensi Radio. (4) Penerbitan surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk: a. persetujuan permohonan ISR untuk dinas maritim dan dinas penerbangan; b. persetujuan permohonan perubahan data administrasi, dan/atau perubahan data parameter teknis yang tidak menyebabkan perubahan besaran BHP Frekuensi Radio.

(1) ISR untuk keperluan penyiaran diterbitkan setelah IPP dinyatakan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4). (2) ISR keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah dilakukan pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk ISR keperluan penyiaran. (3) BHP Frekuensi Radio untuk ISR keperluan penyiaran dibayarkan sesuai surat pemberitahuan pembayaran yang diterbitkan bersamaan dengan ISR keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf a melalui OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diterbitkan.

(1) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pemenuhan atas pernyataan komitmen yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (2) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ISR dinyatakan berlaku efektif. (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberitahuan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR dan ISR dinyatakan tidak berlaku.

(1) Untuk setiap permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) yang disetujui: a. akan diterbitkan surat penghentian ISR; dan

b. rincian tagihan yang telah diterbitkan pada saat permohonan penghentian ISR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pemegang ISR yang mengajukan permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat menggunakan frekuensi radio sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan.

(1) Hak Labuh (Landing Right) Satelit merupakan hak untuk menggunakan Satelit Asing di INDONESIA. (2) Satelit asing yang dapat digunakan di INDONESIA merupakan satelit asing yang telah masuk dalam daftar satelit asing yang telah memenuhi persyaratan Hak Labuh. (3) Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika menerbitkan daftar satelit asing yang dapat digunakan di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui website dan diperbaharui secara berkala. (4) Hak Labuh (Landing Right) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. penyelenggara jaringan telekomunikasi; b. penyelenggara jasa telekomunikasi, kecuali:

1. penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP); dan
2. penyelenggara jasa jual kembali jasa internet; c. lembaga penyiaran berlangganan yang menggunakan satelit. (5) Hak Labuh (Landing Right) Satelit yang diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, digunakan untuk keperluan antara lain:

a. Very Small Aperture Terminal (VSAT); b. sistem komunikasi data; dan/atau c. sistem telekomunikasi satelit bergerak. (6) Hak Labuh (Landing Right) Satelit yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menggunakan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c hanya untuk keperluan: a. penerimaan penyiaran televisi (television receive only /TVRO); atau b. akses penyiaran ke pelanggan (direct to home).

(1) Permohonan Hak Labuh (Landing Right) hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran. (2) Pelaku Usaha yang mengajukan Hak Labuh (Landing Right) Satelit harus mengisi formulir permohonan dan mengunggah: a. komitmen bahwa data yang disampaikan adalah benar; dan b. surat pernyataan dukungan penyediaan kapasitas (bandwidth) dari operator satelit asing. (3) Persyaratan surat pernyataan dukungan penyediaan kapasitas (bandwidth) dari operator satelit asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi permohonan Hak Labuh (Landing Right) untuk keperluan penerimaan penyiaran televisi (television receive only/TVRO). (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh (Landing Right) Satelit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan berdasarkan hasil evaluasi. (5) Hak Labuh mulai berlaku efektif sejak permohonan disetujui.

Permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi diajukan dengan mengisi formulir permohonan Sertifikasi dan mengunggah persyaratan sebagai berikut: a. Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report; b. dokumen spesifikasi teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c. surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi INDONESIA, khusus untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa:

1. penguat sinyal (repeater/booster) sistem komunikasi bergerak seluler; dan
2. telepon atau modem satelit; d. foto berwarna bagian dalam dan bagian luar dari semua sisi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan/atau e. salinan:
3. Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) terhadap persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Identitas diri penandatangan Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. surat deklarasi jaminan keamanan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dan daftar IMEI yang disetujui oleh Global System for Mobile Communications Association (GSMA) atau sejenisnya, khusus untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet; dan/atau
6. sertifikat yang menunjukan pemenuhan kewajiban peraturan perundang-undangan yang terkait perangkat telekomunikasi dari Kementerian

Perindustrian. f. komitmen yang memuat pernyataan:

1. data yang disampaikan adalah benar;
2. kesanggupan untuk membayar biaya sertifikat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
3. kesanggupan untuk dilaksanakan Uji Petik alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan
4. mematuhi ketentuan penggunaan Alat dan/Atau Perangkat Telekomunikasi.

Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diterbitkan oleh: a. Balai Uji Dalam Negeri yang ditetapkan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; dan/atau b. Balai Uji Luar Negeri yang diakui Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika.

Permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diajukan oleh Pelaku Usaha yaitu: a. pemilik merek yang berbadan hukum INDONESIA; b. badan usaha INDONESIA yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Republik INDONESIA; c. badan hukum INDONESIA yang melakukan pembuatan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Republik INDONESIA; atau d. perseorangan atau badan usaha yang membuat, menyusun, dan menggabungkan komponen Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sehingga dapat berfungsi sebagai Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

(1) Permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan PLG ID. (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki NIB namun belum memiliki PLG ID, Pelaku Usaha harus melakukan registrasi pada sistem perizinan elektronik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. (3) Registrasi PLG ID pada sistem perizinan elektronik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: a. menyetujui pakta integritas; b. mengunggah surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi; dan c. mengunggah kartu tanda pegawai yang diterbitkan oleh Pelaku Usaha atau kartu tanda penduduk bagi pemohon perseorangan yang melakukan permohonan sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PLG ID diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pemegang Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib mengajukan perubahan Sertifikat dalam hal terjadi: a. perubahan nama pemegang Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; b. perubahan alamat pemegang Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan/atau c. pemindahtanganan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada pihak lain. (2) Permohonan perubahan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi diajukan dengan mengisi

formulir permohonan perubahan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan mengunggah surat perjanjian pemindahtanganan Sertifikat untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(1) Persetujuan atau penolakan permohonan Sertifikasi ditetapkan berdasarkan hasil analisis teknis merujuk kepada persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Untuk setiap persetujuan atas permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan persetujuan atas permohonan perubahan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diterbitkan: a. surat pemberitahuan pembayaran sertifikat; dan b. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. (3) Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum berlaku efektif.

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f melalui OSS paling lambat 5 (lima) hari sejak sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b diterbitkan. (2) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pemenuhan pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sertifikat dinyatakan berlaku efektif. (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat pemberitahuan

pembayaran sertifikat dan sertifikat dinyatakan tidak berlaku. (5) Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikasi untuk tipe alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang surat pemberitahuan pembayaran sertifikat dan sertifikatnya telah diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Setiap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dikenai biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk izin stasiun radio (BHP ISR) atau biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk izin pita frekuensi radio (BHP IPFR). (2) Setiap Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dikenai biaya berupa biaya Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. (3) Biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Biaya Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak (4) Besaran dan tata cara pengenaan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil evaluasi.

(1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dicabut karena: a. izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi telah dicabut; b. pemegang IPFR mengalihkan IPFR tanpa persetujuan tertulis dari Menteri; c. pemegang IPFR menggunakan IPFR tidak sesuai dengan dinas dan jenis layanan yang diizinkan; d. melanggar ketentuan persyaratan teknis penggunaan pita frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. tidak melakukan pemancaran layanan sesuai dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki selama 2 (dua) tahun; atau f. tidak melunasi pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR selama 24 (dua puluh empat) bulan sesuai waktu yang telah ditentukan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan IPFR diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang. (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan tertentu yang bersifat sementara. (3) ISR Sementara untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ISR Sementara diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat dicabut karena: a. izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran telah berakhir atau dicabut; b. mengalihkan ISR tanpa persetujuan Direktur Jenderal; c. tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR selama 1 (satu) tahun; d. melanggar ketentuan persyaratan teknis sesuai ISR yang ditetapkan dan/atau ketentuan perundang- undangan; e. menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas stasiun radio palsu atau menyesatkan; f. stasiun radio yang tidak mencantumkan tanda pengenal; dan/atau g. tidak membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan ISR diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak Labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tidak dibatasi masa lakunya.

(1) Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik INDONESIA wajib sertifikasi. (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masih dibuat, dirakit atau dimasukkan, untuk diperdagangkan di wilayah Negara Republik INDONESIA setelah 3 (tiga) tahun sejak Sertifikat berlaku efektif wajib disertifikasi ulang oleh pemegang Sertifikat.

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik wajib melakukan pendaftaran. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non-Pelayanan Publik dapat melakukan pendaftaran.

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik menyampaikan permohonan pendaftaran Sistem Elektroniknya kepada Menteri. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mendaftarkan lebih dari 1 (satu) Sistem Elektronik.

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik menyampaikan permohonan pendaftaran Sistem Elektronik dengan cara: a. mengisi formulir pendaftaran; dan b. melampirkan dokumen pelengkap pendaftaran. (2) Dokumen pelengkap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Penyelenggara Sistem Elektronik berbentuk badan hukum sebagai berikut: a. nama badan hukum, alamat badan hukum, bentuk badan hukum, akta perusahaan dan akta perubahan terakhir; b. nomor pokok wajib pajak;

c. nama, nomor induk kependudukan, nomor telefon, dan surat elektronik (electronic mail) narahubung Penyelenggara Sistem Elektronik; d. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik; dan e. sertifikat keamanan informasi sesuai dengan kategori Sistem Elektronik berdasarkan sistem manajemen keamanan informasi atau surat keterangan pemenuhan komitmen memiliki sertifikat keamanan informasi jika belum memiliki sertifikat keamanan informasi. (3) Dokumen pelengkap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Penyelenggara Sistem Elektronik orang perseorangan sebagai berikut: a. nama, nomor induk kependudukan, nomor telefon, dan surat elektronik (electronic mail) Penyelenggara Sistem Elektronik; b. nomor pokok wajib pajak; c. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik; dan d. sertifikat keamanan informasi sesuai dengan kategori Sistem Elektronik berdasarkan sistem manajemen keamanan informasi atau surat keterangan pemenuhan komitmen memiliki sertifikat keamanan informasi jika belum memiliki sertifikat keamanan informasi. (4) Gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c terdiri atas: a. nama Sistem Elektronik; b. sektor Sistem Elektronik; c. URL website; d. domain name system dan/atau alamat IP Server; e. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik; f. keterangan penggunaan hosting; dan g. kesediaan melakukan perlindungan data pribadi.

(5) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik belum memiliki sertifikat keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memenuhinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanda daftar diterbitkan.

(1) Dokumen pelengkap pendaftaran yang disertakan dalam permohonan pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) akan diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen. (2) Dalam hal kelengkapan dokumen pelengkap pendaftaran tidak terpenuhi atau hasil verifikasi menunjukkan pengisian tidak lengkap, Menteri memberikan penolakan.

(1) Penerbitan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dinyatakan lengkap. (2) Menteri menempatkan nama Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah mendapatkan Tanda Terdaftar ke dalam Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik. (3) Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ditempatkan di laman website yang dikelola Kementerian.

(1) Masa berlaku Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

(2) Perpanjangan Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik dilaksanakan sesuai dengan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73. (3) Permohonan perpanjangan Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap validitas dokumen pelengkap pendaftaran. (2) Dokumen pelengkap pendaftaran yang mengalami perubahan wajib dimutakhirkan dengan dilaporkan kepada Menteri.

(1) Tanda Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) dibekukan sementara sampai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik. (2) Pencabutan Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dilakukan dalam hal: a. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2); dan/atau b. Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setelah waktu pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis dan/atau Tanda Terdaftar

Penyelenggara Sistem Elektronik dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik harus mendaftar sebagai pendaftar baru.

(1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib memperoleh pengakuan dari Menteri. (2) Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu: a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar; b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi; atau c. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk

(1) Untuk memperoleh status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus mengajukan permohonan mendapat pengakuan status terdaftar kepada Menteri. (2) Untuk memperoleh status tersertifiaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus sudah memperoleh status terdaftar dan mengajukan permohonan mendapat pengakuan status tersertifikasi kepada Menteri. (3) Untuk memperoleh status berinduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus sudah memperoleh pengakuan status tersertifikasi dan mengajukan permohonan mendapat pengakuan status berinduk kepada Menteri

(1) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi wajib mendapatkan pengakuan dari Menteri. (2) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. berbentuk badan hukum INDONESIA; b. berdomisili di INDONESIA; c. terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional; d. memiliki tim Auditor yang beranggotakan paling sedikit 1 (satu) Auditor Permanen; dan e. memiliki tim pengambil keputusan sertifikasi.

(1) Lembaga Sertifikasi mengajukan permohonan pengakuan sebagai Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi kepada Menteri. (2) Permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. surat permohonan; b. sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional; c. daftar anggota tim Auditor; d. daftar anggota tim pengambil keputusan sertifikasi; dan e. surat pernyataan. (3) Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pengakuan sebagai Lembaga Sertifikasi Pengamanan Informasi dilakukan setelah penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dinyatakan lengkap.

(2) Menteri menempatkan nama Lembaga Sertifikasi Sistem Pengamanan Informasi yang telah memperoleh penetapan pengakuan Menteri ke dalam daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. (3) Daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Pengamanan Informasi ditempatkan di laman website yang dikelola Kementerian.

(1) Penetapan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) berlaku paling lama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan. (2) Permohonan perpanjangan pengakuan Lembaga Sertifikasi Pengamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan tata cara permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83. (3) Permohonan perpanjangan pengakuan Lembaga Sertifikasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lamabat 1 (satu) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.

(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan pengembangan usaha di lokasi baru pada bidang dan jenis penyelenggaraan yang sama dapat mengajukan permohonan perluasan wilayah layanan. (2) Dalam hal Pelaku Usaha di bidang penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum yang akan melakukan pengembangan usaha di lokasi baru, wajib mengajukan permohonan perluasan wilayah layanan dengan ketentuan menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. rencana pengembangan usaha, yang meliputi:

1. konfigurasi sistem dan teknologi jaringan yang akan dibangun;

2. diagram dan rute serta peta jaringan; dan

3. cakupan wilayah layanan. b. dalam hal terdapat penyelenggara jasa atau jaringan telekomunikasi di cakupan wilayah yang bersangkutan, Pelaku Usaha menyampaikan surat bukti ketidaksanggupan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan; c. memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam hal Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum menggunakan spektrum frekuensi radio; d. menyampaikan data yang valid dan benar; dan e. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan penambahan penyelenggaraan dan/atau layanan jaringan atau jasa telekomunikasi sesuai dengan izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang telah diperolehnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16. (4) Permohonan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang berlaku secara mutatis mutandis. (5) Menteri menerbitkan persetujuan terhadap permohonan penambahan penyelenggaraan dan/atau layanan berdasarkan pernyataan komitmen. (6) Pernyataan komitmen dan waktu mulai berlaku efektif untuk penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk masing-masing jenis penyelenggaraan dan/atau layanan. (7) Berakhirnya masa berlaku atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan masa berlaku izin

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi atau izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan perizinan dan layanan, Menteri dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan kepada pejabat di bawahnya.

Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

(1) Penyelenggara yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Pos, Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan/atau IPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala kepada Menteri. (2) Untuk penyelenggaraan pos, laporan penyelenggaraan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara Pos setiap 1 (satu) tahun yang memuat paling sedikit: a. jenis layanan; b. jumlah produksi; c. tarif layanan; d. pencapaian terhadap standar layanan; e. analisis / laporan keuangan; f. wilayah operasi; dan g. jumlah sumber daya manusia. (3) Untuk penyelenggaraan telekomunikasi, laporan penyelenggaraan secara berkala sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dengan menyampaikan laporan tahunan untuk evaluasi izin penyelenggaraan tahunan. (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, laporan penyelenggaraan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lembaga Penyiaran setiap 1 (satu) tahun yang memuat paling sedikit: a. permodalan (status perubahan terakhir) yang terdiri atas:

1. modal;
2. komposisi pemegang saham; dan
3. pemusatan dan kepemilikan silang; dan b. laporan keuangan; c. jumlah pelanggan untuk LPB; d. pengembangan program siaran yang terdiri atas:
4. uraian waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, khalayak sasaran, dan daya saing; dan
5. persentase mata acara siaran keseluruhan dan pola acara siaran harian dan mingguan; dan e. pengembangan sarana dan prasarana yang terdiri atas:
6. daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio; dan
7. peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya; dan f. pemenuhan komitmen penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan rencana bisnis/proposal yang diajukan pada saat permohonan dan perpanjangan IPP; dan g. kepatuhan hukum terkait kekayaan intelektual dan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti hak cipta dan hak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dan angka 3 tidak berlaku bagi LPP dan LPK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh Menteri.

(1) Direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha Penyelenggara Pos, Penyelenggara Telekomunikasi, dan/atau Penyelenggara Penyiaran dapat ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara dalam hal Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin komersial atau operasional, dan/atau hak penyelenggaraan layanan. (2) Direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha yang ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara, dilarang terlibat dalam Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan/atau Penyiaran. (3) Direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha dapat dikeluarkan dari Daftar Hitam Penyelenggara setelah: a. 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara; dan/atau b. kewajiban yang menjadi piutang negara dipenuhi.

(4) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengunaan: a. IPFR; b. ISR; c. Hak Labuh Satelit; dan d. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan IPFR, ISR, Hak Labuh Satelit, dan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, serta pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan; b. pengenaan denda administratif; dan/atau c. pencabutan Izin komersial atau operasional.

(1) Besaran pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin komersial atau operasional diberikan setelah tahapan pemberian peringatan paling banyak 3 (tiga) kali. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran: a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dalam penyampaian pemenuhan komitmen; atau b. melakukan komersialisasi sebelum pemenuhan komitmennya dinyatakan terpenuhi,

dikenakan sanksi. (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pencabutan izin dan masuk dalam daftar hitam. (3) Sanksi atas pelanggaran sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa denda dan pembekuan usaha komersil yang telah dilakukan. (4) Dalam hal Pelaku usaha yang telah menyampaikan pemenuhan komitmen laik operasi dinyatakan tidak memenuhi laik operasi pada wilayah layanan tertentu,

maka dikenakan sanksi pembekuan usaha pada wilayah layanan dimaksud.

(1) IPFR, ISR, dan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum efektif tidak dapat digunakan untuk keperluan komersial. (2) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap IPFR, ISR, dan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum efektif.

Pelaku Usaha yang menggunakan IPFR, ISR, dan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum efektif untuk keperluan komersial dikenakan sanksi berupa: a. pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. pencabutan IPFR, ISR, dan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

(1) Menteri memberikan sanksi administratif pada Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang melakukan pelanggaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teguran tertulis; dan b. dikeluarkan dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format dokumen perizinan dan layanan bidang penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Dokumen perizinan dalam bentuk elektronik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bentuk tertulis.

Pelaku Usaha dapat mencetak sendiri izin komersial atau operasional, ISR, dan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam bentuk elektronik melalui sistem OSS.

Menteri menyelenggarakan pusat layanan pengaduan dan konsultasi perizinan bidang komunikasi dan informatika

(1) Untuk perizinan bidang penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan sosialisasi terkait penerapan sistem perizinan secara elektronik dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. (2) Sistem perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara bertahap.

Dalam memenuhi kewajiban pembayaran biaya perizinan dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini Pelaku Usaha menyampaikan bukti pembayaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan layanan penyelenggaraan bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta penetapan penomoran telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

(1) Permohonan perizinan dan layanan bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan Perizinannya, diproses melalui OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (2) Dokumen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerbitan Perizinan melalui OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) tetap dapat menyelenggarakan layanannya sampai dengan berakhirnya masa berlaku persetujuan dimaksud. (2) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan pengembangan usaha, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib mendaftar melalui sistem OSS paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. (2) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini akan melakukan pengembangan usaha, wajib menyesuaikan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan ketentuan turunannya yang mengatur mengenai Perizinan dan Layanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 231);
2. Ketentuan mengenai proses perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan ISR dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
3. Ketentuan mengenai tata cara permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18

Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 4. Ketentuan mengenai tata cara permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 5. Ketentuan mengenai perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; 6. Ketentuan mengenai perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; 7. Ketentuan mengenai perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;

8. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan penyiaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
9. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan pos yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
10. Ketentuan mengenai perizinan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
11. Ketentuan mengenai layanan penomoran telekomunikasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
12. Ketentuan mengenai laporan dan komitmen pembangunan dan periode tahun penyelenggaraan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap

Penyelenggara Telekomunikasi yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; 13. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA