PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.

4. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

9. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.

10. Kegiatan.

SK No 085150 A

PRES IDEN

1. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional.

2. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK. 1 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4. Barang Kena Pajak Berwujud adalah barang yang dikenai pajak yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak.

5. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah barang tidak berwujud seperti namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, desain, formula atau proses, merek dagang, atau bentuk hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan.

6. Barang Konsumsi adalah baranglbahan baku habis pakai yang digunakan oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha jasa untuk kegiatan yang menghasilkan jasa di KEK.

7. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

8. Jasa. . .

SK No 085151 A

PRES IDEN

1. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu diZona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang tentang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

5. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.

8. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

9. Persetujuan

SK No 085152 A

PRES IDEN

1. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

6. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

7. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

8. Pejabat

SK No 085153 A

PRES IDEN

1. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang tentang Keimigrasian.

2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian lzin Tinggal.

3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang selanjutnya disingkat VKSK adalah Visa kunjungan atas kuasa Direktur Jenderal Imigrasi yang diberikan kepada warga negara asing pada saat tiba di wilayah Indonesia.

4. Visa Tinggal Terbatas adalah Visa bagi mereka yang bermaksud untuk menanamkan modal, bekerja, melaksanakan tugas sebagai rohaniwan, mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah, menggabungkan diri dengan suami dan/atau orang tua bagi istri dan/atau anak sah dari seorang warga negara Indonesia.

5. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di wilayah Indonesia.

6. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan lzin Tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

7. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha danlatau kegiatan.

8. Rencana

SK No 085154 A

PRES IDEN

-7

1. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha danlatau kegiatan.
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat dengan KPBPB adalah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja.

(1) Penyelenggaraan KEK meliputi:

• lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha;
• pengusulan pembentukan KEK;
• penetapan KEK;
• pembangunan dan pengoperasian KEK;
• kelembagaan KEK;
• pengelolaan KEK; dan
• fasilitas dan kemudahan. (21 Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
• perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
• lalu lintas barang;
• ketenagakerjaan;
• keimigrasian;
• pertanahan dan tata ruang;
• Perizinan Berusaha; dan/atau
• fasilitas dan kemudahan lainnya.

SK No 085155 A

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

Bagian Kesatu Lokasi KEK

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK meliputi:

• area baru;
• perluasan KEK yang sudah ada; atau
• seluruh atau sebagian lokasi KPBPB.

KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai KPBPB sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Bagian Kedua Kriteria Lokasi

Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

• sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
• mempunyai batas yang jelas; dan
• lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 5Oo/o (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kawasan budi daya dengan peruntukan berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota.

(1) Batas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf b berupa batas alam atau batas buatan.

(2) Pada batas KEK, Badan Usaha harus menetapkan

pintu keluar dan pintu masuk barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban penerimaan negara.

(3) Penetapan pintu keluar dan pintu masuk barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat.

(1) Penguasaan lahan paling sedikit 5Oo/o (lima puluh

persen) dari yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibuktikan dengan:

• sertifikat atau dokumen kepemilikan hak atas tanah;
• akta jual beli dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan;
• perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas kepada pemilik tanah; dan/atau
• dokumen penguasaan dalam bentuk perjanjian sewa jangka panjang.

(2) Perjanjian

SK No 085157 A

PRES IDEN

(2) Perjanjian sewa jangka panjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d paling singkat sama dengan jangka waktu KEK yang diusulkan.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha di KEK

(1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas:

• produksi dan pengolahan;
• logistik dan distribusi;
• riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi;
• pariwisata;
• pengembangan energi;
• pendidikan;
• kesehatan;
• olahraga;
• jasa keuangan;
• industri kreatif;
• pembangunan dan pengelolaan KEK;

1. penyediaan infrastruktur KEK; dan/atau

• ekonomi lain.

(2) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(3) Dalam menetapkan kegiatan ekonomi lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Dewan Nasional dapat meminta pertimbangan menteri atau kepala lembaga terkait.

(4) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana zonasi KEK.

(5) Di dalam . . .

SK No 085158 A

PRES IDEN

(5) Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro,

kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

(6) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan

perumahan bagi pekerja yang terpisah dari lokasi kegiatan usaha.

Kriteria dan persyaratan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkonsultasi dengan Dewan Nasional.

Pasal 1 1

Kriteria kegiatan usaha kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Nasional.

Bagian Kesatu Pengusul Pembentukan KEK

(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional

oleh:

• Badan Usaha; atau
• Pemerintah Daerah.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

• badan usaha milik negara;

• badan SK No 085159 A

PRES IDEN

-t2-

• badan usaha milik daerah;
• koperasi;
• badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau
• badan usaha patungan atau konsorsium.

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

• Pemerintah Daerah provinsi; atau
• PemerintahDaerahkabupaten/kota.

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,

lembaga kerja sama tripartit khusus dapat membentuk Badan Pekerja.

(2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipilih dari anggota lembaga kerja sama tripartit khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan

keanggotaan, tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Ketua lembaga kerja sama tripartit khusus.

(1) Seluruh atau sebagian wilayah KPBPB Batam, KPBPB

Bintan, dan KPBPB Karimun dapat ditetapkan menjadi KEK. (21 Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Dewan Kawasan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun.

(1) Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat

menetapkan suatu wilayah sebagai KEK.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• dalam rangka perluasan dan peningkatan kesempatan kerja; dan/atau
• kebutuhan pertumbuhanperekonomiannasional dan wilayah.

(3) Pemenuhan hal tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (21diputuskan melalui sidang Dewan Nasional.

Pasal 15.

SK No 085160 A

PFIES IDEN

(1) Pengusulan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis kepada Dewan Nasional KEK oleh:

• pimpinan Badan Usaha;
• bupati/wali kota;
• gubernur; atau
• ketua Dewan Kawasan KPBPB.

(3) Penyampaian pengusulan KEK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan persyaratan pengusulan pembentukan KEK.

Penyiapan pemenuhan kriteria dan persyaratan pengusulan bagi KEK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua Persyaratan Pengusulan Pembentukan KEK Paragraf 1 Pengusulan Pembentukan KEK oleh Badan Usaha

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) huruf a mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Usulan .

SK No 085161 A

PRES IDEN

(21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:

• peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• PersetujuanLingkungan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
• bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

juga dilengkapi dengan:

• akta pendirian Badan Usaha; dan
• persetujuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (41 Persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:
• persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan;
• kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
• komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(5) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:

• dalam satu wilayah kabupaten/kota;
• lintas wilayah kabupatenlkota; atau
• lintas provinsi.

(6) Dalam...

SK No 085162 A

PRES IDEN

(6) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada pada

lintas wilayah kabupatenf kota, persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus diperoleh dari masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK. (71 Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada dalam lintas provinsi, persetujuan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus diperoleh dari masing-masing provinsi dan masing- masing kabupaten/kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf.2 Pengusulan Pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah Kabupate n I Kota

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional. (21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:

• peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• Persetujuan Lingkungan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
• bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten I kota. Paragraf3. . .

SK No 085163 A

PRES IDEN

-L6-

Paragraf 3 Pengusulan Pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah Provinsi

(1) Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal L2 ayat (3) huruf a mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional. (21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:

• peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• PersetujuanLingkungan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
• bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan persetujuan dan komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

(4) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah

provinsi dapat berada:

• dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
• lintas wilayah kabupatenlkota.

(5) Dalam .

SK No 085164 A

PRES IDEN

-t7-

(5) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada pada

lintas wilayah kabupatenf kota, persetujuan dan komitmen dukungan tertulis pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperoleh dari masing-masing Pemerintah Daerah kabupatenlkota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf 4 Pengusulan Pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB

(1) Dewan Kawasan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) mengusulkan pembentukan KEK

kepada Dewan Nasional. (21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:

• peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata rLlang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
• jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
• rencana transisi perubahan KPBPB menjadi KEK.

(3) Rencana transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d paling sedikit memuat:

• tugas Dewan Kawasan selama transisi dilaksanakan oleh Dewan Kawasan KPBPB yang bersangkutan;

• tugas Administrator KEK dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang bersangkutan;

• fasilitas

SK No 085165 A

PRES IDEN REPUBLIK INDONESlA

• fasilitas fiskal yang telah diterima oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dan fasilitas fiskal yang sama tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• kemudahan yang telah diterima oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dan kemudahan yang sama tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jangka waktu untuk masa transisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(5) Pengusulan oleh Dewan Kawasan KPBPB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pengusulan yang disampaikan oleh:

• Badan Pengusahaan KPBPB; atau
• Badan Usaha.

(6) Dalam hal Badan Usaha telah menguasai atau

mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB, pengusulan oleh Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, perlu mendapat pertimbangan dari Badan Usaha yang bersangkutan.

(7) Dalam hal Badan Usaha telah menguasai atau

mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB, pengusulan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pengusahaan KPBPB.

Paragraf 5

SK No 085166 A

PRES IDEN

Paragraf 5 Penetapan KEK oleh Pemerintah Pusat

(1) Dalam hal penetapan KEK oleh Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Sekretariat Jenderal Dewan Nasional bersama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan:

• inventarisasi lahan negara yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Nasional sebagai lokasi KEK;
• koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupatenlkota di lokasi rencana KEK; dan
• menJrusun rencana pengembangan KEK.

(2) Rencana pengembangan KEK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c meliputi:

• lokasi pengembangan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• luas lahan yang diperlukan;
• rencana peruntukan rltang KEK dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
• penyiapan sumber pembiayaan;
• penyiapan Persetujuan Lingkungan; dan
• rencana pembangunan dan pengelolaan KEK.

BABIV...

SK No 085167 A

PRES IDEN

Bagian Kesatu Pengkajian Pengusulan Pembentukan KEK

(1) Berdasarkan usulan dari Badan Usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan. (21 Dalam hal dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional mengembalikan dokumen usulan kepada pengusul.

(1) Terhadap usulan yang dokumennya telah lengkap,

Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan pembentukan KEK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap.

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap:

• pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
• kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.

(4) Sekretariat

SK No 085168 A

PRES lDEN

-2t-

(4) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dalam

melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, akademisi, tenaga ahli, asosiasi pengusaha, dan/atau pihak terkait.

Bagian Kedua Persetujuan atau Penolakan Atas Pengusulan Pembentukan KEK

Pasal24

(1) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23, Dewan Nasional memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK.

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam sidang Dewan Nasional.

(1) Dalam hal keputusan Dewan Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyetujui usulan pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden. (21 Pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Bagi KEK yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat,

Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden setelah melakukan proses pembahasan dalam sidang Dewan Nasional yang melibatkan Pemerintah Daerah terkait. (21 Pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

SK No 085169 A

PRES IDEN

Pasal27

(1) Dalam hal keputusan Dewan Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pengusul disertai dengan alasan. (21 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat Sekretaris Jenderal Dewan Nasional.

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan

Pemerintah Daerah kabupaten/ kota wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2).

(2) Bentuk dukungan Pemerintah Pusat dilakukan oleh

kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian paling sedikit meliputi:

• pemberian insentif dan kemudahan;
• perlakuan khusus dan percepatan dalam proses perizinan;
• penyediaan prasarana wilayah; dan
• keamanan lokasi KEK serta kelancaran arus barang dari dan ke KEK.

(3) Bentuk dukungan Pemerintah Daerah provinsi dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• penyediaan prasarana di luar KEK sesuai dengan kewenangannya;
• pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;

c pelayanan

SK No 085170 A

PRES lDEN

• pelayanan perizinar4 fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan
• penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembangunan KEK

Badan Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Dewan Kawasan KPBPB melakukan pembangunan KEK yang telah ditetapkan sampai siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan paling sedikit mencakup:

• penetapan Badan Usaha pembangun KEK;
• melanjutkan penguasaan lahan dalam hal lahan yang diusulkan belum dikuasai seluruhnya;
• pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK;
• penyediaan sumber daya manusia untuk pengoperasian KEK; dan
• penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi KEK.

Bagian Kedua

SK No 085171 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Penetapan Badan Usaha Pembangun KEK

Dalam pelaksanaan pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Dewan Nasional menetapkan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan KEK.

(1) Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 terdiri atas:

• badan usaha milik negara;
• badan usaha milik daerah;
• koperasi;
• badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan/atau
• badan usaha patungan atau konsorsium.

(2) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), satuan kerja kementerian/lembaga yang pola

pengelolaan keuangannya menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum, dapat menjadi pelaksana pembangun KEK.

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merLlpakan usulan

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Nasional langsung menetapkan Badan Usaha pengusul sebagai Badan Usaha pembangun KEK dan sekaligus sebagai Badan Usaha pengelola.

(2) Penetapan

SK No 085172 A

PRES lDEN

(21 Penetapan Badan Usaha pembangun KEK dan Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah mengenai penetapan KEK yang bersangkutan.

(3) Badan Usaha pembangun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menugaskan Badan Usaha lain sebagai Badan Usaha pembangun setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional.

(4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab atas pemenuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengelolaan KEK.

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

Pemerintah Daerah kabupatenfkota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara terbuka dan transparan berdasarkan :

• ketentuan peraturan perulndang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; atau
• ketentuan peraturan perLrndang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

(2) Dalam penetapan Badan Usaha untuk membangun

KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola oleh bupati/wali kota yang bersangkutan.

Pasal 35 .

SK No 085173 A

PRES IOEN

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan:

• ketentuan peraturan perllndang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
• ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerah provinsi dengan Badan Usaha. (21 Dalam penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola oleh gubernur.

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

Dewan Kawasan KPBPB dan KEK belum dinyatakan siap beroperasi, pembangunan KEK dilaksanakan oleh:

• Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a untuk usulan yang berasal dari Badan Pengusahaan KPBPB; atau
• Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, untuk usulan yang berasal dari usulan Badan Usaha bersangkutan.

(2) Badan...

SK No 085174 A

PFIES IDEN

(2) Badan Pengusahaan KPBPB atau Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21

bertanggung jawab atas pemenuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengelolaan KEK.

(4) Dalam hal Badan Pengusahaan KPBPB yang

melaksanakan pembangunan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Badan Pengusahaan KPBPB wajib membentuk Badan Usaha pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(1) Dalam hal KEK ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang ditunjuk oleh Dewan Nasional.

(2) Penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan:

• ketentuan peraturan perLrndang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
• ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Dewan Nasional atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Badan Usaha.

(3) Selain menggunakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2lr, penetapan Badan Usaha dapat dilakukan berdasarkan kerja sama strategis dengan Badan Usaha.

(a) Kerja .

SK No 085175 A

PRES IDEN

(4) Kerja sama strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan dalam hal Badan Usaha tersebut

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

(5) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf b atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penguasaan Lahan dalam Lokasi KEK

(1) Penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf b dilakukan melalui proses:

• pengadaan tanah; dan/atau
• sewa berdasarkan perjanjian.

(2) Pengadaan tanah dan/atau sewa berdasarkan

perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh:

• Badan Usaha dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (l);
• Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal KEK diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1);

• Pemerintah Daerah provinsi dalam hal KEK diusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);

• kementerian/lembaga . . .

SK No 085176 A

PRES IDEN

• kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal KEK ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2l ayat (ll.

(3) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian.

(4) Tanah yang telah dikuasai melalui pengadaan tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak pengelolaan dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

(5) Tanah yang telah dikuasai melalui pengadaan tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hak atas tanah dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh Badan Usaha.

(6) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu beroperasinya KEK.

Bagian Keempat Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berada di Dalam Lokasi KEK

(1) Pembangunan prasarana dan sarana yang berada di

dalam lokasi KEK dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusul pembentukan KEK. (21 Pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan standar prasarana dan sarana yang diatur oleh Dewan Nasional.

Bagian Kelima .

SK No 085177 A

PRES IDEN

Bagian Kelima Sumber Daya Manusia dan Prasarana Untuk Menunjang Pengoperasian KEK

(1) Dewan Nasional melakukan penyiapan sumber daya

manusia, ruang kerja, peralatan kerja, dan sistem untuk terselenggaranya pemberian perizinan dan kemudahan di KEK. (21 Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara.

(3) Dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha, Badan

Usaha pengusul melakukan penyiapan sumber daya manusia untuk menunjang pengoperasian KEK, selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (41 Penyiapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota, Badan Usaha, penyelenggara pendidikan, danf atau pihak terkait.

(5) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

terkait dapat memberikan dukungan penyiapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pelaksanaan program yang terkait.

(6) Dalam hal Dewan Nasional belum dapat menyiapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional dapat meminta Badan Usaha pengelola untuk menyediakan ruang kerja dan peralatan kerja untuk te rsele n ggaranya pe mbe ria n perizinan d an ke mudahan di KEK untuk sementara waktu.

Bagian Keenam.

SK No 085178 A

PRES IDEN

Bagian Keenam Penyediaan Prasarana yang Berada di Luar Lokasi KEK

(1) Pemerintah Daerah kabupatenf kota, Pemerintah

Daerah provinsi, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memberikan dukungan untuk pembangunan prasarana di luar KEK untuk menunjang pengembangan KEK. (21 Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa infrastruktur untuk akses ke dan dari KEK.

Bagian Ketujuh Pembangunan KEK Sebagai Proyek Strategis Nasional

Pasal42

(1) KEK merupakan proyek strategis nasional.

(2) Pelaksanaan pembangunan KEK sebagai proyek

strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan KEK sebagai proyek

strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan Nasional.

Bagian Kedelapan Pendanaan Pembangunan KEK

Pendanaan untuk pembangunan KEK dapat bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;

• anggaran

SK No 085179 A

PRES IDEN

• anggaran pendapatan dan belanja daerah;
• Badan Usaha; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Evaluasi Pembangunan dan Kesiapan Pengoperasian KEK

(1) Pengusul pembentukan KEK harus menyampaikan

laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan pada bulan ke-12 (dua belas), bulan ke-24 (dua puluh empat), dan bulan ke-36 (tiga puluh enam) sejak KEK ditetapkan.

(2) Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan

KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(3) Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan

pembangunan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Dewan Nasional dapat meminta masukan dari Dewan Kawasan.

(1) Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan pembangunan KEK berdasarkan hasil laporan pengusul pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (21 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Kawasan dan pengusul pembentukan KEK untuk ditindaklanjuti.

(3) Pengusul pembentukan KEK wajib menindaklanjuti

hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam)

bulan sejak KEK ditetapkan, pengusul pembentukan KEK harus menyelesaikan pembangunan KEK sesuai tahapan yang ditetapkan untuk dinyatakan siap beroperasi dan melaporkan kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan.

(2) Kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi kesiapan:

• prasarana dan sarana;
• sumber daya manusia; dan
• perangkatpengendalianadministrasi.

(3) Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap

penyelesaian pembangunan KEK dan kesiapan operasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa:

• KEK dinyatakan siap beroperasi; atau
• KEK dinyatakan belum siap beroperasi.

(5) KEK yang dinyatakan siap beroperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 huruf a ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Nasional.

(6) Dalam hal KEK dinyatakan belum siap beroperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Dewan Nasional:

• melakukan perubahan luas wilayah atau zor,a peruntukan;

• melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK;

• melakukan penggantian Badan Usaha dalam hal pembangunan KEK dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; atau

• memberikan

SK No 085181 A

PRES IDEN

• memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41

disampaikan kepada Dewan Kawasan dan pengusul pembentukan KEK untuk ditindaklanjuti.

Pasal4T

(1) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf d telah diberikan dan KEK belum siap beroperasi karena keadaan kahar atau bukan karena kelalaian pengusul pembentukan KEK, Dewan Kawasan menyampaikan pertimbangan perpanjangan waktu kepada Dewan Nasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan. (21 Perpanjangan waktu pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(1) Dewan Nasional melakukan evaluasi atas

pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertimbangan diterima Dewan Nasional. (21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelayakan dioperasikannya KEK.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Nasional dapat

memberikan perpanjangan waktu pembangunan KEK. (41 Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)

tahun.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) dan Pasal 48 ayat (4) telah dilakukan, KEK belum dapat juga beroperasi, Dewan Nasional mengajukan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan KEK.

Bagian Kesatu Umum

Kelembagaan KEK terdiri atas:

• Dewan Nasional;
• Sekretariat Jenderal Dewan Nasional;
• Dewan Kawasan; dan
• Administrator KEK.

Bagian Kedua Dewan Nasional

(1) Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK

dibentuk Dewan Nasional. (21 Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(3) Ketua

SK No 085183 A

PRES IDEN

(3) Ketua dan Anggota Dewan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

T\rgas Dewan Nasional:

• menetapkan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan KEK;
• membentuk Administrator KEK;
• menetapkan standar pengelolaan di KEK;
• melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
• memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
• mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
• menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
• memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52, Dewan Nasional dapat:

• meminta penjelasan Dewan Kawasan dan Administrator KEK mengenai pelaksanaan kegiatan;
• meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
• melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai kebutuhan.

BagianKetiga...

SK No 085184 A

PRES IDEN

Bagian Ketiga Sekretariat Jenderal Dewan Nasional

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.

Bagian Keempat Dewan Kawasan

(1) Dewan Kawasan dapat dibentuk sesuai kebutuhan di

tingkat provinsi yang di wilayahnya terdapat KEK.

(2) Dalam hal lokasi KEK lintas provinsi, dapat dibentuk 1

(satu) Dewan Kawasan dengan melibatkan provinsi yang bersangkutan.

(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (21 bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.

(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan,

dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

Dewan Kawasan bertugas

• melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pembentukan dan pengembangan KEK; b membantu Dewan Nasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas Administrator KEK;

• menetapkan

SK No 085185 A

PRESIDEN

• menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;
• menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun;
• menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional; dan
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Ketua Dewan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56, Dewan Kawasan dapat:

• meminta penjelasan Administrator KEK mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;
• meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah Pusat atau para ahli sesuai kebutuhan; dan/atau
• melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima Administrator KEK

(1) Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 huruf d dibentuk oleh Dewan Nasional.

(2) Administrator KEK bertugas menyelenggarakan:

• Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha;

• pelayanan

SK No 087055 A

PFIES IDEN

• pelayanan nonperizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan
• pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya

oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

( 1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) huruf c, Administrator KEK berwenang untuk mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya. (21 Berdasarkan hasil evaluasi selama kegiatan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, Administrator KEK berwenang memberikan:

• arahan kepada Badan Usaha pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK; dan
• teguran kepada Badan Usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK.

(3) Administrator KEK menyampaikan laporan

pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(4) Administrator

SK No 085187 A

PFIES IDEN

(4) Administrator KEK dapat menyampaikan laporan

operasionalisasi KEK secara insidental dalam hal Dewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK atau Administrator KEK menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera.

(1) Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 ayat (1) harus sudah dibentuk paling lambat

sebelum KEK beroperasi.

(2) Administrator KEK dapat dijabat oleh aparatur sipil

negara atau nonaparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dipilih secara selektif sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Nasional.

(1) Pelaksanaan tugas Administrator KEK dilakukan

sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan. (21 Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Administrator KEK, kepada Administrator KEK dapat diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

(3) Fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 pating sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan.

(4) Pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi pengelolaan uang, pengelolaan utang, dan pengelolaan aset.

(5) Pola pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) merupakan pola pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

(6) Penetapan...

SK No 085188 A

PRESIDEN

-4r-

(6) Penetapan Administrator KEK untuk dapat

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kesatu Pengelolaan KEK

Pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha pengelola, Administrator KEK, Dewan Kawasan, dan Dewan Nasional.

Bagian Kedua Badan Usaha Pengelola

(1) Badan Usaha pengelola bertugas menyelenggarakan

kegiatan usaha KEK. (21 Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah;

• koperasi;

• badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas;

• badan

SK No 085189 A

PFIES IDEN

e badan usaha patungan; atau

• badan layanan umum.

(3) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan paling lambat sebelum KEK beroperasi.

(1) Untuk KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:

• pengelolaan barang milik negaraf daerah; atau
• kerja sama pemerintah dan badan usaha.

(2) Dalam hal aset prasarana dan sarana KEK merupakan

barang milik negaraf daerah, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Dewan Nasional dapat menugaskan badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah sebagai Badan Usaha pengelola.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui penyertaan modal daerah f negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan

perjanjian pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah kabupatenf kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Dewan Nasional/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

• lingkup

SK No 085190 A

PRES IDEN

• lingkup pekerjaan;
• jangka waktu;
• standar kinerja pelayanan;
• sanksi;
• pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;
• pemutusan perjanjian oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Dewan Nasional/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal tertentu;
• manajemen operasional KEK;
• pengakhiran perjanjian;
• pertanggungjawaban terhadap barang milik negaraldaerah; dan
• serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupatenlkota setelah kerja sama pengelolaan berakhir.

(3) Dalam hal pengelolaan KEK dilakukan oleh badan

usaha milik negaralbadan usaha milik daerah berdasarkan mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah yang bersangkutan, tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BagianKetiga...

SK No 085191 A

PRES IDEN

Bagian Ketiga Evaluasi Pengelolaan KEK

(1) Administrator KEK melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan.

(2) Dewan Nasional melakukan evaluasi pengelolaan KEK

berdasarkan laporan Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

disampaikan kepada:

• Administrator KEK; dan
• Dewan Kawasan.

Hasil evaluasi Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) ditindaklanjuti oleh Dewan Kawasan dan Administrator KEK untuk pengendalian operasional KEK.

(1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 ayat (2), Dewan Nasional dapat meminta masukan dari Dewan Kawasan dan Administrator KEK terkait upaya perbaikan operasionalisasi KEK.

(2) Berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dewan Nasional dapat:

• memberikan arahan kepada Dewan Kawasan dan Administrator KEK untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK;

• melakukan

SK No 085192 A

PRES IDEN

• melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau
• memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c, dapat berupa:

• pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1);
• perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal Badan Usaha pengelola merupakan Badan Usaha pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), atau Badan Usaha yang melakukan kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21,

Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37

ayat (5); atau

• pengusulan pencabutan penetapan KEK. (41 Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola:
• tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;
• dinyatakan pailit;
• melakukan kegiatan yang menyimpang dari Perizinan Berusaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau
• mengajukan permohonan berhenti sebagai Badan Usaha pengelola.

(5) Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola:

• tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau

• melakukan

SK No 085193 A

PRES IDEN

• melakukan kegiatan yang menyimpang dari Perrzinan Berusaha danizin lain yang diberikan.

(6) Rekomendasi pencabutan penetapan KEK

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Presiden apabila dalam pengoperasian KEK:

• tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (41atau ayat (5);
• terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya;
• menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau
• terjadi pelanggaran hukum di KEK.

(1) Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut,

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten f kota, atau Dewan Nasional/kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola.

(2) Selama belum ditetapkannya Badan Usaha pengelola

yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator KEK.

(1) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan

kegiatan pada kegiatan usaha di KEK, diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:

• perpajakan

SK No 085194 A

PRES IOEN

• perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
• lalu lintas barang;
• ketenagakerjaan;
• keimigrasian;
• pertanahan dan tata ruang;
• Perizinan Berusaha; dan/atau
• fasilitas dan kemudahan lainnya.

(2) Fasilitas dan kemudahan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dewan Nasional menetapkan 1 (satu) atau lebih

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai Kegiatan Utama di KEK.

(2) Kegiatan usaha yang tidak ditetapkan sebagai Kegiatan

Utama di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Kegiatan Lainnya.

Bagian Kesatu Jenis Fasilitas dan Kemudahan, dan Syarat Umum Penerima Fasilitas dan Kemudahan

(1) Fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan,

dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat

(1) huruf a berupa:

• Pajak Penghasilan;

• Pajak

SK No 085195 A

PRESIDEN

• Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
• Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
• Cukai.

(2) Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c termasuk Bea Masuk anti dumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan.

(3) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi syarat:

• merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha di KEK;
• memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun danf atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
• mempunyai batas lahan yang jelas sesuai tahapannya; dan
• memiliki Perizinan Berusaha.

(4) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang; dan
• memiliki Perizinan Berusaha.

(5) Administrator KEK dapat menerbitkan tanda pengenal

khusus bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK.

(6) Ketentuan .

SK No 085196 A

PRES IDEN

(6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan

perpajakan, kepabeanan, dan cukai diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Untuk dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c berupa penangguhan Bea Masuk, Badan Usaha, dan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK harus memiliki sistem informasi (IT inuentory) yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua Fasilitas dan Kemudahan Pajak Penghasilan

(1) Badan Usaha danf atau Pelaku Usaha yang melakukan

Penanaman Modal pada kegiatan utama dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Utama yang dilakukan. (21 Ketentuan mengenai besaran, jangka waktu, pengajuan, keputusan, pemanfaatan, larangan dan sanksi, dan kewajiban Wajib Pajak terkait pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di luar kegiatan usaha yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal77...

SK No 085197 A

PRES IDEN

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak di luar penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperoleh

pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan

Penanaman Modal pada Kegiatan Utama yang tidak memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Lainnya dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan yang meliputi:

• pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
• penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
• pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebesar loyo (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah; dan
• kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Ketentuan mengenai pengajuan, keputusan,

pemanfaatan, larangan dan sanksi, dan kewajiban Wajib Pajak terkait fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(1) Penanaman Modal yang dilakukan oleh Badan Usaha

dan/atau Pelaku Usaha yang telah memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 tidak dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. (21 Penanaman Modal yang dilakukan oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Badan Usaha dalam transaksi:

• pengadaan tanah untuk KEK;
• penjualan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan/atau
• sewa tanah dan/atau bangunan di KEK, tidak dipungut Pajak Penghasilan.

(1) Warga negara asing yang bekerja di KEK dan telah

menjadi subjek pajak dalam negeri serta memiliki keahlian tertentu dapat diberikan fasilitas dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia selama 4 (empat) tahun. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau melalui Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 82 .

SK No 085199 A

PRES IDEN

Fasilitas Pajak Penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tetap dapat diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Ketiga Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:

• penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu dari TLDDP, kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;

• impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu ke KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;

• impor Barang Konsumsi ke KEK pariwisata oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;

• penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu antar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atau antar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha;

• penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK oleh Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya dan/atau Badan Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya;

• penyerahan

SK No 085200 A

PRES IDEN

• penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha; dan
• pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.

(2) Barang Kena Pajak Berwujud tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d berupa:

• barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan, peralatan/mesin dan suku cadang yang diperlukan untuk proses produksi pengolahan, barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk pembangunan dan/atau pengembangan KEK sesuai dengan bidang usahanya;
• bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang ,diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik, dan/atau penelitian dan pengembangan;
• bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan barang lain yang diperlukan bagi kegiatan yang menghasilkan jasa kena pajak dan/atau kegiatan pengembangan teknologi ; dan I atau
• barang yang diperuntukan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan yang digunakan bidang usaha industri manufaktur dan logistik, serta maintenance, repair and ouerhaul (MRO) untuk kapal dan pesawat terbang.

(3) Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f diberikan sesuai bidang usahanya berupa:

• jasa maklon;

• jasa

SK No 085201 A

PRES lDEN

• jasa perbaikan dan perawatan termasuk maintenance, repair and ouerhaul (MRO) untuk kapal dan pesawat terbang;
• jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor;
• jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pembangunan di KEK, termasuk konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi;
• jasa teknologi dan informasi;
• jasa penelitian dan pengembangan;
• jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
• jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsin5ruran, jasa konsultansi pemasaran, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
• jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor;
• jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit, danl atau komunikasi/konektivitas data; dan
• jasa lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi:

a barang

SK No 085202A

PRES IDEN

• Barang Konsumsi yang diperlukan oleh Pelaku Usaha di KEK pariwisata sebagai bahan baku usaha untuk menghasilkan jasa;
• waktu penggunaannya relatif singkat serta akan hilang keberadaan danf atau fungsinya bila sudah dipergunakart, yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan jasa; dan
• tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.

(5) Jenis Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) yang dapat diberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor, dicantumkan dalam daftar barang yang diusulkan oleh Administrator KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(6) Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) yang diimpor, jumlahnya ditetapkan oleh

Administrator KEK dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Nasional. (71 Dalam hal KEK berasal dari sebagian atau seluruh wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, penyerahan Jasa Kena Pajak dari dan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak oleh Pelaku Usaha ke TLDDP, dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pelaku

SK No 085203 A

PRES IDEN

(2) Pelaku Usaha di KEK yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pelaku Usaha ke TLDDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang pada saat impor barang atau penyerahan barang tidak dipungut pajaknya.

(3) Dapat dikecualikan dari pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari Pelaku Usaha maintenancq repair and ouerhaul (MRO) untuk kapal dan pesawat terbang di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(4) Dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak kepada pihak yang mendapat fasilitas dan kemudahan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu, Jasa Kena Pajak Tertentu, dan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis diberikan fasilitas dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal87...

SK No 085204A

PRES IDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas dan kemudahan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Keempat Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Cukai

Paragraf 1 Umum

(1) Untuk kepentingan pengawasan, sebagian atau

seluruh KEK dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan

KEK sebagai Kawasan Pabean diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(1) Fasilitas dan kemudahan kepabeanan yang diberikan

bagi Badan Usaha di KEK meliputi pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan KEK.

(2) Fasilitas dan kemudahan kepabeanan yang diberikan

bagi Pelaku Usaha di KEK yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang masih dalam tahap pembangunan atau pengembangan meliputi pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas impor barang modal.

(3) Fasilitas

SK No 085205 A

PRES IDEN

(3) Fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai yang

diberikan bagi Pelaku Usaha di KEK yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah menyelesaikan tahap pembangunan atau pengembangan meliputi:

• pembebasan Bea Masuk untuk Barang Konsumsi dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor di KEK pariwisata;
• penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
• pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai. (41 Ketentuan pemberian fasilitas dan kemudahan berupa pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pemasukan barang ke lokasi Pelaku Usaha di KEK berasal dari:

• luar Daerah Pabean;
• Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
• tempat penimbunan berikat di luar KEK;
• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan/atau
• TLDDP.

Pasal 9 1

SK No 085206A

PRES IDEN

Pasal 9 1

(1) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK

oleh Pelaku Usaha di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, menggunakan pemberitahuan pabean impor dan diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:

• penangguhan atau pembebasan Bea Masuk;
• pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; danf atau
• tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2\ Pemasukan barang ke Pelaku Usaha di KEK dari lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal90 huruf b sampai dengan huruf d menggunakan pemberitahuan pabean dan diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:
• penangguhan atau pembebasan Bea Masuk;
• pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
• tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(3) Pemasukan barang ke Pelaku Usaha di KEK dari lokasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, menggunakan pemberitahuan pabean, dan diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:

• pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
• tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(4) Ketentuan...

SK No 085207 A

PRES IDEN

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan

pemberian fasilitas dan kemudahan atas pemasukan barang ke Pelaku Usaha di KEK diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(1) Impor Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c ke KEK pariwisata diberikan fasilitas:

• bagi Barang Konsumsi yang bukan barang kena cukai diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;
• bagi Barang Konsumsi yang berupa barang kena cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(2) Barang Konsumsi asal impor hanya dapat dikeluarkan

ke tempat lain dalam daerah pabean dalam hal status KEK dicabut dan tetap melunasi Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan/atau cukai bagi barang kena cukai.

Paragraf 2 Perpindahan Barang Antar Pelaku Usaha di dalam KEK

(1) Perpindahan barang antar Pelaku Usaha di KEK

diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:

• penangguhan atau pembebasan Bea Masuk; b pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;

• tidak

SK No 085208 A

PRES IDEN

• tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
• tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (21 Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pemberian fasilitas dan kemudahan atas perpindahan barang antar Pelaku Usaha di dalam KEK diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Paragraf 3 Pengeluaran Barang dari KEK

Barang dari Pelaku Usaha di KEK dapat dikeluarkan ke:

• luar Daerah Pabean;
• Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
• tempat penimbunan berikat di luar KEK;
• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan/atau
• TLDDP.

(1) Pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha di KEK keluar

Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a menggunakan pemberitahuan pabean dan berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

(2) Pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha di KEK yang

ditujukan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal94 huruf b sampai dengan huruf d menggunakan pemberitahuan pabean, dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan/atau cukai mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan; dan/atau

b.Pajak...

SK No 085209 A

PFIES IDEN

• Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan.

(3) Pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha di KEK yang

ditujukan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94 huruf e dengan tujuan impor untuk dipakai

menggunakan pemberitahuan pabean dan:

• dipungut Bea Masuk;
• dilunasi cukainya untuk barang kena cukai;
• dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
• dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(4) Pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha di KEK yang

bidang usahanya maintenancq repair and ouerhaul (MRO) untuk kapal dan pesawat terbang yang ditujukan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94 huruf e dengan tujuan impor untuk dipakai

menggunakan pemberitahuan pabean dan dapat diberikan:

• pembebasan, keringanan atau penurunan tarif Bea Masuk;
• tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan
• tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari KEK ke

TLDDP, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Barang

SK No 085210 A

PRES IDEN

(6) Barang hasil produksi Pelaku Usaha di KEK yang

dikeluarkan dari KEK ke TLDDP dilengkapi dengan dokumen pendukung dan surat keterangan mengenai nilai kandungan lokal yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal di KEK.

(7) Besarnya tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dikenakan sebesar Oo/o (nol persen) sepanjang barang hasil produksi Pelaku Usaha di KEK memiliki nilai kandungan lokal paling sedikit 4O%o (empat puluh persen).

(8) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan

pemberian fasilitas atas pengeluaran barang dari KEK diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Untuk menjamin kelancaran arus barang dari dan ke KEK, Administrator KEK dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Kelima Tambahan Fasilitas Perpajakan di KEK Pariwisata

(1) Pelaku usaha di KEK Pariwisata diberikan fasilitas

kepabeanan danf atau cukai atas pemasukan barang modal dan/atau bahan baku usaha bagi kegiatan:

• penyediaan akomodasi;
• pusat pertemuan dan konferensi;
• marina dan/atau dermaga khusus kapal wisata;
• bandara khusus wisata;
• jasa transportasi wisata;
• pengembangan resortdan hunian; g.jasa...

SK No 085211 A

PFIES lDEN

• jasa makanan dan minuman;
• pusat perbelanjaan;
• pusat hiburan dan rekreasi;
• pusat edukasi dan/atau pelatihan;
• pusat dan sarana olahraga;

1. pusat kesehatan;

• pusat perawatan lanjut usia (retirement center); dan/atau
• kegiatan lain yang mendukung pariwisata yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas

kepabeanan dan/atau cukai di KEK Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Toko yang berada pada KEK Pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pembelian rumah tinggal atau hunian yang menjadi Kegiatan Utama pada KEK Pariwisata, diberikan:

• pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
• pembebasan Pajak Penghasilan atas Penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah.

BagianKeenam...

SK No 085212 A

PRESIDEN

Bagian Keenam Pajak Daerah

(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan,

keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak

daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan.

(3) Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 5oo/o (lima puluh persen) dan paling tinggi looo/o (seratus persen). (41 Ketentuan mengenai bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1) Ketentuan larangan impor dan ekspor di KEK berlaku

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang larangan dan pembatasan impor dan ekspor.

(2) Terhadap impor barang ke KEK belum diberlakukan

ketentuan pembatasan dan tata niaga di bidang impor.

(3) Pengeluaran...

SK No 085213 A

PRES IDEN REPUBLIK lNDONESlA

(3) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke

TLDDP berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor.

(4) Bagi barang yang membahayakan Kesehatan,

Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) dapat dikenai pembatasan apabila barang dimaksud bukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha dan institusi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan di KEK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai belum

diberlakukannya ketentuan pembatasan dan tata niaga di bidang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspor

dilakukan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan terintegrasi secara nasional.

(1) Barang asal impor untuk dipakai di KEK belum

diberlakukan kewajiban standar nasional Indonesia.

(2) Barang yang dikeluarkan dari KEK ke TLDDP untuk

diperdagangkan wajib memenuhi standar nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perdagangan menunjuk Administrator KEK sebagai instansi penerbit surat keterangan asal. (21 Pengeluaran barang untuk ekspor dapat dilengkapi dengan surat keterangan asal yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 104. . .

SK No 085214 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA

(1) Penggunaan surat keterangan asal yang diterbitkan

oleh negara asal dari luar negeri dapat diberlakukan untuk pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP.

(2) Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dipergunakan untuk pengeluaran barang secara parsial dari KEK ke TLDDP dengan menggunakan pemotongan kuota.

Bagian Kesatu Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(1) Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK selaku pemberi

kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu:

• paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
• untuk tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

(3) Pengesahan

SK No 085215 A

PRES IDEN

(3) Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

• direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; dan
• tenaga kerja asing yang dibutuhkan pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start upl berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Pemberi kerja tenaga kerja asing dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja lain sebagai direksi, komisaris, atau tenaga kerja asing pada sektor tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Tata cara permohonan dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

Pasal 1O8

(1) Gubernur dapat membentuk lembaga kerja sama

tripartit khusus di KEK.

(2) Lembaga kerja sama tripartit khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas:

• melakukan

SK No 085216 A

PRES IDEN

• melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai permasalahan ketenagakerjaan;
• melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan
• memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

(1) Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit khusus

terdiri atas unsur:

• Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
• serikat pekerja/serikat buruh; dan
• asosiasi pengusaha.

(2) Unsur Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikutsertakan Administrator KEK.

Pasal 1 10

Gubernur mengangkat dan memberhentikan keanggotaan lembaga kerja sama tripartit khusus.

Pasal 1 1 1

Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit khusus diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 1 12

(1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan lembaga

kerja sama tripartit khusus, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;

• sehat. . .

SK No 085217 A

PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA

70

b sehat jasmani dan rohani;

• berpendidikan paling rendah sekolah menengah tingkat atas atau sederajat;
• aparatur sipil negara di lingkungan organisasi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di KEK dan/atau instansi terkait lainnya, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
• anggota atau pengururs serikat pekerja/serikat buruh yang mempunyai domisili di KEK, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/ serikat buruh; dan
• anggota atau pengurlls asosiasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur asosiasi pengusaha. (21 Ketua lembaga kerja sama tripartit khusus dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 1 13

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh atau unsur asosiasi pengusaha harus diusulkan oleh pimpinan serikat pekerja/serikat buruh atau pimpinan asosiasi pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 1 14

(1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan

lembaga kerja sama tripartit khusus dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan:

• tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);
• mengundurkan diri;

c meninggal

SK No 085218 A

PRESIDEN

-7r-

• meninggal dunia;
• selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
• dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberhentian keanggotaan lembaga kerja sama tripartit khusus sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua lembaga kerja sama tripartit khusus.

Pasal 1 15

Penggantian anggota lembaga kerja sarna tripartit khusus yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lL4 ayat (1) diusulkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 1 16

(1) Dalam hal anggota lembaga kerja sama tripartit

khusus mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll4 ayat (1) huruf b, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada gubernur dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.

(2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada gubernur.

Pasal 1 17

Susunan keanggotaan lembaga kerja sarna tripartit khusus terdiri atas:

• ketua merangkap anggota yang dijabat oleh gubernur;

b.3(tiga) ...

SK No 085219 A

PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA

• 3 (tiga) wakil ketua merangkap anggota masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah Daerah, unsur asosiasi pengusaha dan unsur serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berada di KEK;
• sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Administrator KEK;
• anggota unsur Pemerintah Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
• anggota unsur Pemerintah Daerah paling kurang terdiri dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerj aan kabupate n I kota;
• anggota unsur serikat pekerja/serikat buruh terdiri dari serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berada di KEK; dan
• anggota unsur asosiasi pengusaha terdiri dari asosiasi pengusaha yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh asosiasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

Pasal 1 18

(1) Anggota lembaga kerja sama tripartit khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berjumlah 9 (sembilan) orang. (21 Dalam menetapkan Anggota lembaga kerja sama tripartit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh dan unsur asosiasi pengusaha.

(3) Komposisi...

SK No 085220A

PRES IDEN

(3) Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah

Pusat/Pemerintah Daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh dan unsur asosiasi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah masing-masing 3 (tiga) orang.

Pasal 1 19

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 ayat (2), lembaga kerja sama tripartit khusus dibantu oleh sekretariat. (21 Sekretariat lembaga kerja sama tripartit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris lembaga kerja sama tripartit khusus.

(3) Sekretariat lembaga kerja sama tripartit khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh sekretariat Dewan Kawasan.

(1) Lembaga kerja sarna tripartit khusus mengadakan

sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**(2) Dal